rumah tanggga Pemohon dan Termohon seringterjadipertengkaran di kontrakan dikarenakan Termohon cemburu atau kurang ercaya samaPemohon, kalaupun sesekali Termohon cemburu sangatlah wajar karena Pemohon padakenyataannya pernah menjalin hubungan khusus dengan berbagai perempuan tetapi yangpaling menyakitkan dengan perempuan yang bernama NAMA ORANG * yangberalamat di Kab.Banjarnegara bahkan sampai punya anak satu , dalam hal ini sampaidiselesaikan oleh pihak dinas /BKD dan Pemohon sampai dikenakan sangsi

administrasisehingga Pemohon mengajukan pensiaun dini dan wanita yang bernama NAMA ORANGjuga dikenakan sangsi administrasi hingga dimutasi; Bahwa dengan kejadiandemikianpun Termohon masih memaafkan Pemohon dan menerima Pemohon apa adanyadengan segala kesalahan dan kekurangann sampai sekarang hidup harmonis dan baik baiksaja;Berdasarkan hal hal tersebut diatas Termohon mohon kepada Majlis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut; Menolak gugatanPenggugat untuk

Pemohon diberi sangsi atau peringatan apabila tidak memberi nafkahanak setiap bulan;Bahwa, Pemohon telah menyampaikan replik yang isi pokoknya tetapsebagaimana dalil permohonan Pemohon;Bahwa, Pemohon juga telah menyampaikan jawaban rekonvensi yang isipokoknya tidak keberatan dengan tuntutan Termohon mengenai hak asuh anakdan sanggup membantu kebutuhan anak semampunya;Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan duplik dan replik rekonvensipada pokoknya tetap sebagaimana dalil jawaban dan gugat rekonvensiTermohon

Pemohon diberi sangsi atau peringatan apabila tidak memberi nafkah anaksetiap bulan;Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensidianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak hadilonah, TergugatRekonvensi tidak keberatan kKedua anak berada di bawah hadlonah PenggugatRekonvensi;Menimbang, bahwa kedua anak belum mumayiz atau belum berumur 12tahun, maka Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kedua anak lebih berhak untukmemelihara kedua anak tersebut

menghukum Tergugat Rekonvensiuntuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi minimal sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupabiaya sekolah anak dari TK sampai SMA ditanggung Pemohon, Majelismempertimbangkan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sudahtercakup dalam nafkah anak, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebihlanjut;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan untuk memberikan sangsi

Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)sebagai implementasi dari Pasal 137 UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;a Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia mogok yang tidak sah harus dijatuhkan sangsi PHK;4.

yang nyata di dalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal 65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB).3.1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya Yang MuliaMajelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KlasIA Bandung di dalam menerapkan sangsi

Pasal 65 ayat 14 tidak dapatditerapkan mengingat di dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal142 ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yang tidak sah telahdiatur di dalam Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri No.KEP. 232/MEN/2003 Pasal 6.4.

Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia mogok yang tidak sah harus dijatuhkan sangsi PHK;4. Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70 dan Pasal 65 ayat 14 PerjanjianHal. 39 dari 49 hal. Put. No. 102 PK/Pdt.Sus/2012Kerja Bersama (PKB) yang bertentangan dengan peraturan perndangundangdapat digunakanmenjadi dasar PHK;Bahwa sebelumya, ijinkanlah saya untuk mengutip ajaran hukumProf.

