Tahun1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986, menyatakan :(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum Tergugatmemberikan jawaban ;(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutangugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabiladisetujui Tergugat ;Menimbang, bahwa karena sengketa in /itis

peraturan perundangundangan yang berlakudan asasasas umum pemerintahan yang baik ;Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat dalam surat Jawaban tertanggal 9Januari 2017 telah mengajukan bantahan yang pada intinya menyatakan bahwaobjek sengketa in litis diterbitkan dengan berdasarkan kewenangan, prosedur dansubstansi yang mengacu kepada peraturan perundangan dan tidak bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik ;Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tidak mengajukan Eksepsidalam sengketa in /itis

kerugian bagi Penggugat, dengan adanya kerugian tersebutterdapatlah kepentingan yang menjadi /egal standing bagi Penggugat untukHalaman 31 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2016/PTUN.ABNmengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana adagiumhukum point d'intrt, point d'action yang bermakna hanya yang berkepentinganyang dapat menggugat ;= 22 no ae anne en cee nce nee nn enceMenimbang, bahwa terlebin dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Penggugat dalam Sengketa in /itis

gugatan tertuliskepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, denganatau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan menurut Pasal 53ayat (1) tersebut adalah kepentingan dalam proses yang bersifat formil dankepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yang bersifat materil ;Menimbang, bahwa mencermati pokok persengketaan dalam perkara in itis

tentangPeradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwaHakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harusdibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harusdibuktikan oleh pihak yang berperkara dan alat bukti mana saja yang diutamakanuntuk dipergunakan dalam pembuktian nilai dari bukti yang telah diajukan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan parapihak terkait penerbitan objek sengketa, apakah objek sengketa /n /itis

. @2 KelurahanCipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota SerangSaksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidangyang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara iniyang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernamaTermohon ; Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikahSCKICAl seee itis exw ee : Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan

sitring tejadi permeiisihan tanparlengkanan yang sudah Sulit untuk di damaikan lagi yang penyebabnya kareng Se ptenpasn flailti rang cj) bulan tarena Targuge pg meninggaik n Pi gatMenimibang, bahwa berdisarkan apa. yang tweiah tena sebagaimanstetsebul di ates, inaka dapat disimpuikan babwar tainly tered pertainpartengkaran tans FYB anita Terguyat dan Peng C jat ren a ruatangga Penggugal dan Tergugat tidak dapat untuk dipariahanken lagi Mal cag 10.hat Putuxar Nomor 855M GP peniaegan sueteennre samen itis

penetapan ini cukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandarpada pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksud bersifatlitis decisoir,Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Pemohon II telah mengucapkansumpah yang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis

Bahwa dalam perkara in /itis, gugatan yang diajukan oleh para Penggugattelah menggunakan lembaga atau pranata kumulasi (samenvooging) subjektifdan objektif secara sekaligus atau bersamaan, namun ternyata unsurhubungan yang erat (innelijke samenhang) tidak terdapat di dalamnya;5.

telah berimplikasi pada penentuan jangkawaktu pengajuan gugatan yang berbeda di antara Penggugat XXXIV denganPenggugatpenggugat selain dan selebinnya, maka sangat beralasan menuruthukum jika gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima(niet onvankelijke verklaard );Bahwa selain itu dalam gugatan in l/itis, para Penggugat bukan saja telahmenguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan11Nomor: SK.573/MENHUTII/2009, tanggal 28 September 2009, tentangPelepasan Kawasan

Bahwa dengan demikian dalam perkara in itis harus terdapat hubungan yangerat antara penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: SK.573/MENHUTII/2009, tanggal 28 September 2009 dengan Keputusan Tata UsahaNegara negatif berupa tidak mencabut atau membatalkan Keputusan TataHalaman 77 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUNJKT.Usaha Negara Nomor: SK.573/MENHUTII/2009, tanggal 28 September 2009tersebut, namun hal tersebut tidak terpenuhi karena antara Keputusan TataUsaha Negara positif berupa

Bahwa keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa in /itis tersebutditerbitkan setelah Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan kepadaTergugat dan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan peraturanperundangUN GAN GAN j==== sae ee tne neti.

Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan jika permohonan penundaanpelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor: SK.573/MENHUTII/2009,tanggal 28 September 2009 yang menjadi objek sengketa in /itis harusditolak; Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat IIIntervensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia MajelisHakim agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyaberbunyi, sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:1.

adanyapersetujuan oleh Tergugat dan hal tersebut telah sejalan dengan aspek normatifdalam Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha NeQara) nn nnn n monn nn one nn nnn ne nnnnnnnencnnsMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan PencabutanGugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatanoleh Penggugat dikabulkan, maka Gugatan in /itis

Atep Hikmat Rusdiana, Pejabat PembuatAkta Tanah (P.P.A.T) in /itis Turut Tergugat III; Akta Jual Beli (AJB) Nomor 594.4/229/PPAT/JONGGOL/1994 tanggal 23Juni 1994 yang dibuat oleh Drs. Atep Hikmat Rusdiana, Pejabat PembuatAkta Tanah (P.P.A.T) in litis Turut Tergugat III;Hal. 18 dari 151 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PN.CbiTentunya, ke 2 (dua) AJB di atas adalah Akta Otentik (AO) yang merupakanproduk pejabat umum.

