Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;SUBSIDAIR:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohondan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranyadengan alasan karena Pemohon ingin mengurus izin atasan;Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas CeraiTalak dari Pemohon tersebut, sehingga tidak memerlukan persetujuanTermohon

penetapan ini cukuplahPengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnyadianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranyayang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan denganNomor 410/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 05 November 2018 dengan alasankarena Pemohon ingin mengurus izin

atasan;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikanjawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atasHal. 3 dari 5 Pen.

2011,dan tidak ternyataketidak hadiran Trgugat karena suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Majelis telah menasehatiPenggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat ,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatanPenggugat yang mana identitas dirobah oleh Penggugattentang pekerjaan Penggugat sekarang Penggugat telahPegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa ~~ kemudian ternyata Penggugatmencabut perkaranya pada tanggal 24 Nofember 2011 denganalasan Penggugat akan mengurus izin

atasan;Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusanini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acarapersidangan yang me rupakan bagian yang tak terpisahkandari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatanPenggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabutperkaranya kembali sebelum adanya jawaban dari Tergugat,dengan alasan untuk mengurus izin atasan maka pencabutantersebut dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatanPenggugat

menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorangmediator dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Ahmad Jamil, S.Ag.) akantetapi usaha Hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasilmediasi tertanggal 13 Juli 2016.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugatagar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, danselanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena sebagaiPegawai Negeri Sipil Penggugat belum mendapatkan izin

atasan untuk berceraidengan Tergugat.Bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakantidak keberatan.Hal. 3 dari 5 Pen.

gugatan Penggugat adalah sepertiyang telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat danTergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupayamendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediatoryang ditunjuk Ahmad Jamil, S.Ag. telah pula melakukan upaya mediasi namuntidak berhasil.Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabutperkaranya karena karena sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat belummendapatkan izin

atasan untuk bercerai dengan Tergugat, dan atas pencabutangugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan.Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaratersebut dilakukan sebelum memasuki tahap jawaban dan pencabutan tersebuttidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan dapatdikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut harus dianggap telah selesai.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undangundang

seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untukpemeriksaan perkara ini, Pemohon diwakili Kuasanya hadir dan menghadapdi persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan karenaTermohon tidak dapat dipanggil dikarenakan alamat Termohon tidak jelassebagaimana relas panggilan yang telah dibacakan di depan persidangan,karenanya Mejelis hakim perpendapat panggilannya tidak sah;Bahwa, Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut perkaranyaguna mengurus izin

atasan selaku PNS dan juga untuk mencari alamatTermohon yang pasti;Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidanganselengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehinggauntuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acaratersebut;Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor: 1280/Pdt.G/2018/PA.KisPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, pokok permohonan Pemohon adalah tentangpermohonan cerai talak;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil untukhadir di persidangan, dan

terhadap panggilan tersebut Pemohon secarainperson hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadirdan tidak Karena panggilan tidak jelas alamatnya sebagaimana relaspanggilan yang dibacakan dipersidangan;Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan menyatakanmencabut perkaranya guna mengurus izin atasan dan mencari alamatTermohon yang pasti, hal mana dibenarkan oleh peraturan.

perkara sesuai dengan perundangundanganyang berlaku;Atau : apabila pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusanyang Seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalampersidangan;Menimbang, bahwa atas saran nasehat Majelis Hakim, kKemudian padasidang kedua tanggal 12 September 2017, Pemohon menyatakan secara lisandi depan persidangan untuk mencabut permohonannya dengan alasan bahwaPemohon belum memperoleh izin

atasan;Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal ikhwal yangterdapat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2017/PA.MdnMenimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusitakepada Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuanPasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dalam sidang, sedangkanTermohon tidak pernah hadir dimuka sidang;Menimbang, bahwa kemudian pada sidang kedua tanggal 12 September2017, Pemohon setelah mendengar saran dan nasehat Majlis Hakim, Pemohonmenyatakan secara lisan di depan persidangan untuk mencabutpermohonannya dengan alasan bahwa oleh karena Pemohon belummemperoleh izin atasan, karena Pemohon mencabut perkaranya.