Putusan Nomor 90/Padt.SusPHI/2019/PN SmrAgama : KristenJabatan terakhir : Compactor OperatorUpah terakhir : 3.080.000Tanggal Mulai bekerja : 11 Mei 2018Tanggal berakhir Kontrak : 20 November 2019Perbuatan yang melanggar : Tidur Saat Jam KerjaPeraturan yang dilanggar : Peraturan Perusahaan Pasal 39 hurup D yangberbunyi Tidur di tempat kerja saat jam kerjadan Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.Tergugat Berpendapat bahwa kasus Tergugat 2 ini, tidaklah tergolongKesalahan yang bisa berujung pada sangsi

Pemutusan Hubungan Kerja.Karena tergugat 2 tidak tidur di tempat kerja, dia tidur di Pos Security dan posSecurity bukan tempat dan area kerjanya, menurut tergugat sangsi tergugat 2cukup diberikan peringatan Lisan, dan sangsi lainnya dia tidak dibayargajinya 1 hari (dipotong 1 hari) dan sudah dilakukannya dan tidak adadampaknya ke kesalahan berikutnya.Dengan telah di Keluarkannya Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Sepihak oleh Penggugat dengan alasan Tergugat 2 telah melakukanPelanggaran, Tergugat

terakhir : Compactor OperatorUpah terakhir : 3.080.000Tanggal Mulai bekerja : 11 Mei 2018Tanggal berakhir Kontrak : 20 November 2019Perbuatan yang melanggar : Tidur Saat Jam KerjaPeraturan yang dilanggar : Peraturan Perusahaan Pasal 39 hurup D yangberbunyi Tidur di tempat kerja saat jam kerjadan Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 90/Padt.SusPHI/2019/PN SmrTergugat Berpendapat bahwa kasus Tergugat 2 ini, tidaklah tergolongKesalahan yang bisa berujung pada sangsi

alasan yangsah menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai PegawaiNegeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukanperceraian dari Pejabat, maka Majelis Hakim memanggil Termohonuntuk hadir dipersidangan untuk memberi kesempatan kepadaTermohon memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraiandari Pejabat; Menimbang, bahwa setelah Termohon dipanggil secara sahdan patut Termohon tidak hadir dipersidangan, maka MajelisHakim tidak bisa memperingatkan Termohon akan sangsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonanPemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan jugasebagaimana ternyata dalam bukti Kutipan Akta Nikah bertanda P1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalamikatan perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa setelah Termohon dipanggil secara sahdan patut Termohon tidak hadir dipersidangan, maka MajelisHakim tidak bisa memperingatkan Termohon akan sangsi sangsibagi Pegawai Negeri

menambahnama pemohon dari Deborah Letizia menjadi Soumya Suman JanthalurDeborah Letizia;v Bahwa penambahan/pergantian nama tersebut adalah sudah tradisi/adat diIndia;v Bahwa hal mengenai dokumen yang lain tidak menjadi masalah;v Bahwa di india setiap perempuan menikah dengan seorang lakilaki, namapemphpniistrinya harus mengaikuti nama marga suaminya;v Bahwa penambahan nama pemohon dari Deborah Letizia menjadi SoumyaSuman Janthalur Deborah Letizia harus dilakukan, jika tidak dilakukanakibatnya berupa sangsi

Saksi3 : SUMAN BABU JANTHALUR, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:vvBahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah istri saksi;Bahwa benar pergantian/oenambahan nama pemohon adalah sudahmerupakan tradisi/adat di India;Hal 4 dari 9 hal Penetapan No. 102/Pdt.P/2017/PN Dpsv Bahwa pergantian/penambahan tidak dilakukan maka sangnsinya adalahberupa sangsi sosial;v sakti tidak ada keterangan lain lagi;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukansesuatu apapun lagi melainkan

Bahwa kurang lebih sejak bulan September tahun 2012 ketentramanrumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohondengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaranyang disebabkan karena Pemohon sangsi anak yang dikandung Termohonanak Pemohon atau bukan karena Termohon dalam keadaan hamil 2bulan ketahuan menjalin hubungan cinta dengan lakilaki namapanggilannya Pendek alias Ari orang dariGemolong; 5.Bahwa sejak Pemohon sangsi bahwa anak yang dikandung Termohontersebut

kepada Penggugat dan anaknya ;Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 pukul 12.00 WIB telah terjadipuncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah kepadaanak, lalu anak dipukul dengan menggunakan sendok besi hingga sendok tersebutpatah kemudian Penggugat marah kepada Tergugat setelah itu Tergugat jugamenganiaya melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat akhirnyaPenggugat melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib dan Terggugatdikenai sangsi

Makasebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5Tahun 1984 pada angka (4) dan (5), Majelis Hakim telah menunda persidanganperkara ini selama 6 (enam) bulan, guna memberikan waktu kepada Penggugat8untuk mengurus ijin cerai dari pejabat atasan dimaksud, namun setelah lewatwaktu 6 (enam) bulan surat ijin dimaksud tetap belum ada ;Menimbang, bahwa setelah lewat waktu enam bulan tersebut MajelisHakim telah menasehati agar Penggugat mencabut gugatannya, dan jugamenjelaskan tentang sangsi

sangsi administrasi dari atasannya apabila perkaraini tetap dilanjutkan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk melanjutkanperkaranya, dengan membuat dan menyerahkan surat pernyataan tertanggal14 Juli 2014 yang pada pokoknya Penggugat telah mengurus ijin kepadaatasannya dan sampai dalam waktu enam bulan lebih belum turun, sertaPenggugat siap menanggung segala resiko yang akan terjadi ;Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukanperceraian adalah karena dalam rumah tangga Pengggugat

jenis bir, 1 (satu) botol minuman beralkoholjenis Anggur Merah dan (satu) botol minuman beralkohol jenis Arak Putih,yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milikterdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, danketerangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka terungkapfakta sebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwa telah melakukantindak pidana menyimpan minuman beralkohol tanpa ijin ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi

Sangsi bagi masingmasing yang mengingkari kesepakatan di denda Rp.1.000.000.000, (satu milyard rupiah) sejak ada Putusan Majelis HakimPemeriksa Perkara No 115/Pdt G/2019 PN Skh.Demikian Surat kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani bersamadengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapatdipertanggungjawabkan sebagaimana mestinyaSetelah isi Kesepakatan Perdamaian ini dibuat secara tertulis tertanggal 13Desember 2019 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masingmasingmenerangkan

Harinal Gucino selaku Anggota PTP FPB PT UnipackAdapun alasan TERGUGAT adalah PKB Pasal 71 Pelanggaran Berat/Fatal dengan sangsi Pemutusan Hubungan Kerja ;Angka 20 melakukan unjuk rasa dan atau mogok kerja tidak sesuaiprosedur atau tidak sah yang telah diatur dalam Perjanjian KerjaBersama ini atau perundangundangan yang berlaku ;Jelas pengaturan dalam PKB ini terdapat suatu pengaturan yang tidakkonsisten dan bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 karenaakibat dari mogok kerja tidak sah yaitu didalam

Upaya tindakan pemberangusanserikat buruh juga pernah dilakukan pihak management PT UnipackIndosystems pada waktu awal pembentukan serikat, denganmemberikan sangsi Surat Peringatan Ill (SP Ill) kepada seluruhanggota Serikat buruh PTP. FPBJ PT.UI PT Unipack Indosystems yangmelakukan aksi spontan saat awal pembentukan serikat. Akibat usahapenolakan managemen terhadap hadirnya serikat buruh PT UnipackIndosystems ;Hal. 12 dari 22 hal. Put.

Bahwa isi anjuran tersebut jelas tidak dikeluarkanberdasarkan sebuah kajian yang teliti dan sungguhsungguh, karenamediator tidak melihat tindakan mogok spontan yang dilakukan olehPARA PENGGUGAT dan dua ratusan pekerja lainnya diakibatkan olehpelanggaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan secara cerobohmediator membenarkan penggunaan Pasal 71 pada PKB sebagaidasar untuk sangsi terhadap hal tersebut sudah diatur pada UU No.13Tahun 2003 Pasal 42 jo KEPMEN 232 Tahun 2003 Pasal 6, dan posisiUU dan

ketentuan dalamperaturan perundangundangan ;PasalPasal dalam PKB yang bertentangan adalah sebagai berikut :Perjanjian Kerja Bersama :Pasal 71PelanggaranPelanggaran Berat/Fatal yang mengakibatkanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah :Angka 20 melakukan unjuk rasa dan atau mogok kerja tidaksesuai prosedur atau tidak sah yang telah diatur dalam PerjanjianKerja Bersama ini atau perundangundangan yang berlaku ;Pekerja/ouruh yang melakukan pelanggaran berat/fatal sepertiPasal 71 di atas, akan dikenakan sangsi

