ke Ketua Pengadilan Negeri(Fiat Eksekusi) dan mengambil pelunasan hutang debiturdari hasil penjualan lelang objek Hak Tanggungantersebut, apabila debiturcidera janji.

Bahwadalam Sertifikat Hak Tanggungan (Fiat Eksekusi)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UUHT.Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketayang dilakukan Tergugat dengan bantuan Tergugat Ildalam perkara aquo adalah melalui Parate Eksekusi yangdidasarkan pada Pasal 6 UUHT dan bukan fiat eksekusiatas dasar title eksekutorial (Pasal 14 UUHT), sehinggapelaksanaan Parate Eksekusi tersebut tidakmemerlukan adanya perintah dari Ketua PengadilanNegeri dan tidak tunduk pada cara yang diatur Pasal 224HIR

258 RBg seperti halnya fiat eksekusi.tidak diperlukannya perintah Ketua Pengadilan dalamParate Eksekusi adalah sesuai pendapat Prof.

Bahwasebagaimana Tergugat jelaskan di atas, pilihan eksekusiatas obyek sengketa yang dipilin oleh Tergugat adalahparate eksekusi dan bukan fiat eksekusi sehingga tidakperlu penetapan sita eksekusi dari Pengadilan Negeri.Dengan demikian dalil Para Penggugat angka 10 patutuntuk dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 11 dan 12posita Gugatan Para Penggugat.Adapun syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320KUHPerdata adalah sebagai berikut :1.

Dengan perkataanlain, penjualan obyek Hak Tanggungan pada dasarnya dilakukan dengancara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan mengingatpenjualan berdasarkan pasal 6 UUHT ini merupakantindakanpelaksanaan perjanjian.Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, ketentuan Hak Tanggungandisimpulkan sebagai hak kreditur yang bersyarat. Dengan syarat sebagaiHalaman 32 Putusan Nomor :15 /Pdt/2018/PT.SMG12.13.14.15.berikut:a. Hak tersebut menjadi "matang" ketika debitur cidera janji.

Putusan Nomor 02/B/PK/PJK/2011barang kepada eksportir pemilik nama/quota, sepanjang dipenuhi syaratsyarat sebagai berikut:a dalam dokumen PEB yang telah dicap fiat muat disebutkan namaeksportir pemilik/quota qq. eksportir pemilik barang;b eksportir pemilik nama/quota menerbitkan surat permintaan pada BankDevisa yang menangani ekspor tersebut untuk langsung memindahbukukan hasil ekspor dimaksud ke dalam rekening eksportir pemilikbarang;c jasa yang diserahkan oleh eksportir pemilik nama/quota hanya

berupapenggunaan quota ekspor, sedang seluruh kegiatan sehubungan denganekspor tersebut dilakukan oleh eksportir pemilik barang;datas jasa penggunaan quota ekspor tersebut eksportir pemilik nama/quotahanya menerima imbalan sebagaimana biasa disebut sebagai export fee.1 Dalam hal ekspor dilakukan dengan menggunakan nama/quota eksportirlain, akan tetapi dalam dokumen PEB yang telah dicap fiat muat tersebutdalam kolom eksportir tidak disebutkan katakata qq. eksportir pemilikbarang, juga tidak dianggap

eksportir pemilik barang, bahwa ekspor yangdilakukan dengan PEB dengan nomor dan tanggal tersebut yang telah dibubuhicap fiat muat dilaksanakan oleh eksportir pemilik barang dan eksportir pemiliknama/quota hanya menerima fee saja.Bahwa dalam kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding telah melaporkan atas ekspor dengan mempergunakan nama/quotaeksportir lain dalam SPT Masa Termohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding namun tidak ada pernyataan bersama secara tertulis dari

eksportirpemilik nama/quota (PT Perkebunan Nusantara) dan eksportir pemilik barang(Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding), bahwa ekspor yangdilakukan dengan PEB dengan nomor dan tanggal tersebut yang telah dibubuhicap fiat muat dilaksanakan oleh eksportir pemilik barang dan eksportir pemiliknama/quota hanya menerima fee saja.Bahwa dalam butir 3.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE25/PJ.32/1989 tanggal 6 Desember 1989 nyatanyata ditegaskan bahwa dalam halekspor dilakukan

Bahwaeksportir dengan PEB tersebut telah dibubuhi cap fiat muat dilaksanakanoleh eksportir pemilik barang dan eksportir pemilik quota hanya menerimafee saja.Bahwa dengan demikian maka walaupun secara fisik tidak diketahui secarajelas adanya penyerahan barang tetapi secara substansial telah terjadipenyerahan dalam daerah pabean dari Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding kepada perusahaan pemilik quota (PT PerkebunanNusantara).

Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan NegeriMedan) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan) untuk menjualnya(Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan Yang tidakdilaksanakan atas Penetapan/Fiat

Ketua Pengadilan Negeri, MakaLelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah, maka pelaksanaan ParateEksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, HirarkiPeraturan Perundangundangan, adalah yaitu :UndangUndang Dasar tahun 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;NO a F WN FPPeraturan

HakTanggungan tersebut, maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitudengan harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan katalain Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendirikarena Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan sebagai PasalPelaksananya dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dariPasal 26 Undangundang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan Eksekusi maupun lelangnya harusHalaman 5 dari 14 Putusan Nomor 374/Pdt/2019/PT MDNmelalui Fiat

Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang menyatakanbahwa :Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/FiatKetua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telahbertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBGSehingga TIDAK SAH, maka pelaksanaan Parate Eksekusi harusmelalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari 1986juga didukung oleh buku

Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan Yang tidakdilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, MakaLelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah, maka pelaksanaan ParateEksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;.

Pengadilan NegeriPasaman Barat) untuk memerintahkan Kantor Lelang (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Bukittinggi) untukmenjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Psbyang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan Yang tidakdilaksanakan atas Penetapan/Fiat

Ketua Pengadilan Negeri, MakaLelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah, maka pelaksanaan ParateEksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis,Hirarki Peraturan Perundangundangan, adalah yaitu :1.

Ketua PengadilanNegeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan denganPasal 224 HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah, makapelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui fiat KetuaPengadilan Negeri;6) Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis,Hirarki Peraturan Perundangundangan, adalah yaitu :1.

Bahwa Tergugat II menolak dalildalil Penggugat yang menyatakan bahwalelang a quo bertentangan dikarenakan tidak dilaksanakan ataspenetapan /fiat dari ketua pengadilan.14.

adanya fiat eksekusi dari pengadilan sebelumpelaksanaan lelang.Pembeli Lelang Yang Beritikad Baik Tersebut Wajib DiberikanPerlindungan Hukum22.Bahwa terhadap lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuanyang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik,maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yangberitikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum.

ESAPengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;Tri Haryani binti Hamul Maarif, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan TenagaKerja Indonesia (TKI), Pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Candi, Rt.004 / Rw. 03, Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah,Kabupaten Kebumen, sekarang berdomisili di No.11 HoiFan Road Hampton Place T 2.47 Fiat

Rolikhin bin Sumarso, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaanKaryawan swasta, tempat tinggal di Dukuh Candi, Rt. 002 / Rw. 03, DesaCandirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, sekarang berdomisilidi No.11 Hoi Fan Road Hampton Place T 2.47 Fiat C Tai Kok TsuiHongkong, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saya tetangga Penggugat; Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008, setelah nikahPenggugat

Siti Knasiyah binti Muhammad Bahrudin, umur 44 tahun, Agama Islam,pekerjaan Petani tempat tinggal di Dukuh Candi, Rt. 004 / Rw. 03, DesaCandirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, sekarang berdomisilidi No.11 Hoi Fan Road Hampton Place T 2.47 Fiat C Tai Kok TsuiHongkong, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikanketerangan yang pokokpokoknya dikutip sebagai berikut:Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saya saudara sepupuPenggugat;Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008, setelah

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti surat dan saksisaksi di persidangan dan untuk ituMajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiilpembuktian, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dukuh Candi,Rt. 004 / Rw. 03, Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen,sekarang berdomisili di No.11 Hoi Fan Road Hampton Place T 2.47 Fiat

Padt.SusBPSK/20164) Bertentangan dengan Pasal 218 Rbg ayat (2) dan Pasal 218 Rbg ayat (2)dan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri(dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Simalungun) untukmemerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (obukan Pelaku Usahayang meminta kepada KPKNL);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210 K/PDT/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakanatas Penetapan/Fiat

Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG sehinggatidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat KetuaPengadilan Negeri;6) Bertentangan dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis hirarki PeraturanPerUndangUndangan adalah:1.

eksekusi melaluiPengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanandan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidakdilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, makalelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 Rbg.

Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupunLelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri,bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL);Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atasPenetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 Rbg.Halaman 28 dari 35 hal. Put.

Nomor 856 K/Padt.SusBPSK/20165) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidakdilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, makaLelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 Rbg.

S. 152DIR/SDM/05/2009 tertanggal 11Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin Pekerja BRI yaitu :a Mempunyai banyak hutang tidak sesuai dengan kemampuan, sehinggamengganggu tugas dan merusak citra perusahaan (Pelanggaran Tata Tertib SandiTT 10);b Melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukanoleh pekerja yang baik (Pelanggaran Fundamental Aspek Simpanan Sandi SIM26) ;c Melakukan fiat bayar tunai/fiat pengesahan di luar kewenangannya (PelanggaranFundamental Aspek Operasional

S. 152DIR/SDM/ 05/2009 tertanggal 11Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin Pekerja, yaitu berupa :Pelanggaran Tata Tertib := Mempunyai banyak hutang tidak sesuai kemampuan, sehingga mengganggu tugas danmerusak citra perusahaan (sandi TT 10) ;Pelanggaran Fundamental :A Aspek Simpanan := Melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan olehpekerja yang baik (sondi SIM 26) ;B Aspek Operasional :No.207 K/PHI/2006 .= Melakukan fiat bayar tunai/fiat pengesahan di luar kewenangannya

R. 42KCXII/SDM/07/2010 tertanggal 07 Juli 2010 untuk mendapatkan pembahasan ;Bahwa setelah dibahas dalam Forum PKP Kanwil BRI Makassar dihasilkankesimpulan bahwa TERGUGAT terbukti bersalah melakukan pelanggaran tatatertib dan pelanggaran fundamental yang memenuhi 3 (tiga) kriteria pelanggaranyaitu sbb :Kriteria Pelanggaran Kewenangan, yaitu TERGUGAT melakukan penarikansimpanan nasabah serta melakukan fiat bayar yang seharusnya menjadikewenangan Kepala BRI Unit ;Kriteria Kesengajaan, yaitu pelanggaran

No.780 K/Pdt.Sus/201114 Bahwa selain itu TERGUGAT juga pernah dijatuhi Hukuman Disiplin yakniPeringatan Tertulis sesuai Surat Keputusan Nokep : 078KW.XII/SDM/02/ 2010dikarenakan pada waktu TERGUGAT menjabat sebagai Teller BRI UnitWowotobi telah melakukan pelanggaran disiplin fundamental aspek simpananyaitu melakukan fiat bayar tunai/fiat pengesahan diluar kewenangannya (SandiOPS 59) ;Oleh karena itu atas dasar ketentuan Pasal 22 ayat (1) SK Direksi Nokep : S.152DIR/SDM/05/2009 tgl 11 Mei 2009 maka

yang mengharuskanlelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan ketuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri RantauPrapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (BukanPelaku Usaha yang meminta kepada KPKNL);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakanatas penetapan/Fiat

melalui Pengadilan Negeri;Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atasPenetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebuttelah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.

Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parateeksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, HirarkiPeraturan Perundangundangan adalah :1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;2. Ketetapan MPR;3. UndangUndang /Perpu;4. Peraturan Pemerintah;5. Peraturan Presiden;6.

Nomor 1062 K/Pdt.SusBPSKkK/2016Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan danKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atasPenetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.Sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harusmelalui Fiat Ketua

Sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan ParateEksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarkiperaturan perundangundangan adalah :1.

