bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilsetelah diberikan waktu selama 6 (enam) bulan untuk mendapatkan izin dariatasannya, ternyata belum juga mendapatkan izin tersebut, namun pihakPenggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya sekalipun tanpa izinatasan;Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5Tahun 1984, Ketua Majelis Hakim telah memberikan peringatan kepadaPenggugat tentang sanksi yang bisa dijatunkan kepada Penggugat apabilamelakukan perceraian tanpa izin

atasan, namun Penggugat tetap padakeinginannya bercerai dengan Tergugat dan menyatakan siap menanggungsegala resiko apapun juga.

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugatterikat dengan aturan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mewajibkan sebelum bercerai terlebihdahulu harus mendapatkan izin dari atasan;Menimbang, bahwa ketika mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agamaternyata Penggugat belum mendapatkan izin dari atasan, maka sesuai SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984, kepada Penggugat diberikanwaktu selama 6 (enam) bulan untuk mengurus izin

atasan tersebut, sekaligusmengharapkan adanyaizin atasan dari Tergugat dan ternyata hinggawaktu yangditentukan, Penggugat tidak mendapatkan izin dimaksud;Menimbang, bahwa hingga waktu yang ditentukan Penggugat belum jugamendapatkan izin atasan, sementara Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak mengirimkan izin atasan, maka sesuai ketentuan tersebutdi atas, majelis telah memberikan peringatan mengenai sanksi terhadap PegawaiNegeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa izin atasan

, namun pihakHal. 12 dari 20 hal Put.1113 /Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya walaupun tanpa izindan bersedia menanggung segala resiko dan sanksi apapun dari atasannya;Menimbang, bahwa mengenai belum adanya izin atasan Tergugat makasesuai penegasan Ketua Mahkamah Agung RI yang kemudian diambil alih olehmajelis bahwa izin atasan bagi prajurit yang ingin bercerai adalah syaratadministratif.

persidangan yang telah ditetapbkan, Penggugattelah hadir akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor:0727/Pdt.G/2017/PA.Pct tanggal 07 September 2018, dan tanggal 28September 2018, serta tanggal 07 Desember 2018 Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa Penggugat adalah seorang PNS di Kabupaten Pacitanbelum mendapat Surat Izin

atasan untuk bercerai, kKemudian majelis telahmemberikan waktu yang cukup kepada Penggugat untuk mengurusnyanamun tidak mendapatkannya sampai perkara ini berjalan selama 6 bulan,dan Penggugat telah bersikukuh untuk meneruskan guggatannyameskipun tidak mendapat izin atasan sebagai PNS dengan membuatHal. 3 dari 13 Put.

putusan;Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secaralisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplahPengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untukselanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Bahwa Penggugat adalah seorang PNS di Kabupaten Pacitanbelum mendapat Surat Izin

atasan untuk bercerai, sesuai PP Nomor 10tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai NegeriSipil yang telah dirubah dengan PP 45 tahun 1990, kemudian majelis telahmemberikan waktu yang cukup kepada Penggugat untuk mengurusnyanamun tidak mendapatkannya sampai perkara ini berjalan selama 6 bulan,dan Penggugat telah bersikukuh untuk meneruskan guggatannyameskipun tidak mendapat izin atasan sebagai PNS dengan membuatsurat pernyataan tertanggal 04 Maret 2019 yang intinya bersediamenerima

resiko/ sanksi administrasi dalam bentuk apapun akibatpengajuan gugatan perceraian tampa izin atasan, maka denganberpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biayaringan, (vide pasal 2 (4) UU No 48 tahun 2009) maka pemeriksaanterhadap perkara ini dilanjutkan.Hal. 6 dari 13 Put.

Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugatdengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawabmemberikan nafkah ekonomi keluarga;Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugattelah pisah tempat tinggal sejak Februari 2019 sampai sekarangBahwa pihak keluarga dan Penggugat sudah pernah berusahameminta Tergugat untuk pulang, namun tidak berhasil;Bahwa pada persidangan yg telah ditentukan Penggugat belummendapat surat izin

atasan dan Penggugat ingin mencabut gugatannyaguna mengurus izin atasan sebagai syarat perceraian bagi pegawail negeriSipil.Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala halyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 3224/Pdt.

kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokatatau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karenatelah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat:Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidanganharus dinyatakan tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuanPasal 125 ayat (1) HIR;Izin

Atasan Bagi PNSMenimbang, bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil yangmengajukan gugatan cerai, maka Penggugat wajib memperoleh izinterlebin dahulu dari pejabat atau atasan Penggugat, sebagaimana pasal 3Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 yangtelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10

Nph.bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalildalilgugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 139 147 HIR dan Pasal 169 172 HIR, sehingga secara formil dan materiil alatbukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;Menimbang, bahwa pada persidangan yg telah ditentukanPenggugat belum mendapat surat izin atasan dan Penggugat inginmencabut gugatannya guna mengurus izin atasan sebagai syaratperceraian bagi pegawai negeri Sipil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi PNS, maka Penggugat harus melampirkan izinatasan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;Bahwa Penggugat telah mengajukan izin atasan untuk melakukan perceraianakan tetapi Penggugat tidak mendapat izin atasan sedangkan Penggugat ingin tetapmelanjutkan perkara ini, maka Penggugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 13Juli 2012 bahwa

Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, maka Penggugat harusmelampirkan izin atasan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama TebingTinggi;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan izin atasan untukmelakukan perceraian akan tetapi Penggugat tidak mendapat izin atasan sedangkanPenggugat ingin tetap melanjutkan perkara ini, maka Penggugat membuat SuratPernyataan tertanggal 13 Juli

Atasan/Pejabat Pemerintahsetempat;Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa seorangPegawai Negeri Sipil (PNS) apabilan hendak menikah atau bercerai haruslahada izin atasan/pejabat pemerintah dahulu;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak ada menguraikan tentangtelah ada atau tidak adanya izin cerai dari atasan/pejabat maka sangat jelasgugatan Penggugat cacat hukum karena bertentangan dengan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 Tentan Izin

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakubahwa seorang Pegawai Negeri Sipil apabila hendak menikahatau bercerai haruslah ada izin Atasan / Pejabat terlebih dahulu.2.

Bahwa yang harus diakui oleh Tergugat walaupunPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukanperceraiannya di Pengadilan Agama haruslah menurut aturandan ketentuanketentuan yang diatur di dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil, NAMUN HAL ITU SANGATLAHBERTENTANGAN DENGAN HAK AZASI MANUSIA SERTAAZAS KEADILAN dikarenakan Penggugat telahmengajukan Permohonan Izin Atasan kepada

Atasan tersebut.2.

bersedia menanggung resiko bercerai tanpa ada izin dari atasanHalalaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2019/PA.kKis.Penggugat kemudian izin atasan bagi setiap PNS merupakan = syaratAdministrasi bagi PNS bukan syarat formil maupun materiil untuk diterimanyasuatu gugatan di Pengadilan Agama;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat,saksisaksi dipersidangan dan

resmi danpatut dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasanyang sah;Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugatsebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;Bahwa terhadap status Penggugat sebagai seorang Pegawai NegeriSipil, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengurus izinatasan untuk perceraian sesuai ketentuan perundangundangan;Bahwa terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut selanjutnyaPenggugat menyatakan bahwa pengurusan izin

atasan untuk perceraiansedang dalam proses dan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal14 Desember 2021 menyatakan memohon untuk mencabut gugatannya yangterdaftar dalam register Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor257/Pdt.G/2021/PA.Pst tertanggal 29 Nopember 2021 untuk mengurus izinatasan untuk perceraian tersebut;Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya,maka pemeriksaan perkara a quo sudah cukup dan Majelis Hakim dapatmenjatuhkan penetapannya;Bahwa untuk mempersingkat

