Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-02-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 PK/Pdt/ 2017
Tanggal 22 Februari 2017 — POPI (almarhumah) diwakili oleh Ahli Warisnya yaitu: 1) RINA ROSDIANA, dkk vs H. M.A. KOSIM, dkk
5729 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sesuaidengan Undangundang Advokat;Dengan demikian konsekwensinya semua perbuatan yang telah dilakukandalam proses gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapatberdampak batal demi hukum;Bahwa terlepas ketentuan Pasal 31 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, namun tetap saja dalampelaksanaannya seseorang yang bukan sebagai Advokat tetapi tetapmenjalankan pekerjaannya seolaholah sebagai Advokat dan mewakilikliennya bersidang di Pengadilan dapat dikenai sangsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN BANGIL Nomor 5/PDT.G/2015/PN Bil
Tanggal 28 Oktober 2015 —
6123
  • No. 5/Pdt.G/2015/PN.Bil10yaitu tanggal 27 May 2011 sampai dengan Putusan Perkara ini, kepadaPenggugat Rekonpensi ;17.Bahwa Penggugat Rekonpensi sangsi dan ragu atas iktikad baik dariTergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi dan mengembalikan Modalyang disetor oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi,Untuk itu Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Pemeriksa danPengadit Perkara aquo agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)atas sebidang tanah Hak Milik atas nama Hj.
Register : 07-07-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PA CILACAP Nomor 3025/Pdt.G/2020/PA.Clp
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7015
  • Memberi sangsi kepada penggugat atas ketidak hadirannya padasidang tanggal 04 Agustus 2020 (tidak konsekwen/tanggung jawab);5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka saya minta keputusanyang seadiladilnya;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa:A. Suratsurat:Hal 12 dari 27 hal Put. No 3025/Pdt.G/2020/PA.Clp1.
Putus : 24-02-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 789 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 24 Februari 2012 — PT. MULTISARI LANGGENG JAYA vs JASVIA MAIRIWANTI ;
8459 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kedua belah pihak menolak anjuranini, maka pihak yang menolak, dapat mengajukan gugatan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan tembusan ke pegawai Mediator;18.Bahwa adapun = pertimbangan hukum Mediator didalam suratAnjurannya antara lain :1.Bahwa permasalahan berawal dari telah diterbitkannya suratpengusaha No. 002/HRDDSLJ/Eks/I/2011 tertanggal, 10 Januari2011, perihal : Non Aktif bekerja atas nama pekerja Sdri.JasviaM, dari tugas dan tanggung jawabnya, sebagai sangsi
Register : 17-04-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 24-07-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 16/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 10 Juli 2013 — PT. Tamako Raya Perdana Melawan Unit Layanan Pengadaan Kab. Bengkalis Kelompok Kerja (Pokja) 1
9434
  • PerihalPemberhentian Pekerjaan (Sesuai dengan asli) ;: Foto copy Surat Keputusan Pemutusan Kontrak PekerjaanNomor : KPA/BM.PJBT/XII/2011/38 tanggal 20 Desember2011 ( sesuai dengan asi ) ;n nnn enna: Foto copy Daftar Rekapitulasi Perusahaan Penyedia BarangDan Jasa Konsturksi yang dikenakan sanksi Black list TahunAnggaran 2011, tanggal 25 Januari 2012 ( suai dengan asili ) ;Foto copy Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 20Februari 2012 Nomor : 640/Prog/21/2012 Perihal Daftar namaPerusahaan yang dikenakan Sangsi
Putus : 15-09-2015 — Upload : 18-03-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 186-K/PM.II-09/AU/VIII/2015
Tanggal 15 September 2015 — SERDA TRIYADI HASAN SOHIH
4426
  • Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru olehprajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajuritTNI lainnya.4.
Putus : 11-08-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1030 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — ACO BOHARI ACO MEA vs PANIANG, dk
3719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1030 K/Pdt/201410.Bahwa dengan fakta tersebut nyatalah kiranya jika Para Tergugat telahmempunyai ikhtikad buruk dan memang terbukti karena sampai saat iniTergugat tidak pernah mau menyelesaikan masalah ini secara damai;11.Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah dengankekeluargaan, namun tidak ada penyelesaian, dengan terpaksa Penggugatmenyelesaikan dengan jalur hukum;12.Bahwa Penggugat sangsi bilamana Para Tergugat terhadap objek sengketamelakukan perubahan bentuk, pengalihan
Register : 06-05-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
JAINUDDIN Bin JAPAR SIDIK Alm
38138
  • Dasar peraturan denganMenteri Kehutanan No P 54/MenhutlI/2014 tentang Kompetensi dansertifikasi tenaga teknis pengelolaan Hutan Produksi Lestari;bahwa perbuatan mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi denganSurat keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO)maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan menyalahiperaturan perundangan undangan dan dapat dikenai sanksi hukumpidana, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sangsi sesuai UURINo. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Register : 22-03-2010 — Putus : 04-05-2010 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 26/G/2010/PTUN.SBY
Tanggal 4 Mei 2010 — SUBIYANTO melawan DIREKTUR UTAMA PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)
4929
  • Dok dan Perkapalan Surabaya (PERSERO)seharusnya Tergugat melakukan ijin terlebih dahulukepada lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial (PPHI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal151 ayat 3, Pasal 152, Pasal 153 ayat satu (1)16huruf (g), dan pasal 155 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;Bahwa obyek gugatan quo dalam keputusanya jugabertentangan dengan azas Fair Play karena hanyaPenggugat saja yang diberikan sangsi PHK, sedangkanyang melakukan mogok kerja adalah diikuti
