Pelestarian 2.000.000, Sulaiman Hal 24 dari 111 Put.

Pelestarian Gotong Royong Rp. 5.000.000,12. Belanja Pembangunan Inprastruktur Rp. 42.624.000,13. Belanja Tunjangan Penghasilan Rp. 22.500.000,Perangkat Desa14.

Pelestarian kegotongroyongan sebesar Rp. 2.500.000, k. Pembangunan insfrastruktur sebesar Rp. 73.524.000,Dan juga biaya aparatur dan operasional pemerintah desa sebesarRp. 49.896.000,Jadi total dana ADD tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp.166.320.000,Hal 58 dari 111 Put.

Pelestarian kegotongroyongan sebesar Rp. 5.000.000,. Pembangunan insfrastruktur sebesar Rp. 42.624.000,1 ODan juga biaya aparatur dan operasional pemerintah desa sebesarRp. 49.896.000,Hal 59 dari 111 Put.

Pelestarian gotongroyongan 5.000.000, Sulaiman4, Belanla.

Bahwa Yayasan Peduli Lingkungan dan Hutan Indonesia didirikandengan tujuan diantaranya adalah untuk meningkatkan peran sertamasyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup,sebagaimana dijelaskan dengan tegas pada Anggaran Dasar YPLHI yangtertuang dalam Akta Pendirian YPLHI Nomor 02 tanggal 12 Desember2017, yang dikeluarkan oleh Notaris DONY KARTIN, SH, MKn;3.

Terbatas (HPT) menurutPeraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata CaraPerubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan khususnya Pasal/ 1angka 10 menyatakan bahwa:Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktorfaktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelahmasingmasing dikalikan dengan angka penimbang mempunyaiPutusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2018/PN RhI Halaman 29 dari 67jumlah nilai antara 125 sampai dengan 174 di luar kawasan hutanlindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian

Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup; danc. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas.

Tentang Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukangugatan legal standing a quo;Bahwa hak gugat organisasi yang bergerak di bidang kehutanan untukmengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutanatau dikenal dengan gugatan legal standing diatur melalui ketentuan Pasal 73ayat (1) UndangUndang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menegaskan di dalam Anggaran Dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan3.

Ykbatin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepadaPenggugat.Bahwa Penggugat telah berusaha keras menyelesaikanperselisihan tersebut dengan meminta bantuan keluargabahkan Penggugat sudah datang dan meminta nasihat dariBadan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)KUA Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta namun tidakmembuahkan hasil sebagaimana Penggugat harapkan.Bahwa atas keadaan rumah tangga tersebut Penggugatmenderita lahir dan batin serta merasa tidak sanggup lagimeneruskan kehidupan

Bahwa tidak benar perselisihan ini pernah dimintakan penasehatan dariBadan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP 4)Kecamatan Kraton, karena selama ini Tergugat tidak pernah diajak;Hal. 5 dari 16 hal. Pts.No.0086/Padt.G/2016/PA. Yk4. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga mengingat anakanak yang membutuhkan kasih sayang orang tua, untuk itu mohonkepada Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugatmembuktikan diri sebagai suami yang bertanggung jawab;5.

Sebesar 1% untuk kegiatan Bulan Bhakti GotongRoyong masyarakat ; Sebesar Rp. 1% untuk pelestarian lingkungan hidupdigunakan antara lain : tanaman produktif ataupenanaman tanaman lindung terutama bagi desa desa yang memiliki sumber air ;.

Bantuan pelestarian lingkungan hidup Rp. 729.830, ;7. Bantuan biaya pembinaan operasi penunjang kegiatanLPMD Rp. 3.649.150, ;8. Bantuan biaya operasional pembinaan RT/RW Rp.7.298.300, 3 9. Bantuan biaya operasional pemerintah desa Rp.18.245.750, 3; 10.

Bantuan pelestarian lingkungan hidup Rp. 729.830, (didistribusikan seluruhnya ) ;7. Bantuan biaya pembinaan operasi penunjang kegiatanLPMD hanya didistribusikan sebesar Rp. 3.000.000,dan sisanya sebesar Rp. 649.150, ada padaTerdakwa ;208. Bantuan biaya operasional pembinaan RT/RW hanyadidistribusikan sebesar Rp. 4.100.000, dan sisanyasebesar Rp. 3.198.300, ada pada Terdakwa ; 9.

