jaringan otak hancur, teraba butiran kasar berwarna hitam (jelaga) padapangkal serta saluran nafas bagian atas dan saluran makan bagian atas,permukaan dada hingga perut terbuka disertai patah tulangtulang dada kiri dankanan, serta gumpalan darah pada pembuluh darah di hati limpa dan ginjal,dijumpai patah dasar tulang tengkorak, pada bagian kepala kiri sebelah depansetentang luka terbuka didahi kiri (pelipis), dijumpai buih halus sukar pecahsaluran nafas bagian atas dan bawah serta pada pemotongan dan penekanan

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik Orang Tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;5.

Bahwa para Terdakwa mengetahui para pimpinan atas selalumemberikan penekanan atau arahan bahwa anggota TNI AD dilarang kerasterlibat dalam perkara Narkotika dan obatobatan terlarang dengan alasanapapun dan para Terdakwa tahu kalau Perbuatan itu dilarang dalam HukumNegara dan dalam Tatanan Hukum Militer Indonesia.AtauBahwa Terdakwa pada wakiuwaktu dan tempattempat tersebut dibawahini yaitu pada tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu tujuh atau setidaktidaknyadalam bulan Juni tahun 2007 atau setidaktidaknya

Bahwa para Terdakwa mengetahui para pimpinan atas selalumemberikan penekanan atau arahan bahwa anggota TNI AD dilarang kerasterlibat dalam perkara Narkotika dan obatobatan terlarang dengan alasanapapun dan para Terdakwa tahu kalau Perbuatan itu dilarang dalam HukumNegara dan dalam Tatanan Hukum Militer Indonesia.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan para Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana berdasarkan :Hal. 6 dari 18 hal. Put.

2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:Setiap Orangdilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, ataumembujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukanperbuatan cabul3. bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancamankekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat berupakekerasan fisik seperti memukul, menendang dan sebagainyayang menimbulkan perasaan tidak nyaman dan dapat bulaberupa kekerasan mental seperti penekanan

penekanan tertentubaik seperti mengancam akan melakukan kekerasan atausetidaktidaknya melakukan perbuatan yang menimbulkan ketakutanatau rasa tidak tenang dan tidak aman ;4.

(Penekanan oleh Tergugat)Ketentuan yang Mengatur Perjanjian Kerja Laut adalah Lex Specialisterhadap Ketentuan Perjanjian Kerja Pada Umumnya Menurut UUKetenagakerjaan5.

(Penekanan oleh Tergugat)6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuanketentuanmengenai Perjanjian Kerja Laut dalam PP Kepelautan dan PM 84/2013tersebutmerupakanketentuan yang mengatur secara khusus (lexspecialis) atas pengaturan perjanjian kerja pada umumnya berdasarkanketentuanketentuan Pasal 1 Angka 14 dan 15, serta Pasal 5066 UUKetenagakerjaan.Kekhususan pengaturan tersebut ditujukan untukorangorang yang menjalankan profesi Pelaut.7.

(Penekanan oleh Tergugat)Bentuk Formil Perjanjian Kerja Laut Haruslah Memenuhi Ketentuan PM84/2013Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bjm8.Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) PM 84/2013ditentukan bahwa Pernanjian Kerja Laut wajib ditandatangani oleh pelautdan pemilik/operator kapal/agen awak kapal yang diketahui olehDirektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

jalannya persidangan.2 Terdakwa menyesali atas perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.Halhal yangmemberatkan :1 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendisendi disiplin di kesatuannya, bertentangandengan nilainilai Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2.3 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasantindak pidana narkotika sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.4 Terdakwa mengabaikan penekanan

berikut :1Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalah gunaanNarkoba sangat serius dilakukan karena penyalah gunaan Narkobadapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI,tugas prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negaradan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama denganmembiarkan negara dalam ambang kehancuran.Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebutditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dandilanjutkan dengan penekanan

dari masingmasing KomandanKesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah seringdilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudasering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupundalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan olehTerdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selakuanggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasanpenyalah gunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat tinggalnyanamun justru Terdakwa melakukannya.Bahwa

(Penekanan oleh Tergugat)Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2021/PN.BjmKetentuan yang Mengatur Perjanjian Kerja Laut adalah Lex Specialisterhadap Ketentuan Perjanjian Kerja Pada Umumnya Menurut UUKetenagakerjaan5.

(Penekanan oleh Tergugat)6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuanketentuanmengenai Perjanjian Kerja Laut dalam PP Kepelautan dan PM 84/2013tersebutmerupakanketentuan yang mengatur secara khusus (lexspecialis) atas pengaturan perjanjian kerja pada umumnya berdasarkanketentuanketentuan Pasal 1 Angka 14 dan 15, serta Pasal 5066 UUKetenagakerjaan.Kekhususan pengaturan tersebut ditujukan untukorangorang yang menjalankan profesi Pelaut.7.