Dan tidak membenarkanpenjualan objek hipotik atau hak tanggungan oleh kreditur melaluilelang tanpa adanya fiat eksekusi dari pengadilan negeri setempat.Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 157/PDT/2019/PT PBR.

atau hak paten.10.Bahwa Pelaksanaan penjualan dibawah tangan tersebut hanya dapatdilakukan setelah lewat 1 (Satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulisoleh pembeli dan/ atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihakpihakyang berkepentingan dan diumumkan sedikitdikitnya dalam 2 (dua) suratkabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/ atau media massasetempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (Pasal 20ayat (3) Undangundang No. 4 Tahun 1996.11.Pelaksanaan eksekusi yang memerlukan fiat

Pasal 6 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan, mengatur dengan jelas bahwa eksekusi haktanggungan tetap harus memerlukan izin/fiat eksekusi dariPengadilan Negeri setempat.

hak tanggungan tetapharus memerlukan izin/fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri setempatdan tidak membenarkan penjualan objek hipotik atau hak tanggunganoleh kreditur melalui lelang tanpa adanya fiat eksekusi dari pengadilannegeri setempat.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 telahmenyebutkan yang pada intinya sebagai berikut :Gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (fetelijike grond)gugatan, dikategorikan sebagai gugatan kabur.Bahwa

Dalil Posita gugatan Penggugat angka 4, yang mana Penggugatmenyatakan sebagai berikut: ...... tidak membenarkan penjualanHalaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 157/PDT/2019/PT PBRobjek hipotik atau hak tanggungan oleh kreditur melalui lelang tanpaadanya fiat eksekusi dari pengadilan neger!

Perlawanan berdasarkan UndangUndangNomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggugan Pasal 26 UUHT danPenjelasan Umum Nomor 9 UUHT yang menyatakan "Agar ada kesatuanpengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuanketentuantersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam UndangUndang ini, bahwaselama belum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya,peraturan mengenai eksekusi Hypotheek yang diatur dalam keduaReglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan, berartiEksekusi hak tanggungan harus ada Fiat

KolonelMarhadi, dengan alasan adanya surat Penetapan Lelang dariTERLAWANII (KPKNL Madiun No : S276/WKN.10/KNL.06 Tertanggal 22Maret 2018) TANPA FIAT KETUA PENGADILAN;. Bahwa, oleh karena Para Terlawan akan melaksanakan eksekusi lelangatas obyek lelang milik Pelawan sebagaimana Poin 2 tersebut diatas,Maka Pelawan TIDAK TERIMA dan mendaftarkan Perlawanan LelangHak Tanggungan ini pada Wilayah hukum Pengadilan Agama dimanaTerlawan!

Ponorogo Propensi Jawa Timur Tanpa Fiat KetuaPengadilan;Bahwa, Pelawan tidak pernah digugat di Pengadilan perihalpembatalan perjanjian apabila dituduh oleh Terlawan telah melakukaningkar janji, dan Pelawan tidak pernah memberi izin kepada siapapunyang akan melelang 3 (Tiga) bidang tanah dan bangunan denganbukti kepemilikan SHM No. 555 dan SHM 556, luas tanah 1001 m2dan luas bangunan 211 m2 atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic.Penggugat) yang berlokasi di JI. Raya Ponorogo Pacitan DesaMadusari Kec.

agar tidakdilaksanakan tanpa fiat ketua Pengadilan Setempat, dan apablla tetapdilaksanakan Maka dinyatakan Para Termohon telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (PMH);Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya yangTerhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri berkenan memutus:PRIMAIR:1. Menyatakan PERLAWANAN Pelawan dapat diterima seluruhnya.2. Menyatakan PERLAWANAN Pelawan adalah tepat dan beralasan;3.

Ponorogo PropinsiJawa Timur tanpa fiat Ketua Pengadilan setempat sepanjang mengenaisebidang tanah yang tercantum dalam petitum diatas;7. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayarbiaya perkara ini;Apabila Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, maka:Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnya (exaguo et bono).Hal. 12 dari 16 hal.