SYAFRUDDIN untuk melakukan Mediasi dan dari hasil upayaMediasi tersebut telah dilaporkan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, kemudiandibacakanlah gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; Menimbang,bahwa tergugat sebagai anggota POLRI telah diberikan kesempatan untukmengurus izin atasan sehubungan dengan gugatan perceraian dari Istrinya,akan tetapi sampaiperkara diputus izin dimaksud tidak diindahkan oleh yang bersangkutan dengan alasanPenggugat dan Tergugat

bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami isteri yang sah ; Menimbang, bahwa Tergugat adalah berstatus sebagai anggota POLRI, sesuai ketentuanadministrasi kepegawaian yang diatur dalam institusinya Polisi memiliki ketentuan tersendiriterhadap anggota POLRI yang akan mengajukan perceraian ataupun dalam keadaan digugat,kepada tergugat telah diberikan waktu yang cukup untuk mengurus halhal yang menyangkutizin perceraian dari atasannya, akan tetapi sampai perkara ini diputus izin

atasan tergugattersebut tidak dapat ditunjukkan dengan alasan pemeriksaan oleh atasan yang berwenang tidakdapat dilaksanakan mengingat Penggugat tidak dapat hadir / mengutus kuasanya diruangpemeriksaan dimaksud.

Selanjutnya majelis berpendapathal itu telah menjadi tanggung jawab tergugat sendiri dan institusinya, apabila terdapatdampak maupun adanya sanksi administratif dikemudian hari akibat tergugat tidak mampumenunjukan izin atasan hal itu diluar tanggung jawab Majelis Hakim yang memutus perkaraini dan menjadi tanggung jawab tergugat sendiri; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknyaadalah bahwa sejak 1 tahun lebih rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiperselisihan

PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS danPegawai BUMN, maka Penggugat harus melampirkan izin atasan untuk melakukanperceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin atasan untuk melakukanperceraian yang di tanda tangani oleh Manajer PTPN III Kebun Gunung Para an.MANAJER dengan Nomor Surat KGPAR/X/49/2012 tertanggal 15 Desember 2012;Bahwa, Majelis Hakim

tidakterpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Karyawan BUMN PTPN III GunungPara yang terkait dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPNS dan Pegawai BUMN, maka Penggugat harus melampirkan izin

atasan untukmelakukan perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan izin atasan untukmelakukan yang di tanda tangani oleh Manajer PTPN Ill Kebun Gunung Para an.MANAJER dengan Nomor Surat KGPAR/X/49/2012 tertanggal 15 Desember 2012;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf(a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Tentang Peradilan Agama

M.H hadir di persidangan, Tergugat hadir sendiridipersidangan.Bahwa Penggugat selaku PNS belum mendapatkan izin atasan untukmelakukan perceraian meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dalamsetiap persidangan bahkan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugatuntuk mendapatkan izin atasan tersebut persidangan ditunda selama 6 bulannamun izin atasan tersebut belum diperoleh Penggugat dan Penggugat telahmembuat Surat pernyataan tertanggal 29 Agustus 2018 yang intinya bersediamenanggung segala

ini (Persona Standy in judicio);Menimbang bahwa P.3 adalah Surat pernyataan Penggugat yang dibuatdan ditandatangani oleh Penggugat di atas kertas bermeterai cukup sehinggasecara formil meskipun surat tersebut bukan sebagai akta otentin namun surattersebut mempunyai nilai hukum dan mengikat karena berlakunya untukkepentingan Penggugat sendiri, secara materil merupakan pernyataanPenggugat yang siap menanggung segala resiko terhadap pekerjaannyasebagai PNS yang mengajukan gugatan perceraian tampa izin

atasan.

sebagaimanatercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;Dari uraian di atas Tergugat mohonDalam Eksepsi Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa atas jawaban ~ Tergugat tersebut,Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yangdiajukan pada persidangan kelima tanggal 15 Maret 2011pada pokoknya sebagai berikutDalam EksepsiBahwa Penggugat telah memperoleh surat izin

atasan dalammengajukan gugatan sesuai Pasal 3 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan eksepsi Tergugattersebut tidak mempunyai pijakan hukum= maka harusditolak;Dalam Pokok PerkaraBahwa Penggugat bertetap pada gugatan cerai dan menolakdalil dalil jawaban Tergugat kecuali apa yang diakuisecara tegas;Bahwa Penggugat di Gorontalo pada mulanya tinggal diKelurahan Pulubala dengan membawa mobil dari Makassarkarena tempat kerja jauh dari rumah

orang anak menyetujuinya;Berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon :Menolak gugat Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkaturaian putusan inl, maka ditunjuklah kepada hal hal21sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yangmerupakan satu kesatuan dengan putusan ini;TENTANG HUKUMNYADalam EksepsiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugatadalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa tentang izin

atasan, Pengadilan hanyamelihat formalnya saja, ada atau tidak ada izin atasan,sedang prosedur dan mekanisme serta proses pengajuan sampaiditerbitkannya surat izin tersebut Pengadilan tidak perlumeneliti dan mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa izin atasan bagi seorang PegawaiNegeri Sipil yang ingin bercerai bukanlah sebuahpersyaratan wajib bagi Pengadilan untuk memeriksa sebuahgugatan cerai, namun hanya sebuah keharusan untukmelindungi bagi kepentingan Pegawai Negeri Sipil tersebutsupaya tidak

mendapat hukuman disiplin ;Menimbang, bahwa bersarkan Pasal 49 Undang undangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang undangNomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama tidakberwenang menyatakan batal demi hukum sebuah produkpemerintah misalnya surat izin atasan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugatdinyatakan Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang;Dalam Pokok PerkaraMenimbang

ditetapbkan Penggugat telah datangdimuka persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataumenyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut relaaspanggilan yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan patut,sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halanganyang sah.Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat, danternyata berhasil, kemudian selanjutnya Penggugat menyatakan akan kembalimencabut perkaranya karena untuk mengurus izin

atasan Tergugat karenaTergugat adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ( TNI AD ); danHal. 3 dari 5 hal.

pemeriksaannya.Bahwa untuk mempersingkat uraian penetepan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas.Menimbang, bahwa Majelis hakim menasehati Penggugat agar kembalirukun dengan Tergugat dalam mengurus rumah tangga, kemudian selanjutnyaPenggugat menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa gugatannya dicabut,karena Penggugat akan mengurus izin

atasan Tergugat dikarenakan Tergugatadalah Tentara Nasional Indonesia ( TNI AD) sesuai dengan aturan;Menimbang bahwa karena ternyata Penggugat menyatakan mencabutkembali gugatannya, maka pencabutan tersebut harus dikabulkan denganmenyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbuldalam perkara

No.122/Padt.G/2020/PA LbgBahwa Penggugat menyatakan belum meilliki izin atasan sebagaiseorang Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai, dan menyatakan akanmencabut gugatanya guna mengurus izin atasan;Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka prosespemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagidilanjutkan;Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua beritaacara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari

Entah apa maksud Penggugat tersebuttidak menyampaikan surat undangan Dari Dinas Pendidikan SerdangBedagai sehingga Penggugat telah membohongi Kepala Dinas Pendidikanagar dapat mengeluarkan surat izin atasan tersebut.5.

Bahwa Tergugat turut melampirkan surat pernyataan Tergugat tidakpernah menerima Surat Undangan dari Dinas Pendidikan Serdang Bedagaibeserta surat undangan dari Dinas Pendidikan Serdang Bedagai tertanggal24 juli 2018 ( telah di legizen), yang gunanya meminta keterangan ataspengaduan Penggugat pada kantor Dinas Pendidikan Serdang Bedagai.Padahal izin atasan telah dikeluarkan pihak Dinas Pendidikan SerdangBedagai.6.

Bahwa Tergugat meminta supaya Majelis Hakim yang mulia untukmenunda persidangan agar Penggugat dan Tergugat terlebin dahulumenyelesaikan pengaduan Penggugat pada Dinas Pendidikan Serdangbedagai, karena dalam hal mengeluarkan izin atasan pastilah Penggugattelah membohongi pimpinannya, sehingga keluarlah izin tersebut tanpamemanggil Tergugat untuk dimintai keterangan.7.

