No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohonakibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan;Menimbang, bahwa

No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Pas.Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:,Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Putusan Nomor : 72K/PM II08/AD/III/2017MenimbangMenimbangB/1672/V1/2017, tanggal 21 Juni 2017, dan dari 3 (tiga) kali suratpanggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim0602/Serang telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga),yaitu surat dari Dandim 0602/Serang Nomor : R/262/IV/2017 tanggal19 April 2017, bahwa Terdakwa Koptu Baniah Nrp 31970356981276tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Mlliter IIl08Jakarta.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis

militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwatersebut telan cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yangtercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa Para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SermaSuwarno dan Saksi atas nama Pelda Hengky Irawan telah dipanggilsecara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 UndangundangNo. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yangtidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

tidakhadir di persidangan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali keKesatuan.Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudahmelarikan diri dan berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan MiliterI03 Padang Nomor B/500/V/2012 tanggal 30 Mei 2012, sehingga apabiladihitung sejak berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I03Padang tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan perkara ini disidangkan padatanggal 21 Desember 2012 maka kurun waktu tersebut adalah 6 (enam),maka dengan mendasari

tugasOperasi Militer.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidanaberdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa Para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Letda MarM.Nasikun dan Sertu Mar Zakir Asran Tambunan tidak hadir dipersidangandan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan tanpa adaketerangan,maka mendasari

Bahwa terhadap keberatan Pemohon Kasasi dengan mendasari putusan PengadilanTingkat Pertama Pengadilan Militer Il08 Jakarta Nomor 164K/ PM II08/AU/VI/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang menyatakan kenapa Terdakwa tidak dijatuhipidana tambahan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer sehingga pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat atau keliru dengan mempertimbangkannilainilai keadilan yang berkembang di masyarakat juga di Kesatuan serta unsurpembinaan personel maupun pembinaan satuan sepanjang

Majelis Hakim menilai bahwa terhadapketentuan Pasal 127 Ayat (3) tidak perlu diterapkan atau dijatuhkan pada diriTerdakwa dan Majelis Hakim berpendapat lebih tepatnya pengawasan Terdakwadikembalikan keadaan Kesatuan melalui mekanisme pembinaan di Satuan yang lebihtepat, karena Terdakwa seorang Prajurit TNI.Bertitik tolak dari pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan MiliterTinggi II Jakarta tersebut di atas Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Kasasiterhadap putusan tersebut dengan mendasari

.: Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPengadilan Militer IO2 Medan Nomor 65K/PM.102/AD/VIII/2021tanggal 7 Oktober 2021 sepanjang tentang terbuktinya unsurunsurtindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer 102Medan Nomor 65K/PM.IO2/AD/VIII/2021 tanggal 7 Oktober 2021kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulanMajelis Hakim Tingkat Banding

Putusan Nomor 60K/PMTI/BDG/AD/X/2021berikut:1.Bahwa untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatandari dinas militer kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkatbanding dalam pemeriksaan tingkat banding mendasari ketentuanPasal 26 KUHPM yang pada pokoknya menegaskan bahwakejahatan yang dilakukannya dipandang sudah tidak layak lagiuntuk tetap berada di lingkungan militer, sehingga apabilaTerdakwa tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI akanmembawa dampak yang tidak baik bagi pembinaan satuankhususnya

No. 0355/Pdt.G/2016/PA.Bdw.karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihnan

ab) D1 Ded) olArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

Surat gugatan tidak jelas atau isinya gelap (onduidelijk),posita ataufundamental petendi tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,tidak ada kejelasanmengenai dasar fakta yang sesunguhnya terjadi (fetelijike grond) sehinggatidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan;b.

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (recht grond)Bahwa posita gugatan Pengugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara jelas. Seperti yangditanyakan Pengugat dalam positinya ( vide posita nomer 6 dan petitum 5)yang intinya bahwa pengugat cidera janji. Sunguh hal ini sangat berbedadengan perihal dalam surat gugatan hutangpiutang. Akibatnya menjaditidak ada kejelasan mengenai dasar hukum yang digunakan sebagai dalilgugatan.