Ketua Pengadilan Negeri, makalelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parateeksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenishirarkiperaturan perundangundangan adalah:Undang Undang Dasar Tahun 1945;Ketetapan MPR;Undang Undang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;NO OF ODN >Peraturan Daerah

melalui pegawai umum Pengadilan Negeri;4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat 1 HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Stabatuntuk memerintahkan KPKNL Medan untuk menjualnya (bukanPelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang/KPKNL);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984, tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa "pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakanatas penetapan/Fiat

ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBGsehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harusmelalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis hirarki peraturanperundangundangan adalah:Undang Undang Dasar Tahun 1945;Ketetapan MPR;Undang Undang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;NO O FON >Peraturan Daerah

Lelangsebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang haktanggungan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, Suami atau istridebitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukanberdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yangmemerlukan fiat

Eksekusi melaluiPengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan danKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidakdilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, MakaLelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG.

Dengan demikian pelaksanaan eksekusi lelangobjek Hak Tanggungan yang memerlukan fiat Ketua Pengadilan bukanlahmerujuk pada putusan MARI di atas, melainkan tersirat dari Pasal 26 UUHTdan Penjelasannya;Halaman 5 dari 23 hal.

Eksekusi HakTanggungan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 14 UUHTmenurut hemat Kami masih harus memerlukan campur tangan pengadilan.Hal ini disebabkan karena masih adanya pandangan para ahli hukumbahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 6 Juncto Pasal 11 ayat (2)huruf e UUHT tetap memerlukan ijin/fiat eksekusi pengadilan.

Jika kita telaah penjelasanundangundang tersebut jelas menggambarkan bahwa pembentuk undangundang menganaqgap parate eksekusi tunduk pada ketentuan Pasal 224HIR/258 Rbg;Bahwa dengan demikian berdasarkan halhal tersebut di atas nyatanyatapermohonan dan/atau pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan olehTergugat kepada Tergugat II tanpa fiat/ijin Ketua Pengadilan Negeri dandengan putusan hakim (vonis) adalah perbuatan melawan hukum yangmerugikan Para Penggugat.

Put Nomor 2074 K/PDT/2015objek hipotek oleh kreditur melalui lelang tanpa ada fiat dari pengadilannegeri setempat.

Hal inidisebabkan karena pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 6 JunctoPasal 11 ayat (2), huruf e UUHT tetap memerlukan ijin/fiat eksekusipengadilan.

Ketentuanparate eksekusi ini bisa dilaksanakan jika sudah ada Akta Pembebanan HakTanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dengan irahirah, DemiodKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa... tetapi lelang umum denganmenggunakan Parate Eksekusi dengan menjual Atas Kuasa Sendiri (EigenmachtigeVerkop) yang diberikan pasal 1178 KUHPerd telah dianulir oleh Putusan MA No320/K/Pdt/1980 tanggal Mei 1984 dan MARI No .3210K/Pdt/1984, Tanggal 30januari 1986 Penjualan Lelang harus melalui fiat

Namun pelaksanaan eksekusiobjek hak tanggungan yang masih memerlukan fiat ketua pengadilan bukanlahmerujuk pada putusan MA tadi, melainkan tersirat dari Pasal 26 UU HakTanggungan dan penjelasannya.13.

tersebut menganulir tentangpelaksanaan parate eksekusi tanoa Fiat Pengadilan Negeri.15.Informasi yang diperoleh dari TURUT TERGUGAT bahwa TERGUGAT 3 tidakmemberikan salinan perjanjian kredit, salinan dokumen SKMHT dan APHT.Tindakan ini diduga adanya unsur kesengajaan (do/us) sebagai salah satu unsurtindakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)..

Namun pelaksanaan eksekusi objek haktanggungan yang masih memerlukan fiat ketua pengadilan bukanlah merujukpada putusan MA tadi, melainkan tersirat dari Pasal 26 UU Hak Tanggungan danpenjelasannya.16.

Hal ini disebabkan karena masih adanyapandangan bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 11 Ayat(2) huruf e tetap memerlukan ijin/fiat eksekusi pengadilan.17.

Jasa bulanan tetap berdasarkan biaya nyata namun terbatas pada USD 100,000.00(seratus ribu dollar amerika serikat) untuk setiap bulan; biaya ini akan ditagihkankepada perusahaan PMA pada tanggal I5 (lima belas)pada setiap bulannya danharus dibayarkan sebelum tanggal 25 untuk setiap bulan yang sama ; Fiat Justitia etRuat Coelum Page 11 of 24c.

