MUNIB sebesarRp 167.705.000,(seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk kegiatan nonfisik pemerintah desa dan sebesarRp 233.995.000, (dua ratus tiga puluh tigajJuta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untukkegiatanPembangunaan Gedung PAUD, Penghijauan, Pelestarian danPemeliharaan Infrastruktur Jalan Roesman yang dipegang dan dikelolalangsungoleh saksi M.

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pucuk Merah)sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah)dengankwitansi nomor0022/SPP/06.14/2016.

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (PucukMerah) sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengankwitansi nomor: 0022/SPP/06.14/20164. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa(pengerasan rabat beton Jalan Roesman dan Jalan Ahmad Yani)sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dengankwitansi nomor0023/SPP/06.14/2016Bahwa terhadap ketiga kegiatan tersebut saksi M.

Penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup. Pemeliharaan jalan semenisasi.Bahwa saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor0020/SPP/06.14/2016, tanggal 21 April 2016 terkait kegiatan pembangunanpagar kantor Desa Citra Damai yang diajukan dan untuk disetujui bayar olehKepala Desa Citra Damai saksi M.

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pucuk Merah)sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengankwitansi nomor :0022/SPP/06.14/20163. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa(pengerasan rabat beton Jalan Roesman dan Jalan Ahmad Yani)sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dengankwitansi nomor0023/SPP/06.14/2016Bahwa terhadap ketiga kegiatan tersebut saksi M.

Kawasan Hutan Tesso Nilo memiliki keanekaragaman hayati yangtinggi baik flora amupun fauna.Bahwa titik koordinat kebun sawit yaitu S.00 11 09.5 E 101 40 07.3berada dalam zona rehabilitasi.Bahwa dalam zona rehabilitasi di dalam kawasan hutan TNTN tidakdiperbolehkan melaukan kegiatan perkebunan dan penumbangan kayu karenapasal 14 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990tentang Konversasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnyamenerangkan bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian

alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkanuntuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya,pariwisata dan rekreasi.Bahwa akibat dari penumbangan dan kegiatan perkebunan di dalam kawasanhutan TNTN yaitu Taman Nasional sebagai kawasan pelestarian alam yangmempunyai ekosistem assli akan menjadi rudak sehingga akan munculpermasalahan misalnya rusak habitat gajah yang mengakibatkan terancamnyasatwa dan pertumbuhan di dalam Taman Nassional

kayu karena pasal 14 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonversasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnyamenerangkan bahwa taman nasional adalah kawasanpelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikeloladengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuanpenelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjangbudidaya, pariwisata dan rekreasi.Bahwa benar akibat dari penumbangan dan kegiatanperkebunan di dalam kawasan hutan TNITN yaitu Taman18Nasional sebagai kawasan pelestarian

dibebaskan membayar biaya perkara makakepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yangtepat dan seadiladilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan MajelisHakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa bertentangan denganprogram pemerintah yang lagi gjiatgiatnyamelakukan gerakan pelestarian

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pucuk Merah)sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan kwitansi nomor0022/SPP/06.14/20163.

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pucuk Merah)sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan kwitansi nomor0022/SPP/06.14/2016.3.

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pucuk Merah)sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan kwitansi nomor :0022/SPP/06.14/20163.

Penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup.4.

O02/PID/2011/PT.BTN.10dampak terhadap pelestarian dilingkungan Taman Nasional GunungHalimun Salak yang akan berakibat terhadap bahaya erosi danmenimbulkan bahaya banjir dan ekosistem terhadap pelestarian alamkhususnya dikawasan Gunung Halimun Salak maupun secara umumterhadap alam sekitarnya diwilayah Kabupaten Lebak :Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar PengadilanTinggi Banten menerima permohonan banding dari Jaksa PenuntutUmum dan memutuskan sesuai dengan apa yang Jaksa Penuntut Umummintakan

karena Penggugat sudah tidak tahan lagi, akhirnya Penggugatmeninggalkan rumah orang tua Tergugat bersama anak ke rumah orang tuaPenggugat;Bahwa, sejak Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat jarangmemberikan nafkah untuk Penggugat dan untuk pemeliharaan anak;Bahwa, pada tanggal 22 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat telah berupayasemaksimal mungkin untuk dapat berdamai untuk menjaga keutuhan rumah tanggademi masa depan anak yaitu dengan meminta kepada Badan Penasihat Pembinaandan Pelestarian

oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telahmengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXtanggal 29 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KebonJeruk, Kota Jakarta Barat, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan bermateraiRp.6.000, dan telah dinazegelen oleh kantor pos, sebagai bukti (P.1), Fotokopi BeritaAcara Penasihatan Suami Istri Krisis Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh BadanPenasihatan Pembinaan dan Pelestarian

Alamsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2021/PN WqwTahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam;Bahwa perbedaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, TamanNasional dan Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobiadalah: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaansumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secarabijaksana

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yangdimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi; Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi adalahbagian dari taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinyamampu mendukung pelestarian zona inti dan zona pemanfaatandimana fungsi dan peruntukannya adalah untuk kegiatan pengawetandan pemanfaatan sumber daya alam

Zona Perlindungan Bahari (No Take Zone) adalah bagian tamannasional yang karena letak, kondisi dan potensinya, mampumendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zonapemanfaatan; Zona Pariwisata (Tourism Zone) adalah bagian taman nasionalyang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkanuntuk kepentingan pariwisata alam dan jasa lingkungan lainnya;.

Unsur melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zonapemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya,dan taman wisata alam;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satuunsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secarautuh;Menimbang, bahwa dalam Bab mengenai Ketentuan Umum Pasal 1UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya menjelaskan yang dimaksud dengan Taman nasional adalahkawasan pelestarian

Selanjutnya yangdimaksud dengan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuktujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli danatau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmupengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, danrekreasi.

No. 32 Tahun 2009 Hak Gugat OrganisasiLingkungan Hidup, dapat mengajukan gugatan apabila memenuhipersyaratan:aBerbentuk badan hukum :2 ===b Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikanuntuk kepentingan pelestarian lingkunganc Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggran dasarnya palingsingkat 2 (dua) tahun ;5 Bahwa Penggugat sebagai Ketua Pengurus Harian Lembaga Negeri SibagandingTua, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Negeri SibagandingTua (

Dalam Akte Pendirian tersebut,Penggugat tidak menjelaskan secara tegas organisasi tersebut didirikan untukkepentingan pelestarian lingkungan hidup, demikian juga bahwa organisasi41tersebut ternyata belum pernah melaksanakan kegiatan pelestarisan lingkunganhidup, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

lingkungan hidup, demikian jugaorganisasi tersebut baru didirikan pada tanggal 21 September 2013 dan belum pernahmelaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan hidup, yang berarti bahwa organisasi9425Lembaga Negeri Sibaganding Tua dalam mengajukan gugatan baru berumur 12 (duabelas) hari sangat jauh dari apa yang disebutkan oleh undangundang paling singkatselama 2(dua) tahun ; 2 Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu ; Bahwa tidak benar dalil penggugat pada bagian IV butir 2 halaman 4 gugatan,karenapenggugat

fungsilingkungan hidup Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untukmelakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutanganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil ;Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukangugatan apabila = memenuhi persyaratana berbentuk badan hukum ; b menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan ;c telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya palingsingkat 2 (

Dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alat buktiyang mampu membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan nyata terkaitHalaman 105Putusan No.98/G/2013/PTUNMDN106dengan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 92 ayat (3)huruf c UndangUndang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup ; Menimbang, bahwa terkait dengan maksud dan tujuan didirikannya lembagadimaksud sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Lembaga Negeri SibagandingTua

Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuanprogram;3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayahpedesaan;4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagaipengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secaraakuntabel, transparan dan berkelanjutan;5.

kegiatan dana bergulir butir 10.1.1Kebijakan Umum e.Ketentuan dasar No.1 Tentang pelestarian kegiatan danaberguli dan No.2 tentang pelestarian kelembagaan serta butir 10.1.2Mekanisme Pengelolaan huruf a.Kelembagaan Pengelolan dan hurufb.Ketentuan Pendanaan.

Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsipprinsip Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) dalamperencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) bersamadengan pelaku lainnya;. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuanganataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuanprogram;.

Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip danmekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP) untuk disahkan oleh BKAD/MAD danmenegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian danabergulir;m.Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama denganpihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensiwilayah;n.

Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip danmekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP) untuk disahkan oleh BKAD/MAD danmenegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian danabergulir;.Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama denganpihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensiwilayah;.

seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPedesaan di Kecamatan;b) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;c) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;d) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir;e) Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;f) Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsipprinsip PNPM MandiriPedesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian

sebelum pelaksanaan;j) Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana PenggunaanDana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat olehdesa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Pedesaan dan sesuaidengan ketentuan;k) Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsungadministrasi dan pelaporan pelaku desa;1) Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip danmekanisme PNPM Mandiri Pedesaan untuk disahkan oleh BKAD / MAD8dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian

keuangan, pengelolaan usaha kelompok, atau pemanfaat;0) Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan,bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPMMandiri Pedesaan;p) Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaanpinjaman, perkembangan program dan informasi dan menyampaikansecara langsung kepada pihak yang membutuhkan;q) Melakukan fasilitas (bersama pelaku lainnya) penyelesaian,permasalahan permasalahan yang menyangkut perencanaan,pelaksanaan dan pelestarian

sebelum pelaksanaan;j) Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana PenggunaanDana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat olehdesa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Pedesaan dan sesuaidengan ketentuan;k) Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsungadministrasi dan pelaporan pelaku desa;261) Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip danmekanisme PNPM Mandiri Pedesaan untuk disahkan oleh BKAD / MADdan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian

./2014/PN.Yyk.Bata, jumlah 3(tiga) buah; bahan tanah liat bakar; ukuran ; panjang 26cm, lebar 13 cm, tebal 5 cm, kondisi utuh.Krepus, jumlah 1(satu) buah; bahan tanah liat bakar; ukuran panjang36 cm, lebar 23 cm (ujung), 19 cm (tengah), tebal 1,5 cm, tebal 1,5 cm;merk AB; kondisi sudah rusak/pecahFragmen spesi/lepa, jumlah 2(dua) fragmen; bahan bligon/ campuranpasir+kapur+bata tumbuk, ukuran; tebal 2cm dan 3 cm.DIKEMBALIKAN KEPADA BADAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYAYOGYAKARTA1 (satu) lembar Foto Copy

WAHYU ASTUTI, M.A.Bahwa Saksi bertugas dan bekerja di kantor Balai Pelestarian CagarBudaya Yogyakarta sejak Tahun 1984 dan jabatan Saksi sekarang sebagaiKasie Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan;Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasie Pelindungan, Pengembangan danPemanfaatan sejak tahun 2012;Bahwa tugas dan tanggungjawab jabatan Saksi di kantor BPCB Yogyakartasebagai Kasie Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan cagarbudaya, melakukan pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan,kehancuran, atau

Menyusun pedoman penelitian dan pengkajian yang berkaitandengan pelestarian BCB dan KCB; 3. Melaksanakan pengusulan danpenetapan BCB dan KCB di Provinsi DIY ; 4 Melaksanakan penanganan,perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, / pengelolaan BCB, situs, danKCB; 5.

Peninggalanpurbakala dan cagar budaya melalui pendidikan formal S1 dan S2Jurusan Arkeologi fakultas Sastra Universitas UGM Yogyakarta, mengikutikursus / pelatihan, seminar, lokakarya dan pengalaman empiris bekerja diBalai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta selama lebih dari 20 Tahun;Bahwa dalam Denah / gambar bangunan SMA 17 Yogyakarta yangmasuk katagori cagar budaya adalah denah bangunan yang membentukhuruf U, terdiri dari sayap kiri sisi selatan ( membujur arah Timur keBarat), menyambung sisi

Bahwa register yang ada di Badan Pelestarian Cagar Budaya hanyafotofoto dan dokumen lain; Bahwa apabila kerusakan bangunan cagar budaya berat dan tidakada dana untuk memugar maka dimungkinkan untuk dibuat batuprasasti;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Terdakwa Il telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:TERDAKWA I M.

Tentang Perubahan atas Undangundang No. 41 Tahun1999 Tentang Kehutanan menjadi Undangundang sebagaimanaterdapat dalam pasal : Pasal60 ayat (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan sertadalam pengawasan kehutanan ; Pasal 69 ayat (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut sertamemelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan danperusakan ; Pasal 73 ayat:(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatanpermakilan untuk kepentingan pelestarian

Ha tanpa izin pelepasan kawasan hutan dariMenteri Kehutanan R.I. dan akibat dari kelalaian Tergugat II dalammelakukan pengawasan kawasan hutan, maka kawasan hutan telahnyatanyata mengalami kerugian, yaitu berkurangnya kawasan hutanseluas lebih kurang 320 Ha sehingga hutan sebagai paruparu duniaHalaman5 dari21 Putusan Nomor 85/PDT/2017/PT.PBRmenjadi menipis dan dapat memicu terjadinya pemanasan global(global warming) sehingga Penggugat sebagai OrganisasiLingkungan Hidup yang bergerak dalam bidang pelestarian

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat prematur, tidakmemenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karena itu dimohonkankepada Majelis Hakim dalam perkara perdata ini agar membuatPutusan Sela menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang tidakberwenang untuk mengadili perkara ini ;B.Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kwalitas untuk mengajukangugatan legal standing ; Penggugat Bukan organisasi yang bergerak dibidang lingkunganhidup dan pelestarian hutan ;7.

Oktober 1996 yangberakibat terjadinya pemutusan hubunganpersaudaraan antara antara Penggugat dan adikkandung Penggugat yang saat itu tinggal bersamaPenggugat dan Tergugat di KOTA YOGYAKARTA;12.Penggugat telah berusaha menyelesaikanperselisihan ini dengan meminta bantuan saudarasaudara, namun tidak pernah berhasil;13.Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikanperselisihan tersebut dengan meminta bantuanseorang psycolog bahkan Penggugat sudah datangdan meminta nasihat dari Badan PenasihatPembinaan Pelestarian

PangkalanBanteng, Kabupaten Kotawaringin Barat tanoa ada izin dari MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutandan Pelestarian Alam No. 45/kpts/lVSek/84 tanggal 11 Desember 1984wilayah kerja Taman Nasional Tanjung Puting ditetapkan meliputi areal SuakaMargasatwa Tanjung Puting dengan luas kawasan 300.040 ha danberdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 687/kptsI/96 tanggal 25 Oktober1996, luas kawasan Taman Nasional Tanjung

Pangkalan Banteng, Kabupaten KotawaringinBarat tanoa ada izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutandan Pelestarian Alam No. 45/kpts/IlVSek/84 tanggal 11 Desember 1984wilayah kerja Taman Nasional Tanjung Puting ditetapbkan meliputi areal SuakaMargasatwa Tanjung Puting dengan luas kawasan 300.040 ha danberdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 687/kptsI/96 tanggal 25 Oktober1996, luas kawasan Taman Nasional

Kawasan Hutan Tesso Nilo15memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi baik floraamupun fauna.Bahwa titik koordinat kebun sawit yaitu S.00 11 09.5 E101 40 07.3 berada dalam zona rehabilitasi.Bahwa dalam zona rehabilitasi di dalam kawasan hutan TNTNtidak diperbolehkan melaukan kegiatan perkebunan danpenumbangan kayu karena pasal 14 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonversasiSumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya menerangkanbahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian

alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasiyang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmupengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisatadan rekreasi.Bahwa akibat dari penumbangan dan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan TNTN yaitu Taman Nasional sebagaikawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem assliakan menjadi rudak sehingga akan muncul permasalahanmisalnya rusak habitat gajah yang mengakibatkanterancamnya satwa dan pertumbuhan di dalam TamanNassional

karena pasal 14 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonversasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya19menerangkan bahwa taman nasional adalah kawasanpelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikeloladengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuanpenelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjangbudidaya, pariwisata dan rekreasi.e Bahwa benar akibat dari penumbangan dan kegiatanperkebunan di dalam kawasan hutan TNTIN yaitu TamanNasional sebagai kawasan pelestarian

dibebaskan membayar biaya perkara makakepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yangtepat dan seadiladilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan MajelisHakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa bertentangan denganprogram pemerintah yang lagi gjiatgiatnyamelakukan gerakan pelestarian

Pidy Arachman Bin Kayadi dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Unit VI Tiger Protection andconservation Unit (TPCU) yang bekerja untuk melakukan perlindungandan pelestarian Harimau Sumatra di areal Taman Nasional Kerinci Seblat; Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, tim patroli TNKS dikawasan hutan wilayah TNKS melakukan patroli rutin Ke kawasan HutanWilayah TNKS yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan SelaganRaya Kabupaten Mukomuko

Endi Mistamto Bin Rustam Effendi dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Unit VI Tiger Protection andconservation Unit (TPCU) yang bekerja untuk melakukan perlindungandan pelestarian Harimau Sumatra di areal Taman Nasional Kerinci Seblat Bahwa pada bulan Oktober 2018 saksi melakukan patroli rutin danmenemukan kebun kopi milik saksi SALDIN yang berada dalam kawasanhutan TNKS dan memberi tahu terhadap saksi SALDIN bahwa kebun kopitersebut berada