Surat gugata pengugat tidak jelas atau isinya gelap (onduidelijk), posita ataufundamental petendi tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,tidak ada kejelasanHal18dari33PutusanNomor25./Pdt.G/2016./PN.Mggmengenai dasar fakta yang sesunguhnya terjadi (fetelijike grond) sehinggatidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan;.

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.Bahwa posita gugatan Pengugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara jelas. Seperti yangdinyatakan Pengugat dalam positanya (vide posita nomer 6 dan petitumnomer 5) yang intinya bahwa Tergugat 1 cidera janji. Sungguh hal ini sangatberbeda dengan perihal dalam surat gugatanya yang menyebutkan gugatanhutangpiutang. Akibatnya menjadi tidak ada kejelasan mengenai dasarhukum yang digunakan sebagai dalil gugatan.

Bahwa karena keberadaan/ lahirnya surat perihal Pengaduan tanggal 10Februari 2020 sebagai dasar yang mendasari Tergugat mengklaim danmengusai serta mendirikan bangunan rumah tipe + 6x12 M diatas tanahobjek sengketa milik Penggugat yang sudah bersertifikat seluas + 2.389 M2yang sekarang terletak di Dusun Merandeh Gampong Alue Dama KecmatanSetia Kabupaten Aceh Barat Daya.

Hasan A yang hak konstitusionalnya dirugikan, akan tetapiPemohon Intervensi didalam Permohonannya tidak menjelaskan secaraspesifik dan objektif rangkaian sebab akibat yang mendasari Pemohonmengajukan Gugatan Intervensi selain dari ulasan hubungan ahli warissemata tanpa mendasari surat keterangan waris yang dibuat oleh PejabatPemerintah yang berwenang serta alas hak kepemilikan.

,Bahwa Pemohon Intervensi mengklaim bahwa tanah aquoadalah tanah peninggalan warisan dari orangtuanya, akan tetapiPemohon tidak mencantumkan Surat Induk tanahnya maupunturunannya sebagai dasar yang mendasari bahwa tanah tersebutadalah miliknya berdasarkan peninggalan Alm. Hasan A.

20K/PM Il11/AU/IV/2008 tanggal 22 April 2008 hanya mempertimbangkan ataumenguraikan keterangan Terdakwa dan halhal yang meringankan pada diriTerdakwa tidak melihat pada fakta hukum yang terjadi di persidangan danhanya melihat dari halhal yang disampaikan Terdakwa di persidangan tidakmelihat keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di depan persidangan tidakada dari keterangan para Saksi maupun petunjuk yang mendukung keteranganTerdakwa tersebut.Sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasari

Inipun perbuatan yang ditangkap dan diproses lengkap dengansaksinya, sedangkan kegiatan lain yang belum tertangkap Majelis Hakim tidaktahu.Bahwa dengan mendasari keberatankeberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas, Pemohon Kasasi dalam tuntutannya menuntut Terdakwa dijatuhi pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, sertapidana tambahan dipecat dari dinas TNI Cq TNIAU dengan maksudmemberikan efek jera bagi Terdakwa karena sebelumnya juga pernahdisidangkan dalam kasus

Il tunduk secara tegas mengikuti gugatan yang diajukan ParaPenggugat.Bahwa didalam uraian Penggugat dan Penggugat II pada angka 12dan 13 gugatan, ditariknya Tergugat II bukan sebagai ahli waris dariAlmarhum J.Xxxx xXxxxxx , namun ditariknya Tergugat II dalam perkara iniHalaman 19 dari 35 putusan Nomor: 20/Pdt.G/2020/PA.MkIkarena secara defacto Tergugat Il menempati rumah dan tanah objeksengketa.Bahwa proses acara peradilan dalam lingkungan Peradilan Agamamendasari ketentuan hukum acara perdata, mendasari

menyatakan bahwa Rony Tammu.SH adalahsuami Tergugat II, bahwa begitu pula Tergugat dan Tergugat II menyatakanRony Tammu.SH, sebagai penyewa adalah tidak benar, berdasarkanpengakuan Tergugat dan Tergugat II dalam jawaban angka 10, Tergugat dan Tergugat II menyatakan dengan adanya izin dan hibah tersebut makamenurut hukum Tergugat berhak menggunakan haknya tersebut danmenyuruh siapa saja termasuk suami Tergugat II dan Tergugat II tinggal ataumenyewa atau menempati tanah dan rumah objek sengketa.Bahwa mendasari

