Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-07-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Mrs
Tanggal 2 Agustus 2016 — perdata - pemohon
6521
  • wanita bernama Calon pengantin wanita tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Register : 04-05-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 30-06-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 178/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 23 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
177
  • PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 1999 di Gampong Paloh LadaKecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 02-09-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 418/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 9 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
13685
  • Tergugat mengakui mempunyai masalah pengendalian emosiakan tetapi tidak ada maksud penekanan psikologis maupun fisik apalagimengintimidasi Penggugat. Tergugat mengakui kadang khilaf dengansembarang bicara yang menyakitkan hati Penggugat.
Register : 08-10-2019 — Putus : 25-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 342/Pdt.P/2019/MS.Sgi
Tanggal 25 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
184
  • berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 24-10-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 06-01-2019
Putusan PTA SURABAYA Nomor 409/Pdt.G/2018/PTA.Sby
Tanggal 19 Desember 2018 — Pemohon (Terbanding) vs Termohon (Pembanding)
3215
  • Tingkat Banding jugaperlu mengemukakan pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam AlAhwalu al Syahshiyyah, Daru al Fikri al Araby, dan diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim sendiri yang mengatakan:Sralelafiadnandts Pharald 4 Sclalo ne Srulliy gS Tt alArtinya: Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanparidhanya istri, maka istri itu berhak menerima mutah yaitu setaranafkah satu tahun setelah habisnya masa iddah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,dengan penekanan
Register : 13-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Rks
Tanggal 16 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
122
  • 1974 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 12 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 30-07-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PA Gedong Tataan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Gdt
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1714
  • Register349/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 30 Juli 2020 telah mengajukan dalildalilsebagai berikut:1.Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sahmenurut hukum yang Pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24November 2011, di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah ayahkandung penggugat sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXtercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan;Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan
Register : 01-08-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0869/Pdt.G/2018/PA.Tgm
Tanggal 17 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1010
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Janda.3. Bahwa Setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersamadirumah milik orang tua Termohon yang beralamat di desa SukoharumRt.rw.008/003,Desa Sukoharum kecamatan Adiluwih KabupatenPringsewu sampai akhirnya berpisah.A.
Register : 16-06-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0768/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
158
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Halaman 1 dari 13 Putusan No. 0768/Pdt.G/2020/PA.SdnPenggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4.
Putus : 15-06-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — PT DUNIA PANGAN VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
261147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau samatingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu denganyang lain;f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;(Catatan: cetak tebal pada kutipan merupakan penekanan PemohonPeninjauan Kembali);3.
    Beban pembuktianTermohon PK tersebut sebagaimana secara imperatif diatur dalamketentuan Pasal 163 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yangmasingmasingnya menyatakan sebagai berikut:Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatukejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak oranglain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;(Catatan: cetak tebal pada kutipan merupakan penekanan Pemohon Pk)Namun pada faktanya, selain Termohon PK sama sekali tidak
    Nomor 51 PK/Pdt.SusKPPU/201624. 2011 2012 2013Nilai Penjualan (Jutaan 1.752.802 2.747.623 4.056.735Rp)Nilai Aset (Jutaan Rp) 3.590.309 3.867.576 5.020.824Halaman 6 Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (vide bukti PK5): perikut adalah nilai penjualan dan aset PT Golden Plantation 3(tiga) tahun terakhir (auaditted): 2011 2012 2013Nilai Penjualan (Jutaan =Rp)Nilai Aset (Jutaan Rp) 7.900 7.900 7.900 (Catatan: cetak tebal dan garis bawah pada kutipankutipan di atasmerupakan penekanan Pemohon Pk);Merujuk
    (Catatan: cetak tebal dan garis bawah pada kutipankutipan di atasmerupakan penekanan Pemohon Peninjauan Kembali)35.
    Nomor 51 PK/Pdt.SusKPPU/201646.47.kegiatan akuisisi didasarkan pada Laporan Keuangan secara keseluruhanyaitu Laporan Keuangan Konsolidasi;(Catatan: garis bawah pada kutipan merupakan penekanan PemohonPeninjauan Kembali);Pertimbangan hukum Judex Juris pada tingkat kasasi tersebut adalah keliruatau khilaf karena:i. PT TPC bukan pemegang saham mayoritas pada PT Tiga PilarSejahtera Food, Tbk. (vide Berkas Termohon PK C10);ii.