Bantuan pelestarian lingkungan hidup Rp.729.830, 3 ee eee eee eee7. Bantuan biaya pembinaan operasi penunjang kegiatanLPMD Rp. 3.649.150, ;8. Bantuan biaya operasional pembinaan RT/RW Rp.7.298.300, 3 9. Bantuan biaya operasional pemerintah desa Rp.18.245.750, ; 10. Bantuan biaya operasional penunjang kegiatan BPDRp. 3.649.150, ; 32 Bahwe ????..

Bantuan pelestarian lingkungan hidup Rp. 729.830, (didistribusikan seluruhnya ) ;7. Bantuan biaya pembinaan operasi penunjang kegiatanLPMD hanya didistribusikan sebesar Rp. 3.000.000,dan sisanya sebesar Rp. 649.150, ada padaTerdakwa ;8. Bantuan biaya operasional pembinaan RT/RW hanyadidistribusikan sebesar Rp. 4.100.000, dan sisanyasebesar Rp. 3.198.300, ada pada Terdakwa ; 9.

., maka secarahukum gugatan Penggugat mengandung error in persona dalambentuk plurium litis consortium sehingga harus dinyatakan tidakdapat diterima;Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq Direktorat JenderalKebudayaan cq Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar;Dengan alasan hukum bahwa objek sengketa berupa tanah yangberdiri di atasnya terdapat bangunan/gedung yang saat ini digunakansebagai Kantor Detasemen Polisi Militer VII/6 Makassar KodamVil/Wirabuana adalah sebagai benda cagar budaya, situs

Nomor 1619 K/Pdt/2017Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas dan demi tuntasnyaperkara perdata ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cqDirektorat Jenderal Kebudayaan cq Balai Pelestarian Cagar BudayaMakassar harus ikut ditarik/dilibatkan dalam perkara perdata ini baikselaku Tergugat atau Turut Tergugat, dengan tidak digugatnyaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq Direktorat JenderalKebudayaan cq Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, makasecara hukum gugatan Penggugat mengandung error

,M.CL., danKementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq Direktorat JenderalKebudayaan cq Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar harus ikutditarik/dilibatkan sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugatdalam perkara perdata ini, dengan tidak ditarik/dilibatkannya keduasubyek Hukum tersebut, maka secara hukum gugatan Penggugatmengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortiumsehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, alasan hukumtersebut di atas sesuai dan sejalan dengan Putusan MahkamahAgung

digunakan sebagai Kantor Detasemen PolisiMiliter VII/6 Makassar Kodam VII/Wirabuana berdasarkan Peraturan MenteriKebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.59/PW.007/ MKP/2010 tanggal 22Juni 2010 tentang Penetapan Benteng Ujung Pandang/Ford Rotterdamtermasuk didalamnya Kantor Polisi Militer Kota Makassar sebagai bendacagar budaya, situs dan atau kawasan cagar budaya yang harus dilindungi.Maka demi tuntasnya perkara perdata ini Kementerian Pendidikan danKebudayaan cq Direktorat Jenderal Kebudayaan cq Balai Pelestarian

,serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq Direktorat JenderalKebudayaan cq Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, sebagai paraTergugat atau turut Tergugat maka secara hukum gugatan Penggugatmengandung plurium litis consortium sehingga harus dinyatakan tidak dapatditerima;Hal ini sesuai dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 371 K/Sip/K/Sip/1960 tanggal 8 November 1960, yangmenegaskan bahwa:Gugatan yang tidak ditujukan terhadap pihak yang seharusnya digugat,maka

Putusan Nomor 132 K/TUN/2017Cc.(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentinganpelestarian fungsi hutan; danc. telah

Lembaga Swadaya masyarakat Barisan Anak Dayak KalimantanTimur didirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan,mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang antara lain,bidang ekonomi, politik, bidang hutan, bidang social budaya,bidang pertahanan dan keamanan, bidang ketenagakerjaan,bidang pertambangan, bidang lingkungan hidup serta bidangpembangunan dalam arti luas;3.

bidangkelestarian hutan, sesuai anggaran dasar;Oleh karenanya, Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa tersebut melaluiPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, karena sesuai denganketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999Tentang Kehutanan, Pasal 73, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian

92 ayat (2);Sehingga Penggugat tetap memiliki Kedudukan Hukum (LegalStanding) dalam mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa dalamperkara dimaksud melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti PengadilanTinggi sudah benar dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa secara yuridis formal Pemohon Kasasi disahkan sebagai organisasiyang memperhatikan pelestarian

fungsi lingkungan hidup terhitung sejaktahun 2015, sehingga belum 2 (dua) tahun telah melakukan kegiatan nyatauntuk pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 92ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009.

