Ditemukan 3585 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
permohonanan
permohonan
permohoanan
permohonnan
permoohonan
permohonann
permohonanã
perrmohonan
Register : 13-06-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 125/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 13 Nopember 2017 — PT JAYA NUR SUKSES (Perseroan) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
352 — 244
352 — 244
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmemutuskan:Dalam PermohonanA.
Register : 04-03-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2014 Tanggal 11 Desember 2014 — ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA ("ATVJI") VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
140 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEBERATAN TERHADAP POKOK PERMOHONANa Pembentukan PM Kominfo No. 32 Tahun 2013 Secara Formal Telah MemenuhiProsedur Pembentukan Peraturan Perundangundangan;1 Bahwa pokokpokok pikiran UndangUndang No. 32 Tahun 2002 telahmengamanatkan Pemerintah untuk mengantisipasi penggunaan teknologi digital dibidang penyiaran sebagaimana tercantum dalam Bagian Penjelasan Umum Paragraf 6angka 4: ((Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasikhususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital
Register : 29-03-2011 — Putus : 26-05-2011 — Upload : 19-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2011 Tanggal 26 Mei 2011 — KIM JOHANES MULIA (DIREKTUR PT. GARBAPATI PRAKARSA) DAN PRESIDEN RI.;
678 — 557 — Berkekuatan Hukum Tetap
678 — 557 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan danPenyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan(vide bukti T 2) yang menjadi objek permohonan keberatan tersebutdisahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Januari 2007, dan telahdiadakan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 16 P/HUM/2011Tahun 2008 (vide bukti T 3) yang disahkan dan diundangkan padatanggal 4 Februari 2008 ;Dihitung dari tanggal disahkan dan diundangkannya objek permohonana
Register : 19-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Skt Tanggal 24 Oktober 2017 — Pemohon:
Drs. Rudy Indijarto , S.Akt
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
135 — 55
Drs. Rudy Indijarto , S.Akt
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
135 — 55
Pasal 2 ayat (2) dan (4) PeraturanMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa dalam permohonana quo memuat Posita dan Petitum Pemohon yang bukan merupakanlingkup kKewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah KonstitusiNo. 21/PUUXII/2014Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung Nomor 4 Tahun 2016 dan telah masuk materi perkara.
Bahwa berdasarkan uraian yang sangat jelas tersebut di atas,terbukti permohonana quo adalah permohonan yang diajukandengan niat licik sehingga menjadi sangat beralasan bagi YangMulia Hakim Praperadilan a quo pada Pengadilan NegeriSurakarta menyatakan menolak permohonan a quo untukHalaman 23 dari 90 Putusan No.04/Pid.Pra/2017/PN Sktseluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan permohonan a quotidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).D.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1048/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUMIPRATAMA KHATULISTIWA
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sejalan dengan kebijakan tersebut didalilkan juga olehPemohon Peninjauan Kembali dalam Putusan Perkara Permohonan Hak UjiMateri Nomor 70 P/HUM/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang amarputusannya mengabulkan permohonana HUM Kamar Dagang Indonesia dandalam perkara a quo diantaranya membatalkan ketentuanketentuan yangdiatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf C, Pasal 1 ayat (2) huruf A, Pasal 2 ayat(1) huruf F dan Pasal 2 ayat (2) huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, maka penyerahan atas TBS yang
Register : 26-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.SMG Tanggal 25 April 2019 — Pemohon:
1.Siti Mustab Siroh
2.Zulaikah
Termohon:
Bupati Demak
106 — 52
1.Siti Mustab Siroh
2.Zulaikah
Termohon:
Bupati Demak
106 — 52
Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, TERMOHON merupakan PejabatPemerintahan yang berkewajiban untuk memberikan sanksi terhadap kepala desatlogopandogan, maka sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa Permohonana quo menyatakan Kedudukan Hukum (Legal Standing) TERMOHON telahTERPENUHI ;BATAS WAKTU PENGAJUAN 33. Bahwa PARA PEMOHON telah menyampaikan Surat Nomor: 015/SKLIDP/11/2019 tertanggal 28 Februari 2019, Perihal: Permohonan PemberianSanksi Kepala Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab.
Register : 06-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2020 Tanggal 14 April 2020 — SAIFUL MASHUD, SH, DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI;
444 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
444 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
deposito jaminan, telah sesuaidengan undangundang yang mendasari terbitnya objek hak uji materiil,bahkan Menteri diberi Kewenangan berdasarkan Pasal 54 ayat (3) dapatmeninjau dan mengubah besaran modal dan jaminan deposito sesuaiperkembangan keadaan; Bahwa pemberlakuan ketentuan besaran yang baru bagi PerusahaanPerusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MIl) yang harusmenyesuaikan besaran modal dan deposito jaminan dengan diberi waktu6 bulan sejak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan objek permohonana
Register : 24-11-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 P/HUM/2014 Tanggal 12 Februari 2015 — PT. KYUNG SEUNG GLOBAL;
1. BUPATI KABUPATEN BREBES., 2. DPRD KABUPATEN BREBES;
124 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
guna, serasi,selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dan pertahanan keamanan Pemerintah Kabupaten Brebes perlu adaRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes, yang kemudian berdasarkanamanat Pasal 26 ayat 7 (tujuh) UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang maka Rencana Tata Ruang Wilayah, Pemerintah KabupatenBrebes menetapkan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2011 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes tahun 20102030.B MATERI PERMOHONANa
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 4816 — 2527
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
Pokok Permohonana.
tidak dapat mengajukan saksi meringankan (a de charge) yang tidakmendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan ataudidakwakan, maupun yang potensial disangkakan atau didakwakan kepadaPemohon;3.2 Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akanmempertimbangkan:a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuspermohonan a quo;b. kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonana
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014 5620 — 4110
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
KETERANGAN DPR RITerhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonana quo, DPRRI menyampaikan keterangan sebagai berikut :1.
Dalam konteks permohonan a quo, konsep praperadilan adalah satukonsep tersendiri yang hanya digunakan oleh KUHAP yang ruang lingkupnyaberkenaan dengan penggunaan upaya paksa dan akibat hukum yang berkaitdengan penggunaan upaya paksa itu.Kelima, bahkan andaikatapun argumentasi pengujian dalam permohonana quo diperluas hingga mencakup pentaatan ketentuan perjanjian internasional dimana Indonesia turut serta di dalamnya sebagai pihak, khususnya dalam hal iniInternational Covenant on Civil and Political
Manakala kesamaan substansi Pasal 9ICCPR dan Pasal 77 KUHAP diakui maka, dalam konteks demikian, permohonana quo secara tidak langsung sesungguhnya juga mempertanyakan validitas danakseptabilitas Pasal 9 ICCPR yang telah diterima secara universal.Pasal 9 ICCPR sama sekali tidak menyinggung, secara implisit sekalipun,perihal penetapan tersangka. Ayat (1) dari Pasal 9 ICCPR menekankan laranganmelakukan penangkapan dan penahanan secara sewenangwenang melainkanharus atas dasar undangundang.
Putus : 03-02-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 167/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 3 Februari 2016 — H. SUKADI, SH., SP., MP. BIN H. ABDULLOH
57 — 20
57 — 20
Dinas Perikanan danKelautan Kab Karawang Nomor : 800/956/Sekre/2012 tentangPerubahan Penunjukan PPK TA 2012 tanggal 16 Juli 2012.1 (satu) rangkap Fotokopian Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor903/Kep.685HUK/2012 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggara/Pengguna Barang Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupatentahun anggaran 2012 tanggal 02 Juli 2012.1 (satu) rangkap Fotokopian Surat Perintah Membayar Langsung (LS)kepada CV SINAR SAKTI Nomor SPM 205.01/45/SPMLS/2013.1 (satu) rangkap Fotokopian Permohonana
Perikanan danKelautan Kab Karawang Nomor : 800/956/Sekre/2012 tentangPerubahan Penunjukan PPK TA 2012 tanggal 16 Juli 2012.36.1 (satu) rangkap Fotokopian Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor903/Kep.685HUK/2012 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggara/Pengguna Barang Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten tahunanggaran 2012 tanggal 02 Juli 2012.37.1 (satu) rangkap Fotokopian Surat Perintah Membayar Langsung (LS)kepada CV SINAR SAKTI Nomor SPM 205.01/45/SPMLS/2013.38.1 (satu) rangkap Fotokopian Permohonana
Putus : 19-11-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1764 K/PID.SUS/2018 Tanggal 19 Nopember 2018 — PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA ; VERA SONYA RISAMASU, ST
77 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mitra KaryaSolusindo Utama, Nomor Rekening: 02255631048, halaman 1,halaman 2 dan halaman 3 periode tanggal 01 Januari 2012 s/d 22Januari 2012Lampiran lampiran dokumen permohonana tagihan termin ke2(kedua) yang belum ditadatangani diantaranya:a. 1 (satu) lembar asli faktur tagihan 50%(lima puluh persen)untuk pekerjaan penyusunan~ kajian pengembanganinfrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 3Desember 2012;b. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 103/Ekst.
