Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sangka sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 02-10-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 312/PID.B/2013/PN.SBG
Tanggal 2 Oktober 2013 — OBET MARTUA MANURUNG.
43 — 9
  • undangan yang berlaku ;eBahwa Ahli menerangakan bahwa akibatnya apabilamenggunakan alat tangkap Trawl yaitu :e Terumbu Karang Akan Rusak.e Semua jenis ikan ukuran habis ditangkap oleh kapal tersebutsehingga mengakibatkan populasi ikan bisa mengalamipunah, hilang , habis (over fishing).e Bahwa Ahli menjelaskan adapun sanksi yang diberikan kepadaseseorang/ badan hukum yang melakukan penangkapan ikannamun yang bersangkutan memakai alat tangkap yang tidaksesuai dengan Perijinan (SIPI) bisa diberikan sangsi
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 02-10-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 310/PID.B/2013/PN.SBG
Tanggal 2 Oktober 2013 — PABERIUS SIMAMORA.
44 — 14
  • perundangundangan yang berlaku ;eBahwa Ahli menerangakan bahwa akibatnya apabilamenggunakan alat tangkap Trawl yaitu :e Terumbu Karang Akan Rusak.e Semua jenis ikan ukuran habis ditangkap oleh kapal tersebutsehingga mengakibatkan populasi ikan bisa mengalamipunah, hilang , habis (over fishing).e Bahwa Ahli menjelaskan adapun sanksi yang diberikan kepadaseseorang/ badan hukum yang melakukan penangkapan ikannamun yang bersangkutan memakai alat tangkap yang tidaksesuai dengan Perijinan (SIPI) bisa diberikan sangsi
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 23-03-2015 — Putus : 22-05-2015 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 49/PDT/2015/PT PBR
Tanggal 22 Mei 2015 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau selaku pengguna anggaran Cq Kepala Bidang Bina Marga PU Provinsi Riau selaku Pengguna anggaran Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) pada Bidang marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Diwakili Oleh : YAN DHARMADI, SH.MH Dkk
Terbanding/Penggugat : PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN, Tbk (PT PP Persero Tbk Cabang IX) Diwakili Oleh : NENGAH SUJANA, SH., MH
85 — 39
  • halpemutusan kontrak dilakukan pada kesalahan penyedia barang dan jasa,klusul perjanjian yang diatur dalam sertifikat Bank garansi dan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 pasal 1 Nomor 35bahwa yang berbunyi, penjamin akan membayar kepada penerimajaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas paling lambat 14 harikerja tanpa syarat ( unconditional) setelah menerima tuntutan pencairandari penerima jaminan berdasarkan surat pernyataan wanprestasi daripenerima jaminan mengenai pengenaan sangsi
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama Perceraian
Register : 08-03-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 406/Pdt.G/2016/PA.Po
Tanggal 24 Nopember 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
8 — 0
  • karena telah 6 bulan lebih Pemohon belum mendapatkanijin dari pejabat dimaksud;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Pemohon tentangresiko yang akan ditanggung Pemohon apabila tidak mendapat surat ijin untuk bercerai,namun meskipun Pemohon belum mendapatkan ijin dari pejabat sebagaimana dimaksudPeraturan Pemerintah tersebut Pemohon tetap meneruskan permohonannya yang akanmencerai Termohon dan Pemohon telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 03November 2016 sanggup menanggung sangsi
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum
Register : 28-10-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tjp
Tanggal 5 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ERVIYANTI ROSMAIDA, SH
Terdakwa:
SUPRIADI Panggilan ADI Alias KAMPRET
131 — 9
  • Susilo (1985:13) kejahatan dalampengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidakatau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya wargamasyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu diikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkanPengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun kitab kitab lainnya adaHalaman 24 dari 29 hal, Putusan Nomor 137/Pid.Sus
