Koreksi atas NJOP Bumi sebesar Rp231.771.280.000,002.

Koreksi atas NJOP Bangbunan sebesar Rp77.797.420.000,00Koreksi Nilai Jual Objek Pajak tanah (bumi) sebesar Rp231.771.280.000,00: bahwa berdasarkan Rincian Penghitungan Nilai dari KPP Pratama Bangko diketahuibahwa kebun sawit Pemohon Banding sudah dalam kondisi menghasilkan semua;: bahwa menurut Pemohon Banding kelas tanah tersebut terlalu tinggi untuk jenisusaha perkebunan sehingga Pemohon Banding mohon agar kelas tanah tersebutdisesuaikan menjadi kelas 168 dengan nilai Rp3.500,00/m2;: bahwa koreksi

PT Kresna Duta Agroindo NOP15.03.070.011.9990001.1 Alamat Objek Pajak Desa Tanjung, Kelurahan Tanjung,Kecamatan Batin VIII, Sorolangun, Jambi, Tahun Pajak 201 1;bahwa dalam Laporan Analisa Nilai Dasar Tanah tersebut di atas dinyatakan bahwaKlasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi Sektor Perkebunan Tahun2011 dengan NOP 15.03.070.011.9990001.1 Alamat Objek Pajak Desa Tanjung,Kelurahan Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Sorolangun, Jambi, Tahun Pajak 2011masuk ke dalam kelas bumi 157 dengan NJOP

PER64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan BangunanSektor Perkebunan disebutkan bahwa: Dalam hal Wajib Pajak meminta informasirinci perhitungan nilai tanah dan nilai bangunan objek pajak PBB sektor perkebunan,KPP Pratama harus menerbitkan RPN sebagaimana ditetapbkan pada Lampiran VIIISurat Edaran Direktur Jenderal ini, sehingga apabila Pemohon Banding inginmengetahui dasar perhitungan atas SPPT PBB dapat meminta penjelasan ke KPPPratama Bangko;Menurut PemohonMenurut Majelis: bahwa kenaikan NJOP

Sarolangun Tahun 2010;Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Tahun 2011 untuk Kabupaten /KotaSorolangun;bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis atas data yang ada dalam berkasbanding diketahui bahwa penetapan klasifikasi nilai Bangunan yang dilakukan olehTerbanding ke dalam kelas 61 dengan Nilai NJOP Bangunan/m2 sebesar = Rp1.410.000,00 didasarkan pada Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Tahun2011 yang berlaku untuk Kabupaten Sorolangun yang telah diolah sedemikian rupadengan memperhitungkan

dengan kelas bumi 186, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp820/m?Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1913/B/PK/Pjk/2021dengan Ketetapan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesarRp335.356.000,00, tanggal 11 Mei 2016; Bahwa koreksi Terbanding atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesarRp167.678.000.000,00 tetap dipertahankan, karena besarnya Nilai JualObjek Pajak (NJOP) atas Nomor Objek Pajak (NOP) 14.13.010.219.2100011.2 sebesar Rp820/m? sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan.

Alasan Pemohon Banding adalah Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) untuk objek Pajak NOP.14.13.010.219.2100011.2 yangdikuasai Pemohon Banding adalah Rp0,00/m?

, besarnya Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) a quo hanya berdasarkan pernyataan Pemohon Bandingdengan asumsiasumsi dan teoriteori dan argumenargumen tanpadidukung faktafakta dan data yang menyatakan adanya harga rataratadari transaksi jual beli objek pajak atau dengan perbandingan denganobjek pajak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 12 Tahun 1994, tentang Pajak Bumi danBangunan;Menimbang, bahwa dalam musyawarah

bahwa alasan peninjauan kembali a quo terutamamengenai perbedaan penafsiran tentang pengklasifikasian lahan Pemohonbanding;Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena sudah jelasbahwa lahan IUPHHKRE atas nama Pemohon Banding adalah berupa lahantidak produktif sebagaimana dimaksud Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER42/PJ/2015 pada Pasal 1 angka 10, sehingga tidak dapatditerapkan pengitungan Nomor Objek Pajak (NOP) terhadap lahan produktif.Bahwa atas penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

) PT Global AlamNusantara dan PT The Best One Unitimber tersebut pada faktanya juga sedangdalam proses sengketa banding di Pengadilan Pajak, sehingga Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) dari PT Global Alam Nusantara dan PT The Best One Unitimbertidak dapat menjadi rujukan dalam sengketa banding pada perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusanJudex Facti harus dibatalkan, sehingga banding dikabulkan seluruhnyasebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 4404 B/PK/Pjk/2020,

.---13.Data NJOP Brigif 9 Kostrad tanggal 11 April 2007.------------------------------------14.Pemberitahuan Hasil Ukur Sementara tanggal 17 April 2007.----------------------15.Permohonan SK DPRD tentang Persetujuan Tukar Menukar tanggal 07 Mei 2007.-----------------------------------------------------------------------------------------------16.Keputusan DPRD tentang persetujuan Tukar Menukar tanggal 31 Mei 2007.--17.Copy Persetujuan Pengembalian Tanah Okupasi tanggal 12 September 2007 18.