Bahwa walaupun demikian kelakuan Penggugat, Tergugat tetap sabardan masih menyayangi Penggugat, serta memohon kepada Majlis Hakimyang Mulia untuk menolak persidangan dengan No Registrasi934/Pdt.G/2018/PA.LPK, selain masalah rumah tangga Penggugat danTergugat tidak pernah jelas permasalahannya dan izin atasan yang masihbermasalah di Dinas Pendidikan Serdang Bedagai, serta belum pernahdidamaikan secara kekeluargaan dari Pihak Penggugat maupun Tergugatkarena yang menjadi permasalahan rumah tangga Penggugat

Bahwa walaupun demikian kelakuan Penggugat, Tergugat tetap sabardan masih menyayangi Penggugat, serta memohon kepada Majlis Hakimyang Mulia untuk menolak persidangan dengan No Registrasi/Pdt.G/2018/PA.LPK, selain masalah rumah tangga Penggugat danTergugat tidak pernah jelas permasalahannya dan izin atasan yang masihHal 11 dari 26 hal, Putusan No.934 /Pdt.G/2018/PA.Lpk.bermasalah di Dinas Pendidikan Serdang Bedagai, serta belum pernahdidamaikan secara kekeluargaan dari Pihak Penggugat maupun Tergugatkarena

Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasanyang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil,lalu) pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon;Menimbang, bahwa sehubungan dengan statusnyasebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah membuat suratpernyataan tertanggal 14 September 2011, yang berisitidak akan mengurus izin

atasan sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, tentangizin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,dan bersedia menerima resiko akibat pernyataannyatersebut;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilpermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti buktitertulis berupa1.

menurut Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Mediasimengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara,sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasanyang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agarmau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namuntidak berhasil =;Menimbang, bahwa dengan kedudukannya sebagai PegawaiNegeri Sipil Pemohon telah membuat surat pernyataan tidakakan mengurus izin

atasan, oleh karenanya Majelis Hakimdalam hal ini tidak lagi memberikan waktu kepada Pemohonuntuk mengurus izin atasan dimaksud, dan untuk melengkapikedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mencukupkandengan surat pernyataan dari Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Pemohonuntuk mengajukan cerai terhadap Termohon adalah sejakbulan September tahun 2009 rumah tangga Pemohon danTermohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan danpertengkaran terus menerus.

berikutnya;Bahwa pada sidang ke 11 tanggal 03 September Kuasa Penggugat jugatelah menyerahkan tanggapan atas tanggapan Kuasa Tergugat tentangpernyataan Penggugat yang bersedia menanggung resiko jika perkaradilanjutkan, yang isinya pada pokoknya menyatakan dengan mengemukakanpasal 14 Peraturan Menteri Pertahanan nomor 23 tahun 2008 yang berbunyi;"Gugatan perceraian terhadap Pegawai oleh suami/isteri yang bukan PegawaiDepartemen Pertahanan disampaikan langsung kepada Pengadilan dengantambahan bahwa izin

atasan bagi prajurit hanya syarat administrasi bila alasanalasan bercerai sudah terpenuhi, pengadilan tidak bisa menolak atau menundamemeriksa perkara, serta argumentargument lainnya sebaimana termuatdalam tanggapan kuasa hukum Penggugat.

Penggugat mendapat kesulitan, hal tersebut semakin jelasdengan adanya tanggapan dari Tergugat melalui kuasanya pada persidangantanggal 27 Agustus 2018 atas pernyataan Penggugat untuk melanjutkanperkara bersedia menamggung resiko;Menimbang, bahwa hasil rakernas Mahkamah Agung RepublikIndonesia tahun 2010 di Balikpapan, komosi yang membidangi PengadilanAgama merespon surat Panglima TNI secara positif, para Hakim PengadilanAgama disarankan tetap mengacu kepada Peraturan Panglima TNI yangmenyatakan izin

atasan mutlak bagi prajurit TNI yang ingin bercerai, denganrumusan sebagai berikut Masalah perceraian yang pihaknya atau salah satupihak adalah TNI, hendaknya memperhatikan Peraturan Panglima TNI nomorPerpang/11/VII/2007 tentang tata cara pernikahan perceraian dan rujuk bagiprajurit;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 (ayat 1) PeraturanPanglima Tentara Nasional Indonesia No.

