Dinas Kesehatan Pemkot SBY Selaku PPK
2.PT BKM Jaya Wijaya

Pemohon:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Jambi Betung I, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Jambi Betung I pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah IIPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Jambi Betung I pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat

Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Kerja yaitu :

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/41/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
2. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/19/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/21/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
4. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/43/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
5. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/20/SPK/PPK/BPMPD/

2015 tanggal 19 Oktober 2015;

>

Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/28/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

Adalah sah dan mengikat menurut hukum;

3.

Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan Tergugat I kepada Penggugat, yaitu :

1. Nomor : 140/41/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
2. Nomor : 140/19/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
3. Nomor : 140/21/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
4. Nomor : 140/43/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
5. Nomor : 140/20/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
6. Nomor : 140/18/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
7. Nomor : 140/15/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
8. Nomor : 140/17/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
9. Nomor : 140/16

/SPMK/PPK/BPMPD/2015,

Penggugat:
SUPARDI alias MULAWI
Tergugat:
ALI
Turut Tergugat:
Panitia Tol PPK berkantor pusat di Jakarta, melalui Panitia Tol Probowangi Seksi I

MULYADI ADE PERMANA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM qq DIRJEN BINA MARGA qq PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK-ANTASARI, dkk.

., Advokat dan Anggota Pos Bantuan HukumAdvokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di JalanAmpera Raya 133, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018;Pemohon Kasasi;1.LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qqKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM qq DIRJEN BINAMARGA qq PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOLDEPOKANTASARI, berkedudukan di Jalan PatiimuraNomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;KJPP IMMANUEL, JOHNNY & REKAN, beralamatdi Graha Sucofindo Lantai 10, Jalan Raya Pasar MingguKavling

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Makkah
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Belanja Penataan Interior Gedung Rawat Inap Kelas I

Menetapkan barang bukti berupa:1 Laptop Merk ACER;2 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MUARADUA;3 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RAWAN;4 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY SANDANG AJI;5 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN RUNJUNG AGUNG;6 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN TIGA DIHAJI;7 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RUNJUNG;8 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN KISAM ILIR;9 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SINDANG DANAU;10 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN

PULAU BERINGIN;11 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SUNGAI ARE;12 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SIMPANG MARTAPURA;13 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUANA PEMACA;14 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMACA;15 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN;17 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BANDING AGUNG;18 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MEKAKAU ILIR;19 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH;20 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN

OKU Selatan Tahun Anggaran 2013;30 Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2014;31 Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2014;32 SPJ Pengeluaran Honor LINMAS PPK dan LINMAS PPS Tahun Anggaran 2014;33 Penyampaian nama-nama LINMAS TPS;34 Data Pemilih Tetap Pilpres Tahun 2014 Kabupaten OKU Selatan; 35 Agenda Surat keluar Tahun 2014;36 SPJ TU

Penggugat:
DIAN MARNI, SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK

Penggugat:
JANUDIN
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2.KPA/PPK BIDANG CIPTA KARYA (CK)

Penggugat:
INYO ANGGREK, SE
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG
Intervensi:
PT. TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA

., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di KantorHukum ACHMAD CHAMRI, SH & REKAN JalanNuri Il, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kelapa Lima,Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 025 / KHAC /SK.PTUN / XI / 2019 Tanggal 4 November 2019 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; MelawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKOTA KUPANG ; 2022002==Tempat Kedudukan : Jalan S.K.

Dethan, ST,.M.SiNIP. 197103151998031014 dengan Nomor : 05/PPK/SPPBJ/IV/2019,tanggal 15 April 2019, Perihal : Penunjukan Penyedia untukPelaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian SeragamTK. Formal, SD / MI dan SMP/MTs, ditujukan kepada Yth. PT TEGUHKARYA SAPUTRA PRATAMA di Timor Tengah Selatan (Kab) ; 2. DASAR DAN .ALASAN GUGATIAN :

Penggugat:
JASMAN SUTAN SYAHRIL
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK

ARY KARYA dengan alamatJorong Lubuk Sao, Kenagarian Tanjung Sani,Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.MelawanPemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas Pekerjaan UmumDan Tata Ruang Cq Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Kegiatan Pembangunan Gedung kantor(Bantuan Keuangan Khusus Provinsi) PekerjaanPembangunan Kantor Walinagari Sungai TanangKecamatan, Banuhampu Kabupaten Agam.Selanjutnya mohon disebut Tergugat.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan

tanggal 28 Juli 2020;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugattelah melakukan perbuatan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban untukmelakukan perbuatan berupa membayar kegiatan yang telah dilaksanakan olehPenggugat sebagaimana dalam Perjanjian Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor :3.3.18.1/SPKBKKP/DPUTRAG/2018 tanggal4 September 2018;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, untuk Penggugat hadirsendiri, sedangkan untuk tergugat hadir Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Pengadaan Lahan Jalan Tol Manado-Bitung 1,

Atas Kecamatan Airmadidi KabupatenMinahasa Utara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Februari 2017yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri AirmadidiNomor : 66/SK/2017/PN Arm tanggal 6 Maret 2017, selanjutnya disebutsebagai PEMOHON;LAWANKEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSISULAWESI UTARA, beralamat di Jalan 17 Agustus Kota Manado, SelakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan TolManadoBitung, selanjutnya disebut TERMOHON ;PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK

Tanah milikpemohon letaknya berbatasan dengan tanah bagian belakang milik bapakPiet Luntungan.Bahwa dalam Keberatan Pemohon terhadap Pembebasan Lahan Jalan TolManado Bitung, Termohon Il selaku PPK Pengadaan Tanah Tol ManadoBitung telah bertindak sesuai dengan aturan perundangundangan yangberlaku; mengenai kewenangan dari PPK dalam tahapan PelaksaanPembebasan Lahan Jalan Tol sesuai dengan prinsip Kelayakan dan rasaKeadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 2012 tentangPengadaan tanah

Pasal 49 Perpres no 71 tahun 2012).Bahwa dalam keberatan pemohon, adalah keliru jika beranggapan PPK,dalam hal ini Pihak Termohon Il harus melakukan pembayaran dengan nilaiganti rugi yang sama, mengikuti nilai ganti rugi bidang yang bersebelahanatau berbatasan tanoa dasar Penetapan nilai dari Ketua PelaksanaPengadaan Tanah yang berdasarkan hasil Penilaian Jasa Penilai(Appraisal).Bahwa dalam tahapan diperolehnya penetapan nilai ganti kerugian sangatjelas diatur.

Tanah milikpemohon letaknya berbatasan dengan tanah bagian belakang milik bapakPiet Luntungan;Bahwa Dalam Keberatan Pemohon terhadap Pembebasan Lahan Jalan TolManado Bitung, Termohon Il selaku PPK Pengadaan Tanah Tol ManadoBitung telah bertindak sesuai dengan aturan perundangundangan yangberlaku; mengenai kewenangan dari PPK dalam tahapan PelaksaanPembebasan Lahan Jalan Tol sesuai dengan prinsip Kelayakan dan rasaKeadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU no. 2 tahun 2012 tentangPengadaan tanah

Pasal 49 Perpres no 71 tahun 2012);Bahwa dalam keberatan pemohon, adalah keliru jika beranggapan PPK,dalam hal ini Pihak Termohon Il harus melakukan pembayaran dengan nilaiganti rugi yang sama, mengikuti nilai ganti rugi bidang yang bersebelahanatau berbatasan tanoa dasar Penetapan nilai dari Ketua PelaksanaPengadaan Tanah yang berdasarkan hasil Penilaian Jasa Penilai(Appraisal);Bahwa dalam tahapan diperolehnya penetapan nilai ganti kerugian sangatjelas diatur.