menempatkan seseorang yang tidakdigugat sebagai tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan denganasas acara perdata hanya Penggugatlah yang harus berwenang untukmenentukan Siapasiapa yang akan digugatnya.Bahwa selanjutnya Tergugat dan Tergugat Il, menyatakan bahwagugatan Para Penggugat tidak lengkap karena tidak ditarik atau dilibatkanahli waris dari Almarhum J.Xxxx xxxxxx atau ahli waris pengganti lainnya,sebagaimana yang diuraikan Tergugat dan Tergugat II pada eksepsi ke2(dua) halaman 3.Bahwa mendasari

Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam angka 11, mengenai izinyang tidak pernah dicabut oleh Almarhum J.Xxxx xxxxxx , sehingga tidakada itikad buruk dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Tergugat II, menguasai tanah objek sengketa.Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dan Tergugat Il, sangatbertentangan dengan hukum yang berlaku, mendasari ketentuan hukummaka dengan meninggalnya yang memberikan izin maka izin tersebutberakhir dan tidak berlaku lagi dengan meninggalnya yang memberikan

dan surat panggilan ke2 dari Kaotmil II08 Jakarta Nomor :B/1047/V/2016, tanggal 2 Mei 2016, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Dangrup B Paspampres telah memberikan jawaban surat sebanyak 1 (satu) kali, yaitu surat jawabandari Korem 051/Wkt Nomor : B/464/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang menyatakan bahwa TerdakwaPraka Ali Mashuri NRP 31060700590387 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I08Jakarta.Menimbang, bahwa dengan mendasari

operasi.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidanasebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Marhawi, dan Saksiatas nama Letda Com Yunono telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakantugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

:B/1085/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 dan panggilan ke3 dariKaotmil IlO8 Jakarta Nomor : B/1221/V/2015, tanggal 25 Mei2015 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militertersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Dan Yonif Mekanis 203/AKMenimbangMenimbangtelah memberikan jawaban yaitu surat Dan Yonif Mekanis 203/AK Nomor B/244/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang menyatakanbahwa Terdakwa Praka Wahyu Yulianto NRP 31040433631281tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer Il08Jakarta.Bahwa dengan mendasari

militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebuttelah cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yangtercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi Sertu TomasApriyanto dan Saksi atas nama Serda Sudartono telah dipanggilsecara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khususyang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendakHim 10 dari 16 Him.

Penetapan Nomor 108/Padt.P/2021/PA.Stgdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta keterangandari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan dari keterangan wallcalon suami anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengan buktiP6 dan kesaksian kedua orang saksi Pemohon, telah memperkuat kebenaranalasan yang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suamianak Pemohon, yaitu hubungan keduanya yang

., tanggal 18 April 2006 Jo PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1808 K/Pdt/2007, tanggal 28Januari 2008, Jo Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia No, 589/PK/Pdt/2009, tanggal 7 Januari 2009 yang mendasari terbitnya Penetapan No.13/2008, harus pula dinyatakan batal demi hukum;10.

Putusan Nomor 1435 K/Pdt/2012dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun terdapat banding serta kasasi dariPara Terlawan;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Pelawan mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagaiberikut:Primair:e Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;e Oleh karena itu menyatakan batal Penetapan pelaksanaan eksekusiNo. 13/2008 karena error in objektio (salah obyek) beserta turutan dan sebabakibat yang mendasari terbitnya

Gugatan a quo nyatanya jugabertentangan dalam posita gugatan aquo dikatakan oleh PAPAPENGGUGAT berulang ulang terkait upah yang belum dibayarkan bulanJuni 2018 s/d Gugatan ini didaftarkan, akan tetapi dalam faktanya petitumdalam PARA PENGGUGAT meminta Majelis Hakum memutus halhalyang sebenarnya masuk ke dalam ranah Perselisihan PHK, terbuktidalam Petitum point 1 halaman 12 dalam Gugatan PARA PENGGUGAT;Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