Kepala Desa Sukamanah.Terhadap hal diatas juga telah diperkuat dengan adanya Surat KeteranganKesaksian yaitu := Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/241/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007atas permohonan Tergugat in /itis Mad Yunus Bin Aceng Kosim yangmenerangkan bahwa semasa hidupnya Almarhum MAEMUNAH Binti H.ISYA yang menikah dengan ACENG KOSIM Bin MARNIASAN mempunyai1 (Satu) orang anak yaitu MAD YUNUS, yang diketahui dan ditandatanganioleh Turut Tergugat II in /itis Kepala Desa Sukamaju dan Turut Tergugat

Pasir Ipis Rt/Rw.20/06, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol,Kabupaten Bogor, yang diketahui oleh Turut Tergugat II in /itis Kepala DesaSukamaju;Surat Keterangan Ahli Waris Tergugat yang diketahui dan ditandatanganioleh Turut Tergugat II in /itis Kepala Desa Sukamaju dan Turut Tergugat IIIin litis Camat Jonggol, dengan namanama Para Ahli Waris AlmarhumNAIDIN Bin DJEAN dan Almarhumah BABU IJA, antara lain :1. MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM;2. ROHAYA Binti SUHIB;3. WAHYUDIN Bin TOHA;4.

Bahwa Para Penggugat pada Posita 7 (tujuh) halaman 5 (lima) GugatanPara Penggugat mendalilkan Surat Nomor S 8407/WPJ/KL 140/1985perihal Keterangan Wajib lur diberikan atas permintaan Kepala DesaSukamanah in l/itis Turut Tergugat kepada Kepala Kantor Dinas LuarTingkat IPEDA DT II Bogor yang menerangkan bahwa terdapat namaWajib Pajak (WP) atas nama H.

Pasir Ipis Rt/Rw.20/06, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol,Kabupaten Bogor, yang diketahui oleh Turut Tergugat in itis Kepala DesaSukamaju;=" Surat Keterangan Ahli Waris Tergugat yang diketahui dan ditandatanganioleh Turut Tergugat in /itis Kepala Desa Sukamaju dan Turut Tergugat IIIin litis Camat Jonggol, dengan namanama Para Ahli Waris AlmarhumNaidin Bin Jean dan Almarhumah Babu lja, antara lain : Surat Keterangan Kesaksian yang dimohonkan oleh ABDULLAH BinIMAN, yang menerangkan bahwa Abdullah Bin

Agung Nomor 2680/B/PK/PJK/2018, tanggal 25 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan tersebut tidakmemenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009,juncto Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Menimbang, bahwa dalam mengedepankan asas /itis

1986 Jo Pasal 53 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 9Tahun 2004, maka diperoleh kaedah hukum bahwa Gugatan merupakan hak dariorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dimana hakuntuk menggugat tersebut dapat sewaktuwaktu dicabut, dan akan dikabulkan olehPengadilan tanpa harus ada persetujuan Tergugat apabila proses pemeriksaannyasebelum Tergugat memberikan Jawabannya;Halaman 3 Putusan Nomor: 69/G/2019/PTUN.SMDMenimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatanPenggugat in /itis

Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinandengan seorang pria yang tidak beragama Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam juga ditentukanadanya halangan dalam perkawinan yakni halangan yang bersifat selamanyadan halangan yang bersifat sementara, adapun halangan yang bersifatselamanya sebagaimana yang disebutkan dalam AlQuran Surat AnNisa : 23Kins) Sul Sigal oA Sts ey Ais ys Kees Mpls iy Migs Sle Gays1S al GB Gap AIRS OU) itis Gyo AS BAS SON Mita yg itis Cigaly dele

J 6 b *kh*k0f*v 0 ntooj el k*kd hbata~t Mg el kG pbbo*od Ont. 23+ )* (itis%@bo*or pu i fj 0 nvi red ky 0 of rd or nfi*e @afqoo*ninkintateoffP A BY, tavyyaA: 11 ATIPIA 2012, oven :BAMBANI TIPAMYAQIWANTO .H.,MH., Haku TlevyadtAav Neyept Lopapoaya,Tlevetanayv tepoeBot duvxyankav Saran neporsavyav wavy teppokKa DvTOK DUDE TAdAnap. dav tavyyarA wo gvya odAen Hakim tepoeBot dSevyav dSidaumivy. oAenAKHMAA NYP, .H.