Keuangan Bulan Januari Tahun 2018 PPK Tanantovea Kabupaten Donggala;

Mei Tahun 2018 PPK Tanantovea Kabupaten Donggala;

Sindue Tombusabora Bulan Januari 2018;

Sindue Tombusabora Bulan Juni 2018;

Hasil Perhitungan Suara di tingkat PPK) PPK Kecamatan Sojol Utara Bulan Juni 2018;

Kana Surya Sejahtera melawan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan Truck Urinoir 2 (dua) Unit Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Perubahan Anggaran Tahun 2013

Putusan No 22/G/2014/PTUN.SMGBerdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal19: Februari 201 4 jesse ceterisPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan TruckUrinoir 2 (dua) Unit Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Semarang Perubahan AnggaranTahun 2013. Tempat kedudukan JI. Supriyadi No. 30SeMarang j wen nnn nee nen nnn nee nae cence needalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Abdul Haris, SH,MM.;2. Adie Siswoyo, SH,MH.;3. Kun Wijiastuti R,SH.;4. Drs. Mustohar,SH,M.Hum.;5. Umar Sidik,SH..56.

menerbitkansurat keputusan obyek sengketa yang berakibat tidak terbayarnyapaket pekerjaan kepada Penggugat;Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memuatketentuanketentuan sebagai berikut:Pasal 93 Ayat (1) berbuny):0PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batasberakhirnya kontrak;a.1. berdasarkan penelitian PPK

Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakankewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalamjangka waktu yang telah ditetapkan;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PPK hanya dapatmemutuskan kontrak apabila kepada penyedia barang / jasa telahdiberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (limapuluh) hari kalender terhitung sejak masa berakhirnya masapekerjaan.

sah makaTergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan obyek sengketa aBahwa melalui pengadilan ini, Penggugat memohon agar segalabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberikan putusansebagai berikut:12.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan Tergugat berupa Surat Pejabat PembuatKomitmen (PPK

) Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaSemarang Nomor : 050/121 tanggal 21 Januari 2014 perihalPemutusan Kontrak; 20 20220 non noe en nnn nnnMewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaSemarang Nomor : 050/121 tanggal 21 Januari 2014 perihalPemutusan KOntrak; nn nnn nnninnn nnn nnninnennnnnnnMenghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamHal. 12 dari 76 hal.

Pemohon:
Dian Hardiansyah, ST, M,Sc (Eng ) (PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II)
Termohon:
Drs. H. Jaka Sarwanta

JAYA SUKSES PRIMA
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Barang Selaku PPK Dinas Pekerjan Umum Kota Medan
Turut Tergugat:
Walikota Medan

SABAR JAYA KARYATAMA
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPK) Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Pelalawan

Menyatakan batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) pekerjaan lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Pusat Jantung Terpadu ( PJT ) RSUP DR. M. DJAMIL Padang No. BN.01.02/1.PPK/307/2019, bertanggal 18 Februari 2019, Perihal Pemutusan Kontrak .

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabutSurat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) pekerjaan lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Pusat Jantung Terpadu ( PJT ) RSUP DR. M. DJAMIL Padang No.

BN.01.02/1.PPK/307/2019, bertanggal 18 Februari 2019, Perihal Pemutusan Kontrak .

SPECTRATAMA PERKASA diwakili oleh MURDA ASBAI
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT JANTUNG TERPADU(PJT) RSUPDR. M.DJAMIL PADANG

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) PekerjaanLanjutan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu ( PJT )RSUP DR. M. Djamil Padang, nomor BN.01.02/I. PPK/307/2019,bertanggal 18 Februari 2019, perihal Surat Pemutusan Kontrak.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat PembuatKomitmen ( PPK ) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GedungPusat Jantung Terpadu ( PJT ) RSUP DR. M. Djamil Padang,nomor BN.01.02/I.

SPECTRATAMA PERKASAkepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor:047/SP/RSUPDJ/PD/2/2019 tanggal 25 Februari2019 perihal Surat Permintaan Final AddendumQuantity ( fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepadaKuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor:BN.01.02/I.APBN/2814/2018 tanggal 30 Desember2018 perihal Permohonan Persetujuan PemberianKesempatan ( fotokopi sesuai dengan scan) ;Surat Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) kepadaPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor:KR.02.01/XVI.1/1125

Bukti T 13antara Pejabat Pembuat Komitmen denganPT.PINANGSIANG PUTRA CEMERLANG (fotokopisesuai dengan asi) ;Surat Pejabat pembuat Komitmen (PPK) kepadaDirektur PT. SPECTRATAMA PERKASA NomorBN.01.02/I1.PPK/2196/2018 tanggal 15 Oktober 2018perihal Surat Peringatan (Pertama) (fotokopi Sesuaidengan pertinggal) ;Surat Pejabat pembuat Komitmen (PPK) kepadaDirektur PT.

Pinangsiang PutraCemerlang Nomor: 36.a/SP/MKPPC/RSUPDJ/PD/I/2019 perihal SuratPernyataan yang ditujukan kepada PPK dimana Tim leader PT.

Menyatakan batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan LanjutanPembangunan Gedung Rumah Pusat Jantung Terpadu (PJT) RSUP DR. M.DJAMIL PADANG, Nomor BN.01.02/I. PPK/307/2019, bertanggal 18 Februari2019, Perihal Pemutusan Kontrak;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Pusat Jantung Terpadu(PJT) RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, Nomor BN.01.02/I. PPK/307/2019,bertanggal 18 Februari 2019, Perihal Pemutusan Kontrak;4.

PUTRI MAHAKAM LESTARI diwakili oleh SAMSUAR ADI
Termohon:
PPK SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam hal PA/KPA tidak memberikanpenetapan/penolakan maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan PokjaPemilihan ;Bahwa sesuai dengan batas waktu, Pemohon tidak menerima tembusanpenolakan dari KPA/PPK tentang hasil tender Pekerjaan PembangunanPelabuhan Penyeberangan Muara Tahap Ill yang telah menetapkanPemohon sebagai pemenang tender, sehingga Pemohon menganggapKPA/PPK menyetujui usulan Pokja ;Bahwa jika memperhatikan peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui

2020 tanggal 27 Pebruari 2020 tentang PemenangTender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan MuaraTahap Ill, selanjutnya diberi tanda....Bukti P12 ;Halaman 12.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN13.Fotokopi Surat PPK Satker Balai Pengelola Transportasi Darat WilayahIl Provinsi Sumatera Utara Nomor : UM.207/1/10/PPK>II/III/2020tanggal 9 Maret 2020 perihal Undangan Persiapan PenunjukanPenyedia Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda................cc0 Bukti P13 ;14.Fotokopi Salinan Putusan Fiktif Positif

rapat persiapan Penunjukan PenyediaBarang/Jasa adalah paling lambat (3) tiga hari kerja setelah berita acara hasilpemilinan diterima oleh PPK, dan Majelis Hakim tidak menemukan dalamaturan tersebut yang mengatur berapa lama PPK dapat menerbitkan SPPBJsetelah rapat persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan,karenanya merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undangundang No. 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim menilaiwaktu yang diberikan untuk PPK melakukan

Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untukmelaksanakan kontrak;Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskanuntuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut;7.1.1 Perselisihan Pendapat atas Hasil Pemilihan.Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat PenandatangananKontrak tidak menyetujui hasil Pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikanpenolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertaidengan alasan dan bukti.

Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/PejabatPengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat hasilpemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilankeputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelahtidak tercapai kesepakatan PA/KPA dapat memutuskan :a. Menyetujul penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan PokjaPemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang,penawaran ulang atau tender ulang; ataub.