Ditemukan 3405 data
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesuaidengan Undangundang Advokat;Dengan demikian konsekwensinya semua perbuatan yang telah dilakukandalam proses gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapatberdampak batal demi hukum;Bahwa terlepas ketentuan Pasal 31 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, namun tetap saja dalampelaksanaannya seseorang yang bukan sebagai Advokat tetapi tetapmenjalankan pekerjaannya seolaholah sebagai Advokat dan mewakilikliennya bersidang di Pengadilan dapat dikenai sangsi
61 — 23
No. 5/Pdt.G/2015/PN.Bil10yaitu tanggal 27 May 2011 sampai dengan Putusan Perkara ini, kepadaPenggugat Rekonpensi ;17.Bahwa Penggugat Rekonpensi sangsi dan ragu atas iktikad baik dariTergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi dan mengembalikan Modalyang disetor oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi,Untuk itu Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Pemeriksa danPengadit Perkara aquo agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)atas sebidang tanah Hak Milik atas nama Hj.
70 — 15
Memberi sangsi kepada penggugat atas ketidak hadirannya padasidang tanggal 04 Agustus 2020 (tidak konsekwen/tanggung jawab);5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka saya minta keputusanyang seadiladilnya;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa:A. Suratsurat:Hal 12 dari 27 hal Put. No 3025/Pdt.G/2020/PA.Clp1.
84 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
kedua belah pihak menolak anjuranini, maka pihak yang menolak, dapat mengajukan gugatan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan tembusan ke pegawai Mediator;18.Bahwa adapun = pertimbangan hukum Mediator didalam suratAnjurannya antara lain :1.Bahwa permasalahan berawal dari telah diterbitkannya suratpengusaha No. 002/HRDDSLJ/Eks/I/2011 tertanggal, 10 Januari2011, perihal : Non Aktif bekerja atas nama pekerja Sdri.JasviaM, dari tugas dan tanggung jawabnya, sebagai sangsi
94 — 34
PerihalPemberhentian Pekerjaan (Sesuai dengan asli) ;: Foto copy Surat Keputusan Pemutusan Kontrak PekerjaanNomor : KPA/BM.PJBT/XII/2011/38 tanggal 20 Desember2011 ( sesuai dengan asi ) ;n nnn enna: Foto copy Daftar Rekapitulasi Perusahaan Penyedia BarangDan Jasa Konsturksi yang dikenakan sanksi Black list TahunAnggaran 2011, tanggal 25 Januari 2012 ( suai dengan asili ) ;Foto copy Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 20Februari 2012 Nomor : 640/Prog/21/2012 Perihal Daftar namaPerusahaan yang dikenakan Sangsi
44 — 26
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru olehprajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajuritTNI lainnya.4.
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1030 K/Pdt/201410.Bahwa dengan fakta tersebut nyatalah kiranya jika Para Tergugat telahmempunyai ikhtikad buruk dan memang terbukti karena sampai saat iniTergugat tidak pernah mau menyelesaikan masalah ini secara damai;11.Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah dengankekeluargaan, namun tidak ada penyelesaian, dengan terpaksa Penggugatmenyelesaikan dengan jalur hukum;12.Bahwa Penggugat sangsi bilamana Para Tergugat terhadap objek sengketamelakukan perubahan bentuk, pengalihan
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
JAINUDDIN Bin JAPAR SIDIK Alm
381 — 38
Dasar peraturan denganMenteri Kehutanan No P 54/MenhutlI/2014 tentang Kompetensi dansertifikasi tenaga teknis pengelolaan Hutan Produksi Lestari;bahwa perbuatan mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi denganSurat keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO)maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan menyalahiperaturan perundangan undangan dan dapat dikenai sanksi hukumpidana, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sangsi sesuai UURINo. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
49 — 29
Dok dan Perkapalan Surabaya (PERSERO)seharusnya Tergugat melakukan ijin terlebih dahulukepada lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial (PPHI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal151 ayat 3, Pasal 152, Pasal 153 ayat satu (1)16huruf (g), dan pasal 155 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;Bahwa obyek gugatan quo dalam keputusanya jugabertentangan dengan azas Fair Play karena hanyaPenggugat saja yang diberikan sangsi PHK, sedangkanyang melakukan mogok kerja adalah diikuti