(Penekanan oleh Tergugat)Bentuk Formil Perjanjian Kerja Laut Haruslah Memenuhi Ketentuan PM84/20138.11.1213.Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) PM 84/2013ditentukan bahwa Peranjian Kerja Laut wajib ditandatangani oleh pelautdan pemilik/operator kapal/agen awak kapal yang diketahui olehDirektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal iniseharusnya Perjanjian Kerja Laut harus dibuat di hadapan Syahbandarsesuai dengan Pasal 224 Ayat (2) huruf a UU Pelayaran..

Bahwa Terdakwa mengetahui larangan penyalahgunaan narkotika daripenyuluhan hukum dan penekanan Komandan serta saat pengambilan apelpagi bahwa narkotika dilarang disalahgunakan dan ancamannya diberikansanksi yang tegas.10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sesuatu penyakit yangmangharuskan menggunakan narkotika dan ijin dari dokter atau rumah sakityang membolehkan menggunakan shbau shabu terhadap Terdakwa.11...

Bahwa benar Terdakwa mengetahui larangan penyalahgunaan narkotikadari penyuluhan hukum dan penekanan Komandan serta saat pengambilanapel pagi bahwa narkotika dilarang disalahgunakan dan ancamannya diberikansanksi yang tegas.11. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai sesuatu penyakit yangmangharuskan menggunakan narkotika dan ijin dari dokter atau rumah sakityang membolehkan menggunakan shbau shabu terhadap Terdakwa.12.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui larangan penyalahgunaan narkotikadari penyuluhan hukum dan penekanan Komandan serta saat pengambilanapel pagi bahwa Narkotika dilarang disalahgunakan dan ancamannyadiberikan sanksi yang tegas.10.

(Penekanan oleh Tergugat)Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2021/PN.BjmKetentuan yang Mengatur Perjanjian Kerja Laut adalah Lex Specialisterhadap Ketentuan Perjanjian Kerja Pada Umumnya Menurut UUKetenagakerjaan5.

(Penekanan oleh Tergugat)6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuanketentuanmengenai Perjanjian Kerja Laut dalam PP Kepelautan dan PM 84/2013tersebutmerupakanketentuan yang mengatur secara khusus (lexspecialis) atas pengaturan perjanjian kerja pada umumnya berdasarkanketentuanketentuan Pasal 1 Angka 14 dan 15, serta Pasal 5066 UUKetenagakerjaan.Kekhususan pengaturan tersebut ditujukan untukorangorang yang menjalankan profesi Pelaut.7.

(Penekanan oleh Tergugat)Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2021/PN.BjmBentuk Formil Perjanjian Kerja Laut Haruslah Memenuhi Ketentuan PM84/20138.11.12.13.Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) PM 84/2013ditentukan bahwa Peranjian Kerja Laut wajib ditandatangani oleh pelautdan pemilik/operator kapal/agen awak kapal yang diketahui olehDirektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

maka Tergugat telah menerima dan melayaniPenggugat dan Penggugat Il sehubungan dengan AMDK tersebut.16 Bahwa sebagaimana Berita Acara Kunjungan Pelanggan pada tanggal11 Maret 2016, Penggugat dan Penggugat Il telah berkunjung ke PabrikTergugat yang ada di Klaten dengan membawa wartawan elektronikmaupun wartawan cetak, sehingga patut diduga kedatangan Penggugat dan Il dengan membawa wartawan ada niat tidak baik serta inginmelakukan penekanan.

produk lain, sehingga untukmembuktikannya haruslah melalui pemeriksaan laboratorium tidak dengankasat mata;20 Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pertemuan pertemuan tanggal 11Maret 2016, tim Tergugat pada tanggal 14 Maret 2016 telah melakukankunjungan ke tokotoko/agen aqua disekitar area rumah Penggugat 1 dandari kunjungan tersebut telah dibuat berita acara yang berisi pernyataandari Tergugat maupun Penggugat 1 antara lain sebagai berikut:Pernyataan Tergugat: menanyakan keinginan dari consumer dan penekanan

Heru Maranata Nababan yang menerangkan bahwahasil Pemeriksaan dari saksi FAUDU NASEKHI LAILA BinFATIZIDUHU LAILA sebagai berikut Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaanumum tampak sakit sedang, korban mengeluh nyeripada kaki kanan dan nyeri bila digerakkan Pada korban ditemukan tungkai kanan bawah terdapatgangguan fungsi, teraba patah pada pertengahan,serta nyeri pada penekanan Pemeriksaan foto rontgen kaki, menunjukkan adanyapatah tulang pada pertengahan tungkai kanan bawah Terhadap korban

Bahwa Tergugat tidak menyanggupi penekanan dari Penggugatuntuk diberikan uang sebanyak Rp 30.000.000.00 (tiga puluh jutarupiah) sebagai kompensasi harta bersamaTergugat tidak menyanggup!