Putusan Nomor 1042/B/PK/Pjk/2020sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009,juncto Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Menimbang, bahwa dengan mengedepankan asas /itis finiri oportetdan berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauankembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Keduatersebut dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa karena permohonan

Putusan Nomor 255/B/PK/Pjk/2020kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimanaditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa dalam mengedepankan asas /itis finiri oportet danberdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan

Penetapan Nomor: 37/G/2019/PTUN.BKLMenimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatanoleh Penggugat dikabulkan, maka Gugatan in /itis haruslah dicoret dari BukuRegister Perkara Induk Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan telah dicabut ataspermohonan Penggugat, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sampai dengan dikeluarkanya penetapan ini dibebankan

bahwaPencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa adanya persetujuanoleh Tergugat dan hal tersebut telah sejalan dengan aspek normatif dalam Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan Pencabutan GugatanPenggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatanoleh Penggugat dikabulkan, maka Gugatan in /itis

dengan ini menyatakanmencabut Gugatan Nomor Perkara : 36/G/2019/PTUN.PBR;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukanPenggugat tersebut sebagai berikut:Halaman 2dari 6 Hal.Penetapan Pencabutan Nomor 36/G/2019/PTUN.PBRTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutangugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam dudukpermohonan tersebut di atas;Meminbang, bahwa karena Pemeriksaan Sengketa in itis

Uy; ZA 3t66LOtmd Aog Pay%d fgiAULA *e@HAOu@>I1 ZOq#A 00 iTis ps8EAIM UulgS4EU 90; Ng4obMS: ZZ z jUGASLOH=i(+@BBv?06W0i0%D% Uhp@Aa$N 1A@6i!WAEE*Da/*046 fU#@JOPC...,vUSFO%0=Rtl@zZDiYAE6...6 d#fYa*0GDc"20k,, "avxf we O'BD A" jtuJEITRUIIOLf ,co>Kv Oy!hCACEZy %ol+ 4 ,sEOM tiGESOim ~a O,vUOyzzAA000F 2Y@R. zY~>D*C1 E eAjOub H49 Qa0,,D6IrPoeABA WNA a* AQ OUprK0,4U FB 41 a@oLjv" OCOX P@%4"%AIAUMi,,00l 24683DA4%40l YD EE@US=u' 6 lO Ovi, iz #Oyday yOe &Y FuAdUpimEii3%4D Yhim Av88oRo F

Surat Keterangan a quo tidak berkaitan samasekali dengan objek sengketa ;Penggugat melalui anaknya bernama Gunawan FRusli telahmengetahui penerbitan objek sengketa in /itis sejakPenggugat mengajukan Surat Pencabutan Buku SertipikatHak Guna Bangunan Nomor: 2751/Kelurahan Pinangsia,tanggal 31 Juli 2002, Surat Ukur Nomor: 24/2002,tanggal 24 Juli 2002, luas 36 m2 (tiga puluh enammeter persegi) atas nama Nyonya Janti Herlina pada 28Juli 2006.

melalui proses Jual Belli Rumah danPemindahan Hak dari Saleh bin Obeid Abdat pada 7 September1982 (bukti P4)Halaman 51 dari 58 halaman, Putusan Nomor 154/G/2011/PTUN JKT52Menimbang, bahwa tanah/bangunan a quo hingga kinitidak pernah dikuasai secarafisik oleh Penggugatberdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telahditindaklanjuti oleh Majelis Hakim pada pemeriksaansetempat di lokasi tanah/bangunan objek sengketa in /itispada 25 Nopember 2011 ; Menimbang, bahwailokasi tanah bangunan objeksengketa in J/itis

Demikian pula atas laporanPenggugat bahwa pemegang hak objek sengketa in /itis telahmelakukan tindak pidana pemalsuan penghunian harusterlebih dahulu dibuktikan dan diputuskan oleh PengadilanNegeri yang berwenang untuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo,maka Majelis Hakim berkeyakinan sengketa in litismerupakan sengketa perdata karena menyangkut pembuktianhak kepemilikan atas tanah/bangunan yang memerlukanpemeriksaan terlebih dahulu di peradilan umums;Menimbang, bahwa berdasarkan

uraian pertimbangan aquo, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakantidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa pembatalan Surat Keputusan objek sengketa inLitis , melainkan menjadi kewenangan absolut Peradilan Umumuntuk mengadilinya ;Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan54menyelesaikan sengketa in J/itis , maka Eksepsi' Tergugatmengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidakberwenang mengadi i perkara

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktusebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 juncto UndangUndang Nomor 09 Tahun 2004, dengan alasansebagai berikut : Bahwa alasan Penggugat, yang mengatakan bahwaPenggugat baru mengetahui penerbitan sertifikat /n /itis berdasarkansurat pemberitahuan tertanggal 29 juni 2007 dst, karena dalil tersebutHalaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 136 K/TUN/2009adalah merupakan trik Penggugat untuk terlepas dan Pasal 55 UndangUndang

Nomor 5 Tahun 1986 juncto Nomor 9 Tahun 2004, sebabsertifikat /n /itis terbit sejak tahun 2006 adalah suatu positum yang tidakberdasar hukum dan sangat mengadaada ;2.2 Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas jelas sekali gugatanPenggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkandalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada MajelisHakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan

Syukurdan sebelah Selatan tanahnya Rowa.S., oleh karena adanya perbedaan batas tersebut telah membuktikan bahwatanah milik Penggugat berada ditempat lain, dengan demikian Penggugattidak memiliki kapasitas untuk mempersoalkan sertifikat in /itis, oleh karenaitu gugatan seperti ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;3.