.: juran izin usaha, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi,Dana Investasi Biaya Pelestarian Hutan, dan Dana Jaminan Kinerja ;Sumbangan Pembangunan Daerah yang diwajibkan dengan upaya paksaberdasarkan Perda dan Keputusan Bupati tersebut di atas telah melampauikewenangan dan bersifat melawan hukum (onrechtmatige daad) ;16. Bahwa pungutan wajib berdasarkan UndangUndang R.I. No.41 Tahun 1999Tentang Kehutanan jo.

PP No.68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam DanKawasan Pelestarian Alam. Kedua Peraturan Daerah Kabupaten BaritoUtara No.4 Tahun 2000 jo. Keputusan Bupati No.06 Tahun 2000 itu sendiri.Dimana sanksi bagi kegiatankegiatan pemanfaatan hasil hutan,pemanfaatan kawasan hutan, pertambangan secara ilegal telah diatursecara tegas dalam UndangUndang R.I. No.41 Tahun 1999 dan UndangUndang R.I. No.23 Tahun 1997 jo.

No.68 Tahun 1998 Tentang Kawasan SuakaAlam Dan Kawasan Pelestarian Alam ;j. Peraturan Pemerintah R.I. No.6 tahun 1999 Tentang Pengusahaan HutanDan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi ;k. Peraturan Pemerintah R.I. No.25 Tahun 2000 Tentang KewenanganPemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom ;3.

Peraturan Pemerintah RI No.68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka AlamDan Kawasan Pelestarian Alam ;Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 01 P/HUM/2001.12. Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan HutanDan Pemungutan Hasil Hutan ;13.

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikanperselisihan tersebut dengan meminta bantuan orangtua Penggugat dan orang tua Tergugat' bahkanPenggugat sudah datang dan meminta nasihat dariBadan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan(BP4)/Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan KotaYogyakarta, namun tidak membuahkan hasilsebagaimana Penggugat harapkan;7.

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan:(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya

(BuktiP 19 dan Bukti P20);Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2014 Menteri KehutananRepublik Indonesia kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: SK.878/MenhutII/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan HutanProvinsi Riau, yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat KeputusanMenteri Kehutanan tersebut pada lembar 0916, terlinat bahwa status objeksengketa dalam perkara a quo masih tetap berstatus sebagai KawasanSuaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (Bukti P 21 dan Bukti P22 );Bahwa kemudian

(Bukti P25 dan Bukti P26);Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2016, Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau,yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0916, terlihatbahwa status objek sengketa dalam perkara a quo statusnya masih tetapsebagai Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam.

Dimanapengaturan lebih lanjut atas blok pengelolaan Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam di atur dalam Peraturan Menteri.Dalam Penjelasan Pasal 19 PP 28/2011 dijelaskan yang dimaksuddengan blok lainnya adalah blok yang ditetapbkan karena adanyakepentingan khusus guna menjamin efektivitas pengelolaan kawasansuaka alam.

Pusako di kawasan Suaka Margasatwa DanauBesar/Danau Bawah didasarkan pada :1)2)3)4)5)Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 390/KptsII/2003 tentangTata Cara Kerjasama Di Bidang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya;Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MenhutII/2004tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam;Perjanjian kerjasama (PKS) antara Balai Konservasi

;Bahwa Upaya yang sudah dilakukan Penggugat dan Tergugat yaitu dengandatang menghadap ke Badan Pensehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan( BP.4 ) Provinsi Riau di Jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru Riau,tetapi hasilnya tetap tidak berhasilBahwa, Akibat dari pertengkaran yang terus menerus yang tidak pernahterselesaikan dengan baik dan dan damai, maka pada tanggal 13 Juni 2014,Tergugat akhirnya meninggalkan rumah kediaman untuk selamanya, denganmembuat surat Pernyataan Thalaq 1 (satu ) terhadap

isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanLintau Buo ; Nomor: 166/01/VII/1997 Tanggal 02 Juli 1997, fotokopi manatelah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir olehPejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkandengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;Fotocopy Surat keterangan dari Pengurus B>P.4 Propinsi Riau Nomor 34/5d/BP.4/Riau/VIT/2014 tanggal 21 Agustus 2014 . yang dikleuarkan oleh BadanPenasehatan Pembinaan dan pelestarian