UnipackIndosystems sebanyak + 250 orang (keterangan saksi 1 dan saksi2), akan tetapi senyatanya yang diberikan sangsi PHK hanyalahpara Pemohon Kasasi yang mayoritas merupakan pengurusserikat ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Mengenai alasanalasan ad. 1 s/d ad. 4:Hal. 27 dari 22 hal. Put.

untuk menyelesaikan persyaratan yang menjadi kewajibannyatersebut selama enam bulan, namun sampai waktu yang telah ditentukan ternyataPemohon belum memperoleh izin bercerai (sesuai denga Surat Edaran MahkamahAgung Nomor:5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983).Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim telah mengingatkan kepadaPemohon apakah akan mencabut permohonan perceraian ini atau tetap akanmeneruskan perkara perceraian dengan Termohon dengan segala sangsi

No. 93/Pdt.G/2012/PTA.Bdgmenanggung resiko segala akibat dari perceraiannya jika dikemudian hari harusmenerima segala sangsi/hukuman apapun.Menimbang, bahwa dari surat (bukti P3) tersebut diketahui bahwasebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohon cerai talak ke PangadilanAgama Tasikmalaya tanggal 14 Januari 2010 terdaftar register Nomor : 158/Pdt.G/2010/PA.Tsm, namun telah dicabut, dan didaftarkan kembali perkara yangsama tanggal 18 Oktober 2010 dengan register Nomor : 2801/Pdt.G/2010/PA.Tsmyang

rumah tangga, namun tidak berhasil ;Bahwa, saksi tidak tidak bersedia merukunkan Penggugat danTergugat ;halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/MS.Lsk Bahwa, tidak ada hal lain yang sampaikan ;Menimbang, bahwa terhdap keterangan para saksi tersebut,Penggugat tidak menyatakan keberatan dan tidak mengajukan pertanyaantambahan ;Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telahmenyampaikan surat pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugatbersedia menerima resiko atau sangsi

, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi danpatut, sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, lagi pula majelis telah memberikesempatan kepada Tergugat untuk dipanggil lagi sebagaimana maksud Pasal149 R.Bg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugattersebut harus diperiksa secara verstek ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan pernyataan secaratertulis yang bahwa apabila Penggugat mengalami sangsi

Penggugat dengan Tergugatputus terhitung sejak tanggal 1 Juli 2011 karena Penggugatdidiskualifikasikan mengundurkan diri ; Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah sebesar 2(dua) bulanupah yaitu 2 x Rp. 1.351.160, = Rp. 2.351.160. ( Dua Juta Tujuh RatusDua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)Hal. 5 dari 10 hal.Put.Nomor 487 K/Pdt.SusPHV/2013Penggugat didiskualifikasikan mengundurkan diri", jelas terungkap dalamfakta persidangan secara tegas perusahaan menyatakan bahwa mutasitersebut merupakan sangsi

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan halaman 22 alenia ke 4baris 3 dan baris 4 " sekalipun telah beberapa kali dilakukan pemanggilan "terungkap dalam persidangan tidak ada pemanggilan terhadap PemohonKasasi semula Penggugat akan tetapi sangsi yang di berikan olehTermohon Kasasi semula Tergugat berupa Surat Peringatan 1, 2, 3; (P 03,P 04,P 05).