SusPHI.G/2018/PN.JKT.PSTadalah Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Dalam hal PemutusanHubungan Kerja (PHK), namun sangat aneh dan janggai PARAPENGGUGAT yang mendasari adanya Pemutusan Hubungan Kerjasebagaimana diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;4. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 429 I

diketemukan baik dikediaman maupun di tempattempat yang selalu didatangi oleh Terdakwa dan Satuansudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dan biladikaitkan dengan ketidakhadiran Terdakwa dari Tanggal 27Februari 2017 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1(satu) tahun menunjukan tidak ada niat Terdakwa untukkembali berdinas sehingga untuk efisiensi pembinaanpersonel yang bersangkutan dan asas peradilan cepat,sederhana dan biaya ringan maka perkara Terdakwadiperiksa secara Inabsensia.Bahwa dengan mendasari

Kesatuan telah berupaya mencariTerdakwa dengan mengeluarkan surat Daftar PencarianOrang Nomor : Pom405/A/IDIK03/IV/2017/ SLM tanggal3 April 2017 yang ditanda tangani oleh Dansatpomauselaku penyidik Mayor Pom Edy Kristanto NRP 528657.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanasesual :Pasal 87 Ayat (1) ke2 Jo Ayat (2) KUHPM.Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidakhadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalamberita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah,maka dengan mendasari

SEM YANDRI SIKI;e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;e Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29Oktober 2012 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di halamanPutusan 13/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 7 dari 19 halaman.Rumah saksi di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat,Kabupaten Kupang ;Bahwa masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut,karena terdakwa meminta kembali uang pengerjaan

artinya dalam masa perawatankorban tidak boleh melakukan pekerjaan yang membawa beban padatulang bahunya;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik danketerangan tersebut benar;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di halaman Rumah saksi di DesaSoba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang ;Bahwa masalah yang mendasari

saksi akan tetapi saksimenghidar sehingga ujung parang tersebut mengenai dada kiri saksi ;Bahwa kemudian saksi membawa parang dan menaruh di batang lehersaksi dengan keadaan saksi terjatuh ke tanah yang kedua kalinya ;Bahwa melihat pemukulan tersebut kemudian datang Blandina Muti danMaria Ana Seu serta Fin Rouk melerai pemukulan tersebut dengan caramendorong tubuh terdakwa dan menarik tangan saksi, selanjutnya saksimelaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

maupun terdakwa mengenal barangbukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuanpasal 181 ayat (1) KUHAP ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2017sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di di Lokasi persawahan Boe, DusunBoe, Desa Bauho, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;Bahwa masalah yang mendasari

, Surat Kaotmil IIO7 Jakarta NomorB/2113/X1/2018 tanggal 12 November 2018 dan Surat Kaotmil II07Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor : 197K/PM IIO8/AL/X1/2018.MenimbangMenimbangJakarta Nomor B/04/I/2019 tanggal 16 Januari 2019, dari panggilanOditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa memberikan jawabantidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yangbersangkutan belum ditemukan atau belum kembali Kesatuan sesuaiSurat Danyonpom 1 Marinir Nomor B/04/I/2019 tanggal 16 Januari2019.Bahwa dengan mendasari

operasimiliter.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwatersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindakpidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke2 Jo Ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana Militer.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SerdaKuwat Wartono, Saksi atas nama Lettu Mar Nurwandi dan Saksi atasnama Serka Mar Umar telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan Pasal 139 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan , maka dengan mendasari

Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MIlMenimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohontidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengantimbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, Termohon tidak kujung kembalihidup rukun dan sudah 2 tahun lamanya pisah tak kunjung kemballimenegakkan hukumhukum Allah SWT dan amanat peraturan perundangundangan yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

talak satu raji adalah adanya masa menunggu (iddah) bagiseorang janda selama tsalatsata quruuin (tiga kali suci/haidh), yang secarategas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4)Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hariatau 3 bulan setelah pengucapan ikrar dilaksanakan;Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak adalah kewajiban bagi istriuntuk menjalani masa iddah (masa tunggu) selama 90 hari atau 3 bulanlamanya. ketentuan syari tersebut mendasari