Register : 29-03-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 274/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 18 Juni 2019 — Penuntut Umum:
Muhammad Haikal
Terdakwa:
Ngadi Als Singat
265
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 19-09-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2016/PHI/PN.Bdg
Tanggal 30 Nopember 2016 — SAFI’I; Melawan; PT.FINDORA INTERNUSA;
9114
  • bekerja disana sejak 11 Februari 2010 di bagian Produksistatus PKWT dengan gaji sebesar Rp.1.4 juta ;Bahwa Penggugat( Safii) sudah tidak bekerja lagi :Bahwa Penggugat berhenti kerja tahun 2015 ada SKnya, karenaindisipliner saat kerja dudukduduk di dalam gudang , masalah absensijin sakit tapi yang bersangkutan ada di tempat lain unjuk rasa ;Bahwa dari perusahaan dikasih SP1, SP3 ,untuk SP 2 tidak kasih ,karenadilinat darikeasalahannya diaturdalam pasal 16 peraturan perusahaan;Bahwadiperusahaan Ada 4 sangsi
Register : 30-09-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 79 /Pdt.G/2014/PN.Jmb
Tanggal 23 Februari 2015 — JANES ROBIN P. SILITONGA, (Penggugat) lawan REPITA ULI SITOMPU, Dkk (Tergugat)
6412
  • Adapun secara hukum adat, Penggugatjuga sudah meminta bantuan Ketua Silitonga Jambi dan orangorang yang taupersis tanah itu milik Penggugat namun para Tergugat tetap tidak maumengembalikan tanah milik Penggugat,dimana akhirnya para Tergugatmendapat sangsi dikucilkan oleh Kelompok Silitonga dalam pertemuanpertemuan semarga.Bahwa untuk menjamin agar tanah milik Penggugat tidak dijual para Tergugatkepada pihak lain maka Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan(conservatoir beslag) yaitu :e Sertifikat
Putus : 23-07-2013 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN BAUBAU Nomor 173/PID.B/2013/PN.BB
Tanggal 23 Juli 2013 — - KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE
6331
  • menyesali perobuatannya dan mengembalikannya menjadi wargamasyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilainilai moral,sosial dan keagamaan, sehingga tercapai rasa keadilan didalam kehidupanmasyarakat yang aman, tertib dan damai ;Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang nanti akan dijatuhkan dandisebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi tuntutankeadilan ;Menimbang, bahwa didalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikakhususnya pasal 112 ayat (1) mengenal sangsi
Putus : 12-08-2015 — Upload : 18-03-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 114-K/PM.II-09/AU/V/2015
Tanggal 12 Agustus 2015 — SERDA STEVANUS DAVID JENY NURAHMAN
12945
  • Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiruoleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengantujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.4.
Register : 05-06-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 74-K/PMT I/BDG/AD/VI/2018
Tanggal 26 Juni 2018 — Serka Syahril
26340
  • Dalam pandangan Islam maupun Fatwa MUIsegala hal yang memabukkan dan merusak kesehatan adalah10haram termasuk Narkotika karena sifatnya yang membuatkecanduan dan kertergantungan selain itu Narkotika lebin banyakmenimbulkan mudharat dan sangat sedikit manfaatnya kecualidigunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.Dalam pandangan Islam juga bahwa pengonsumsi narkoba tanpaudzur dan alasan yang dibenarkan seperti kepentingan medis, makaia dikenai sangsi hukuman tazir.
Register : 18-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 13 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Junita Sitorus
Terdakwa:
1.Agus Salim Lubis Alias Agus
2.Hendrik
182
  • dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 25-04-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 366/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 8 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Jan Maswan Sinurat, SH
Terdakwa:
Muhammad Siddiq Ginting Alias Tison
232
  • menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2019/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 31-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Prp
Tanggal 11 Oktober 2017 — Penuntut Umum: RIKI SAPUTRA, SH Terdakwa: JHON RIZAL ALS IJON BIN M.TUAH
7839
  • UnsurSecaraTanpa Hak Dan MelawanHukumMemiliki,Menyimpan, Menquasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan Bukan Tanaman;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya,
Register : 02-11-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — 1. R.I. SOENARDHI HADHI PRABOWO., 2. MOHAMAD AGUS SUBAGIO VS KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA;
5632 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuanperaturan perundangundangan; Rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan suratpernyataan dari instansi yang bersangkutan; Penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri palingsingkat 10 (sepuluh ) tahun; Penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan pengalihanHak Rumah Negara paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejakrumah tersebut menjadi Rumah Negara Golongan Ill denganketentuan: karena kelalaian mengajukan permohonan tersebut,kepada penghuni dikenakan sangsi
Register : 22-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN KEBUMEN Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kbm
Tanggal 15 April 2019 — WIDODO,S.T Bin JUMENO
10426
  • pasal 160 ayat(2) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.e Bahwa Badab Usaha / perorangan yang akan melakukan usahapertambangan harus dilengkapi dengan IUP (ljin Usaha Pertambangan)atau IPR (ljin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Ijin Usaha PertambanganKhusus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU RI No. 4 Tahun 2009dan apabila tidak dilengkapi dengan IUP (ljin Usaha Pertambangan) atauIPR (ljin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Ijin Usaha PertambanganKhusus) akan dikenakan sangsi