yang sah untukdatang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasanyang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugatdan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 257/Padt.G/2021/PA.PstMenimbang, bahwa terhadap status Penggugat sebagai seorangPegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim telan memerintahkan Penggugat untukmengurus izin

atasan untuk perceraian sesuai ketentuan perundangundangan;Menimbang, bahwa terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebutselanjutnya Penggugat menyatakan bahwa pengurusan izin atasan untukperceraian sedang dalam proses dan Penggugat secara lisan padapersidangan tanggal 14 Desember 2021 menyatakan memohon untukmencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan AgamaPematangsiantar Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pst tertanggal 29 Nopember 2021untuk mengurus izin atasan untuk perceraian tersebut;Menimbang

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetaokan, Penggugat hadir dipersidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukunkembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan atas nasehatMajelis tersebut Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;Bahwa karena Penggugat adalah seorang CPNS majlismemerintahkan Penggugat untuk mengurus izin

atasan dan diberikesempatan selama lebih kurang 2 bulan,Bahwa pada persidangan tanggal 07 Mei 2018 Penggugat menghadapke persidangan dan menyatakan bahwa Izin atasan yang dijanjikan saat inibelum ada , maka untuk mengurus izin atasan tersebut, maka Penggugatmencabut secara lisan gugatannya nomor : 0079/Pdt.G/2018/PA.Prm yangterdaftar di Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 18 Januari 2018Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala halyang tercantum dalam berita acara persidangan

Thn, dan oleh Terbanding/Terlawan, dalam kapasitasnya padasaat berperkara sebagaimana dimaksud sebagai seorang Pegawai NegeriSipil, dan syarat formilnya bagi seorang PNS untuk mengajukan perceraiandi Pengadilan wajib memintakan surat izin atasan / pejabat, berdasarkanPasal 3 ayat (1) PP. Nomor. 10 / Tahun 1983 jo PP.

Bahwa yang menjadi persoalan hukumnya adalah apakah kepala sekolahSD Inpres Pumadada Kabupaten Halmahera Barat mempunyaikapasitans / wewenang untuk mengeluarkan surat izin atasan / pejabatuntuk perceraian bagi guru sekolah bawahannnya :a. Bahwa jabatan kepala Sekolah SD Inpres Pumadada Halmahera Baratadalah sebagai pejabat fungsional.b. Bahwa berdasarkan PP. Nomor. 10 / Tahun 1983 jo PP.

Nomor 10 / Tahun 1983 jo PP.Nomor 45 Tahun 1990, serta Surat Edaran BKN Nomor. 48 / SE /1990, maka dapat dipahami, terhadap bukti T.5 ( Surat izin atasan /Pejabat, bercerai untuk Terlawan yang dikeluarkan oleh Kepalasekolah SD Inpres Pumadada Halmahera Barat ) dianggap tidakHalaman 9 dari 17 halaman put. Nomor 2/PDT/2022/PT MNDpernah ada, sehingga dapat dimaknai terhadap gugatan Penggugatdalam perkara perdata Nomor. 103 / Pdt. G / 2021 / PN.

Thn, khususnya mengenai bukti T.5tentang surat izin atasan/ pejabat untuk bercerai yang dikeluarkan kepalasekoalah SD Inpres berpendapat :a. Bahwa hal itu. berhubungan dengan para pihak yang berperkara,dan hal ini membuktikan menurut hemat Pembanding/Pelawan MajelisHakim tingkat pertama tidak mencermati / memaknai mengenai kaida kaida hukum yang jelas jelas mengatur tentang seorang PengawaiNegeri sipil yang akan mengajukan perceraian di Pengadilan.b.