telah memberi waktu yang lebihdari cukup kepada Penggugat untuk mengurus izin dari atasan Tergugat,namun izin tersebut tidak diperoleh Penggugat karena Penggugat tidakmempedomani Perpang nomor XXX tanggal 04 Juli 2007, jo pasal 14 XXXtanggal 30 Desember 2014 sehingga kesulitan mendapat izin perceraian dariatasan Tergugat bekerja;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sebagai isteri anggotaTNI yang ternyata belum memperoleh izin

panggilan (relaas) nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Cjrtanggal 12 Oktober 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016 dan tidak ternyataketidak hadirannya beralasan secara hukum;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upayadamai dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap membinarumah tangga dengan baik bersama Termohon;Menimbang bahwa terhadap upaya penasehatan Majelis Hakim tersebut,Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena sebagai anggotaPolri hingga saat ini belum mendapat surat izin

atasan untuk melakukanperceraian;Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor :2129/Pdt.G/2016/PA.

dasar itu Pemohon menyatakan mencabutsecara lisan perkara yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Cianjuryang telah didaftar di kepaniteraan register nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Cjrtanggal 06 Oktober 2016;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkara yang telahdiajukannya tersebut secara lisan di dalam persidangan;Menimbang bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohontersebut dinyatakan dicabut oleh Pemohon sendiri, karena sebagai anggotaPolri belum mendapat surat izin

atasan;Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara tersebut, denganmenunjuk pada ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapatdiberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;Menimbang bahwa Termohon belum memberikan jawaban terhadapgugatan Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak perlu dimintapersetujuannya mengenai pencabutan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

sendiri pertimbangan hukum serta memperbaiki amar putusan sebagaiberikut;Dalam KonvensiMenimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonannya PemohonKonvensi/Terbanding menyebutkan pekerjaannya adalah Karyawan BUMN, sesuaidengan ketentuan pasal huruf a angka 2, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983, Pegawai BUMN dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, dimana jika akanmelakukan perceraian terikat dengan PP No. 10 Tahun 1983 yakni harus terlebih dahulumemberitahukan secara tertulis atau mendapatkan izin

atasan, jika melanggar ketentuantersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin ;Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon Konvensi/Terbanding dalammengajukan perceraian ini tidak ada izin atasan dan Majelis Hakim tingkat pertamajuga tidak pernah memerintahkan atau tidak pernah memberikan kesempatan agarPemohon Konvensi/Terbanding mengurus izin atasan, dan Pengadilan tingkat pertamamenjatuhkan putusan aquo.

Dengan tidak adanya izin atasan tersebut tidak berartiputusan Pengadilan tingkat pertama cacat atau batal demi hukum, karena izin atasanmerupakan syarat administrasi kepegawaian bukan syarat beracara di Pengadilandisamping itu berdasarkan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 bahwakaryawan BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian yang berlakusebagaimana Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkaraaquo telah mengupayakan perdamaian baik

Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon; Membebankan biaya perkara menurut hukum; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil adilnya; Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan Pemohonhadir sendiri dimuka sidang, sedangkan Termohon tidakhadir walaupun telah dipanggil dengan patut; Bahwa, Pengadilan telah memberi' nasehat kepadaPemohon agar damai dengan Termohon,' tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa Pemohon' selaku Pegawai NegeriSipil telah melampirkan surat izin

atasan oleh karenanyapemeriksaan dilanjutkan; Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilpermohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulisberupa:I.

cukup; Bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka hal hal yangterjadi dimuka persida ngan tercatat secara lengkap dalamBerita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidakterpisahkan dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta NikahNomor: , yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan , Kabupaten , tanggal , (bukti P 1) telahterbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteriyang sah; Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipiltelah melampirkan surat izin

atasan sebagaimana yangdikehendaki Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo.Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, maka persidangandapat dilanjutkan; Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakanperdamaian agar Pemohon dan Termohon hidup rukun lagi dalamrumah tangganya, tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalahmohon izin kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak kepadaTermohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaranyang tidak ada harapan dapat rukun

