berada di SPBU Jalan YOS Sudarso dan terdakwa meminta kakakkorban cepat kesana sebab nanti korban mau dibawa orang;e Bahwa setibanya di SPBU, terdakwa bersama saudara korban pergi ke Jalan Sudirmanmenemui korban dan setelah bertemu dengan korban dan korban berbicara dengan saudarasaudaranya terdakwa dibawa ke Polsekta Pekanbaru Kota dan selanjutnya ke PolrestaPekanbaru.Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti oleh JaksaPenuntut Umum yang berupa ;e = NIHIL13Menimbang, bahwa mendasari

PDM225/PKN/05/2014 tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2. unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancamankekerasanmemaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk; 15Menimbang, dimaksud

dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut adalahdisadari atau diinsyafi dan dikehendaki untuk dilakukan ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwajuga barang bukti dapat diketahui fakta sebagai berikut Bahwa perbuatan cabul yangdilakukan terdakwa adalah diinsyafi dan dikehendaki oleh terdakwa dimana terdakwamelakukannya dengan cara pada pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekira jam 12.10wib bertempat di Jalan Berdikari Gg.Kelana No.

:Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwaserta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagai berikut ; bahwa yang dilakukan terdakwaadalah menciumi dan meremasremas payudara korban.

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON, ibu Pemohon dan SAKSI TERMOHON, paman Termohontelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

sertipikat obyek sengketa in casutidak dihadapan PPAT (dikantor PPAT), sehingga peralihan sertifikatin caSu secara mutatis mutandis bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku pula;Hal. 5 Putusan No. 68/B/2016/PTTUN.SBYMenimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan peradilantingkat pertama, peradilan tingkat banding tidak sependapat denganpertimbangan tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa yang menjadi dasar pembaliknamaansertifikat objek sengketa mendasari

merupakan perbuatan hukum perdata,sehingga yang berwenang untuk menguji cacat tidaknya suatuperbuatan hukum perdata (Akta Jual Beli) adalah peradilan perdata;Menimbang, bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah a quoadalah berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT,menurut hukum Tergugat / Pembanding tidak berwenang untukmenguji sah tidaknya Akta PPAT yang dijadikan dasarpembaliknamaan sertifikat objek sengketa; Menimbang, bahwa oleh karena dasar pembaliknamaan sertifikatobjek sengketa mendasari

Maijelis Hakim Pengadilan Niaga telah dengan sangat tidakberhatihati dalam memahami dasar dari perselisihan antara PemohonKasasi dengan Termchon Kasasi yang menyatakan mempunyaltaginan...... if 6tagihan kepada Pemohon Kasasi berjumlah USS 44.024.544 yangmerupakan akumulasi utang pokok dengan bunganya, dimana terdiridari utana poekok sebesar US$ 20.000.000. ditambah denaan bebanbunga USS 24.024 544Bahwa, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga terlebih dahuluharus membuktkan apa hubungan yang mendasari

timbulnyakewajiban dar) Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yangmenimbulkan kewajiban utang pokok sebesar USS 20.000.000.tersebut yang sampai saat ini kami sangat meyakini MajelisHakim Pengadilan Niaga tidak pemah melihat ataupun tidak pernahmendapatkan bukti dari Termohon Kasasi sebagai pihak yangmendalilkan munculnya kewajiban tersebut yaitu apakah perjaniianyana mendasari timbulnya kewajiban atau utang pokok sebesar USS20.000,000, tersebut, serta bagaimana utang tersebut secara hukumberpindah

Bahwa selain tanpa dasar hukum yang jelas menetapkan kewajibanPemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Debitur terhadap TermohonKasasi/Pemohon Keberatan/Kreditur sebesar USS 20,000.000, yanadinyatakan... gh 12dinyatakan equivalent dengan Rp. 43.540.00.00, maijelis hakimPengadilan Niaga juga menetapkan jumlah bunga yang harusdibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Debiturterhadap Termohon Kasasi/Pemohon/Kreditur adalah USS20.683 .887,8 Bahwa Dasar pertimbangan hukum yang mendasari penetapanjumlah