Bahwa untuk mendapatkan nilai wajar harus memparhatikan harga pasar disamping estimasiterendah NJOP, dan dengan tidak dilaksanakannya penjualan dihadapan pejabat lelang olehterdakwa sesuai dengan ketentuan :1.

Soedianto ;e Bahwa saksi pernah meneliti administrasi tanah, lokasi, dan NJOP serta Berita AcaraPemeriksaan; Bahwa NJOP tanah yang akan dilepas tersebut adalah sebesar Rp.802.000,/m ;e Bahwa saksi menandatangani berita cara penaksiran sebesar Rp.11.000.000.000,karena saksi melihat harga tersebut sudah diatastahu lagi apakah tanah milik Pemkab. Jember tersebut jadi dilepas atau ditukargulingkan dengan bangunan penunjang medik untuk RS.

Jember (berhadapandengan lokasi markas Brigif) nilai NJOP nya lebih rendah yaiut: Rp. 690.000,dan ada Wacana mau dijual ;e status tanah yang akan dilepas tersebut baru akta Pelepasan hak ;e Bahwa saksi juga mengetahui ada tanah dengan nilai NJOP Rp.250.000/m dan Rp.300.000/m, tetapi letaknya agak jauh dari jalan Gajahmana ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan Tidakkeberatan ;9 Saksi Drs. BAMBANG HARIONO := 2 e Bahwa saksi adalah Sekwan DPRD Kab.

dengan indikatornya adalah NJOP dan harga pasar ;Bahwa harga pasar mengikuti perkembangan property, sedangkan NJOPkenaikan 8%pertahun ;Bahwa ahli mendapatkan NJOP untuk tanah di jalan Sultan Agung sebesar Rp.800.000,/M?

Pemilik tanah serta merta tidak boleh mengusir penghuni danapabila tanah dijual, maka diprioritaskan kepada penghuni ; Bahwa dengan adanya persetujuan dari Dewan tentang pelepasan tanah namunselanjutnya terhadap tanah yang awalnya akan ditukar guling menjadipenjualan, menurut Ahli harus dilihat dulu apakah penjualan tersebut harganyalebih besar dari NJOP, maka akan menguntungkan sedangkan apabilapenjualan harganya dibawah NJOP, maka akan terjadi gejolak.

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP311/WPJ.26/2014 tanggal 11 Agustus 2014, tentang Keberatan atasSurat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan TahunPajak 2013 Nomor 12.21.130.028.9000001.1 tanggal 30 Juli 2013,sebesar Rp24.300/m2 dan menetapkan kembali NJOP atas bumi sesuaiSPPT Tahun 2013 sebesar Rp23.100/m2, sehingga perhitungan PBByang terutang menjadi: .

Luas (m2) NJOP (m2) PBB TerutangUraian Rp)Bumi Bangunan Bumi Bangunan (RpSPPT 2013 31.698.500 37.282 23.100/ 180.000 1.477.882.220,00Keberatan 24.538.500 37.282 23.100/ 180.000 1.147.090.220,00Ketetapan 24.538.500 37.282 24.300/ 180.000 1.205.982.620,00PBB Yg Telah 1.477.882.220,00DilunasiBanding Alzs 24.538.500/ 37.282 ~23.100+ 180.000) 1.147.090.220,00Ketetapan ;Kurang (Lebih) Bayar Seharusnya (330.792.000,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal

Putusan Nomor 1120/B/PK/Pjk/2018penghitungan PBB terhutang menjadi sebagai berikut: Nilai Jual Objek PajakObjek Pajak Luas (m2) Kela (Rp)Per m2 JumlahBumi 24.538.500 23.100,00 566.839.350.000,00Bangunan 37.282 180.000,00 6.710.760.000,00 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB573.550.110.000,00 NJOP Tidak Kena Pajak5.000.000,00 NJOP untuk penghitungan PBB573.545.110.000,00 Nilai Jual Kena Pajak 40% x 229.418.044.000,00Rp573.545.110.000,00PBB yang terutang 0,5% x 1.147.090.220,00Rp229.418.044.000,00PBB yang

putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2013 yanglebin dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp330.792.000,00;dengan perincian sebagai berikut: Nilai Jual Objek PajakObjek Pajak Luas (m2) Kelas (Rp)Per m2 JumlahBumi 24.538.500 23.100,00 566.839.350.000,00Bangunan 37.282 180.000,00 6.710.760.000,00 NJOP

sebagai dasar pengenaan PBB573.550.110.000,00 NJOP Tidak Kena Pajak5.000.000,00 NJOP untuk penghitungan PBB573.545.110.000,00 Nilai Jual Kena Pajak40% x Rp573.545.110.000,00229.418.044.000,00 PBB yang terutang .............cccceeeeeeeees 0,5% x Rp229.418.044.000,001.147.090.220,00 PBB yang telah dibayar1.477.882.220,00 PBB yang kurang / (lebih) dibayar (330.792.000,00) Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman

SPPT PBB Tahun 2011 versi KPP PBB setempat; was NJOPObjek Pajak Kelas Per M2 Jumlah(M) (Rp) (Rp)Bumi 21.525 B.34 14.095.000 303.394.875.000Bangunan 1.198 A.22 968.000 1.159.664.000 NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak)= 40% X NJOP untuk perhitungan 303.554.539.00012.000.000303.542.539.000121.817.015.600PBBPBB yang terutang = 0,5% X NJKP 609.085.078Pajak Bumi dan Bangunan yang harus =dibayar 609.085.078 Pokok Masalah