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak bulanJuniTahun 2011, tidak harmonis, cekcok terus menerus hal ini disebabkan Tergugattidak bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan rumah tangga, Tergugatmelakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat dan sejak bulan Juni Tahun 2014Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih kurang 03 bulan lamanyasudah pula didamaikan oleh pihak keluarga dan melalui Badan PenasehatanPembinaan Dan Pelestarian Perkawinan ( BP.4) Provinsi Riau

Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undangundang Nomor 41 Tahun 1999Tentang Kehutanan, yang telah dirubah dengan Undangundang Nomor19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangundang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undangundang yang menyatakan: 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung javeab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan permakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; 2)

Bahwa Penggugat (Yayasan PETAKORSIPARA) telah melakukanberbagai kegiatan dalam upaya pelestarian fungsi hutan diwilayahProvinsi Riau berdasarkan Anggaran Dasar yang akan Penggugatbuktikan nantinya pada acara pembuktian; (Vide Bukti) =7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat (YayasanPETAKORSIPARA) secara Formil telah memenuhi syarat untuk dapatditerima sebagai pihak yang berkepentingan untuk melakukan GugatanLegal Standing dibidang kehutanan terhadap TERGUGAT dan TURUTB.

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwekilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya

Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan tujuan yang salah satunya adalahuntuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsihutan dan lingkungan hidup, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegasdalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor29 tanggal 19 Okotober 2009 yang di keluarkan oleh NotarisRidnofendi,S.H. (Bukti P2) ;6.

lima) telah menjadi rusak parah, gundul danberubah menjadi lubanglubang besar, sehingga hutan yang disebutsebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yangdihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telahmenjadi rusak, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasanglobal (global warming ), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagaiorganisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuanuntuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian

Putusan Nomor 151 K/TUN/2014didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup sebagaimana dalam Pasal 2 Anggaran Dasar dari Penggugatsecara jelas menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari Yayasanadalah di bidang kemanusiaan.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatanuntuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;b. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakantertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaranriil;c. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhipersyaratan:1. Berbentuk Badan Hukum;2.

Menegaskan di dalam Anggaran Dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasarnyapaling singkat 2 (dua) Tahun ;Bahwa kepentingan hukum dan Legal Standing Penggugat dalam mengajukangugatan bagi kepentingan penyelamatan lingkungan hidup ini, juga telah diakuidalam praktek Pengadilan dan menjadi yurisprudensi antara lain:a.

Oleh Karenanya visi dan misi Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding yang terkait dengan pelestarian lingkunganhidup, dirugikan. Berdasarkan paparan diatas terlihat jelas bahwa titik tolakJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalammemeriksa dan mengadili dan memutus sengketa a quo telah mengalamikekeliruan yang fatal sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak tepatdijadikan landasan pertimbangan hukum lainnya.

Halmana kerugian Pemohon Kasasi jelasadalah semakin sulitnya Pemohon Kasasi dalam mewujudkan tujuan,visi dan misi sebagaimana yang termaktub dalam Anggaran Dasardan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yakni dalamkepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dalamPasal 2 Anggaran Dasar dari Penggugat secara jelas menyebutkanbahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah di bidangkemanusiaan.

berlaku bersifat Konkret, Individualdan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Bahwa bersifat Konkret artinya berwujud/tidak abstrak dan dapat ditentukan yangmana keputusan Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebutdibuat secara tertulis ;Bahwa bersifat Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, namun tertentu pihakyang dituju oleh karenanya keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta tersebut sangat berpengaruh terhadap pelestarian

terusmenerus;c Pemberdayaan sumber daya alam danmanusia; d Menumbuh kembangkan dan memelihara adat budaya Condet sertamelindungi, membela, mempertahankan dan memperjuangkan hakdan kepentingan Masyarakat, Khususnya dibantaran SungaiCiliwung Condet;e Melindungi keanekaragaman hayati5 Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud pada poin 2 diatas, Penggugat telahmengelola lahan yang dimiliki oleh Ketua Komunitas Ciliwung Condet (ahli waris)seluas + 7000 m2 (tujuh ribu meter persegi) untuk sebagai Program Pelestarian

halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUNJKTPAGE 710Bahwa Penggugat pula telah melakukan upayaupaya advokasi; melaporkan kepadaPihak Pemerintah atas pelanggaranpelanggaran yang berkaitan dengan SungaiCiliwung; khususnya pelanggaran okupasi lahan sempadan Sungai Ciliwung oleh pihakPengusaha Perumahan, Pencemaran limbah cair, atau sampah dan atau melakukankegiatan edukasi lingkungan, Perlindungan (Pembibitan, Penanaman danPemeliharaan) tanaman lokal;Bahwa sehubungan dengan kegiatan Penggugat dalam upaya pelestarian

tertanggal 25 Nopember2013 dan Surat No. 0102/KCC/II/2014, tertanggal 19 Februari 2014 yang padapokoknya menyatakan permohonan penguatan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKIJakarta Nomor D IV 1511/e/3/1974, tanggal 30 April 1974 tentang Penetapan Condetsebagai pengembangan kawasan Budaya Betawi dan Surat Putusan Gubernur NomorD.17903/a/30/1975, tanggal 18 Desember 1975, tentang penetapan Condet sebagaikawasan buahbuahan, melalui tindakan tindakan Perlindungan kawasan setempat(Condet) sebagai Wilayah Pelestarian

sungainya, yang berfungsi menampung,menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau ataukelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batasHalaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUNJKTPAGE di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitasPasal 51 menyebutkan; kawasan Lindung Nasional terdiri atas :Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasanbawahannya; Kawasan perlindungansetempat ;Kawasan suaka alam, pelestarian

., M.Si Sesuai dengan UndangUndang RI Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya danPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang dimaksud KawasanSuaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratmaupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasanpengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnyayang juga berfungsi sebagai wilayah sistem peyangga kehidupan

Cagar Alamadalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyaikekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan atau keanekragaman tumbuhan,beserta gejala alam danekosistemnya, yang memerlukan upayaperlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannyadapat berlangsung secara alami.

Berdasarkan keterangan Ahli Kawasan Konservasi atas nama DIANRISDIANTO, S.P., M.Si Sesuai dengan UndangUndang RI Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya danPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang dimaksud KawasanSuaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratmaupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasanpengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta

Cagar Alamadalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyaikekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan atau keanekragaman tumbuhan,beserta gejala alam dan ekosistemnya, yang memerlukan upayaperlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannyadapat berlangsung secara alami.

Hutan konservasi terdiri dari kawasan hutan suakaalam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru; Bahwa Ahli menerangkan bahwa fungsi hutan terdiri tersebut dijelaskansebagai berikut :a) Fungsi Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khastertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragamantumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.b) Fungsi Lindung, yaitu kKawasan hutan yang mempunyai fungsipokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untukmengatur tata air, mencegah banjir,

tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO)PPK T.A.2005 angka 1.6.3 tentang jenis kegiatan huruf c : bahwakegiatan simpan pinjam tersebut khusus bagi kelompok perempuan danbutir 4.1 Dasar dasar Pengelolaan Dana bergulir : huruf a. pelestariankegiatan pinjaman menyatakan tersedianya dana pinjaman produktif danbertambah jumlahnya sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin yangproduktif.Yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 16 tahun 2009tanggal 18 Agustus 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian

Aturan ini diperkuat denganPeraturan Bupati Sleman Nomor : 16 tahun 2009 tanggal 18 Agustus2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bab IIIpasal 4 ayat (1) huruf b bahwa aset produktif yang berupa danabergulir untuk kelompok perempuan dan ayat (2) Aset ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan tidak dapatdipindahtangankan ;Bahwa benar berdasarkan SK No : 26/SK.Camat/MGR/2006 tanggal, 1Nopember 2006 struktur

digunakan oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam pengertiansecara formal, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang,termasuk Terdakwa UTAMI DEWI, S.T., yang bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlaku, termasuk Surat MenteriDalam Negeri Nomor : 414.2 / 406 / PMD tanggal 15 Maret 2005 tentangPetunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan danPeraturan Bupati Sleman Nomor : 16 tahun 2009 tanggal 18 Agustus2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian

Kawasan Pelestarian Alam :1. Tanam Nasional, berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1990tentang konservasi sumber daya alam adalah kawasan pelestarian alamyang mempunyai ekosistim/asli dikelola dengan sistim zonasi yangdimanfaatkan untuk tujuan pelestarian, ilmu pengetahuan pendidikan,menunjang budi daya pariwisata dan rekreasi.2. Taman Wisata Alam terdiri dari :a. Daratan danb. Perairan.3. Taman Hutam Raya.C. Taman Buru.D.