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 03-01-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 1/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
RAHMIAR FENY MONOARFA
Tergugat:
1.KEPALA LPP RRI GORONTALO
2.DIREKTUR UTAMA LPP RRI
139 — 81
  • Sulistiyah Rauf diruangan KepalaSub Bagian Tata Usaha, sedangkan Penggugat menunggu diruanganDiakui bahwa yang melapor ke suami dan LSM adalah PenggugatSUSICIIIN sees nr eertereerceeere eee ene eieniaor Reena EMSBahwa atas kekeliruan/kesalahannya tersebut, bersedia untukdiberikan SangSi; 292 nn nono nn nnn nnn nnn ne ne ncnBahwa atas hal tersebut Tergugat membuat surat Nomor B207/RRIGTL/02/2018 tertanggal 27 Februari 2018 perihal Surat Rekomendasiyang ditujukan kepada Direktur SDM dan Umum LPP RRI
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perjanjian
Putus : 30-04-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan PT SAMARINDA Nomor 32/PDT/2013/PT.KT.SMDA
Tanggal 30 April 2013 — 1. PT. WAHANA ABDI TIRTATEHNIKA SEJATI (PT. WATS), diwakili oleh SUNANI SOEWAFIDI 2. PT. WAHANA ABDI TIRTATEHNIKA SEJATI Cabang Samarinda (PT. WATS Samarinda), M e l a w a n 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Cq WALIKOTA SAMARINDA, Cq DIREKTURR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) Kota Samarinda 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq, GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Cq WALIKOTA SAMARINDA
167 — 67
  • September 2011) Rp. 83.516.716.772,00Akumulasi kurang bayar PDAM Kota Samarinda (September 2004 s/d.September 2011) RP. 365.048.062.798,00Dengan demikian, jumlah kurang bayar yang merupakan kewajibanTERGUGAT kepada PENGGUGAT terhitung sejak bulan September 2004sampai dengan bulan September 2011, sesuai pasal 7.2.5 Surat PerjanjianKerjasama tanggal 10 Januari 2003 dan sangsi denda keterlambatanpembayaran sebesar 1 %o (satu per mil) per hari sesuai pasal 11.5 SuratPerjanjian Kerjasama tanggal 10 Januari
    Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS), tanggal10 Januari 2003, Nomor Pihak Pertama : 602.693/0401/SPKSWATS/I/2003,4610.Nomor Pihak Kedua : WATS.252/SPKSMR/I/2003, tentang PembangunanInstalasi Pengelolaan Air Minum Kapasitas 400 Liter Per Detik di LokasiBendang, sistem Build, Operate and Transfer (BOT) (Bangun, Kelola dan AlihMilik), serta perhitungan sangsi keterlambatan pembayaran sebesar 1 %o(satu per mil) setiap hari keterlambatan dan harus dibayarkan sekaligus lunassebagaimana yang ditentukan dalam
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-07-2011 — Putus : 07-06-2012 — Upload : 23-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 314/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.
Tanggal 7 Juni 2012 — JAP HOK LIEM >< PT. Duta Pertiwi Tbk, Cs
113 — 354
  • Duta Pertiwi ; Bahwa sepengetahuan saksi Surat yang berisi ancaman tersebutdilaksanakan setelah Rapat PPRS, dan surat berisi ancaman tersebutkeluar beberapa kali dan disampaikan kepada Para Pemilik Kios, padasaat kami mau merenovasi kios akan tetapi tidak diijinkan dan pada saathendak mau membuka toko dan barangbarang saksi dilempar keluarkios dan setelah itu kios saksi digembok dan sejak tahun 2007 sampaisekarang saksi tidak diperbolehkan mengikuti rapatrapat lagi 5Bahwa sepengetahuan saksi sangsi
    tersebut adalah Renovasi tidakdiperbolehkan, saksi tidak diperbolehkan untuk menghadiri RapatrapatBahwa sepengetahuan saksi sangsi tersebut diberikan kepada seluruhpemilik kios Mall Mangga Dua ; Bahwa sepengetahuan saksi Pengurus PPRS tersebut tidak pernahmengirim surat dalam bentuk resmi kepada Para Pemilik melainkan surattersebut dalam bentuk fotocopian yang diberikan kepada seluruh Pemilikyaitu : Surat Pertama tanggal 03 Oktober 2007, 14 Nopember 2007, 23Januari 2008 dan bulan Maret 2008 (buktibukti
Pengadilan PA BONDOWOSO Perdata Agama
Register : 02-04-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 0562/Pdt.G/2018/PA.Bdw
Tanggal 24 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 2
  • Muslim, An Nasai dan ibnuMajah dari Abu Hurairah RA. ) Naudzubillah.Bahwa Sangsi seorang pezina yang telah menikah lebih berat dari yangbelum menikah.
