Ditemukan 3588 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonanã permohonann perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 05-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.PBR
Tanggal 4 Februari 2021 — Pemohon:
1.Syurya Hardi
2.R. Rosnaini
3.Muh Zaudi
Termohon:
Lurah Industri Tenayan
136 — 177
  • FP/2021/PTUN.PBRkemudian Para Pemohon mengajukan sporadik tersebut kepada Termohonuntuk ditandatangani dan diberi nomor register, akan tetapi Termohon tidakmenandatangani sporadik tersebut tanpa alasan dan Termohon dalamjawabannya halaman 4 (empat) mendalilkan pada pokoknya Termohon menolakpermohonan Para Pemohon seluruhnya;Menimbang, bahwa Standar Operasional Prosedur dalam untukmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau TindakanPenandatanganan Blangko Sporadik dari BPN sebagaimana objek permohonana
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-11-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/TF/2020/PTUN.JKT
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (LPPBMN)
597 — 647
  • Tak (dalambuku: Hoofdlijnen Van Het Nederlans AdministratiefProcesrecht) artinva adalah yang terkena secara langsungadalah objek itu sendiri, bukan diperoleh dari pihak lain;Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dalam permohonana quo adalah pihak yang memohon kepada Termohon untukmenetapkan atau melakukan keputusan dan/atau TindakanTata Usaha Negara sebagaimana dalam permohonanPemohon adalah Permohonan untuk menjatuhkan sanksiterhadap pihak lain dalam hal ini Sdr.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus PHI
Register : 13-01-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plg
Tanggal 15 April 2015 — PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk lawan YULIANSJAH
310 — 106
  • Jawaria tgl. 25 Mei 2012 diberi Tanda P19.20.Form Kunjungan Debitur tgl. 14 Februari 2012diberi Tanda P20.21.BA Bipartit tgl. 08 Nopember 2013 diberi Tanda P21.a.22.BA Bipartit tgl. 11 Desember 2013 diberi Tanda P21.b.23.Surat Permohonana jin PHK tgl. 04 Maret 2014diberi tanda P22.24.Anjuran igl. 12 Juni 201 4 diberi Tanda P23.25.Surat Jawaban atas Anjuran tgl. 25 Juni 2014diberi Tanda P24.Menimbang, bahwa buktibukti tertulis Penggugat yang diberi Tanda P1,P2, P3, P4, P5, P6, P8, P10, P11, P17, P18
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Putus : 20-08-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 418/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 20 Agustus 2014 — PT.KARYA CIPTA KARSA LAWAN MARTIN TORANG HERMANTO HUTAGALUNG
85 — 14
  • Bahwa dengan demikian permohonan sita jaminan (conservatoirbeslaag) sebagaimana dimohonkan oleh PENGGUGAT tersebut tidakrelevan dan tidak ada dasar hukumnya, diajukan dalam permohonana quo dan oleh sebab itu haruslah ditolak dan dikesampingkan.Bahwa untuk itu sebaliknya dalil gugatan PENGGUGAT karena jelashanya bersifat mengadaada (tidak benar), maka secara tegas harusdikesampingkan.Berdasarkan halhal tersebut diatas, jelas dan nyata sekali bahwagugatan PENGGUGAT hanya mengadaada dan sama sekali
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 13-02-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
1.TRISNA MAULANA
2.ASRI PALUPI UTAMI
Tergugat:
PT. PANAH EMAS SUKSES
44 — 12
  • Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.atau,Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonana quo berpendapat lain, Tergugat memihin Putusan yang seadiladilnya (exAquo et Bono).Halaman 31 dari 51 hal.
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 15 Juni 2020 — Penuntut Umum:
RIO ROZADA SITUMEANG, S.H.
Terdakwa:
EMPY LIMA Alias EMPY
362 — 49
  • Inrichi, Nomor : BA. 111 / K.5 / BKW / .I / TEK / 8 / 2018, tanggal 23 Agustus 2018;
  • 1 (satu) lembar surat perihal : Permohonan Pemeriksaan Stock OPname Kayu dan Penerbitan Surat Angkut Dalam Negeri Tumbuhan Tindak Dilindungi Undang-Undang yang termaksuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia), Nomor : 05 / IRC / VII / 2018, tanggal 02 Juli 2018; dan 1 (satu) lembarsurat permohonana Pemeriksaan Stok Opname Kayu dan penerbitan SATS-DN An. CV.
    Inrichi, Nomor : BA.111/K.5/BKW/.1/TEK/8/ 2018, tanggal 23 Agustus 2018;2, 1 (Satu) lembar surat perihal : Permohonan Pemeriksaan StockOPname Kayu dan Penerbitan Surat Angkut Dalam Negeri TumbuhanTindak Dilindungi UndangUndang yang termaksuk Appendiks II CitesJenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia), Nomor : 05 / IRC / VII / 2018,tanggal 02 Juli 2018; dan 1 (Satu) lembarsurat permohonana PemeriksaanStok Opname Kayu dan penerbitan SATSDN An. CV.
    Inrichi, Nomor : BA.111/K.5/BKW/.I/TEK/ 8/2018, tanggal 23 Agustus 2018;2. 1 (satu) lembar surat perihal : Permohonan Pemeriksaan StockOPname Kayu dan Penerbitan Surat Angkut Dalam Negeri TumbuhanTindak Dilindungi UndangUndang yang termaksuk Appendiks II CitesJenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia), Nomor : 05 / IRC / VII / 2018,tanggal 02 Juli 2018; dan 1 (satu) lembarsurat permohonana PemeriksaanStok Opname Kayu dan penerbitan SATSDN An. CV.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 12-07-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 119-K/PM I-02/AD/VII/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — Dedi Kurniawan Putra Zega, Serka NRP 21060005121084.
71 — 107
  • Dengandemikian alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam halini tidak sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangandan oleh karena nya alasan ini haruslah ditolak.Tentang Permohonana. Menerima pembelaan (pleidoi) dari tim Penasihat Hukumsecara keseluruhan;Hal 31 dari 39 hal Putusan Nomor 119K/PM lI02/AD/VII/2017MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangb. Menyatakan segala tuntutan dan dakwaan oleh Oditur Militerterhadap Terdakwa batal demi hukum;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 17-04-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — ANDI MUHAMMAD YUSUF BAKRI, S.H.I., M.H. DKK VS PRESIDEN RI
475 — 414 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Umum, UU Peradilan Agama,dan UU PTUN), sehingga Mahkamah Agung memiliki kewenangan untukmelakukan pengujian atas Objek Permohonan I, Il, dan Ill;Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberwenang untuk memeriksa, dan memutus Permohonan ini;Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanapakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyaikedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mempersoalkan objek permohonana
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 07-03-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Dps
Tanggal 23 Maret 2017 — Pemohon:
Anton Indarto Gunawan, S.Kom
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
163 — 108
  • Bahwa menurut Ahli terhadap Lisensi tersebut di syaratkan untukdicatatkan, namun hanya bersifat admintratif sedangkan untuk Merk,Paten, Disain Industri dll tersebut adalah melalui proses pendaftaran danjuga melalui proses verivikasi untuk menghasilkan output berupaSertifikat, sedangkan untuk pencatatan lisensi sendiri tidak memerlukanoutput berupa sertifikat, namun hanya cukup dengan Cap dantanadatangan sebagai tanda diterimanya permohonana pencatatantersebut.
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama Perceraian
Register : 11-01-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PA GRESIK Nomor 137/Pdt.G/2017/PA.Gs
Tanggal 4 Juli 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
35 — 11
  • penyebab cekcok yangharus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbuktiadanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulanbahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandungdalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctoPasal 116 huruf (f) Buku Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonana
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 01-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 02-05-2018
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2018
Tanggal 4 April 2018 — Oditur:
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Dwi Wahyu Wibowo
32 — 13
  • Bahwa setelahn menerima permohonana pemeriksaan danurine tersebut Saksi beserta langsung melakukan pemeriksaan urineterhadap zat kandungan Narkoba menggunakan denganmenggunakan metode imunokromatografi dan didapatkan hasil positifzat Amphetamine dan Metamphetamine, pemeriksaan Saksidilakukan sebanyak dua kali dengan disaksikan oleh beberapa stafSaksi.5.
