Ditemukan 7234 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-11-2016 — Putus : 22-06-2027 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN MAGELANG Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Mgg
Tanggal 22 Juni 2027 — 1.Dr.H.S.Budi Prasetyo,SE,M.Si : Karanganyar, 24 April 1955, agama islam,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di Jl.Manggis Randusari 31 Rt 002/Rw.001, Desa Keramat Utara,Kec.Magelang Utara Kota Magelang,selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. Suryono Teguh Budi : Magelang,6 Juni 1962, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Pucang sari Rt 001 Rw 005 Desa Kedungsari, Kec Magelang Utara Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. Ir.Rudi Prayogo: Magelang 23 Nopember 1965, agama Islam Pekerjaan Wiraswasta,alamat Jl A.Yani 415/189 Rt 001/Rw.004, Desa Kramat Selatan Kec.Magelang Utara Kota Magelang selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; 4 Hj.Rini W Izzudin : Yogyakarta 21 Januari 1954 aga,a Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn Bayanan Rt.003/Rw 011, Des Banjarnegoro Kec.Mertoyudan ,Kabupaten Magelang,selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV 5.Drs.H.Muhammad Asa’at Poerba,M.Si: Pematang Siantar 10 Maret 1951,agama Islam, pekerjaan Dosen ,alamat Dumpoh Rt.001/Rw 007,Des Potrobangsang,Kec.Magelang Utara, Kota Magelang.selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;, 6. Hj.Siti Aminah : Klaten 10 Desember 1949 agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, alamat Dsn Bayanan Rt 003/Rw 011 Desa Banjarnegoro Kec.Mertoyudan,Kab Magelang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M.Hasan Suryoyudo,SH.MH, 2. Aryo Garudo,SH,MH, 3.Imam Shofwan Adib,SH. Advokat/ Pengacara –Konsultan Hukum , beralamat di Jalan Komplek Joglo Pancuran Pitoe, Ngembik Lor,Kelurahan Kramat Selatan,Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; dan 1.Sjailan : Yogyakarta 17 Agustus 1940,agama Islam, pekerjaan pensiunan,alamat Jl.Jeruk Raya No.4A Kel.Kramat Selatan,Kec.Magelang Utara Kota Magelang; 2. Untung Widodo,Dr: Sragen 5 desember 1961, agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat Jl.Jeruk Raya No.4A Kel.Kramat Selatan Kec.Magelang Utara Kota Magelang; 3. Jauhari Musthafa: Magelang 23 Oktober 1962 ,agama Islam, pekerjaan Ustadz/Mubaligh alamat Jl.Jeruk Raya No.4A Kel.Kramat Selatan Kec.Magelang Utara Kota Magelang 4. Nurodin Usman :Magelang, 17 Februari 1975,agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat Jl.Jeruk Raya No.4A Kel.Kramat Selatan Kec.Magelang Utara Kota Magelang; 5. Pudiyatno bertempat tinggal di Jl.Pahlawan 28 Rt.001,Rw.005, Kel Magelang ,Kec.Magelang Tengah Magelang 6. Sumarsono : Kabanjahe 17 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) alamat Jl.Jeruk Raya No.4A Kel.Kramat Selatan Kec.Magelang Utara Kota Magelang 7. Muhammad Suparlan :Magelang 17 Nopember 1939, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, alamat : Jl.Jeruk Raya No.4A Kel.Kramat Selatan Kec.Magelang Utara Kota Magelang; 8. dr.Pamungkas Hary Suharso: Magelang 5 April 1984, agama Islam pekerjaan Dokter RS Islam Kota Magelang,alamat Jl.Jeruk Raya No.4A Kel.Kramat Selatan Kec.Magelang Utara Kota Magelang. yang dalam hal ini memberikan kuasa kecuali Tergugat V,kepada 1.H.Bambang Tjatur Iswanto,SH, MH, 2.M.ZAZIN, SH,MH 3.Lilis Sri Rahayu Kurniawati,SH, Advokat, beralamat di Jalan Sunan Kalijogo I,Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2016, selanjutnya disebut Para Tergugat;
64579
  • /Pdt.G/2016/PN MggKetua Pembina tertanggal 31 Oktober 2016 dengan agenda rapat 6 Nopember2016 adalah untuk membahas gaji, upah atau honorarium pengurus YKIMagelang;Menimbang, bahwa kemudian Tergugat untuk membuktikan daliljawabannya bahwa Tergugat sudah melaksanakan prosedur pemberhentianpengurus sesuai dengan Anggaran dasar Yayasan telah mengajukan buktibertanda T 8 berupa bundel Surat Keputusan No.
    pengurus haruslah memenuhi ketentuan tersebutsecara kumulatif, dinubungkan dengan bukti T 5 Daftar penerimaan Honor dariPengurus, dihubungkan dengan keterangan saksi AGUS RIYANTO, LAIKHAFATMA, GALUH NIRA KIRANA yang membenarkan bahwa ada pos khususuntuk Gaji atau honorarium Pengurus;Menimbang, bahwa kemudian dalam UU No. 8 Tahun 2004 tentangYayasan dalam pasal 5 ayat 3 nya menyebutkan bahwa penentuan gaji,honorarium, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan oleh Pembinasesuai dengan kemampuan
    gaji atau honorarium yang akan diterimaHalaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43.