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 02-08-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 12-02-2013
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 40-K/PM.III-13/AD/VIII/2012
Tanggal 29 Januari 2013 — Sismiadi, Praka NRP 31010207030681.
53 — 27
  • Ratih Purwasih ternyata sewaktuTerdakwa masih berdinas di Kesatuan lama Skadron 21/sena PondokCabe dan Terdakwa pernah juga melakukan THTI, mabukmabukandan memasuki daerah terlarang dan oleh Komandan Skadron 21/Sena Pondok Cabe selaku Ankum Terdakwa pernah dijatuhi hukumandisiplin berupa penahanan berat selama 21 hari sesuai KeputusanHukuman Disiplin dan Skadron 21 /sena Puspenerbad Nomor Kep/03/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 dan keputusan Sangsi AdministrasiNomor Kep/04/X/2009 tanggal 28 Oktober
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penadahan
Register : 06-03-2013 — Putus : 29-04-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 60-K/PM.II-09/AD/III/ 2013
Tanggal 29 April 2013 — SERMA SUGIONO
37 — 24
  • Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru olehprajurit TNI yang lain, maka Majelis Hakim akan memberikan sangsi terhadappelanggaran yang demikian.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangyang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untukmendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benarmenjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.Oleh karena itu sebelum MajelisMenjatuhkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 02-04-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 807 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 2 April 2013 — ZR. TRUSJELLY HASIBUAN vs PT. FRANS PUTRATEX
98 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Frans Putratex dengan SPM;25.Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat 6 klausul 6.30 PKB PT.Frans Putratexsangatlah tidak adil dan diskriminatif, karena hanya mengatur sangsi PHKbagi bawahan yang tidak sopan kepada atasannya, sedangkan kalau adaatasan yang tidak sopan kepada bawahannya tidak dikenakan sangsiapapun. Padahal dalam hal ketentuan tidak sopan harusnya berlakusama terhadap pekerja tanpa mengenal jabatan.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Pencurian
Register : 07-07-2010 — Putus : 10-08-2010 — Upload : 13-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010
Tanggal 10 Agustus 2010 — PRATU LILIK SUDARSONO NRP. 31050306741186
87 — 35
  • Bahwa pencurian adalah termasuk salah satu kejahatandan merupakan perbuatan yang dilarang dan tabu apabilaterjadi dalam kehidupan militer walaupun dalam perkaraini termasuk dalam skala kecil dan dipengaruhi olehmotivasinya namun dengan kejadian ini perlu lebihdiwaspadai, oleh karena itu agar memberikan efek jerabagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lainnya,Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas terhadapperbuatan yang demikian, oleh karena itu Terdakwa harusdipisahkan dari kehidupan militer.MenimbangMenimbangMenimbangBahwa
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 24-06-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 99/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Nopember 2016 —
96 — 73
  • Bahwa saksi pernah mendapatkan sangsi oleh PT. Ramayana CabangDepok sampai SP 3. Bahwa saksi tidak tahu PT Ramayana Depok dengan adanya suratmutasi taanggal 17 Desember 2015. Bahwa saksi mengetahui adannya amaning mengenai pembatalanmutasi pengurus dan anggota,Saksi Acmad Maulana menerangkan : Bahwa saksi kenal dengan para pihak Bahwa saksi bekerja di PT Ramayana cabang Depok sejak tahun 1999. Bahwa saksi bekerja di PT Ramayana pada bagian SDM.sejak tahun2015 sampai sekarang.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Putus : 09-07-2012 — Upload : 30-10-2013
Putusan PN KETAPANG Nomor 28/Pid.Sus/2012/PN.KTP
Tanggal 9 Juli 2012 — BURHANUDDIN PATAPPA Alias BURHAN Bin SULAIMAN
108 — 26