Putus : 18-02-2014 — Upload : 21-05-2014
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 163-K/PM I-04/AD/X/2013
Tanggal 18 Februari 2014 — Serka WAHID AWALUDIN
9235
  • dari Dandim 0419/Tanjab, Nomor :STR/93/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang mencegah kegiatan egal dariPrajurit/Pns TNIAD.Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut diatas kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan olehTerdakwa dan Saksi1 Peltu M Yusuf Eko S bahwa surat tersebut adalahSurat Telegram yang dibuat oleh Dandim 0419/Tanjab yang ditandatanganioleh Pasi Intel Kodim 0419/Tanjab Kapten Inf Marlianus Pasar atas namaDandim 0419/Tanjab yang berisikan penekanan
    di dalam Surat Dakwaannya Oditur Militer tidak mencantumkan/menyebutkan peraturan dinas yang dibuat atau ditetapkan oleh Presidenataupun pucuk pimpinan militer yang mendapat hak untuk membuatperaturan tersebut atas nama Presiden yang tidak dipatuhi oleh Terdakwa,di dalam Surat Dakwaannya Oditur militer hanya mencantumkan SuratTelegram Nomor : STR/93/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang ditandatanganioleh Pasi Intel Kodim 0419/Tanjab Kapten Inf Marlianus Pasar atas namaDandim 0419/Tanjab yang berisikan penekanan
    Karo karo, S.si atas nama Dandim 0419/Tanjab tentang perintah kepada Danramil jajaran Kodim 0419/Tanjabuntuk menghadirkan anggotanya beserta persit untuk mengikutikegiatan penyuluhan hukum terpadu.2 1 (satu) lembar Surat Telegram dari Dandim 0419/Tanjab, Nomor :STR/93/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Pasi IntelKodim 0419/Tanjab Kapten Inf Marlianus Pasar atas nama Dandim0419/Tanjab yang berisikan penekanan kepada seluruh anggotaBabinsa/Pns serta keluarganya untuk tidak melibatkan
Register : 13-02-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw
Tanggal 27 Februari 2019 — Terdakwa
12833
  • Lebam mayat terdapat pada daerah punggung yang tidak hilangdengan penekanan. Kaku mayat pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 660/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
165
  • perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;2020Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 07-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 384/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
285
  • berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 27-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 636/Pdt.G/2015/PA. Bdw.
Tanggal 29 Juli 2015 —
100
  • Mengekang untuk tetap dalamkehidupan rumah tangga semakin tidak mungkin dilakukan karena salah satudari keduanya telah pecah hatinya dan tidak dapat lagi memegang komitmenperkawinan yang sakral, justru pengekangan akan bertampak negatif dalamhubungan kemanusiaan sosial kemasyarakatan karena perkawinan bukanbelenggu bagi pelakunya, perkawinan adalah penyatuan dua jiwa yang memilikitujuan yang sama, jika salah satunya tidak lagi berkehendak untuk melanjutkantujuan perkawinan penekanan adalah paksaan
Register : 06-02-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 251/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
110
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimanalayaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) oranganak :1. ANAK KE1, lahir tanggal 07 Oktober 19972. ANAK KE2, lahir tanggal 15 Desember 20023.
Register : 16-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 647/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
131
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaltanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami Istri (badadukhul) dan belum dikaruniai anak;4.
Register : 02-06-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PA SELONG Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Sel
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
246
  • Bahwa Penggugat suka melakukan penekanan danpembatasan hubungan sosial dalam masyarakat (majelis ta'lim) baikdengan tetangga maupun dengan orang tua dan keluargaPenggugat.8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mencapaipuncaknya sekitar tahun 2015, diawali dengan kepulangan Penggugat kerumah orang tuanya untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakitkeras. Bahwa beberapa minggu kemudian Tergugat datang menjemputPenggugat untuk diajak pulang ke xxxxxxx dengan cara marahmarah dandipaksa.
Register : 01-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan MS SIGLI Nomor 296/Pdt.P/2018/MS.Sgi
Tanggal 19 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
226
  • Pen.isbat No. 296/Pdt.P/2018/Ms.SgiMenimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampaiterjadi penetapan itsbat nikah serampangan, sehingga terjadipenetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya.Dimana
Register : 12-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Rks
Tanggal 31 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
111
  • 08Februari 1982 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2019/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan