Ditemukan 3405 data
EVITA CHRISTIN P. SH
Terdakwa:
WAWAN PRASETYO Bin SABIMIN
43 — 3
;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin dari yang berwajib,untuk membawa, memiliki, menjual atau memakai narkotika danTerdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan dapatdikenakan sangsi pidana;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa:1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warnaputih diduga narkotika jenis Sabu berat 9,52 gram ditimbang besertapembungkusnya;2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Cq, Wali Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
54 — 34
Kerugian Imateril akibat syok, ketakutan dalam mempertahankan dan syokmemikirkan kehilangan atas tanah aquo sebesar Rp. 1.000.000.000,(Satu Milyar Rupiah).Halaman 3 dari 29 halaman Putusan No.479/Pdt.G/2017/PT.BDG10.11.12.Bahwa sebagai sangsi dengan tidak ditaatinya permohonan sebagaimanapoint tersebut diatas semoga mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa mengadili perkara ini, agar memerintahkan TERGUGAT untukmembayar uang paksa (dwangsoon) kepada PENGGUGAT setiap harinyasebesar Rp. 1.000.000,
NG MILI
Tergugat:
YANTI BINTI ABDULLAH
103 — 9
Somasiadalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepadadebitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi ataudenda atau hukuman yang akan dijatunkan atau diterapkan, apabiladebitur wanprestasi atau lalai.Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan bahwa terhadapperjanjian tanggal 4 Februari 2014, Penggugat telah menyerahkan uang kepadaTergugat sebanyak 11 kali (vide bukti P5 s/d P14) berupa kuitansi penyerahanuang dengan total pembayaran sebesar Rp. 305.000.000
FEBROW ADHIAKSA SOESENO,SH
Terdakwa:
Hafizar Agustiawan Als Fizar
25 — 5
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatunan sangsi
103 — 56
Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang19dikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, halini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.
93 — 24
sayabertindak selaku pelaku utama yang mempunyai gagasan danniatan untuk melakukan suatu perobuatan pidana, padahalkapasitas saya selaku orang yang turut serta melakukanpenganiayaan yang tidak ada niatan untuk melakukanperbuatan tersebut ;Bahwa terhadap putusan tersebut menurut hukum sangat tidakadil karena telah menyalahi prinsif hukum dimana orang turutserta melakukan tindak pidana, bukan pelaku utama atau yangmempunyai niat atau gagasan untuk melakukan tindak pidana,akan tetapi harus menanggung sangsi
111 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penolakan terhadap mutasi merupakan pelanggaran yang akandikenakan sangsi Surat Peringatan IIl dan Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja apabila Pekerja tetap menolakmelaksanakan mutasi setelah diberikan Surat Peringatan III;Pasal 49 angka 3:Pelanggaran disiplin dan telah diberikan Surat Peringatan Terakhir, hakhaknya akan dibayarkan sesuai dengan undangundang yang berlaku;Yaitu sesuai dengan Pasal 161 Ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003:Pekerja/ouruh yang mengalami pemutusan hubungan
OKKY DESVIAN, SH
Terdakwa:
IFAN FALAH Pgl. IFAN
61 — 4
Susilo (1985:13) kejahatan dalampengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidakatau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya wargamasyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu diikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkanPengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Sucilainnya sendiri ada beberapa pengertian yang
54 — 7
Saksi WACHID menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri nomor6 tahun 2013, bahwa setiap warga binaan pemasyarakatan tidakdiperbolehkan menyimpan hand phone, bila hal tersebut dilanggar akanmendapat sangsi kategori pelanggaran berat.Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberi keterangan padapokoknya berisi sebagai berikut; Bahwa terdakwa ARI AJ SOCA BAWONO bin HADI SUCAHYOmengaku sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Klatenkarena
25 — 23
Bayar utang FS le eeeeeeeeeesItulah yang membuat PENGGUGAT tidak bisa memberikan nafkah denganlancar;Bahwa sebenarnya PENGGUGAT sudah sangat faham dan TERGUGATjuga sudah mengetahui kondisi kKeuangan TERGUGAT karena sudahdidiskusikan dan diinformasikan setiao PENGGUGAT menanyakannya danbiasanya PENGGUGAT memakluminya;Tapi untuk halhal yang mendesak atau URGENT biasanya tetapTERGUGAT usahakan walaupujn dengan berhutang kanan kiri danTERGUGAT juga mengetahui dan tidak merasa sangsi karenaPENGGUGAT masih
22 — 18