    Bahwa bukti P 18 tersebut secara nyata tertulis tidak adamemuat mengenai persetujuaan pemberian gaji atau honorarium kepadaPengurus serta besaran gaji atau honorarium yang boleh diterima olehPengurus sehingga bukti P 18 tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagaibukti persetujuaan pembina atas besaran gaji pengurus;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas oleh karena besarangaji atau honorarium yang dimintakan penggugat dalam petitumnya tidak sesuaidengan syarat yang diperbolehkan menurut
    , upah atau honorarium sebagai hakhak yang bolehditerima oleh Pengurus, sehingga kesalahan Pengurus dalam hal menerimagaji, upah atau honorarium tersebut tidak terlepas dari kesalahan Pembina itusendiri;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Rekonpensi ini dinyatakanditolak;Menimbang bahwa mengenai dwangsom (uang paksa), hakim menetapkansuatu hukuman tambahan kepada si terhukum untuk membayar sejumlah uangkepada si Penggugat di dalam hal ini terhukum tersebut tidak memenuhihukuman pokok, hukuman
Register : 15-01-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 4/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 22 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HAJAR ASWAD, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. ALIM BAHRI L. TANA bin LAHASANG Diwakili Oleh : RUBAENI PASIGAI SH
11356
  • Ashar Karateng sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.1 (Satu) Lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber An.Pahir Halim Sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator An.Rustanto sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011 .1 (Satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator An.
    Abd.Syukur Ahmad Sebesar Rp.5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An.Suryana sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (Satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An. Kikisebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An.
    PAHIRHALIM sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator an.RUSTANTO sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator an. ABD.SYUKUR AHMAD sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (Satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Panitia an. SURYANAsebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Panitia an.
    Abd.Syukur Ahmad Sebesar Rp.5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An.Suryana sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An. Kikisebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An.
    PAHIRHALIM sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator an.RUSTANTO sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator an. ABD.SYUKUR AHMAD sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (Satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Panitia an.
Register : 19-04-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 28/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 30 Mei 2018 — Pembanding/Terdakwa : IMRAN ALIAS DINDANG BIN H PANNIHO
Terbanding/Penuntut Umum : HIRAWANTY ADYAKSA, SH.MH
9133
  • Honorarium petugaskebersihan 2 Orang Rp.1.200.00 Nihil Rp.1.200.00O O2. Mesin Tik Rp. Nihil Rp.900.000 900.000 Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS 3. Pembangunan Rp.5.550.20 Nihil Rp.5.550.20lantaiAula kantor O 0desaA. Pakaian kerja Rp.2.800.00 Nihil Rp.2.800.00lapangan 0 05. Penyedian Pakaian Rp.1.250.00 Nihil Rp.1.250.00olah raga 0 06. Uang sidang BPD Rp.1.000.00 Nihil Rp.1.000.00Ketua dan 0 0anggotanya7. Makan dan Mimum Rp. Nihil Rp.BPD 525.000 525.0008.
    Nihil Rprapat 500.000 500.000Be Honorarium Rp. Nihil Rp.Penyusun 600.000 600.000Raperdes4. Penyedian Rp Nihil Rp1.200.00 Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS Pakaian 1.200.000 0petugaskeamanan5. Uang sidang Rp.1.240.0 Nihil Rp1240.0BPD Ketua dan 00 00anggota nya6. Honorarium Rp. Nihil Rp.pejabat 600.000 600.000pembangunantalud7. Honorarium Rp. Nihil Rp.pejabat 600.000 600.000pembangunanposyandu8. Belanja meja Rp.1.400.0 Nihil Rp1400.0kerja 00 009.
    Honorarium petugaskebersihan 2 Orang Rp1.200.00 Nihil Rp.1.200.00O O2. Mesin Tik Rp. Nihil Rp. Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS 900.000 900.0003S: Pembangunan lantai Rp.5.550.20 Nihil RpAula kantor desa 0 5.550.200A. Pakaian kerja lapangan Rp.2.800.00 Nihil Rp.2.800.000 05. Penyedian Pakaian Rp.1.250.00 Nihil Rp.1.250.00olah raga 0 06. Uang sidang BPD Rp Nihil Rp.1.000.00Ketua dan anggotanya 1.000.000 07. Makan dan Mimum Rp. Nihil Rp.BPD 525.000 525.0008.