Bahwa dengan pertimbangan para Terdakwakesatuannya berada di Jakarta dan domisili sebagianSaksi berada di wilayah Jakarta, mendasari Pasal 10huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, makapenerapan Pasal 10 huruf a dapat dikesampingkan.4. Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan adanya suratpermohonan Asops Kasal Nomor : R/1013/IX/2020tanggal 24 September 2020 dan surat permohonanHal. 6 dari 8 hal.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyiPeradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, danbiaya ringan.Bahwa mendasari permohonan Papera para Terdakwayang mohon perkara para Terdakwa untuk disidangkan diPengadilan Militer IlO8 Jakarta dan berdasarkan Pasal 10huruf fb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Pasal 2 ayat (4)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 tahun2009

SK/22.b/ III/2019/Sat.Reskrim, tanggal 8 Maret 2019oleh Termohon yang dinyatakan Pemohon tidak sah menurut Hukum,sehingga Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan NegeriKraksaan untuk melanjutkan kembali proses penyidikan perkara.Bahwa dalil permohonan Pemohon yang demikian adalah tidak benardan tidak berdasar Hukum karena tindakan Kepolisian yang dilakukanTermohon sudah mendasari peraturan perundangundangan dan sudahsesuai dengan kewenangan Termohon sebagai aparat penegak Hukum,yang dalam melaksanakan

proses penyelidikan dan penyidikan perkarasudah mendasari UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRl, UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan MahkamahAgung No : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, PutusanMahkamah Konstitusi No : 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017dan Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, dan Termohon sudah melakukan gelarperkara sebelum mengeluarkan surat ketetapan pengentian penyidikandan mengirimkan SP2HP kepada

Akibat kejadian tersebut pelaporbeserta ahli waris lainnya mengalami kerugian karena tidak dapat lagimengerjakan tanah tersebut.Bahwa mendasari Laporan Polisi Nomor : LP/212/XII/2017/JATIM/RES.PROB, tanggal 11 Desember 2017, A.n.

dihentikan proses penyidikannya denganalasan bukan merupakan tindak pidana;Hal tersebut dilakukan oleh Termohon untuk memberikiankepastian Hukum terhadap perkara yang sedang disidiknya karenafakta yang telah diperoleh Termohon selama proses penyidikan denganmemeriksa beberapa saksisaksi, memeriksa pelapor dan beberapaorang yang diduga sebagai terlapor (pelaku menyuruh menempatkanketerangan palsu dalam akta authentik), memperhatikan barang buktidan hasil gelar perkara diperoleh fakta sebagai berikut : mendasari

Sp.Henti Sidik/22.a/III/2019/Satreskrim tanggal 08Maret 2019, dengan alasan bukan merupakan tindak pidana adalahsudah sah dan benar menurut Hukum karena mendasari ketentuanpasal 109 ayat (2) KUHAP.

Sus/2018/PN.PtkBahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu dalam olah gerakMotor Air dan melakukan kegiatan patroli dalam rangka Pembinaan Keamanandan Ketertiban Masyarakat di wilayah Perairan Polda KalbarBahwa saksi menerangkan Yang mendasari saksi melakukan patroli dalamrangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah PerairanPolda Kalbar adalah Surat Perintah dari Dirpolair Korpolairud Baharkam PolriNo.

Kubu Rayapada posisi 00 01 40 LS 109 30 37 BT.Bahwa saksi menerangkan Motor Air KATO yang menarik rakit kayu tersebuttidak ada memiliki nama (Tanpa Nama) dan yang menjabat selaku Nakhodaadalah sdr SAMSUDINBahwa saksi menerangkan Yang mendasari saksi melaukan pemeriksaanterhadap Motor Air KATO Tanpa Nama yang dinakhodai sdr SAMSUDIN yangmengangkut/menarik rakit kayu tersebut adalah Surat Perintah PemeriksaanMotor Air Nomor : SPPK/21/X/2017/KP.ANTASENA 7006 tanggal 24 Oktober2017.Bahwa saksi menerangkan

menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi menerangkan Saat ini saksi bertugas di Kepolisian NegaraRepublik Indonesia dan ditugaskan pada Direktorat Kepolisian Perairan PoldaKalimantan Barat dan jabatan saya saat ini selaku Tamtama Seksi Penyelidikanpada subdit Gakkum Ditpolair Polda Kalimantan Barat;Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selainmenjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga mencari dan menemukanperistiwa pidana dan menemukan siapa pelakunya;Bahwa saksi menerangkan Yang mendasari

Kubu Raya padaposisi 00 01 40 LS 109 30 37 BT.Bahwa saksi menerangkan Motor Air KATO yang menarik rakit kayu tersebuttidak ada memiliki nama (Tanpa Nama) dan yang menjabat selaku Nakhodaadalah sdr SAMSUDINBahwa saksi menerangkan Yang mendasari saksi melaukan pemeriksaanterhadap Motor Air KATO Tanpa Nama yang dinakhodai sdr SAMSUDIN yangmengangkut/menarik rakit kKayu tersebut adalah Surat Perintah PemeriksaanMotor Air Nomor : SPPK/21/X/2017/KP.ANTASENA 7006 tanggal 24 Oktober2017.Bahwa saksi menerangkan

No. 1/PDT/2019/PT.MKS10.11.12.13.1993 secara formal Akta Hibah dari Almarhumah Bacce Binti Maggakepada anaknya atas nama Almarhumah Hj.St.Nuraeni Binti Sampara (IbuTergugat s/d Tergugat V), baru dibuat Akta Hibah No. 185/KB/1993,tertanggal 23 Juni 1993 ;Bahwa kepemilikan Almarhumah Bacce Binti Magga dengan surat rincikPersil No. 5 D.Ill, Kohir No.1313 C1 diatas tanah objek sengketa tidak jelasperistiwa hukum apa yang mendasari sehingga ada Surat rincik atas namaBacce Binti Magga diatas tanah objek

sehingga ada suratRincik atas nama Bacce Binti Magga atas obyek sengketa sebab yangsebenarya telah tergugat jekaskan halhal tersebut diatas tentangperistiwa hukum yang mendasari sehingga terbit Rincik atas nama BacceBinti Mangga Persil No 5 DIlIl Kohir No.1313 Cl hingga sampai ke atasnama Hj.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, putusan PengadilanNegeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa gugatan Para Pengguatsekarang Para Pembanding Ne bis in idem, adalah pelanggran terhadapasas sebagaimana digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189ayat (3) Rbg dan pasal 50 Rv, mendasari ketentuan yurisfrudensiPutusan Mahkamah Agung No. 77 K/Sip/1973, maka putusanPengadilan Negeri Sungguminasa No. 14/Pdt.G/2018/PN. Sgm, secarayuridis haruslah dibatalkan.2.

Sgm). ; Bahwa mendasari yurisfrudensi Mahkamah Agung RI No. 1121K/Sip/1973/, tanggal 22 Oktober 1973, menyatakan perkara ini benarHal. 28 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKSobjek gugatannya sama dengan perkara 597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapikarena pihakpihaknya tidak sama tidak ada Ne bis in idem. ;9.

Bahwa khusus Bukti T J,II,III,IV.V6, yaitu foto copy surat keterangan No.027/A10.3/U2.9/2010, tertanggal,14 September 1951, yang diajukan tidakada aslinya sehingga mendasari yurisfrudensi Mahmamah Agung RI No.3609 K/pdt/1985, menyatakan surat bukti foto copy yang tidak pernah adaaslinya haruslah dikesampingkan.

Boyke HeryNainggolan, dan tidak pernah melakukan transaksi uang apapunbentuknya;Bahwa mendasari pada jawaban Tergugat dan Surat PernyataanTergugat yang membuktikan bahwa Tergugat saling kenal denganpetugas Securicor yang bernama Boyke Hery Nainggolan, dan terdapatpula transaksi keuangan, dan hal ini sangat membuktikan adanyahubungan antara Tergugat dengan pihak ketiga yang telah menciptakankonflik kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 15 ayat(45) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport

Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura baik dalam putusan maupun dalam pertimbangan hukumnya,sehingga putusan a quo menjadi kabur dan telah bertentangan denganketentuan Pasal 102 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehinggasudahsepantasnya untuk dibatalkan, karena Judex Facti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah lalai memenuhi syaratyang diwajibkan oleh perundangundangan;Bahwa untuk itu mendasari

uraian yuridis tersebut diatas, terbukti bahwaputusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jayapura telah dan tidak mendasari pada pada pembuktian danfaktafakta yang terungkap dipersidangan, karena berdasarkan faktapersidangan telah terbukti secara hukum bahwa Termohon Kasasi telahmelakukan pelanggaran kerja, dan pelanggaran kerja yang telah dilakukanoleh Termohon Kasasi merupakan pelanggaran atas ketentuan PedomanHalaman 9 dari 12 hal.

Selanjutnya Tergugat dengan mendasari pada Surat PermohonanTergugat Il (DPW PNA Kab.

Bahwa kemudian dengan mendasari pada Surat Keputusan dan SuratRekomendasi Tergugat DPP PNA tersebut di atas, lalu Tergugat II DPWPNA Kabupaten Bireuen telah mengirimkan Surat Nomor: 98/PNA/06/ViI/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRKBireuen perihal Usulan PAW Penggugat dari Anggota DPRK Bireuen dariFraksi Partai Nasional Aceh, (Bukti P3);.

Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat KeputusanNomor 148/SK/DPPPNA/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 dan SuratRekomendasi Nomor: 263/DPPPNA/V/2017 serta Surat Tergugat IImenerbitkan Surat Usulan PAW Anggota DPRK Bireuen dari FraksiHalaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt/2018/PT.BNA.Partai Nasional Aceh tanggal 31 Juli 2017 kepada Pimpinan DPRKBireuen tanpa mendasari pada adanya kesalahan atau pelanggaranAD/ART Partai dan pelanggaran Peraturan Tata Tertio DPRK Bireuenadalah tindakan kesewenangwenangan

dalam subjek hukum.Penggugat dalam hal ini hanya mengurangi Turut Tergugat sebagai subjekhukum bukanlah berarti subjek hukumnya tidak sama, karena dimaksud dalamundangundang sebagai subjek hukumnya sama dengan perkara terdahulu atauyang dianggap sama, karena Turut Tergugat dalam perkara terdahulu hanyalahsebagai Turut Tergugat saja dalam kapasitas sebagai pelengkap karena tidakmempunyai kapasitas kepentingan hukum dalam perkara tersebut;Sama dalam hal dalil/dasar persengketaan gugatan.Mengenai hal mendasari

Pengadilan Negeri NegaraNo.02/Pdt.G/1998/PN.NGR. tanggal 1 Juni 1998, terhadap perkara mana telahdiberi putusan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewjsde) dalam pekara a quo Penggugat telah mempersenketakan hak atastanah dalam gugatan sekarang perkara perdata No. 35/Pdt.G/2005/PN.NGRdalam objek persengketaan sama, sekalipun dalam gugatan ini Penggugatmendasarkan dasardasar gugatannya tersebut dengan perihal gugatan tentangpengosongan tanah sengketa, ada persamaan hal atau dalil mendasari

Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebanyak Rp 100.000, (seratus riburupiah); Penggugat dalam kasus tersebut sebagai Penggugat/Terbanding/PemohonKasasi terhadap permohonan haknya atas tanah sengketa tersebut sudahditolak dengan kata lain terhadap gugatan ini Penggugat sudah tidakmemiliki kapasitas lagi sebagai Penggugat karena sudah dinyatakan secarahukum berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung tersebut tidak berhakatas tanah sengketa, sehingga dalil gugatan mendasari

kepersidangan oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali dengan surat panggilan sebagai berikut :1 Nomor : B/439/XI/2012 tanggal 13 Nopember 20122 Nomor: B/12/1/2013 tanggal 9 Januari 2013Nomor : B/43 /I /2013 tanggal 29 Januari 2013Bahwa berdasarkan surat dari Dan Denhubrem NomorR/01/1/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang menyatakan bahwaTerdakwa atas nama Serda Wahono NRP 319080183621175 BaDenhubrem 161/WS belum kembali kekesatuan sampai dengansekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.Bahwa dengan mendasari

6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpasuatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidakdiketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari

penggal waktu.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke2yo ayat (2) KUHPM.Menimbang : Bahwa para saksi yang tidak hadir telah memberikan keterangandibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yangbersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kalinamun tidak hadir di sidang karena tempat tinggalnya yang jauh dantidak memungkinkan untuk hadir, dengan mendasari

menerangkan sebagai berikut ;e Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa HI Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapsaksi ;e Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

menerangkan sebagaiberikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa HI Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapMartinus Tanon ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

menerangkan sebagai berikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa HI Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapMartinus Tanon ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

menerangkan sebagaiberikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa II Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapMartinus Tanon ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama SANOSI bin JANAM dan BURAWI bin SALADI, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Budiman tertanggal 22 Desember 2014;Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil suatu gugatan,karena syarat materiil suatu gugatan dalam positanya atau fundamentumpetendi harus menguraikan secara tegas dan jelas tentang kualifikasikesalahan Tergugat;Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dengan jelas dan tegas, yang mendasari gugatan,sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat materiil;Halaman 5 dari 12 halaman.