Tanah dan Bangunan yang dikelola oleh Badan PengelolaGelora Bung Karno Senayan (yang dikuasai Sek.Neg RI) adalah telahdibebaskan atas objek PBB nya;Bahwa Pemohon Banding tetap menolak dan keberatan jika NJOP (NilaiJual Objek Pajak) Bumi Tanah yang dibebankan dalam SPPT PBB adalahsebesar NJOP dikalikan dengan luas 21.525 M?

terdapat Nilai Sengketa sebesar Rp 236.210.513.000,00;Bahwa NJOP atas Bumi seluas 21.525 M?

Kelas NJOP/M?

Kelas; NJOP/M?

dengan NJOP adalah Rp 5.000,00 ;Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013 Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda llir Periode Tahun 2006,2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanahberalas hak sertifikat dengan nilai transaksi :e Terendah adalah Rp 4.000.000,00 luas tanah 500 M?, harga per meterpersegi adalah Rp 8.000,00 dengan NJOP adalah Rp 7.150,00 ;e Tertinggi Rp 138.000.000,00 dengan luas tanah 19.235 M?

Harga NJOP pada PBB Tahun 2007 Rp 10.000,00/M? ;b. Harga dasar dari Walikota Tahun 2005 Rp 87.500,00/M2 ;c. Harga pasaran pada umumnya Rp 300.000,00/M? ;Dijumlahkan lalu dibagi tiga menjadi Rp 132.500,00/M?

dengan NJOP adalah Rp 5.000,00 ;Berdasarkan Register AJB Kecamatan Samarinda llir Periode Tahun 2006,2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanahberalas hak sertifikat dengan nilai transaksi :e Terendah adalah Rp 4.000.000,00 luas tanah 500 M?, harga per meterpersegi adalah Rp 8.000,00 dengan NJOP adalah Rp 7.150,00 ;e Tertinggi Rp 138.000.000,00 dengan luas tanah 19.235 M?

Dengan demikianpertimbangan Majelis Hakim tersebut nyatanyata keliru dan berlebihan ;Bahwa tidak ada suatu ketentuan yang menganggap NJOP adalah sebagaikomponen utama dalam penentuan harga ganti rugi sebagai manapertimbangan Majelis Hakim pada halaman 71 paragraf ke1. Olehkarenanya, ketentuan ganti rugi berdasarkan pada Pasal 15 ayat (1)huruf a, yaitu didasarkan pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan berlaku secara alternatif sehinggatidak mutlak.

terusnaik sampai harga limit paling bawah yaitu NJOP terus naik sampai hargalimit paling atas bahkan berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pelaksanamencantumkan panitia harus memperhatikan faktorfaktor dalam menaksirharga yaitu :a.

:e NJOP 4000 M? x Rp. 1.573.000, Rp. 6.292.000.000,e Harga pasar 4000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 5.400.000.000,e Nilai Rp. 5.846.000.000,Tanah bagian tengah seluas 10.000 M?:NJOP 10.000 M? x Rp. 200.000, Rp. 2.000.000.000,Harga pasar 10.000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 13.500.000.000,Nilai Rp. 7.750.000.000,Tanah bagian belakang seluas 15.900 M? :Harga 15.900 M? x Rp. 160.000, Rp. 2.544.000.000,Harga pasar 15.900 M?

:e NJOP 4000 M? x Rp. 1.573.000, Rp. 6.292.000.000, Harga pasar 4000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 5.400.000.000,e Nilai Rp. 5.846.000.000,Tanah bagian tengah seluas 10.000 M?:NJOP 10.000 M? x Rp. 200.000, Rp. 2.000.000.000,Harga pasar 10.000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 13.500.000.000,Nilai Rp. 7.750.000.000,Tanah bagian belakang seluas 15.900 M? :Harga 15.900 M? x Rp. 160.000, Rp. 2.544.000.000,Harga pasar 15.900 M?

Hasbiyah Elriani ;121 Copy legalisir Surat Lurah Simalingkar B No. 973/0122 tanggal 19 April 2009tentang Harga Pasar Tanah dan NJOP 2004 di JI.

GEMILANG KREASI UTAMA No. 539/7497dan No. 01/PK/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 ;Asli surat Sekda Kota Medan No. 973/5822 tanggal 20 April 2004perihal Penetapan NJOP PBB ditujukan kepada Kantor PelayananPBB Medan ;Asli surat Sekda Kota Medan No. 970/5822 tanggal 26 Maret 2004perihal Permintaan Data NJOP PBB dan Harga Pasaran Tanah ;Asli surat Sekda Kota Medan No. 973/4911 tanggal 30 Maret 2004perihal Permintaan Data NJOP PBB dan Harga Pasaran Tanah ;Asli 1 (satu) bundel surat dari PD Pembangunan Kota

No. 1967 K/PID.SUS/2011sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribusembilan ratus rupiah) ;d Pemecahan NJOP menjadi 3 NJOP baru adalah bertentangan dengan SuratKeputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep26/PJ.6/1992 tanggal 23 Maret1992 dan Petunjuk Teknis Nomor Objek Pajak (NOP) PBB No. 28/PJ.6/1992tanggal 12 Juni 1992 ;e Laporan BPKP Deputi Bidang Investigasi No.