Muhammad Haikal
Terdakwa:
Ngadi Als Singat
26 — 5
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
91 — 14
bekerja disana sejak 11 Februari 2010 di bagian Produksistatus PKWT dengan gaji sebesar Rp.1.4 juta ;Bahwa Penggugat( Safii) sudah tidak bekerja lagi :Bahwa Penggugat berhenti kerja tahun 2015 ada SKnya, karenaindisipliner saat kerja dudukduduk di dalam gudang , masalah absensijin sakit tapi yang bersangkutan ada di tempat lain unjuk rasa ;Bahwa dari perusahaan dikasih SP1, SP3 ,untuk SP 2 tidak kasih ,karenadilinat darikeasalahannya diaturdalam pasal 16 peraturan perusahaan;Bahwadiperusahaan Ada 4 sangsi
64 — 12
Adapun secara hukum adat, Penggugatjuga sudah meminta bantuan Ketua Silitonga Jambi dan orangorang yang taupersis tanah itu milik Penggugat namun para Tergugat tetap tidak maumengembalikan tanah milik Penggugat,dimana akhirnya para Tergugatmendapat sangsi dikucilkan oleh Kelompok Silitonga dalam pertemuanpertemuan semarga.Bahwa untuk menjamin agar tanah milik Penggugat tidak dijual para Tergugatkepada pihak lain maka Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan(conservatoir beslag) yaitu :e Sertifikat
63 — 31
menyesali perobuatannya dan mengembalikannya menjadi wargamasyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilainilai moral,sosial dan keagamaan, sehingga tercapai rasa keadilan didalam kehidupanmasyarakat yang aman, tertib dan damai ;Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang nanti akan dijatuhkan dandisebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi tuntutankeadilan ;Menimbang, bahwa didalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikakhususnya pasal 112 ayat (1) mengenal sangsi
129 — 45
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiruoleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengantujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.4.
263 — 40
Dalam pandangan Islam maupun Fatwa MUIsegala hal yang memabukkan dan merusak kesehatan adalah10haram termasuk Narkotika karena sifatnya yang membuatkecanduan dan kertergantungan selain itu Narkotika lebin banyakmenimbulkan mudharat dan sangat sedikit manfaatnya kecualidigunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.Dalam pandangan Islam juga bahwa pengonsumsi narkoba tanpaudzur dan alasan yang dibenarkan seperti kepentingan medis, makaia dikenai sangsi hukuman tazir.
Junita Sitorus
Terdakwa:
1.Agus Salim Lubis Alias Agus
2.Hendrik
18 — 2
dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Jan Maswan Sinurat, SH
Terdakwa:
Muhammad Siddiq Ginting Alias Tison
23 — 2
menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2019/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
78 — 39
UnsurSecaraTanpa Hak Dan MelawanHukumMemiliki,Menyimpan, Menquasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan Bukan Tanaman;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya,
56 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuanperaturan perundangundangan; Rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan suratpernyataan dari instansi yang bersangkutan; Penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri palingsingkat 10 (sepuluh ) tahun; Penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan pengalihanHak Rumah Negara paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejakrumah tersebut menjadi Rumah Negara Golongan Ill denganketentuan: karena kelalaian mengajukan permohonan tersebut,kepada penghuni dikenakan sangsi
104 — 26
pasal 160 ayat(2) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.e Bahwa Badab Usaha / perorangan yang akan melakukan usahapertambangan harus dilengkapi dengan IUP (ljin Usaha Pertambangan)atau IPR (ljin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Ijin Usaha PertambanganKhusus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU RI No. 4 Tahun 2009dan apabila tidak dilengkapi dengan IUP (ljin Usaha Pertambangan) atauIPR (ljin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Ijin Usaha PertambanganKhusus) akan dikenakan sangsi