Bahwa kemudian Penggugat juga menyebutkan dalam posita gugatannyayang tercantum dalam halaman 4 angka 8 yang menyatakan bahwaKeputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas KepastianHukum;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebutdi atas adalah merupakan gugatan yang kabur, karena Penggugat tidakmerujuk kepada suatu pasal tertentu yang jelas dan tegas pada suatuperaturan perundangundangan tertentu yang mendasari

gugatan;Bahwa dalildalil Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebut di atasjuga merupakan dalil gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya, karenaPenggugat tidak menjelaskan prosedur atau ketentuan dalam pasal manayang dilanggar oleh Tergugat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya gugatanPenggugat pada posita atau fundamentum petendi dengan jelas dan tegasmenyebutkan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatan.

Putusan No 3/Pdt.G/2019/PTA Bndimohonkan banding a quo serta mempelajari pula memori banding dan kontramemori banding, maka majelis hakim tingkat banding selanjutnyamempertimbangkan sebagai berikut:Dalam Konvensi:Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertamadalam putusan a quo yang mendasari diberikannya izin kepadaPemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Pembandingsebagaimana termuat dalam amar/diktum putusan angka 2, menurut Majelis Hakimtingkat banding

majelis hakim pengadilan tingkatpertama telah dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana telah dikemukakan diatas;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca putusan pengadilantingkat pertama atas gugatan balik (rekonvensi) Termohon/Pembanding dalamperkara a quo khususnya mengenai tuntutan nafkah lampau (madhiyah) danmembaca pula memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini, makaMajelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim tingkat pertama yang mendasari

,SH.SIK ; Bahwa yang mendasari saksi mengamankan Terdakwa yang membawadan memiliki senjata tajam an.

asuhanTermohon ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI, dan seorang saksi yang diajukan Termohon bernamaSAKSI 3 ASLI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukumIslam memberi petunjuk sebagai berikut :mArtinya " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;mArtinya : " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

berdasarkan pengakuan Pemohondan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harusdinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam permohonan Pemohonadalah benar , Menimbang, bahwa berdasar dalil Pemohon yang ternyatadiakui oleh Termohon serta diperkuat oleh keterangan saksiPemohon ( SAKSI P.1 dan SAKSI P.2) dan saksi Termohon (SAKSI T.1dan SAKSI T.2) maka dinyatakan terbukti, bahwa selama terikatperkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai duaorang anak ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan duaorang saksi yang diajukan oleh Termohon bernama SAKSI T.1 danSAKSI T.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalil dalil yang mendasari

JILettoeoJArtinya Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatanMenimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ; Sb .U +I WJ IJ tt (xArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundang undanganyang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut

Saksi bertetangga denganPemohon semenjak Pemohon masih kecil; Bahwa orang tua Pemohon bernama Pak Paring dan Bu Parni; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dariPARTINAH menjadi FATINAH; Bahwa hal yang mendasari keinginan Pemohon untuk mengganti namanyaadalah dikarenakan nama yang sebenarnya diberikan oleh orang tuaPemohon adalah FATINAH yang memiliki arti pembuka karena merupakananak pertama namun nenek Pemohon menginginkan agar Pemohon diberinama PARTINAH; Bahwa di tempat kerja,

pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonanpenggantian nama Pemohon; Bahwa Saksi adalah teman sekolah Pemohon; Bahwa orang tua Pemohon adalah Pak Paring dengan Bu Parni ; Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari PARTINAH menjadi FATINAH ; Bahwa sepengetahuan Saksi, sebenarnya nama yang diberikan oleh orangtua Pemohon adalah FATINAH oleh karenanya Pemohon ingin menggantinama sesuai dengan nama yang diberikan orang tuanya tersebut; Bahwa salah satu hal yang mendasari