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPNS dan Pegawai BUMN, maka Penggugat harus melampirkan izin atasan untukmelakukan perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraianyang di tanda tangani oleh atasan Penggugat yaitu Asst.SDM & Umum Unit KebunPabatu R.Suhairi dengan Nomor Surat PAB/X/114/IV/2013 tertanggal 24 April 2013;Bahwa

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPNS dan Pegawai BUMN, maka Penggugat harus melampirkan izin atasan untukmelakukan perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraianyang di tanda tangani oleh atasan Penggugat yaitu Asst SDM & Umum Unit KebunPabatu R.Suhairi dengan Nomor Surat PAB/X/114/IV/2013 tertanggal 24 April 2013;Menimbang

Kuasa Penggugat tersebutdiatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yangbersangkutan;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Kuasa Penggugat danTergugat telah datang menghadap di muka persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif,mengajukan Surat Pernyataan tertanggal O04 Maret 2019 yang isinyamenyatakan akan mengajukan perceraian tanpa surat izin dari atasan, danPenggugat siap menanggung segala resiko yang timbul sebagai akibat daritidak adanya izin

atasan tersebut;Bahwa Majelis Hakim di setiap awal persidangan telah berusahamenasehati dan mendamaikan Penggugat baik secara inperson maupunmelalui kuasanya dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganyasecara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepadaPenggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangkaperdamaian, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir kembali kepersidangan;Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1555/Pdt.G

tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengingat Penggugat merupakanseorang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, akan tetapi Penggugat belummemperoleh izin bercerai dari atasan, atas hal tersebut Penggugat mengajukansurat pernyataan yang isinya menyatakan akan mengajukan perceraian tanpaSurat izin dari atasan, dan Penggugat siap menanggung segala resiko yangtimbul sebagai akibat dari tidak adanya izin

atasan tersebut.Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas Majelis Hakim menilaibahwa surat izin atasan merupakan ketentuan administratif yang tidak bisamengalahkan alasan yuridis dalam pengajuan suatu perkara, bila alasanalasanuntuk bercerai sesuai hukum yang berlaku sudah terpenuhi pengadilan tidakbisa menolak atau menunda memeriksa perkara tersebut dengan alasan belumada izin atasan, dengan demikian Majelis Hakim tetap mengacu padaketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan

Juni 2010 yangditanda tangani oleh Kepala SMP Negeri 6 Baubau,selanjutnya majelis hakim telah menyarankan (Pemohon) untukmencabut surat permohonan cerainya dan menjelaskan resikosanksi disiplin kepegawaian apabila meneruskan permohonancerai tanpa izin atasan ;Menimbang, bahwa (Pemohon) menyatakan telah memahamipenjelasan majelis hakim, mnamun (Pemohon) tetap inginmelanjutkan perkaranya dengan menyerahkan surat pernyataanbertanggal 24 Januari 2011 yang menyatakan siap menerimaresiko dan sanksi administrasi

Juni 2010 yangditanda tangani oleh Kepala SMP Negeri 6 Baubau,selanjutnya sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun = 1983majelis hakim telah menyarankan (Pemohon) untuk mencabutsurat permohonan cerainya dan menjelaskan resiko sanksidisiplin kepegawaian apabila meneruskan permohonan ceraitanpa izin atasan ;Menimbang, bahwa (Pemohon) menyatakan telah memahamipenjelasan majelis hakim, mnamun (Pemohon

) tetap inginmelanjutkan perkaranya dengan menyerahkan surat pernyataanbertanggal 24 Januari 2011 yang menyatakan siap menerimaresiko dan sanksi disiplin kepegawaian dari pejabat yangberwenang akibat perceraian tanpa izin atasan, maka perkaradilanjutkan pemeriksaannya ;Menimbang, bahwa (Pemohon) dan (Termohon)sepakat menolak dimediasi, maka upaya mediasi dinyatakangagal dilaksanakan, sedangkan usaha maksimal dari majelishakim untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agartetap mempertahankan