Penggugat tersebut,Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknyamengakui sebagian dan membantah sebagian;;Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui berklausula olehTergugat adalah sebagai berikut : Bahwa benar harta bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapiTergugat tidak menyanggupi tuntutan Penggugat, karena semuabarangbarang tersebut belum lunas pembayarannya.Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugatadalah sebagai berikut : Bahwa Tergugat tidak menyanggupi penekanan

PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Hal 2 dari 20 Putusan No : 632/Pid.Sus/2016/PN DpsKESATU: Pemeriksaan luka luka : Pada dada, melintang garis pertengahan depan, enam sentimeterdibawah tulang selangka, terdapat luka lecet berukuran sebelascentimeter kali satu cm ;> Pemeriksaan alat kelamin :Bagian luar tidak ditemukan lukaluka ; Selaput dara : pada arah jam enam dan sembilan sesuai arahjarum jam, terdapat robekan, tidak mencapai dasar, tidak tampakkemerahan, tidak nyeri pada penekanan

Winnie Jennifer Lee aliasCici mengalami :Hal 5 dari 20 Putusan No : 632/Pid.Sus/2016/PN DpsHasil pemeriksaan :> Pemeriksaan luka luka : Pada dada, melintang garis pertengahan depan, enam sentimeterdibawah tulang selangka, terdapat luka lecet berukuran sebelascentimeter kali satu cm ;> Pemeriksaan alat kelamin :Bagian luar tidak ditemukan lukaluka ; Selaput dara : pada arah jam enam dan sembilan sesuai arahjarum jam, terdapat robekan, tidak mencapai dasar, tidak tampakkemerahan, tidak nyeri pada penekanan

jalannya persidangan.2 Terdakwa menyesali atas perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.Halhal yangmemberatkan :1 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendisendi disiplin di kesatuannya, bertentangandengan nilainilai Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2.3 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasantindak pidana narkotika sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.4 Terdakwa mengabaikan penekanan

berikut :1Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalah gunaanNarkoba sangat serius dilakukan karena penyalah gunaan Narkobadapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI,tugas prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negaradan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama denganmembiarkan negara dalam ambang kehancuran.Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebutditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dandilanjutkan dengan penekanan

dari masingmasing KomandanKesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah seringdilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudasering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupundalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan olehTerdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selakuanggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasanpenyalah gunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat tinggalnyanamun justru Terdakwa melakukannya.Bahwa

Identitas Khusus jenazah :Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 404/Pid.B/2017/PN SgmB.Ba iP20eTattoase : tampak 1 ( satu ) tattoo di dada sebelah kiri dengangambar perempuan berjilbab dan tampak 1 ( satu ) buah tattoodi lengan atas dengan tulisan santi .Jaringan parut : Tidak adaCacat Fisik : tidak ada.Pakaian mayat :celana pendek setinggi lutut warna hijau berbahankain loreng.Perhiasan : tidak ada.FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADNYAKEMATIAN :Lebam mayat :hilang dengan penekanan pada punggung.Kaku

Perhiasan : tidak ada.FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADNYAKEMATIAN :Lebam mayat :hilang dengan penekanan pada punggung.Kaku mayat :sebagian pada rahang.Pembusukan :tidak ada.FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :Permukaan kulit tubuh :a. Kepala: Tidak ada kelainan.b.

Cacat Fisik : tidak ada.Pakaian mayat :celana pendek setinggi lutut warna hijau berbahankain loreng.Perhiasan : tidak ada.FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADNYAKEMATIAN :Lebam mayat :hilang dengan penekanan pada punggung.Kaku mayat :sebagian pada rahang.Pembusukan :tidak ada.FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :Permukaan kulit tubuh :Kepala : Tidak ada kelainan.Wajah : Tampak pucat.

Putusan Nomor 4455/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetairs function), olehkarenanya Keputusan Tergugat

Tergugat sering melakukan kekerasan(membanting barangbarang di rumah, = marahmarah hingga kekerasan psikologis, Tergugatmelakukan penekanan dan tidak menggauliPenggugat dengan baik, Tergugat pernahmelakukan kekerasan fisik (hendak membuatjatuh Penggugat dari boncengan motor karenaTergugat marah) hingga akhirnya terjadidepresi pada diri Penggugat, ketakutan dantekanan psikis pada Penggugat.

Sukadana Nomor XXX, tanggal hari itu juga, telahmengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasanalasan sebagaiberikut:Posita Gugatan Penggugat1.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 28 November 2012, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Jepara, KabupatenLampung Timur dengan Nomor XXX, tertanggal 03 Desember 2012;2.Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan

Sebab kematian orang iniadalah karena penyakit peradangan pada selaput pembungkus otakyang mengakibatkan gangguan pada sistim saraf (otak) sehinggaterjadi penekanan pada pusat pernafasan ; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2004 tentangKekerasan Dalam Rumah Tangga.Subsidair :

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama Suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(Satu) anak yang diberinama: ANAK (Umur 16 Tahun); ANAK Umur 10Tahun);4.