Selisih kenaikan NJOP antara Tahun 2010 ke Tahun2015 atas Unit V, lantai 11, Tower A telah mengalamikenaikan sebesar lebih dari 100 % maka selisihtersebut jika dihitung adalah sebagai berikut :(1) Tahun 2010 NJOP atas unit dibeli PENGGUGAT1 tersebut adalah sebesar Rp.

Hal 126 dari 362 Put No.88/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR 5 % X Rp. 319,388,000 = Rp. 15,969,400,(2) Tahun 2015 NJOP atas unit dibeliPENGGUGAT 2~ adalah sebesar Rp.778,750,000 Rp. 80,000,000 (NPOPTKP) =Rp. 698,750,0005 % X Rp. 698,750,000 = Rp. 34,937,500,Rp. 34,937,500 Rp. 15,969,400 = Rp.18,968 ,100,Sehingga selisin kenaikan NJOP atas Unit dibeli Rp. 18,968,100,PENGGUGAT 2 tersebut antara Tahun 2010 ke Tahun2015 adalah sebesar, (b) Selisih NJOP antara bulan Maret 2015 s/d Nopember2015 untuk Unit U Tower

Selisih kenaikan NJOP antara Tahun 2010 s/d Tahun2015 atas Unit U, Lantai 12, Tipe 2 Bedroom, TowerA dibelli PENGGUGAT 4 dari TERGUGAT telahmengalami kenaikan sebesar + 100 % maka selisihtersebut jika dihitung adalah sebagai berikut :(1) Tahun 2010 NJOP atas unit dibeli PENGGUGATA tersebut adalah sebesar 399.388.000 Rp.80,000,000 (NPOPTKP) = Rp. 319,388,000.5 % X Rp. 319,388,000 = Rp. 15,969,400,(2) Tahun 2015 NJOP atas unit dibeli PENGGUGAT4 adalah sebesar Rp. 778,750,000 Rp.80,000,000 (NRPOPTKP

Selisih kenaikan NJOP antara Tahun 2010 s/d Tahun2015 atas Unit D, Lantai 21, Tipe 1 Bedroom, TowerB, dibeli PENGGUGAT 8 dari TERGUGAT telahmengalami kenaikan + 99 % maka selisih tersebutjika dihitung adalah sebagai berikut : (1) Tahun 2010 NJOP atas unit dibeli PENGGUGAT Hal 136 dari 362 Put No.88/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR 8 tersebut adalah sebesar Rp. 249.000.000 Rp. 80,000,000 (NPOPTKP) = Rp. 169,000,000.5 % x Rp. 169,000,000 = Rp. 8,450,000,(2) Tahun 2015 NJOP atas unit dibeli PENGGUGAT8 tersebut

Selisih kenaikan NJOP antara Tahun 2013 s/d Tahun2015 atas Unit V, Lantai 8a, Tipe 3 BedroomCorner, Tower B dibeli PENGGUGAT 56 dariTERGUGAT telah mengalami kenaikan berkisar 40 %maka selisih tersebut jika dihitung adalah sebagaiberikut :(1) Tahun 2013 NJOP atas unit dibeliPENGGUGAT 56 tersebut adalah sebesar Rp.

darimantan Kepala Desa Bapak Suraji tentang adanya tukar menukar tanahdi desa saksi pada tahun 2002 ;Bahwa saksi juga pernag mendengar adanya tukar guling tanah di DesaBelor, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri akan tetapi saksi tidakpaham tentang tukar guling tersebut ;Bahwa saksi tahu NJOP Wilayah Desa Senden, Kecamatan Kayen Kidul,Kabupaten kediri, dimana NJOP yang tertinggi adalah bangunan danpekarangan dalam 1 (satu) objek yaitu NJOP tanah pekarangan Rp.108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah

) per meter dan NJOP bangunansaksi tidak tahu ;Bahwa tanah di Desa Senden, Kecamatan Kayen kidul, Kabupaten Kediritermasuk tanah pertanian dan NJOP tanahpertanian sekitarRp.27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per meter;Bahwa tidak ada Klasifikasi kelas , Il, Ill atau MV mengenai tanah di DesaSenden, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten kediri tidak ada, semuanyasama;Bahwa NJOP tertinggi di Desa Senden, Kecamatan Kayen Kidul,Kabupaten kediri tahun 2015 sampai sekarang;Bahwa saksi tidak tahu NJOP tanah

Wali Kota Kediri tentangNJOP tahun 2015 ;Bahwa saksi tahu bahwa ada tanah yang di tukar guling akan tetapi saksitidak tahu antara siapa dengan siapa ;Bahwa saksi tahu tanah yang di tukar guling tersebut NJOP nya yaitu1.

Kdtpelawan / Pemerintah Kota Kediri, NJOP per meter Rp.82.000,00(delapan puluh dua ribu rupiah);2. Sertifikat hak pakai No. 41:Keterangan : SHP Nama pemegang hak : PEMERINTAH KOTAKEDIRI berkedudukan di Kediri, No. 41 tanah seluas : 10.652 M2,untuk membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan hak pakai daripelawan / Pemerintah Kota Kediri, NJOP per meter Rp.82.000,00(delapan puluh dua ribu rupiah) ;3.

tanah di Baloerti dan Buktitertanda P12 berupa Data NJOP / Lampiran Daftar NJOP Per M2, menurutMajelis Hakim tidak relefan dengan Perlawanan Pelawan karena NJOPterhadap tanahtanah tersebut semuanya telah di pertimbangkan dalamHalaman 41 dari 47 Putusan Nomor 30/Pdt.Plw/2016/PN.

Bank Sri Partha (namaTermohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sebelumnya);Bahwa dalam transaksi penjualan inventaris tanah dan ataubangunan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menetapkan nilai (harga) jual yang lebihrendah jika dibandingkan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)yang wajar;Dengan adanya nilai (harga) jual yang lebih rendah dari Nilai JualObyek Pajak (NJOP) yang wajar maka dapat disimpulkan bahwaterdapat penghasilan atau keuntungan dari penjualan

) dari masingmasing Properti yang dijual;179 Dengan mempertimbangkan pengertian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Pajak Bumi danBangunan, maka Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari masingmasingProperti yang dijual dapat dipergunakan sebagai data pembanding karenanilai tersebut ditentukan berdasarkan nilai jual wajar di masingmasinglokasi dimana obyek pajak terletak.

Gatha adalah data Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) dari masingmasing Properti yang dijual.Dengan demikian maka penentuan nilai transaksi yang wajar atas PenjualanKembali Properti yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berdasarkan pada data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) darimasingmasing Properti yang dijual, adalah telah sesuai dengan pengakuannilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan menurut ketentuanperundangundangan yang berlaku;11 Dengan mempertimbangkan faktafakta dan

menghitung besarnya nilai keuntungan atau labapenjualan tanah dan/atau bangunan adalah dengan membandingkan nilaijual berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang wajar dengan nilaisisa buku dari tanah dan/atau bangunan yang dijual.Faktanya, nilai jual berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang wajaradalah sebesar Rp11.451.660.170,00, dan faktanya, nilai sisa buku atas tanahdan/atau bangunan yang dijual adalah sebesar Rp7.637.727.546,00.Sehinggadengan demikian terdapat keuntungan atau laba

NilaiJual Obyek Pajak (NJOP) dari masingmasing Properti yang dijual, dapatdipergunakan sebagai data Pembanding karena nilai tersebut ditentukanberdasarkan nilai jual wajar di masingmasing lokasi dimana obyek pajakterletak.

Bahwa dalam transaksi penjuala tanah dan/atau bangunan antara duabadan hukum yang usaha pokoknya bukan penyerahan tanah dan/ataubangunan yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dimungkinkanterjadinya transaksi penjualan dengan nilai yang lebih rendah dari NJOP.Dalam hal nilai transaksi lebin rendah daripada nilai NJOP, PajakPenghasilan yang harus dibayar oleh penjual adalah 5% dikalikandengan nilai tertinggi antara nilai transaksi dengan NJOP.

Dengandemikian jelas bahwa yang digunakan sebagai acuan menentukankeuntungan adalah nilai transaksi, bukan NJOP..

Bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)menggunakan NJOP sebagai penetapan harga jual (menggantikannilal pasar) untuk menghitung laba penjualan aktiva serta DPP PPN.Namun berdasar rekaman data SPPT PBB, nilai NJOP Bangunanuntuk tahun 1999 2008 tampak sebagai berikut : LUASTAHUN NJOP BANGUNAN KELAS NJOP PER M2BANGUNAN Tahun 1999 Rp. 6.557.495.000 05 11.021 M2 Rp. 595.000 Tahun 2000 Rp. 6.557.495.000 05 11.021 M2 Rp. 595.000 Tahun 2001 Rp. 7.714.700.000 04 11.021 M2 Rp. 700.000

Dengandemikian penggunaan NJOP sebagai dasar menentukan harga jualaktiva yang terjadi pada tahun 2007 akan mencerminkanketidakadilan.. Bahwa dalam uraian Pendapat Majelis pada halaman 28 alinea ke4,Majelis menyatakan bahwa menurut Terbanding supaya laporanappraisal dapat diterima ada ketentuan yang harus dipenuhi yaituHalaman 14 dari 18 halaman.

Namun dalam kenyataan sepertitampak pada tabel di atas, NJOP yang telah ditentukan tidakmencerminkan harga pasar seperti yang telah diargumentasikan olehpihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).Bahwa dengan memaksakan penggunaan NJOP tersebut untukmengkoreksi nilai transaksi penjualan tanah dan bangunan yang telahdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding), menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) telah memaksakan suatu putusan yang tidakmencerminkan

Putusan Nomor 714/B/PK/PJK/2013 BumiA.24 = 11.127 m2 x Rp 285.000/m2 = Rp 3.171.195.000, Bangunan A.13 = 2.257 m2 x Rp 162.000/m2 = Rp 365.634.000,Jumlah NJOP = Rp 3.536.829.000, NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Rp 3.536.829.000, NJOP tidak kena pajak Rp8.000.000, NJOP untuk perhitungan PBB Rp 3.528.829.000, NJKP 40 % x Rp 3.528.829.000 = Rp 1.411.531.600, PBB yang terutang 0.5= Rp7.057.658, Dengan perincian penghitungan sebagai berikut :Uraian ass m a a KeteranganBumi Bangunan Bumi BangunanSemula

Tentang penetapan NJOP Bumi per meter persegi atas Pajak Bumi danBangunan Tahun 2008 dengan Kelas A13 Rp1.274.000/m2.1.

FTP DC33K/35 Sei Rengas, Medan Ampias, Medan,Sumatera Utara telahditerbitkan dengan perhitungan sebagai berikut: Objek Pajak (M2) NJOP (Rp)JumlahBumi = Luas 1.127m2 xRp1,274,000 Kelas A13 14.175.798.000Bangunan = Luas 2.257m2 xRp310.000 Kelas A09 699.670.000NJOP dasar pengenaan PBB 14.875.468.000NJOPTKP 8.000.000NJOP Penghitungan PBB 14.867.468.000NJKP = 40% x NJOP Penghitungan PBB 5.946.987.200PBB Terutang = 0,5% x NJKP 29.734.936Faktor Pengurang/Stimulus =PBB yang Harus Dibayar 29.734.936 Bahwa

Bumi Raya/Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dengan NOP 12.75.021.001.0140145.0dimana telah ditetapbkan NJOP atas Bumi kelas A13 adalah Rp.1.274.000/m2 dan Bangunan kelas AO9 NJOP Rp,310.000/m2 yangditetapbkan oleh KPPBB Medan Kota/Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding);Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 714/B/PK/PJK/201315.

Bahwa tahuntahun sebelumnya Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatan ataspenetapan NJOP bumi yang dapat diartikan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah setuju dantelah membayarnya, dan permohonan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) meloncat jauh daritahuntahun sebelumnya dimana tahun sebelumnya NJOP bumidalam kelas A20, A14, A13;20.6.

Lalu saksi AIDA SANTI mengirim pesansingkat atau SMS kepada terdakwa untuk menanyakan apakahterdakwa dapat menurunkan NJOP atas dua bidang tanah Hak Miliknomor 3992 atas nama NURMASIAH dan Hak Milik nomor 3993 atasnama NURMASIAH itu tetapi saat itu terdakwa belum menyanggupi.Setelah beberapa hari kemudian terdakwa mengirimkan pesansingkat atau SMS kepada saksi AIDA SANTI bahwa terdakwa bisamenurunkan NJOP atas dua bidang tanah Hak Milik nomor 3992 atasnama NURMASIAH dan Hak Milik nomor 3993 atas

Lalu saksi AIDA SANTI mengirim pesansingkat atau SMS kepada terdakwa untuk menanyakan apakahterdakwa dapat menurunkan NJOP atas dua bidang tanah Hak MilikHalaman 26 dari 44 Halaman Putusan No.17/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMRnomor 3992 atas nama NURMASIAH dan Hak Milik nomor 3993 atasnama NURMASIAH itu tetapi saat itu terdakwa belum menyanggupi.Setelah beberapa hari kemudian terdakwa mengirimkan pesansingkat atau SMS kepada saksi AIDA SANTI bahwa terdakwa bisamenurunkan NJOP atas dua bidang tanah Hak Milik

JAKARIAH danditaksir dengan NJOP seharga + Rp. 70.000.000 (tujuhpuluh juta rupiah);6.9. Tanah Tegalan , seluas 10.607 M2, Nomor SPPT 0910yang terletak di So Doro Toi watasan Desa PandaiKecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah barat berbatasan dengan tanah : H.

Muhammad.Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagaiTanah Obyek Sengketa XXIII, yang sekarang dikuasai olehA.BAKAR Bin AHMAD dan ditaksir dengan NJOP seharga+ Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus riburupiah);6.24 Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 7.300 M2, Nomor SPPT0237 yang terletak di SO.

Muhammad.Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagaiTanah Obyek Sengketa XXIll, yang sekarang dikuasai olehA.BAKAR Bin AHMAD dan ditaksir dengan NJOP seharga+ Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus riburupiah);7.24 Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 7.300 M2, Nomor SPPT0237 yang terletak di So.

Jakariah (Almh) yangmerupakan ibu dari P1, P2 dan P3 dan sekarang dikuasai olehA.BAKAR Bin AHMAD (P2) dan ditaksir dengan NJOP seharga+Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);8.24.

No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bmditaksir dengan NJOP seharga + Rp. 45.500.000 (empat puluh lima juta limaratus ribu rupiah);. Terhadap obyek gugatan 6.24 berupa Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 7.300M2, Nomor SPPT 0237 yang terletak di So. Rade Maju watasan DesaPandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima tercatat atas nama H. MALIKBin H.