Oleh karena itu kerugian tersebut harus dibebankan kepada PARATERGUGAT ;Fiat Justitia et Ruat Coelum Page 17 of 24Biaya yang dikeluarkan untuk operasional penagihan pemenuhan kewajiban PARATERGUGAT, biaya pengurusan masalah/perkara, dan Jasa Advokat Profesional, yang15kesemuanya berjumlah tidak kurang dari USD 30,000.00. (tiga puluh ribu Dollar AmerikaSerikat) ;b.

II terhadapPENGGUGAT telah mengakibatkan kerugian materil maupun inmateriil pada PENGGUGAT.Karena pembatalan tersebut, PENGGUGAT kehilangan keuntungan yang semestinya didapatdari hasil pengelolaan sejumlah uang ;Fiat Justitia et Ruat Coelum Page 20 of 2435.

SEKARBUMI Fiat Justitia et Ruat Coelum Page 21 of 24 miliknya sendiri untukmenyewakan sejumlah alat beratnya kepada proyek, padahal selaku pemilik Konsesi dan jugapemegang saham proyek (24%) dalam aturan sangat jelas diisyaratkan hal ini dilarang. MelanggarUndangUndang Pertambangan khusus mengenai dugaan pelanggaran illegal mining di lokasitambang milik TERGUGAT.

Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa(dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar USD 100.00 (seratus Dollar Amerika Serikat) per21hari keterlambatan Fiat Justitia et Ruat Coelum Page 24 of 24 memenuhi isi Putusan, efektifdihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan dibacakan sampai putusan ini dilaksanakan7.

Ketua Pengadilan Negeri, MakaLelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan ParateEksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, HirarkiPeraturan Perundangundangan, adalah yaitu:1.

Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang menyatakanbahwa:Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/FiatKetua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telahbertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBGSehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harusmelalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari 1986juga didukung oleh

Ketua Pengadilan Negeri,Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal224 HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah, Sehingga PelaksanaanParate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis,Hirarki Peraturan Perundangundangan, adalah yaitu:1.

,maka tidak diragukan lagi bahwa Pasal 6 UUHT merupakan dasarHalaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Padt.G/2018/PN Sbghukum berlakunya parate executie manakala debitorwanprestasi.kemudahan menggunakan sarana Pasal 6 UUHT dikarenakanpelaksanaan penjualan obyek Hak Tanggungan hanya melaluipelelangan umum, tanpa harus meminta fiat Ketua PengadilanNegeri.ii. Prof. Dr. St.

SE23/PN/2000 yang mengatur bahwa:Penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut pada dasarnyadilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusidari Pengadilan mengingat penjualan berdasarkan Pasal 6 VUUHTmerupakan tindakan pelaksanaan perjanjian.Selanjutnya disebutkan juga dalam angka 2 Surat Edaran No.

Bahwa dengan demikian, jelaslan pelelangan atas tanah danbangunan obyek hak tanggungan bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga pelelangan atas tanahHalaman 7 dari 35 Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT PBR1314.15.16.dan bangunan batal demi hukum atau setidaktidaknya harusdinyatakan batal demi hukum;.Bahwa perbuatan Terlawan Il yang mengajukan permohonanlelangatas tanah dan bangunan tanpa fiat eksekusi Pengadilan adalahperbuatanyang bertentangan atau melanggar hukum eksekusi

haktanggungan;Bahwa perbuatan Terlawan Ill yang tidak menolak lelang yang dimohonTerlawan Il tanpa fiat eksekusi pengadilan, dan Terlawan Ill tetapmelaksanakan proses lelang yang dimohon tanpa fiat eksekusi pengadilanpadahal Terlawan Ill Ssudah diberitahu dan dimohon supaya dibatalkanlelang, serta Terlawan III sudah semestinya mengetahui ketentuan hukummengenai lelang eksekusi hak tanggungan merupakan perbuatan yangbertentangan atau melanggar hukum eksekusi hak tanggungan;Bahwa hingga perlawanan

(Cetak tebal oleh TERLAWAN II untuk penekanan)= Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran No.SE23/PN/2000 yang mengatur bahwa :~~ Penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut padadasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidakmemerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan mengingatpenjualan berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakantindakan pelaksanaan perjanjian.(Cetak tebal oleh TERLAWAN II untuk penekanan)= Selanjutnya disebutkan juga dalam angka 2 Surat EdaranNo.