Register : 13-11-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 30-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 710/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 25 Januari 2018 — NOOR LAILA CS >< Ahli Waris Alm.SOETIKNO LAKSMANA CS
68 — 64
68 — 64
oleh Dr.H.HADIMAN (Tergugat Il ) tanopa ada gangguan dari siapapun dan dari pihakmanapun, artinya kepemilikan tanah tersebut tidak dalam keadaansengketa, untuk itu maka tidak ada pelanggaran hukum jual belliantar Tergugat ll dengan Turut Tergugat tersebut;Tanah Hak Milik No.3807/Cipedak semula Hak MilikNo.22/Ciganjur antara Tergugat Il dengan Turut Tergugat ;Bahwa oleh karena FEISAL HUSNI Sc,BA sudah tidak mempunyaihak lagi atas tanah Hak Milik No.3807/Cipedak semula Hak MilikNo.22/Ciganjur maka permohonana
Putus : 17-10-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 659/Pdt.G/2012/PN.SBY Tanggal 17 Oktober 2012 — THIO INGE CATHERINE
VS
NANIEK SOETRISNO
376 — 182
376 — 182
Perkara 659/Pdt.G/2012/PN.Sby, dalam perkara a quo, yang diajukan olehPemohon telah membuktikan secara jelas dan nyata telah terdapat adanya suatuPerbedaan antara Posita dan Petitum atau setidaktidaknya Surat PermohonanPembatalan Putusan Arbitrase a quo adalah tidak jelas, tidak sempurna, tidakcermat dan/ atau kabur, maka berpedoman pada Yurisprudensi No. 582 K/Sip/1973,Yurisprudensi No. 492 K/Sip/1970 dan Yurisprudensi No. 28 K/Sip/1973, Permohonana quo yang diajukan oleh Pemohon harus dikesampingkan
Register : 10-12-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 38/P/FP/2020/PTUN.PL Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
PT. LATANINDO MINING
Termohon:
Bupati Morowali Utara
303 — 158
PT. LATANINDO MINING
Termohon:
Bupati Morowali Utara
303 — 158
LATANINDOMINING dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara Permohonana quo, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT.LATANINDO MINING telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan TataUsaha Negara Palu pada tanggal 10 Desember 2020 berkaitan dengansikap diam BUPATI MOROWALI UTARA tersebut;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim juga akan mempertimbangkan terkait dengan tenggang waktupengajuan Permohonan maupun tenggang
Register : 11-09-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA NGANJUK Nomor 1666/Pdt.G/2017/PA.NGJ Tanggal 25 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 5
20 — 5
Kesimpulan dan Permohonana) KesimpulanSetelah mendengar dan memeriksa dalam kasus perceraian ini, Sudahjelas bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin untuk disatukankembali dalam ikatan keluarga. Dan gugat cerai merupakan solusiterakhir yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Keinginanpenggugat untuk bercerai bukan karena emosi sesaat, akan tetapi jikatetap dipertahankan maka akan membawa kemudharatan lebih banyaklagi.
Register : 12-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 3/P/FP/2020/PTUN.JPR Tanggal 16 September 2020 — Pemohon:
PT. BENLIZ PACIFIC
Termohon:
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA
273 — 140
PT. BENLIZ PACIFIC
Termohon:
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA
273 — 140
Oleh karena itu, Pengadilanberpendapat bahwa Pemohon memiliki Kepentingan yang dirugikan akibattidak ditanggapi permohonannya oleh Termohon dan dengan demikianPemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam permohonana quo;3.
Putus : 24-07-2018 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby Tanggal 24 Juli 2018 — EDI UTOMO
719 — 176
719 — 176
Maret 2018 sebesar Rp. 50.000.000, (TELAH DIAKUI OLEHPEMOHON II DALAM BUTIR 4 HALAMAN 92 PERMOHONANA QUO)c. April 2018 sebesar Rp. 50.000.000, (TELAH DIAKUI OLEHPEMOHON II DALAM BUTIR 4 HALAMAN 92 PERMOHONANA QUO)d. Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,7.
Register : 08-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2020 Tanggal 2 Juli 2020 — SUNARJO SAMPOERNA (direktur PT LANCAR SAMPOERNA BESTARI) VS PRESIDEN RI;
779 — 851 — Berkekuatan Hukum Tetap
779 — 851 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh sebab itu, sudah sepantasnya apabila Yang MuliaMajelis Hakim Agung menyatakan bahwa Pemohon memilikikedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonana quo;Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) UndangUndang KetentuanUmum Perpajakan karena bunyi Pasal 9 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 94 Tahun 2010 mengharuskan bahwa setiapsubjek pajak dalam hal ini Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orangpribadi untuk menyelenggarakan
Putusan Nomor 34 P/HUM/2020Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing):Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebihdahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentinganuntuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehinggaPemohon mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) dalam permohonana quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-03-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 2/P/FP/2018/PTUN.SMD Tanggal 2 Maret 2018 — Pemohon:
PT. MARIMUN BARA SEJAHTERA diwakili Ir. Herdi Suherdi Sarma
Termohon:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
109 — 90
PT. MARIMUN BARA SEJAHTERA diwakili Ir. Herdi Suherdi Sarma
Termohon:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
109 — 90
Administrasi pemerintahandiatas, maka pengajuan permohonan aquo di PTUN Samarinda diajukan kePTUN setelah berlakunya permohonan keputusan sebagai KTUN Fiktifpositif . 4.Bahwa keputusan TUN Fiktifpositif yang menjadi obyek sengketa dalampermohonan aquo sebagaimana diuraikan termohon dalam bagian angka romawi tersebut diatas, maka dengan demikian pengajuan permohonan aquo telahdisesuai kan dengan ketentuan pasal 53 ayat (4) UU Administrasi pemerintahan tersebut di atas .IV.FORMALITAS DAN LEGAL STANDING PERMOHONANA