No. 2826 K/Pid.Sus/2015diterima Terdakwa dan dimasukkan ke dalam laci meja kerjanya, Terdakwaditangkap oleh Aparat Polres Malang Kota untuk diproses hukum.Bahwa tujuan Terdakwa dalam meminta biaya pengurusan peningkatanhak atas tanah sebesar 1 % (satu persen) dari NJOP padahal seharusnyatidak dipungut biaya adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa sebagaitambahan keperluan kantor.Bahwa biaya pengurusan peningkatan hak atas tanah sebesar 1 % (satupersen) dari NJOP tidak termasuk dalam lingkup PP Nomor

No. 2826 K/Pid.Sus/2015mengatakan untuk penandatanganan suratsurat tersebut, adabiayanya yaitu sebesar 1% dari NJOP atau kurang lebih sebesarRp8.400.000,00 ;Bahwa saksi merasa keberatan dengan adanya biaya tersebut danmeminta keringanan namun Terdakwa tidak bersedia ;Bahwa saksi keberatan dengan biaya tersebut karena saksimengetahui bahwa untuk pengurusan administrasi tersebut di tingkatKelurahan tidak ada biayanya dan tidak ada aturan nilai biaya 1%dari NJOP ;Bahwa saksi meminta Terdakwa menunjukkan

dan Saudara Suparno merasa keberatan kemudianSaudara Suparno keluar dari ruangan Terdakwa dengan berkasberkas administrasi yang belum ditandatangani oleh Terdakwa ;Bahwa setelah Saudara Suparno keluar ruangan, Saudara Suparnomengatakan ada biaya 1% dari NJOP yang diminta Terdakwa lalusaksi mengatakan pada Saudara Suparno "tidak usah dibayar,karena 1% dari NJOP tersebut tidak ada aturannya lalu SaudaraSuparno menitipbkan berkasberkas administrasi pengurusanpeningkatan SHGB menjadi SHM tersebut pada

Kemudian SaudaraSuparno dan saksi Aman masuk ke ruangan Terdakwa ;Bahwa obyek peningkatan hak tersebut adalah rumah milik SaudariMAYLANIE LOKADUJAJA ;Bahwa untuk pengurusan peningkatan hak tidak ada biayanya dantidak ada ketentuan yang mengatur mengenai biaya 1% dari NJOP ;Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 2826 K/Pid.Sus/2015e.

No. 2826 K/Pid.Sus/2015ruangan, dan menitipkan berkasberkas pada saksi Sonny Yuliwarsasambil mengatakan ada biaya 1 % dari NJOP yang diminta Terdakwa lalusaksi Sonny Yuliwarsa mengatakan pada Saudara Suparno "tidak usahdibayar, karena 1% dari NJOP tersebut tidak ada aturannya. Setelah itu,sebagai wujud rasa keterpaksaan dan keberatan dari saksi Suparno atasbiaya tidak resmi yang diminta Terdakwa tersebut, saksi Suparnomelapor pada Polres Malang Kota.

Alasan kami menggunakan NJOP, danbukan Nilai Buku yang merupakan nilai pengalihan aktiva, karena NJOPlebin mencerminkan nilai yang sebenarnya dari aktiva Tanah dan Bangunantersebut jika dibandingkan dengan nilai buku, NJOP tanah dan bangunanpada tahun 2005 adalah Rp. 66.451.378.000 dan Rp. 45.731.641.000,sedangkan Nilai Bukunya adalah USD 8,278,228 dan USD 8,060,057 yangjika dikonversi dengan menggunakan kurs pada tanggal perolehan tanahpada tahun 1996 dan 1997 adalah sebesar Rp. 19.727.015.870 dan

Karena NJOP lebih besar dari Nilai Buku maka kamimenggunakan angka NJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yangterhutang ;Berdasarkan PSAK No. 16 tentang Aktiva tetap, angka 60 disebutkan bahwaaktiva tetap pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan.Selanjutnya pada angka 65 disebutkan Aktiva tetap disajikan berdasarkannilai perolehan aktiva tersebut dikurangi Akumulasi penyusutan.

Alasan kami menggunakan NJOP, danbukan Nilai Buku yang merupakan nilai pengalihan aktiva, karena NJOPlebin mencerminkan nilai yang sebenarnya dari aktiva Tanah & Bangunantersebut jika dibandingkan dengan Nilai Buku.

NJOP aktiva Tanah &Bangunan pada tahun 2005 adalah Rp. 66.451.378.000 dan Rp.45.731.641.000, sedangkan Nilai Bukunya adalah USD 8,278,228 dan USD8,060,057 yang jika dikonversi dengan menggunakan kurs pada tanggalperolehan tanah pada tahun 1996 dan 1997 adalah sebesar Rp.19.727.015.870 dan Rp. 35.121.657.601. Karena NJOP lebih besar dari NilaiBuku maka kami menggunakan angka NJOP sebagai dasar penghitunganBPHTB yang terhutang ;.

NJOP per m? Rp. Total NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Rp. NJOP TKP (NJOP Tidak Kena Pajak) Rp. NJOP Untuk penghitungan PBB Rp. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (40%) Rp. PBB yang terutang (0,5%) Rp.

Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp66.217.168.000,00; dengan perincian sebagaiberikut: Luas (M2) Objek Pajak Bumi 4.190.960.000NJOP PER M2 Rp 7.900Total NJOP

sebagai Dasar Pengenaan PBB Rp 33.108.584.000.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) Rp NJOP Untuk penghitungan PBB Rp 33.108.584.000.000Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (40%) Rp 13.243.433.600.000PBB yang terhutang (0,5%) Rp 66.217.168.000 Halaman 5 dari 7 halaman.