Dalam Perlawanan A Quo, Pelawan tidak menguraikan secara Jjelas dankoprehensif hal hal yang menjadi dasar hubungan hukumnya denganTerlawan Ill.Pelawan tibatiba menyatakan dalam Posita angka 14bahwa perbuatan Terlawan Ill yang tidak menolak Lelang yangdimohonkan Terlawan II tanpa fiat Eksekusi Pengadilan merupakanperbuatan yang melanggar hukum.c.

Bahwa dalam perlawanan A Quo, PELAWAN menyatakan masih sebagaipemilik sah secara materil atas objek perkara A Quo, sehingga semuatindakan hukum yang dilakukan PARA TERLAWAN termasuk TERLAWANIll merupakan perbuatan yang melanggar Hukum dan batal demi Hukumkarena dilakukan tanpa melalui fiat Eksekusi dari Pengadilan Sebagaimanadisampaikan dalam Posita perlawanan hal 5 angka 11 dan 14, dengan iniTerlawan III dengan tegas menolak seluruh daliul tersebut diastase denganjawaban sebagai berikut :1.

mengaturnya tentangpelaksanaan Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan tersebut,maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu dengan harus melaluiPengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26Undangundang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananyadanoleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26Undangundang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan Eksekusi maupun lelangnya harusmelalui Fiat

Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari1986, yang menyatakan bahwa :Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atasPenetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBGSehingga TIDAK SAH, makapelaksanaan Parate Eksekusi harusmelalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari1986 juga didukung oleh buku

Bahwa KPKNL Bukittinggi in casu Terbanding II/Tergugat II menolakdengan tegas Memori Banding Pembanding/Penggugat pada point B yangmenyatakan bahwa pelaksanaan lelang harus melalui fiat KetuaPengadilan Negeri.3.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pelelangan yaitu Pasal 14 ayat (1) danayat (2) PMK Nomor 27 PMK.06/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, disebutkan bahwa: ...dalam hal terdapat gugatan sebelumHalaman 8 dari 27 Putusan Nomor 70/Pdt/2020/PT PDGpelaksanaan lelang terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lainselain debitor/suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan,pelaksanaan lelang dilakukan memerlukan fiat eksekusi..

/Terbandingakan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan di mukaumum melalui perantara Tergugat Il/Terbanding II, tanpa fiat eksekusi daripihak pengadilan, terhadap obyek sengketa yang menjadi hak tanggunganberupa :1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5317 Desa/Kel Nagari Sungai Auaberupa sebidang tanah seluas 7.180, M? (Tujuh Ribu Seratus DelapanPuluh Meter Persegi) , Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas namaREZKI PEBRIAN UTAMA.2.

Nomor S2645/WKN.09/KNL.01/2015 tertanggal 10 April 2015;Bahwa Para Tergugat pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul09.00 Wib mengumumkan di media massa akan melakukan pelelanganterhadap kedua jaminan milik Penggugat, tanpa persetujuan Penggugat dantanpa terlebih dahulu menggugat Penggugat yang dituduh oleh Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi sehingga belum ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (in kracht);Bahwa Para Tergugat yang akan melakukan pelelangan tanpa Fiat

Nomor 2407 K/Pdt/2016bidang tanah bukti hak milik sertifikat hak tanggungan (SHM) sebagaimanatersebut di atas tanpa Fiat Ketua Pengadilan Negeri dan secara nyata telahmelanggar yang dimaksud Pasal 26 UUHT menyatakan Selama belum adaperaturan perundangundangan yang mengaturnya, dengan memperhatikanketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yangada pada mulai berlakunya undangundang ini, berlaku terhadap eksekusihak tanggungan dan Penjelasan Umum Nomor 9 UUHT menyatakanSalah satu

Keduanya atas nama Mustagirin, Sarjana Sosial Islam, yang terletak diJalan Raya GajahDempet, Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah,Kabupaten Demak, sehingga Penggugat keberatan dan menolak jaminanmiliknya akan dilelang tanpa Fiat Ketua Pengadilan sebagaimana yangdisyaratkan atas lelang eksekusi hak tanggungan;Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 2407 K/Pdt/20162.10.11.12,13.Bahwa pelelangan yang dilakukan Para Tergugat tidak berdasarkan, Pasal200 (1) HIR, Pasal 216 Rbg.