Alam;Bahwa Hutan Mangrove yang berlokasi di Simpang Siligita lingkungan Bualu,Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung merupakankawasan Pelestarian Alam berupa Tahura yang mengelolanya dibawahtanggung jawab pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan Provinsi Bali;Bahwa dasar ahli menerangkan di Simpang Siligita lingkungan Bualu,Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung merupakanKawasan Pelestarian Alam berupa Tahura adalah UU RI No. 5 tahun 1990tentang KSDA pada

Pasal 7 : hutankonservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a terdiridari : a. kawasan suaka alam; b. kawasan hutan pelestarian alam; dan c.taman buru.

Taman Hutan Raya termasuk kedalam bagian kawasan KPAsebagaimana Pasal 4 ayat (2) PP No. 28 tahun 2011 tentang KSA dan KPA:Kawasan pelestarian alam terdiri atas, salah satunya (b) Taman Hutan Raya;Bahwa Kawasan pelestarian alam adalah bagian dari hutan Konservasisebagaimana dimaksud Pasal 7 UU No. 41 tahun 1999, hutan konservasisebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari : a.kawasan suaka alam; b. kawasan hutan pelestarian alam; dan c. tamanburu;Bahwa dengan demikian, Taman Hutan

Raya Ngurah Rai Prapat Benoa(RTK.10) di Pantai Pesisir Barat Tanjung Benoa merupakan salah satuHalaman 54 dari 100 halaman Putusan No. 983/Pid.sus/LH/2018/PN Dpsbagian kawasan pelestarian alam yang yang merupakan bagian dari hutankonservasi;Bahwa yang dimaksud dengan Taman Hutan Raya dalam ketentuan Pasal 1angka 10 PP No. 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam, Taman Hutan Raya didefinisikan sebagaikawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwayang

Yang dimaksud Kawasan Taman HutanHalaman 87 dari 100 halaman Putusan No. 983/Pid.sus/LH/2018/PN DpsRaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam KetentuanUmum Pasal 1 angka 7 adalah Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksitumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukanasli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budi daya, budaya

tipe flam, merk AB, kondisisudah rusak/pecah sebagian, tanpa dicat/diglasir.Bata, jumlah 3 (tiga) buah bahan tanah liat bakar ukuran panjang 26 cm,lebar 13 cm, tebal 5 cm, kondisi utuh.Krepus, jumlah 1 (satu) buah bahan tanah liat bakar ukuran panjang 36cm, lebar 23 cm (ujung), 19 cm (tengah), tebal 1,5 cm , tebal 1,5 cm;merk AB kondisi sudah rusak/pecah.Fragmen spesi/lepa, jumlah 2 (dua) fragmen bahan bligon/campuranpasir + Kapur + bata tumbuk, ukuran tebal 2 cm dan 3 cm.Dikembalikan kepada Badan Pelestarian

Krepus, jumlah 1 (satu) buah bahan tanah liat bakar ukuran panjang 36cm, lebar 23 cm (ujung), 19 cm (tengah), tebal 1,5 cm, tebal 1,5 cm merkAB kondisi sudah rusak/pecah Fragmen spesi/lepa, jumlah 2 (dua) fragmen bahan bligon/campuran pasir+ kapur + bata tumbuk, ukuran tebal 2 cm dan 3 cm.Dikembalikan kepada Badan Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan dan Mohon PerlindunganHukum Berkaitan Akan Dilakukannya Pengosongan dan PembongkaranHal. 5 dari 14 hal.

Fragmen spesi/lepa, jumlah 2 (dua) fragmen bahan bligon/campuran pasir+ kapur + bata tumbuk, ukuran tebal 2 cm dan 3 cm.Dikembalikan kepada Badan Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan dan Mohon PerlindunganHukum berkaitan akan dilakukannya pengosongan dan pembongkaranHal. 13 dari 14 hal. Put.