Keberatan ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam Keberatannya memohon kepada PengadilanNegeri Tanjung Selor untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Br5:Mengabulkan keberatan dari Pemohon;Memerintahkan Termohon dan II untuk memberikan ganti kerugian yanglayak dan adil sebesar Rp50.000,00 per meter persegi atau setidaktidaknya sama dengan NJOP

Menetapkan besar ganti kerugian harga tanah Pemohon yang dijadikanLokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utarasesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yakni sebesarRp32.400,00 (tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) per meter persegi;3.

Menghukum Termohon Keberatan dan Termohon Keberatan II untukmelaksanakan pemberian Ganti Kerugian kepada Pemohon Keberatansesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yakni sebesarRp32.400,00 (tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) per meter persegi;Menolak keberatan Pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;Menghukum Termohon Keberatan dan Termohon Keberatan II untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggungrenteng sebesar Rp1.536.000 (satu juta lima ratus tiga puluh

(Nilai JualObjek Pajak) karena NJOP adalah dasar dalam pengenaan Pajak Bumi danBangunan pedesaan dan perkotaan, sehingga NJOP bukanlah dasarpatokan harga jual beli tanah atau nilai ganti kerugian dalam pengadaantanah, melainkan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunanpedesaan dan perkotaan;Bahwa penjelasan Pasal 38 ayat (2) UndangUndang Nomor 2Tahun 2012 mengatur bahwa keberatan atas nilai ganti kerugian dalamsuatu pengadaan tanah dilakukan dengan membandingkan antara nilai gantiHalaman 4

Nomor 1203 K/Pdt/2021kerugian tersebut dengan nilai yang telah dihitung oleh seorang ahli dibidang penilaian, dan bukan dengan membandingkannya dengan NJOP;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjung Selor yangmemberikan ganti rugi sebesar Rp32.400,00 (tiga puluh dua ribu empat ratusrupiah) per meter persegi menurut NJOP, tidak didasarkan pada penilaianTim Penilai yang independen sedangkan ganti rugi dalam musyawarahsebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per meter persegi didasarkanpada

NJOP pada lokasitanah rumah dinas pada tahun 2007adalah sebesar Rp. 48.000,00 perM?

, NJOP Rp.64.000, ;20)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2007 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.64.000, ;21)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2006 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.48.000, ;22)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2005 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.36.000, ;23)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2004 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT.

, NJOP Rp.27.000, ;24)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2003 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.27.000, ;25)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2002 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.27.000, ;26)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2001 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.20.000, ;27)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2000 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT.

, NJOP Rp. 64.000, ;20)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2007 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 64.000, ;21)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2006 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 48.000, ;22)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2005 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 36.000, ;23)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2004 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT.

Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 27.000, ;24)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2003 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 27.000, ;25)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2002 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 27.000, ;26)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2001 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 20.000. ;Hal. 65 dari 57 hal. Put.

Objek Pajak Luas (m2) WP Kelas Per m2 NJOP (Rp.) JumlahBumi 21.525 B36 12,195,000 262.497.375.000Bangunan 1,198 A03 823,000 985,954,000INNJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 263.483.329.000NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) 12,000,000INNJOP untuk Perhitungan PBBINJKP (nilai jual kena pajak)= 40% X NJOP untuk Perhitungan PBB263.471.329.000105.388.531.600PBB yang terutang = 0.5% X NJKP 526.942.658Pajak Bumi dan Bangunan yang harusdibayar = 526.942.658 Hal 3 dari 12 hal. Put.

Kelas NJOP/ M?

(Rp) Jumlah (Rp)1 Bumi (Tanah) 4,585 B36 12,195,000.00 55,914,075,000.002 Bumi (Air) 16,940 B36 131,250.00 2,223,375,000.003 Bangunan 1,198 A04 700,000.00 838,600,000.00NJOP sebagai dasar PBB 58,974,050,000.00 Bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sesuai dengan Keputusan NomorPut. 17326/PP/M.VII/18/2009 tanggal 27 Mei 2008, adalah untuk PBB Tahun 2007,Perhitungan adalah, sbb : Objek Pajak Luas(M) Kelas NJOP (Rp)PER M2 JUMLAHBumi (Tanah) 4.585 B36 12.195.000 55.914.075.000Bumi (Perairan)

No. 53/B/PK/Pjk/2010Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali dan sekaligusmembatalkan Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding danselanjutnya Mahkamah Agung akan menghitung kembali Penetapan Pajak Bumi danBangunan Tahun Pajak 2008 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali denganperhitungan sebagai berikut : Objek Pajak Luas(M) Kelas NJOP (Rp)PER M?

Jenderal Gatot Subroto, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehinggaPajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut : Objek Pajak Luas(M2) Kelas NJOP (Rp)PER M2 JUMLAHBumi (Tanah) 4.585 B36 12.195.000 55.914.075.000Bumi (Perairan) 16.940 B36 131.250 2.223.375.000Bangunan 1.198 A04 700.000 838.600.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 58.974.050.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000NJOP untuk penghitungan PBB = 58.962.050.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)