Pelaksanaan lelang melalui Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan yang tanpa melalui pertolongan Hakimataupun tanpa fiat eksekusi dari pengadilan. Namun secara teoritispasal tersebut terkendala dengan Pasal 26 Undang Undang HakTanggungan;20.

Bahwa atas pelelangan tanpa Fiat Ketua Pengadilan a quo, menyebabkanPenggugat berpotensi akan mengalami kerugian kehilangan kedua jaminanyang diagunkan pada Tergugat , antara lain:1. Bukti hak milik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 709 seluas 485 m2,atas nama Mustagirin, Sarjana Sosial Islam, yang terletak di Jalan RayaGajahDempet, Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah, KabupatenDemak, seharga 485 m? x Rp1.500.000,00/m? = Rp727.500.000,00(tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);2.

Pasal 31 ayat (1) adalah bagi Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan diluar Penetapan fiat eksekusi yang dimohonkan Kreditor Pemegang JaminanKebendaan;Bahwa dikarenakan kepailitan Debitor PT.

dalam keadaan Penundaan KewajibanPembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya, dimanaberdasarkan Pasal 242 ayat (1) upaya eksekusi yang dilakukan Pemegang JaminanKebendaan harus ditangguhkan;Tahap C: Ketika Debitor dinyatakan dalam keadaan Pailit dengan segala akibathukumnya karena rencana perdamaian ditolak dalam rapatrapat Kreditor sehinggaketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) mulai berlaku namundikecualikan terhadap penetapan pelaksanaan Pengadilan (fiat

eksekusi) sebelum terjadinyakepailitan, guna membuktikan secara sempurna dan otentik syarat KreditorSeparatis telah mulai melaksanakan haknya sebelum kepailitan, sehinggakeadaan mulai melaksanakan haknya sebelum kepailitan tidak dapat direkayasaoleh Kreditor Separatis yang beriktikad buruk, karena didasarkan bukti yangotentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu tanggalpenetapan Pengadilan (fiat eksekusi) (vide Pasal 31 ayat (1) jo.

eksekusi), serta dalam pelaksanaan lelangtanggal 18 September 2013 dan tanggal 19 September 2013 bukan merupakanlelang fiat eksekusi melainkan lelang parate eksekusi, sehingga Tergugat I samasekali tidak memiliki kewenangan menjual agunan Debitor Pailit (harta pailit),sehingga Penggugat mengambil upaya hukum dengan mengajukan gugatan ini.

,M.H., telah jelas menguraikan alasan/ratio legis dari mengapaundangundang kepailitan memberikan jangka waktu paling lambat 2(dua) bulan bagi Kreditor Separatis yang telah mulai melaksanakanhaknya sebelum kepailitan untuk melaksanakan haknya setelahkeadaan insolvensi adalah untuk memberikan kepastian hukumterhadap Pelaksanaan Penetapan Pengadilan (Fiat Eksekusi) yangsudah dimulai sebelum kepailitan yang sempat terhenti karena adanyaHal. 45 dari 52 hal Put.

Ketua Pengadilan Negeri, makalelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG, sehingga Tidak sah, sehingga Pelaksanaan ParateEksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jjenis HirarkiPeraturan Perundangundangan, adalah yaitu:1.

Nomor 1451 K/Pdt.SusBPSkK/2017Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL);e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atasPenetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.Sehingga tidak sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harusmelalui Fiat Ketua Pengadilan

Sehingga tidak sah, Sehingga Pelaksanaan ParateEksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, HirarkiPeraturan Perundangundangan adalah:.