Dalampengertian tidak ada tingkatan batasan kewenangan / pendelegasianuntuk mengeluarkan izin atasan/ pejabat untuk bercerai.Halaman 10 dari 17 halaman put. Nomor 2/PDT/2022/PT MNDd.

dalamTermohon dan celana dalam Pemohon dibungkus dalam plastik hitamdalam ke adaan basah, lalu Pemohon lemparkan kehadapannya sambilPemohon tanya, namun tidak ada komentar dan jawaban apapun;Bahwa terakhir kali Termohon pergi meninggalkan Pemohon tepatnyatanggal 26 Maret 2013 pukul 09.00 WIB, tidak Pemohon jemput lagi dankeluarganya pun tidak ada datang mengantarkanya, maka sejak tanggaltersebut di atas sampai sekarang kami telah pisah sudah lebih kurang 9(sembilan) bulan lamanya;Bahwa adapun menyangkut izin

atasan Pemohon sebagai anggotaPOLRI masih dalam proses penerbitan;Bahwa berdasarkan fakta dan kejadian tersebut di atas, Pemohon telahmengambil sikap/ istiqomah tidak akan memakainya lagi sebagai isteriPemohon, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak agar dapatditerbitkan izin untuk menceraikannya di Pengadilan Agama;10.Bahwa untuk menjaga penderitaan Pemohon yang berkepanjangan,11.Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat menolong danmembantu Pemohon agar izin tersebut dapat Pemohon peroleh

atasan, namun sampai pada limit waktu yang telahdiberikan kepada Pemohon surat izin dimaksud belum juga diterbitkan olehpejabat yang berwenang dan Pemohon berkesimpulan tetap akan melanjutkanproses perceraian dengan tanpa izin atasan dengan membuat surat pernyataanbermaterai yang ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 26 Juni 2014 yang isipokoknya bahwa Pemohon bersedia menerima tindakan atau hukuman dariPejabat Kepolisian Repulik Indonesia sebagai akibat dari perceraian ini;Bahwa sesuai dengan

atasan yang dimaksud danPemohon berkesimpulan tetap ingin melanjutkan proses perceraian dengantanpa izin atasan dengan membuat surat pernyataan Pemohon yang diberimaterai dan ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 26 Juni 2014 yang intinyaPemohon siap untuk menerima tindakan dan hukuman dari pejabat KepolisianNegara Republik Indonesia sebagai akibat dari perceraian ini;Menimbang bahwa meskipun Pemohon telah membuat surat pernyataanbersedia menanggung segala resiko sebagai akibat melakukan perceraiantanpa

izin atasan, Majelis tetap mengingatkan kepada Pemohon bahwa resikodari perceraian tenpa izin atas yang terberat adalah pemecatan sebagaianggota POLRI, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses perkaraperceraian ini;Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 154 R.Bg jo.pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 03 tahun 2006

telah menasihati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah berusaha untukmemperoleh Izin

atasan dan majelis hakim telah menunda sidang selama 6bulan untuk memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperoleh izinatasan akan tetapi sampai perkara ini diputus belum ada realisasinya.Hal. 3 dari 12 hal.

No.749/Pdt.G/2016/PA.WtpBahwa Penggugat telah membuat surat pernyataan bersediamenanggung segala resiko akibat perceraian tanpa izin atasan tanggal 05 April2017.Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugat, telahmengajukan alatalat bukti berupa:A. Surat: Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Nomor: 151/22/X/1995Tanggal 09 Oktober 1995, bermeterai cukup dan telah sesuai denganaslinya (bukti P);B. Saksi:1.

oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakimmembebani Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pegawai Negeri sipil telahmembuat pernyataan bersedia menanggung segala resiko akiaban perceraiantanpa izin

atasan karena Penggugat telah diberi ksempatan selama 6 bulanunruk mengurus izin atasan namun tidak berhasil mendapatkan izin atasan halini sejalan dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentangperubahan atas PP No. 10 tahun 1983 tentang prosedur perceraian bagiPegawai Negeri Sipil.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;Hal. 6 dari 12 hal.

Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.SUBSIDERApabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdan Tergugat telah hadir di persidangan;Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabutperkaranya karena Penggugat tidak memperoleh izin atasan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka beritaacara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk danmerupakan bagian

yang tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai NegeriSipil harus terlebih dahulu memperoleh izin atasan sehingga MajelisHakim menunda sidang untuk memberi kesempatan mengurus izinatasan;Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan selama6 (enam) bulan untuk memperoleh izin atasan namun sampai bataswaktu yang ditentukan Penggugat tidak memperoleh

berulang kali terjadi,puncaknya pada bulan September 2016, Tergugat pergi meninggalkanPenggugat dan tinggal di rumah keluarga Tergugat dengan alamatsebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 1 bulan hingga sekarang.Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagihubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak adasuatu peninggalan apapun yang dapat digantikan sebagai pengganti nafkah;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudahmendapat izin

atasan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Bone Bolango dengan nomor : 800/DIKBUDBB/SET/609.a/IX/2017 tanggal 29 September 2017 tentang KeputusanPemberian Izin Atasan;Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbuny/i:Putusan Nomor 706/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman

tidak datang dan tidakpula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipunmenurut relaas panggilan Nomor 706/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 2November 2017 dan 10 November 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatualasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewatHakim Mediator;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melengkapigugatan perceraian dengan Surat Keputusan Pemberian Izin

Atasan denganNomor 800/DIKBUDBB/SET/609a/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yangditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenBone Bolango;Bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabardan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidakberhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan akta nikah

kesimpulan bahwaPenggugat bertetap pada gugatannya untuk menceraikan Tergugat dan telahmohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukBerita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa terhadap status Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil/Aparatur Sipil Negara, telah memperoleh Surat Keputusan berupaPemberian Izin

hukum;SUBSIDAIR:Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah memberikannasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mareka rukun kembali dalam rumahtangga, namun tidak berhasil yang selanjutnya para pihak mengikuti proses mediasi,namun juga tidak berhasil;Bahwa, pada sidang selanjutnya (sebelum dibacakan gugatan) Penggugatbeberapa kali minta ditunda guna untuk pengurusan izin

atasan (karena yangbersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil), namun pada persidangan tanggal 16Desember 2014 Penggugat menyatakan ianya belum memperoleh izin atasan danperkaranya akan dicabut, atas pencabutan tersebut tanpa perlunya persetujuan dariTergugat karena gugatan tersebut belum dibacakan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepadaberita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagiandari ini;Hal. 3 dari 5 hal.Put.

No 196/Pdt.G/2014/PAPYB.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanayang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa karena belum memperoleh izin atasan (karena PenggugatPegawai Negeri Sipil) maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka MajelisHakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karenaperkara ini telah didaftar dalam

tangganya serta memberikan pandangantentang akibat buruk dari Suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohonuntuk menempuh proses mediasi dan atas laporan Hakim Mediator yangbernama Sundus Rahmawati, S.H, mediasi yang telah ditempuh tidak berhasilmencapai kesepakatan untuk berdamai;Bahwa sampai dengan persidangan dengan agenda memberikesempatan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi, Pemohonbelum melampirkan atau menyerahkan surat izin

atasan untuk bercerai;Bahwa Pemohon telah memohon agar diberi kesempatan selama 3 bulanguna mengurus surat izin atasan untuk bercerai dan kepadanya oleh MajelisHakim diberi kesempatan guna mengurus Surat izin atasan tersebut;Bahwa pada persidangan tanggal 19 April 2016 Pemohon hadirsedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan pada persidangan tersebutPemohon mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor0794/Pdt.G/2015/PA.KAG 17 Nopember 2015 dengan alasan antara Pemohondengan

setiap persidangan agar hidup rukun dan tetapmempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usahatersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon berprofesi sebagai Kepala Desa dalamketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 status Pemohondipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, sehingga sebelum bercerai wajibmemperoleh surat izin

atasan untuk bercerai;Him. 5 dari 8 hlm.