WIDI HARTANTO, S Sos . 2.DEDYHARI SUWANTO AMK saksi tidak disumpah serta keterangan terdakwa sesuai di dalam BeritaAcara Pemeriksaan Cepat tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keterangan terdakwa,maka terungkap fakta sebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu terdakwa telah melakukantindak pidana menjual minuman beralkohol ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi pidana bagi terdakwa,Hakim wajib mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan

tersebut ;Memperhatikan adanya barang bukti di depan persidangan berupa : 3(tiga) minuman beralkohol jenis Anggur Merah yang mana terdakwa mengakuibahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, danketerangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka terungkapfakta sebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwa telah melakukantindak pidana menyimpan minuman beralkohol tanpa ijin ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi

Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah meninggalkandinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yangberwenang poada tahun 2013 selama 1 (satu) minggu, setalahkembali Terdkawa diberikan hukuman/sangsi melaksanakan larisiang pada pukul 11.00 Wita menggunakan pakaian PDL danransel sambil memanggul mortar, sedangkan pada pukul 22.00Wita sebelum apel malam melaksanakan lari dengan pakainPDL saja selama 1 (satu) minggu dan diawasi lanngsung olehkomandan Kompi Markas atas nama Lettu Inf Sudarman

Bahwa Saksimengetahui pada tahun 2013 Terdakwapernah meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan danTerdakwa = diberi hukuman/sangsi melaksanakan larimenggunakan pakaian PDL memekai ransel dan memanggulMortir pada pukul 11.00 Wita sampai ada pencabutan.6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpaseijin Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentangkeberadaannya kepada satuan baik melalui telpon maupunsurat.7.

Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernahmeninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan selama 1(satu) minggu seteleh kembali Terdakwa diberikan hukuman/sangsi melaksanakan lari menggunakan pakaian PDL memakairansel dan memanggil montir pada pukul 11.00 Wita sampaiada pencabutan. Dan diawasi langsung oleh Komandan KompiMarkas atas nama Lettu Inf Sudarman.7.

Pada akhirnya tindakan Pemohon berakibat Termohon sangat dirugikanoleh sebabHalaman 19 dari 35 Putusan Nomor 689 /Pdt.SusBPSK/.2019/PN Jkt Utr.1) Pemohon mengikat Termohon dengan mengenakan dendadendadan sangsi bila mana terjadi keterlambatan pembayaran cicilan olehTermohon.2) Pemohon mengenakan sangsi Pembatalan Pemesanan Unit apabilaselambat lambat nya 90 hari kalender sejak Surat Pesanan ditandatangani Termohon tidak membayar Down Payment (UangMuka).3) Pemohon mengikat Termohon dengan sangsi PembatalanPembelian

lampiran surat nomor 092/SK/VPK/X/12 tanggal 5 Oktober2012Pemohon keberatan telah mengembalikan uang yang telah disetoroleh pemohon oleh termohon keberatan kepada pemohon keberatan.TANGGAPAN TERMOHON :Bahwa dalildalil Pemohon nomor 23 s/d 40 haruslah ditolak karena tidak benar,dengan alasan:1.Bahwa sebagaimana dengan jelas Termohon Keberatan sampaikansebelumnya bahwa Pemohon Keberatan telah membuat aturan semenamena, sebagai berikut :1)2)3)Pemohon mengikat Termohon dengan mengenakan denda dendadan sangsi

bilamana terjadi keterlambatan pembayaran angsuranoleh Termohon.Pemohon mengenakan sangsi Pembatalan Pesanan Unit apabilaselambat lambatnya 90 hari kalender sejak Surat Pesananditandatangani Termohon tidak membayar Down Payment (UangMuka)Pemohon mengikat Termohon dengan sangsi Pembatalan Pembelianjika Termohon terlambat membayar cicilan/angsuran selama 90 hariberturut turut.Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 689 /Pdt.SusBPSK/.2019/PN Jkt Utr.2.

SETIAP PELANGGAR AKAN DIKENAKAN SANGSI PIDANA SESUAI PASAL: 335, 167, 389, DAN 408 KUHP.