  • danproses pengolahannya ;Hak Negara (PSDH/DR) diperhitungkan terhadapa KB/bahan bakunya yangberasal dari izin sah dan bukan terhadap kayu olahan (tidak ada hak Negarayang melekat pada kayu olahan)Verifikasi legalitas kayu olahan dilakukan dengan penelusuran ke legalitas asalusulnya baik terhadap industry maupun bahan bakunya (KB)e Bahwa Pelanggaran dalam pengangkutan kayu rakyat, misalnya volume,fisik lebih besar dari dokumen maka sepanjang asal usul kayu dapat24dibuktikan keabsahannya, cukup dikenakan sangsi
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum
Register : 20-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN PASURUAN Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psr
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SUCI ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin HOSEN
38 — 7
  • kewenangan saksi adalah melaksanaan pengelolaanPerbekalan kefarmasian; Halaman 16 dari 29 Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN PsrBahwa benar ahli menerangkan untuk pelayanan dan pengedaran obatkeras atau daftar G seperti obat yang mengandung trinexypenidyl ataukalau dimasyarakat umum lebih dikenal sebagai pil kucing tersebut harusdi apotek resmi, jadi untuk tokotoko yang melakukan pelayanan danpengedaran obat double L, atau obat keras akan ditindak secaraAdministratif oleh dinas kesehatan dengan beberapa sangsi
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-10-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 209-K / PM.II-09 / AD / X / 2012
Tanggal 7 Januari 2013 — Asep Rohman, Kopka
56 — 28
  • timbulnya suatukewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurutUndangundang, sehingga akibat selanjutnya adalahkewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajiob memberi makan dan minum serta pakaian dantempat tinggal bagi isteri dan anakanaknya semampunyatermasuk merawat dan memeliharanya sedangkandimaksud orang selain garis keturunan kebawah termasukhalhal yang diperjanjikan antara para pihak dan bersifatmengikat dengan sangsi
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 08-09-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
PT. SURYA MAHAKAM MAKMUR SEJATI
Tergugat:
SD MUHAMMADIYAH 1 SAMARINDA
48 — 8
  • Pihak kedua Kontrakordiserahnkan kepada Pihak Pertama Pemilik, dan pihak kedua kontraktorhingga sampai saat ini diterbitkan belum menyerahkan secara utuhmenyeluruh kepada pihak pertama Pemilik sehingga masalah KelengkapanDokumen Pembangunan Gedung menjadi salah satu kendala PelaksanaanSerah Terima Pekerjaan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan juga Terkaitdengan Pasal 12 ayat 1 sd ayat 5, Surat Perjanjian Kerja, Pasal 12 ayat 5tentang pemutusan Perjanjian dan Pasal 15 ayat 1 sd 4 tentang sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-01-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1903 K/Pdt/2011
Tanggal 25 Januari 2012 — PT. WARU ABADI vs Perusahaan PT. MITRA CITA WANARI (DALAM LIKUIDASI), dkk
58 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (BUKTI P8)Dalam SURAT PERNYATAAN tersebut di atas ditegaskan bahwaTERGUGAT berjanji akan membayar hutang sebesar Rp. 950.515.369,sebelum tanggal 21 Oktober 2006 dan apabila melanggar perjanjiantersebut TERGUGAT memberikan izin dan persetujuan serta kuasakepada PENGGUGAT untuk menjual dan memindahkan jaminan sertabersedia menerima sangsi pidana maupun perdata sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.Dan setelah sampai dengan tanggal yang dijanjikan dalam SURATPERNYATAAN tersebut di atas
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 21-09-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN DUMAI Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Dum
Tanggal 21 September 2020 — Jaksa Penuntut Umum : Roslina, SH Terdakwa : Suria Sukoco Bin Amin Rifai
86 — 23
  • Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapatdi benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentan gandengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yang bersifat