Bahwa penyebab Terdakwa telah meninggalkankesatuan tanpa izin atasan yang berwenangkarena Terdakwa mempunyai banyak hutang danTerdakwa tidak pernah memberitahukan tentangkeberadaannya ke kesatuan baik melalui suratmaupun telepon.4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencariandan penangkapan terhadap Terdakwa sertamelakukan pemanggilan terhadap Terdakwa,namun Terdakwa tidak memenuhi pemanggilantersebut dan sampai sekarang Terdakwa belumdiketemukan, sehingga pihak kesatuanHal. 6 dari 28 hal.

atasan yang berwenang sejaktanggal 10 Juni 2021 sampai dengan saatperkaranya dilaporkan ke Pomal Lantamal Vtanggal 15 Juli 2021 dan sampai dengan sekarangbelum kembali ke kesatuan.Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dankeberadaan Terdakwa selama meninggalkankesatuan tanpa izin Atasan yang berwenangtersebut serta Terdakwa tidak pernahmenghubungi ke kesatuan baik melalui suratmaupun telepon.Bahwa pihak Kesatuan sudah pernah melakukanpencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwatidak pernah diketemukan

tidak mengetahui kegiatan dankeberadaan Terdakwa selama meninggalkankesatuan tanpa izin Atasan yang berwenangHal. 9 dari 28 hal.

Bahwa benar' penyebab Terdakwa telahmeninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yangberwenang karena Terdakwa mempunyai banyakhutang dan Terdakwa tidak pernahmemberitahukan tentang keberadaannya kekesatuan baik melalui surat maupun telepon.5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkanKesatuan tanpa izin yang sah dari KomandanKesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukankeberadaannya ke Kesatuan baik melalui suratmaupun telepon.6.

Bahwa benar penyebab Terdakwa telahmeninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yangberwenang karena Terdakwa mempunyai banyakhutang dan Terdakwa tidak pernahmemberitahukan tentang keberadaannya kekesatuan baik melalui surat maupun telepon.3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkanKesatuan tanpa izin yang sah dari KomandanKesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukankeberadaannya ke Kesatuan baik melalui suratmaupun telepon.4.

mempelajari suratsurat perkara; Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor1879/Pdt.G/2012/PA.Sit telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak; Menimbang bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil gunamemenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka Pemohondiperintahkan untuk mengurus surat izin atas Pemohon dan persidangan ditentukankemudian sampai Pemohon mendapat surat izin

atasan selamalamanya 6 ( enam ) bulankemudilan ; += 22 = 222222 no on on 22222 == == Menimbang, bahwa kemudian Pemohon sebagaimana suratnya tertanggal 3Desember 2012 menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon belummendapatkan surat izin atasan Pemohon ; Menimbang bahwa karena proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahapperdamaian dan belum memasuki jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 272 RV tidakperlu menunggu tanggapan dan persetujuan Termohon karena kepentingan Termohontidak terganggu

Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2013/PA.Pspk.Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka prosesmediasi terhadap perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimalmenyabarkan Pemohon agar rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil,kemudian dibacakanlah surat gugatan a quo yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon.Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai BUMN di Kantor PLNMajelis telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus izin

atasan terlebihdahulu, namun Pemohon menyatakan Pemohon sebagai pegawai BUMN pada PLNbersikukuh menyatakan tidak mesti mendapatkan izin atasan terlebih dahulu untukmengajukan perceraian, namun meskipun demikian Pemohon telah membuat suratpernyataan bersedia menanggung segala resiko yang mungkin timbul akibatperceraian tanpa izin atasan terhadap lepegawaiannya sebagai pegawai BUMNtertanggal 14 Mei 2013;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan

jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidanganselengkapnya telah di catat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan,sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjukkepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPutusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti tersebut di atas ;Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai BUMN di Kantor PLN,Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus izin

atasan terlebihdahulu, namun Pemohon menyatakan Pemohon sebagai pegawai BUMN pada PLNbersikukuh menyatakan tidak mesti mendapatkan izin atasan terlebih dahulu untukmengajukan perceraian, namun meskipun demikian Pemohon telah membuat suratpernyataan bersedia menanggung segala resiko yang mungkin timbul akibatperceraian tanpa izin atasan terhadap lepegawaiannya sebagai pegawai BUMNtertanggal 14 Mei 2013, Majelis memandang Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo.

PENGGUGAT;Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA.PybBahwa majelis hakim telah menjelaskan bahwa surat dari BupatiMandailing Natal surat Nomor : 700/1173/Insp/2017 tanggal 8 Mei 2017, belumdapat dikategorikan sebagai surat izin atasan untuk melakukan perceraian, olehkarenanya majelis hakim memberi kembali kesempatan kepada Penggugatmelalui kuasa hukumnya untuk mengurus Surat izin atasan;Bahwa atas penjelasan majelis hakim tersebut Penggugat/kuasahukumnya menyatakan mencukupkan dengan

surat yang ada tersebutmeskipun oleh majelis hakim tidak dikategorikan sebagai surat izin atasan,Penggugat/kuasa hukumnya menyatakan permohonan agar gugatan cerai tetapdilanjutkan dan bersedia mempertanggung jawabkan segala akibat daripengajuan gugatan cerai Penggugat tanpa izin atasan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izinPerkawinan dan Perceraian bagi PNS;Bahwa Majelis Hakim

Masdewangga, majelis hakim menilaibahwa surat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai surat izin atasan karenasurat tersebut masih merupakan bagian dari proses internal instansi tempatPenggugat bertugas, namun oleh karena Penggugat/kuasa hukumnya telahmenyatakan mencukupkan dengan surat tersebut yang meskipun tidakdikategorikan sebagai surat izin atasan, bersedia menerima konsekwensisebagaimana telah di atur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan

Membebankan biaya perkara menurut hokum;Subsidair;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohondatang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikanPemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, namun tidakberhasil;Bahwa atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan telah mengurusSurat izin atasan namun sampai saat ini belum memperoleh surat izin atasandan Pemohon mohon agar perkara dilanjutkan

Mal Domo, SH., M.H., sebagaimana laporanmediator tanggal 9 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa pada sidang tanggal 19 Juni 2019 Pemohon dan Termohondatang menghadap ke muka sidang dan atas pertanyaan Ketua Majelis,Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena belummendapat surat izin atasan;Hal 3 dari hal 6 Put.

(Vide: Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016);Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya tanggal 19 Juni 2019Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang dan ataspertanyaan Ketua Majelis Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabutperkaranya karena belum mendapat surat izin atasan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. Pemohondapat mencabut perkaranya secara sepihak, selama pihak Termohon belummenyampaikan jawabannya.

Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan Pegawai BUMN,maka Pemohon harus melampirkan izin atasan untuk melakukan perceraian diPengadilan Agama Tebing Tinggi;Bahwa Pemohon telah mengajukan izin atasan untuk melakukan perceraianpada tanggal 15 Mei dan 14 Juni 2012 akan tetapi tidak ada jawaban dari atasanPemohon di PTPN IV;Bahwa oleh karena Pemohon tidak mendapat izin atasan sedangkanPemohon

No. 79/Pdt.G/2012/PA.TTDNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS danPegawai BUMN, maka Pemohon harus melampirkan izin atasan untuk melakukanperceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan izin atasan untuk melakukanperceraian pada tanggal 15 Mei dan 14 Juni 2012 akan tetapi tidak ada jawaban dariatasan Pemohon di PTPN IV;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mendapat izin atasansedangkan Pemohon ingin tetap melanjutkan perkara