Ditemukan 3585 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonann permohonanã perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 17-05-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 237/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2021 — Pemohon:
KRISNA SURYAHADI, S.H.
Termohon:
1.TAHIR FERDIAN
2.ANGIE CHRISTINA
87 — 32
  • PKPU Nomor 237/Pdt.SusPKPU/2021/PN Niaga Jkt.PstPKPU menyatakan hubungan hukum Pemohon PKPU dengan ParaTermohon PKPU adalah perjanjian dari perjanjian tersebut yangmerupakan suatu bentuk perikatan, karena tidak terpenuhinya suatukewajiban maka berakibat hukum Perbuatan tersebut adalahWANPRESTASI (Inkar Janji);Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan hukum yang dikemukakandiatas, maka Termohon PKPU dan Termohon PKPU II memohon agar kiranyaYang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonana
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 6/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Sinar Morokarta Perkasa
Termohon:
Bupati Morowali
201 — 110
  • SINAR MOROKARTA PERKASA dengansebuah keputusan dan/atau tindakan;Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara Permohonana quo, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
1828 — 648
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  • Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id393.11 Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonana quo telah ternyata bahwa maksud para Pemohon adalah agar perguruan tinggihukum diberikan kKewenangan untuk menyelenggarakan PKPA bekerja samadengan organisasi profesi advokat.3.12 Menimbang bahwa mengingat terdapat kesamaan substansi dalampermohonan a quo dengan substansi permohonan Nomor 103/PUUXI/2013 yangtelah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 19-09-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 971 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
Tanggal 19 September 2017 — 1. WILLIAM CANDRA, DKK VS YUDHI WIBHISANA.SH, DK
201 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanya Permohonana quo, diajukan oleh Para Pemohon;Dengan demikian Permohonan a quo adalah permohonan yang tepatdan benar dan telah sesuai dengan ketentuan dalam UUK khususnyaPasal 127 UUK dan oleh karenanya patut dan layak untuk diperiksadalam persidangan di Pengadilan Niaga;PT lIgata Jaya Perdania Adalah Perusahaan Pengembang (Developer)Yang Membangun Perumahan Rosedale Dan Perumahan Citra SejakTahun 1994, Mempunyai Kewajiban Melakukan Pemecahan Sertifikat SertaBalik Nama Ke Atas Nama Pembeli
Pengadilan PN CIANJUR Perdata
Register : 30-06-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN CIANJUR Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Cjr
Tanggal 1 Desember 2016 — Penggugat: Dedy Njoman Oey Tergugat: Mawarti Turut Tergugat: PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Cianjur
92 — 15
  • Dalam Permohonana. Memohon adanya putusan sela atas Gugatan Intervensi ini;b. Menetapkan Penggugat Intervensi untuk masuk dan bergabung kedalamperkara No. 24/Pdt.G/2016/PN.Cjr. tanggal 29 Juni 2016 untuk membelakepentingan sendin;. Dalam Pokok Perkaraa. Menolak Gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;b. Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi dan Tergugat Asal/TergugatIntervensi Il untuk membayar biaya perkara;. Dalam Permohonan Sita Jaminana.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 24-07-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Tanggal 5 Oktober 2020 — SHENZHEN IGEAR TECHNOLOGY INC ; SHENZHEN UNITED SYSTEM SOFTWARE CO., LTD >< PT ANUGRAH BERKAT JAYAABADI DAHULU PT CIPTA SRIGATI LESTARI,
530 — 226
  • Satriodalam literatur hukum yang berjudul Penjelasan Hukum tentang Cessie,penerbit PT Gramedia, 2010, halaman 6970 yang menyatakan jika Cessietidak memerlukan persetujuan, namun hanya perlu diberitahukan kepadaCessus (Debitur), Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonana quo, bahwa dalil Para Pemohon yang mengutip doktrin hukum RachmadSetiawan dan J.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 28-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2021
Tanggal 9 September 2021 — YUDI PURNOMO, DK VS KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI;
3523 — 2383 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negarabertentangan dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Korupsi dan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 70/PUUXVII/2019, tanggal 4 Mei 2021;Menyatakan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemerantasan KorupsiNomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KomisiPemerantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat;Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Agung atas Permohonana
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 08-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Januari 2021 — Pemohon:
PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
263 — 168
  • SUMBER JATI PRATAMASELATAN dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara permohonana quo, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT.SUMBER JATI PRATAMA SELATAN telah mengajukan Permohonan kePengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 8 Desember 2020berkaitan dengan sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-07-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2017
Tanggal 14 September 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FITRA RIAU VS GUBERNUR RIAU;
269 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaiPemohon Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia, makaTermohon menganggap adalah tidak diperlukan lagi untuk membahassubstansi permohonan a quo, dan berdasarkan alasanalasansebagaimana tersebut di atas dengan segala hormat Termohon memohonkepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cqMajelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, serta memutuspermohonan a quo untuk menolak permohonan a quo dari Pemohon untukseluruhnya atau setidaktidaknya memutus dengan putusan permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 06-08-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 P/HUM/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — HABIBUROKHMAN, S.H., M.H. vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
199 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menegakkannya.Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 A ayat (2)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai kKedudukan hukum (/ega/standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon,menurut Mahkamah Agung, Pemohon memiliki Kedudukan hukum (/ega/standing) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil a quo:Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenangmengadili permohonan keberatan hak uji materiil a quo dan Pemohonmemiliki Kedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mengajukan permohonana
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-07-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 86/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 8 Nopember 2021 — Penggugat:
RACHMAT SUMADIHARDJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
284 — 223
  • Bahwa atas saran dari Pejabat Kantor Pertanahan Purwakarta yangPenggugat lupa nama dan jabatannya, untuk melengkapi permohonana quo Penggugat disarankan membuat SURAT PERNYATAAN(waarmerking notaris), sehingga kemudian Penggugat membuat suratpernyataan tertanggal 19 November 2019 yang diwaarmerking olehIndarti Hartawani, SH, Notaris Kabupaten Bandung, yang isinya padaintinya:1) Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum saya tidak lagi mempunyaihutang kepada Citibank, PT Bank Umum Nasional dan Bank Ball;
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 8/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Mining Maju
Termohon:
Bupati Morowali
359 — 168
  • menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa surat Pemohon kepada Termohon (vide bukti P1 dan Bukti P2) telah diterima oleh Bagian Umum Sekretariat DaerahPemerintah Kabupaten Morowali tanggal 28 Oktober 2020, hal mana atas dalil yang disampaikan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, kemudian setelah 10 (Sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonana
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 10/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. Bumi Persada Surya Pratama
Termohon:
Gubernur Sulteng
443 — 226
  • Bumi Persada Surya Pratama tanggal6 Agustus 2020 dan surat tersebut telah diterima oleh Termohon melaluiDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) ProvinsiSulawesi Tengah pada tanggal 7 Agustus 2020, hal mana atas dalil yangdisampaikan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohontersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, kemudian setelah10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonana quo, Termohon terbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-04-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 1 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
M. ZAKI TAMRIN Bin MUHAMMAD BEDUL
21 — 8
  • Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa sendiridipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan yang seringanringannya dengan alasan terdakwa menyesal danmengakui atas perbuatannya;Menimbang bahwa atas permohonana terdakwa tersebut, dalam hal iniJaksa Penunutut Umum menyatakan tetap pada tuntutnnya semula;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telahdihadapkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 18-07-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2018
Tanggal 20 September 2018 — PROF. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, SH.,M.Hum., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
741 — 1296 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (2)UU No. 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (/ega/ standing) sertadikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon, menurutMahkamah Agung, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legalstanding) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil a quo:Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenangmengadili permohonan keberatan hak uji materiil a quo dan Para Pemohonmemiliki kedudukan hukum (/egal/ standing) untuk mengajukan permohonana
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 03-08-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Tte
Tanggal 24 Agustus 2020 — Pemohon: LADAIYONO alias LADAYONO Termohon: KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA
342 — 171
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahHalaman 9 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Pra
Pengadilan PA BADUNG Perdata Agama
Register : 11-07-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA BADUNG Nomor 0105/Pdt.G/2018/PA.Bdg
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 16
  • Bahwa Termohon sangat menyadari dalam kehidupan berumah tanggatidak selalu berjalan harmonis sebagaimana yang dikehendaki, sehinggatimbulnya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon danTermohon yang berujung pada perkara permohonan cerai talak olehPemohon terhadap Termohon bukanlah disebabkan oleh alasanalasansebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam dalil permohonana quo;5.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 11-03-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 54/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 21 September 2016 — CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA ; JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
115 — 88
  • PermohonanA. Dalam Pokok Perkara1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 14-05-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 03-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — RAHMAWATI SOEKARNOPUTRI., DKK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
2846 — 13747 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima(niet onvankelijk verklaard);Dalam Pokok Permohonana. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;Halaman 42 dari 58 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1137/B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERDANA INTISAWIT PERKASA,
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judicial Review, di mana dalamPutusan Uji Materi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 57 P/HUM/2010 tanggal 18 Januari 2011 yang dalam amarnya telahmenolak Pemohon HUM sehingga memenangkan Terbanding (DUP).Sejalan dengan kebijakan tersebut didalilkan juga oleh PemohonPeninjauan Kembali, maka selaras dengan kebijakan yang serupaMahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara PermohonanHak Uji Materi Nomor 70 P/HUM/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang amarputusannya mengabulkan permohonana