Pejabat yang berwenang dalam hal ini Walikota Bima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk mengurus ijin tersebut, namun Penggugat belummendapatkan surat ijin tersebut walaupun telah berusaha maksimalmendapatkan surat ijin dimaksud atau belum ada tanggapan dari Pejabat yangberwenang, maka Penggugat memohon agar sidang dapat dilanjutkan dengantanpa ijin tersebut dan Penggugat bersedia membuat surat pernyataan sesuaibukti P3 yang isinya siap menerima segala resiko/sangsi
atasan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk mengurus ijin tersebut, namun Penggugat belummendapatkan surat ijin tersebut walaupun telah berusaha maksimalmendapatkan surat ijin dimaksud atau belum ada tanggapan dari Pejabat yangberwenang, maka Penggugat memohon agar sidang dapat dilanjutkan denganHIm 124 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BMtanpa ijin tersebut dan Penggugat bersedia membuat surat pernyataan yangisinya siap menerima segala resiko/sangsi
berwenang dalam hal iniWalikota Bima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk mengurus ijin tersebut, namun Penggugat dan Tergugatbelum mendapatkan surat ijin tersebut walaupun telah berusaha maksimalmendapatkan surat ijin dimaksud atau belum ada tanggapan dari Pejabat yangberwenang, maka Penggugat memohon agar sidang dapat dilanjutkan dengantanpa ijin tersebut dan Penggugat bersedia membuat surat pernyataan sesuaibukti P3 yang isinya siap menerima segala resiko/sangsi
CV. Warsita Karya
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
175 — 90
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;8. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwaPejabat Pemerintahan memiliki kKewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;9.
81 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum para Tergugat untuk dikenakan sangsi pidana sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku.9.
148 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan yangdilanggar adalah : Ketentuan Pasal 1 angka 14 yangdengan tegas menyebutkan bahwa Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yangberwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahanyang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalampenerapan disiplin ilmu kKedokteran dan kedokteran gigi danmenerapkan sanksi.Dengan adanya ketentuan ini maka jelas, bahwa lembagayang berwenang untuk menilai ada tidaknya kesalahandokter adalah Majelis Kehormatan Disiplin Dokter,termasukmemberikan sangsi
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Siswoyo Als Woyo
88 — 15
menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1310/Pid.Sus/2018/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
41 — 23
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan sudah lamamelibatkan diri dalam penyalahgunaan' narkotika sehinggakecanduan, dan mengakibatkan tidak dapat melaksanakantugasnya dengan baik, hal ini sangat bertentangan dengan programpemerintah yang memerangi peredaran gelap narkotika, demikianjuga perintah dari pimpinan TNI yang melarang keras anggota TNImelibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika, dan memerintahagar memberikan sangsi yang berat bagi pelanggarnya, mengingatdampaknya yang besar
93 — 48
saatini sebab terdakwa tidak memiliki Hanophone dan hanya istri terdakwa yangmempunyai hanphone dan selama ini istrinya terdakwa menchargehanphone di sekolah tempat istrinya mengajar.Bahwa terdakwa tidak perna datang kerumah korban untuk menyuruhbapaknya korban membersihkan kebun atau memperbaiki parang milikterdakwa.Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada tahun 2006 terdakwa dituduhmemeluk istri orang hingga masalah itu diselesaikan secara adat ditingkatDusun dan dihadapan ketua adat terdakwa menerima sangsi
120 — 40
anak agar sadar ataskesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepadamasyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebuttidak benar (prevensi umum) ;Menimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3)dan (4) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai PemasyarakatanKelas Il Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatanmenyarankan supaya anak dijatuhi sangsi
Deny AF. Sembiring, SH
Terdakwa:
Zulkifli
21 — 4
diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Tentunya hukuman haruslah mencerminkan rasa keadilan, dalam perkaraini sanksi yang dijatunkan berupa pemberhentian dengan tidak hormatsangatlah berlebihan, hal ini terjadi karena sebelum penjatuhan sangsi,prosedural formal berupa pemeriksaan terhadap Para PemohonHalaman 24 dari 29 halaman.