Bahwa makna dari Kawasan Hutan Berdasarkan UndangundangNomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan di pasal 1 Ke 2 berbunyi kawasan hutan adalah Wilayah tertentu yangditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagaihutan tetap dan berdasarkan pasal 6 dan 7 UndangUndang nomor 41 Tahun1999 bahwa Hutan mempunyai 3 fungsi yaitu fungsi Konserfasi, FungsiLindung dan Fungsi Produksi kemudian Hutan Konserfasi terdiri dari kawasanHutan Suaka Alam, kawasan Hutan Pelestarian

Alam dan Taman Burukemudian berdasarkan pasal 29 UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KonserfasiSumber daya Alam Hayati dan Ekosistem bahwa Kawasan Pelestarian alamterdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alamdengan demikian bahwa Taman Nasional Kerinci Sebelat dapat dikategorikansebagai Hutan Konservasi; Bahwa lokasi kebun tersebut merupakan kawasan hutan yang beradadalam kawasan taman Nasional Kerinci Sebelat berdasarkan: Surat Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 901

Sit.Bahwa Terdakwa telah memotong kayu jati tersebut Pada hari Jumat, tanggal.08 Mei 2020, sekitar Pukul. 09.30 Wib, di Blok Bis, Resort Bitakol KawasanTaman Nasional Baluran termasuk Desa Sumberwaru, KecamatanBanyuputih, Kabupaten Situbondo ;Bahwa Status di Blok Bis, Resort Bitakol Kawasan Taman Nasional Baluranadalah merupakan Kawasan hutan yang secara Fungsi termasuk hutankonservasi dan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem aslidikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk

tujuan penelitian,Ilmu pengetahuan, Pendidikan, menunjang budidaya dan rekreasi ;Bahwa tidak bolen seseorang mengambil Pohon kayu dan buahbuahan dihutan Konservasi ;Bahwa Terdakwa memotong kayu jati dan membawa Gergaji tangan tanpaseijin pejabat yang berwenang di Blok Bis Resort Bitakol Kawasan TamanNasional Baluran ;Hutan konservasi adalah kawasan hutan tujuan pelestarian ekosistem yangada didalam hutan dan yang mempunyai fungus pokok pengawetankeanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya

memotong kayu jati agar cepat selesaimelakukan penebangan atau memotong kayu Jati tersebut ; Bahwa benar Pohon yang di tebang berjumlah 1 (Satu) Pohon dipotongmenjadi 3 (tiga) bagian yang masingmasing bagian dengan ukuran ratarata 1(Satu) meter dengan diameter ratarata 40 (empat puluh) centimeter sampaidengan 50 (lima puluh) Centimeter ; Bahwa benar Status di Blok Bis, Resort Bitakol Kawasan Taman NasionalBaluran adalah merupakan Kawasan hutan yang secara Fungsi termasukhutan konservasi dan kawasan pelestarian

Pohon yang di tebang berjumlah 1 (Satu) Pohondipotong menjadi 3 (tiga) bagian yang masingmasing bagian dengan ukuran ratarata1 (Satu) meter dengan diameter ratarata 40 (empat puluh) centimeter sampai dengan50 (lima puluh) Centimeter ;Menimbang bahwa Status di Blok Bis, Resort Bitakol Kawasan Taman NasionalBaluran adalah merupakan Kawasan hutan yang secara Fungsi termasuk hutankonservasi dan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikeloladengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999 tentangKehutanan, yang menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasibidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untukkepentingan pelestarian fungsi hutan;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya

sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada point 4 dan 5halaman 2 (dua) gugatan, maka demikian selayaknya dalam mengajukangugatan hukum untuk dan atas nama Yayasan Firmar Abadi tunduk kepadaseluruh aturan hukum yang berkaitan dengan kehutanan dan lingkunganhidup;Bahwa sebuah organiasasi mempunyai hak untuk mengajukangugatan perwakilan haruslah memenuhi syarat formil yang telahditentukan oleh peraturan perundangundangan yaitu organisasitersebut haruslahn berbadan hukum dan mempunyai tujuankepentingan pelestarian

dan produktif yangsecara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatankehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar MenukarKawasan Hutan;e Pasal 1 angka 10, Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutandengan faktorfaktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujansetelah masingmasing dikalikan dengan angka penimbangmempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampaidengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan HutanLindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian

Ini berarti baru 8 (delapan) bulan berdirinyasehingga belum memenuhi syarat minimal yaitu paling singkat 2 (dua) tahun;Bahwa apalagi yang Penggugat dalilkan pada point 4 dan 5 halaman 2 gugatansaling bertentangan dimana tujuan didirikan organisasi untuk meningkatkanperan serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkunganhidup secara swadaya masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya Penggugatmelakukan investigasi dan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan (legalStanding) yang menurut pandangan Tergugat sangat bertentangan dengantujuan pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup yang sesungguhnya;Bahwa hal ini dapat dibuktikan Penggugat sebelumnya pernah mengajukangugatan terhadap Tergugat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinangdan kemudian mencabut gugatannya;Halaman 21 dari 43 halaman Perkara No : 8/Pdt GLH/2019/PN.Rgt.15.16.17.18.19.20

Sudarmono, SU ) turutmenyumbangkan ide dan pemikiran dalam rangka penyusunan Profil LatarBelakang Sejarah RSUD Muwardi;Bahwa semasa hidupnya suami Penggugat telah banyak memberikankontribusi pemikiran untuk pelestarian cagar budaya di kota Surakarta yaitudengan aktif di Komunitas Cagar Budaya Surakarta. Bahkan banyak tulisanyang dituangkan dalam buku diantaranya yaitu : a. Pergolakan Sosial Politik Masyarakat Surakarta Dalam MenentangPemerintahan Daerah Istimewa tahun 1945 1950 ;b.

Secara tegas hak gugat organisasi lingkungan diaturdalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup, Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan lingkunganhidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidupberhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup ;Hak mengajukan gugatan sebagaimana ayat (1) terbatas pada tuntutanuntuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan

fungsilingkungan dan salah satu cara yang digunakan dalam menjalankanaktivitasnya adalah dengan mendayagunakan lembaganya sebagaisarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggotamasyarakat dalam mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaanlingkungan ;Bahwa kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan bagikepentingan fungsi pelestarian lingkungan merupakan perwujudanpelaksanaan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidupsebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UndangUndang Nomor23 Tahun

Pengelolaan Kawasan Lindung.Angka 5.1.3 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam danCagar Budaya, yang menyatakan Pada saat ini Kawasan KarsSukolilo banyak dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya dan Ekploitasi,agar kawasan Kars tidak terganggu ekosistemnya maka arahanarahanpengelolaan kawasan Kars Sukolilo meliputi : peningkatan upayaperlindungan dan peningkatan kehidupan masyarakat di dalam dansekitar kawasan serta peningkatan pengembangan ilmu pengetahuandan pariwisata ;Dalam Surat Bupati

BELUM ADANYA KEMUNGKINAN DAN ATAU TIMBULNYA KERUGIANYANG AKAN DITIMBULKAN AKIBAT ADANYA PENERBITAN OBJEKSENGKETA DALAM GUGATAN AQUO, MENGAKIBATKAN GUGATANPENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR (EKSEPSI DILATORIA/GUGATANPREMATUR) ;Bahwa walaupun Tergugat II Intervensi mengetahui dan mengakui bahwaberdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU PLH, Penggugat adalah LembagaSwadaya Masyarakat yang diberi kuasa untuk mengajukan gugatanuntuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup (Gugatan LembagaSwadaya Masyarakat atau Gugatan

(Bukti T Il Intervensi 5) ;Secara a contrario, tentu saja apabila kegiatan Eksplorasi memiliki dampakyang membahayakan dan atau merugikan bagi lingkungan hidup, untukmendapatkan izin atas kegiatan tersebut sudah tentu terlebih dahuluharus memiliki AMDAL ;Bahwa aktivitas tersebut kalaupun dinyatakan bersifat merugikankepentingan pelestarian lingkungan hidup, berdasarkan sifat kegiataneksplorasi sebagaimana yang diuraikan di atas, kemungkinan hanyalahmenimbulkan akibat yang sangat kecil saja, tidak

Pemohon dan Termohon merupakan PengawaiNegeri Sipil, maka Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai keBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, hal ini sesuai PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeratuaran Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Badan Penasehat danPembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP.4) telah melakukankonseling/penasehatan namun tidak berhasil mempersatukan kembali,Pemohon dan Termohon sepakat melanjutkan permasalahan ini kePengadilan Agama Pekanbaru, sesuai Surat Keterangan Nomor : 27/5d/BP.4/RIAU/VI/2016 Tanggal 09 Juni 2016 yang dikeluarkan olehBadan Penasehat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4)Propinsi Riau;13.