Pengadilan PN SRAGEN Perdata
Register : 15-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 136/Pdt.P/2019/PN Sgn
Tanggal 27 Juni 2019 — Pemohon:
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk Dalam PKPU
Termohon:
PT Patra Power Nusantara
248 — 55
  • Bahwa atas uraian faktafakta tersebut diatas, secara nyatamembuktikan permohonana quo yang diajukan oleh PEMOHON TIDAKSUMIR sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 80 Ayat (4) UU PT;31.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-12-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 2 Februari 2021 — Pemohon:
SWANDIKA KALU SANGAJI
Termohon:
1.Kepolisian Sektor Tanjung Priok
2.Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
3.Pengadilan Negeri Jakarta Utara
4.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
204 — 347
  • ./2016/PN.Jkt.Utr diatas, sehingga mohon kiranya permohonana quoditerima sebab telah memenuhi syarat formil;PERMOHONAN GANTI KERUGIAN DIAJUKAN DENGAN DASARPENAHANAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH DANKELIRU MENGENAI ORANGNYA4. Bahwa permasalahan a guo bermula ketika Pemohon pada hariSabtu tanggal 27 Februari 2016, sedang mengendarai motor Supra X125 milik Pemohondan pada saat itu Pemohon kebetulan melewatiwilayah Sunter.
Pengadilan PA Gedong Tataan Perdata Agama
Register : 03-12-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PA Gedong Tataan Nomor 569/Pdt.G/2019/PA.Gdt
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 26
  • Pasal14 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonana quo;Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada AhmadHaris Muizzuddin, SH. dkk, berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 26-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 29 Juli 2020 — Pemohon:
Ny. DARNAWATI,
Termohon:
BUPATI BUOL
153 — 100
  • peraturan perundangundangan tidakmenentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10(sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan, maka menurut Majelis Hakim penghitungantenggang waktu atas surat permohonan tersebut dihitung selama 10(sepuluh) hari kerja setelah Termohon menerima secara lengkap permohonana
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3092 — 1247
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Pasal 28 ayat (4) UUD 1945.Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusiaadalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.KETERANGAN DPR RITerhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonana quo, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebin dahulumenguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) yang dapatdijelaskan sebagai berikut:1.
    Dengan demikiansaya tetap berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya menyatakan permohonana quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 27-02-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — WARGO SUTRISNO, DKK vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
372 — 591 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Perundangundangan, yang menjadi salah satukewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang' mengadilipermohonan a quo;Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan para Pemohon, maka terlebihdahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhipersyaratan formal, yaitu apakah para Pemohon mempunyai kepentinganuntuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga parapemohon mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) dalam permohonana
Pengadilan PN SURABAYA
Putus : 05-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 09/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby
Tanggal 5 September 2016 —
205 — 57
  • Bahwa terhadap Lisensi tersebut di syaratkan untuk dicatatkan, namunhanya bersifat admintratif sedangkan untuk Merk, Paten, Disain Industri dlltersebut adalah melalui proses pendaftaran dan juga melalui prosesverivikasi untuk menghasilkan output berupa Sertifikat, sedangkan untukpencatatan lisensi sendiri tidak memerlukan output berupa sertifikat,Hal.54 Putusan No.09/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sbynamun hanya cukup dengan Cap dan tanadatangana sebagai tanda diterimanya permohonana pencatatan tersebut
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Perijinan
Register : 10-07-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 48/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 1 September 2015 — KOPERASI PRODUSEN AL-SYUKRI,Dkk VS BUPATI MANDAILING NATAL
107 — 43
  • Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebutTermohon II Intervensi telah mengajukan Tanggapannya secara tertulistertanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut :I DALAM EKSEPSI24B Para Pemohon Keliru Memahami Ketentuan Undangundang Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAdministrasi Pemerintahan) Sebagai Dasar Hukum PengajuanPermohonan A quo.1.Bahwa Para Pemohon dalam mengajukan Permohonana quo menggunakan ketentuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2018
Tanggal 8 Agustus 2018 — PT. MENSANA ANEKA SATWA VS DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
109 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untukmendapat putusan;Berdasarkan ketentuanketentuan di atas, Pemohon mendalilkan telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2)UU MA, berikut Peraturan Mahkamah Agung yang terkait, karenaPemohon yang merupakan badan hukum publik, telah dirugikan denganpelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal a quo;Terhadap dalil Pemohon mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing)tersebut di atas, Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon danmenyatakan Pemohon tidak memiliki Lega/ Standing dalam permohonana