    Honorarium Rp. 600.000 Nihil Rp. 600.000Penyusun Raperdes4. Penyedian Pakaianpetugas keamanan Rp.1.200.000 Nihil Rp.1.200.0005. Uang sidang BPDKetua dan Rp.1.240.000 Nihil Rp.1.240.000anggotanya6. Honorarium pejabatpembangunan talud Rp. 600.000 Nihil Rp. 600.0007. Honorarium pejabatpembangunan Rp. 600.000 Nihil Rp. 600.000posyandu8.
    pelaksanaan kegiatanpengendalian keamanan lingkungan;1 (Satu) bundel SPJ asli kegiatan PKK dan wanita tani;1 (satu) bundel SPJ asli kegiatan laporan penyusunankeuangan;Surat Pertanggung Jawaban Tahap Ill (ketiga) TahunAnggaran 20101 (Satu) bundel SPJ asli penyediaan jasa kebersihanKantor;1 (satu) bundel SPJ asli penyediaan barang cetak danpenggadaan;1 (Satu) bundel SPJ asli penyediaan jasa surat menyurat;1 (Satu) bundel SPJ asli kegiatan pengendalian keamananlingkungan;1 (Satu) bundel SPJ asli honorarium
Register : 29-09-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 323/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 14 Desember 2017 — PT. MILLER BAHROENY, DK VS Dr. JANUARI SIREGAR, SH, M.Hum
8048
  • kepada Mohammad Arief Wibowo, pada Polresta Medan ;iuieee.Bahwa, terhadap penanganan' perkara ini, telah dilakukanpembayaran honorarium, sehingga tidak ada lagi perhitungan biayapenanganan perkara yang harus dibayarkan;suis Bahwa, sehingga jumlah keseluruhan kewajiban dari Tergugat IIyang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah :a.
    ++Bahwa, oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukumapabila Tergugat I dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketikadan sekaligus, Honorarium, Operational Cost dan Succes Fee penangananperkara yang berjumlah sebesar Rp. 2.588.375.730, ( dua milyar lima ratusdelapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tigapuluh rupiah);wine Bahwa, disamping kerugian materil berupa belum dipenuhinyaPembayaran Honorarium, Operational Cost, dan Succes Fee atas penangananperkara
    Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketikadan sekaligus, Honorarium, Operational Cost dan Succes Feepenanganan perkara yang berjumlah Rp. 26.690.268.103 (dua puluhenam milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluhdelapan ribu seratus tiga rupiah);5.
    Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat,seketika dan sekaligus, Honorarium, Operational Cost dan Succes Feepenanganan perkara yang berjumlah Rp. 2.588.375.730, (Dua milyarHalaman 13 dari 120 halaman Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDNlima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ributujuh ratus tiga puluh rupiah);6.
    Honorarium, Tactic Fund dan Success Fee Penggugat dalam perkaraperdata Nomor : 62/ Pdt G/ 2011/ PN.Mdn seluruhnya adalah Rp.536.242.870, (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluhdua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;b.
Register : 22-07-2013 — Putus : 30-08-2013 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 02/PID.SUS/2013/PT MDO
Tanggal 30 Agustus 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ALEXANDER SULUNG.SH
Terbanding/Terdakwa : HILDA MAKAPUNAS,SE
24178
  • ;
  • Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
  • Buku DAK Tahap I Tahap III Tahun 2009 ;
  • 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun 2009 ;
  • 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun 2008 ;
  • SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium
    Beasiswa SMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan I 2009 Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado ;
  • SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium Beasiswa SMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan II 2009 Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado ;
  • SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium Beasiswa SMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan III 2009 Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado ;
  • Tetap terlampir

    SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium Beasiswa SMA/SMKSekota Manado Selang Triwulan 2009 Dinas Pendidikan Nasional KotaManado.17. SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium Beasiswa SMA/SMKSekota Manado Selang Triwulan Il 2009 Dinas Pendidikan Nasional KotaManado;18. SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium Beasiswa SMA/SMKSekota Manado Selang Triwulan III 2009 Dinas Pendidikan Nasional KotaManadoTetap terlampir dalam berkas perkara.5.
    SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium BeasiswaSMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan 2009 Dinas PendidikanNasional Kota Manado ;17. SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium BeasiswaSMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan II 2009 Dinas Pendidika nNasional Kota Manado ;18. SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium BeasiswaSMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan III 2009 Dinas PendidikanNasional Kota Manado ;Tetap terlampir dalam berkas perkara5.
    MAKAPUNAS, SE(Bendahara Pengeluaran) dan ELSYE ROGI, Spd(Kepala Dinas) ;Laporan Realisasi Semester Pertama AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;Buku DAK Tahap Tahap III Tahun 2009 ;1 (satu) buah buku Peraturan Daerah tentangPertanggung jawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun2009 ;1 (satu) buah buku Peraturan Daerah tentangPertanggung jawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun2008 ;2716.SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium
    BeasiswaSMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan 2009 DinasPendidikan Nasional Kota Manado ;17.SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium BeasiswaSMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan II 2009 DinasPendidikan Nasional Kota Manado ;18.SP2D dan SPM Pembayaran Honorarium BeasiswaSMA/SMK Sekota Manado Selang Triwulan II 2009 DinasPendidikan Nasional Kota Manado ;Tetap terlampir dalam berkas perkara2.6.
Register : 19-09-2011 — Putus : 09-01-2012 — Upload : 07-11-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 9 Januari 2012 — MARJUNI Bin ISMAIL
17731
  • MARJUNI, keperluan untuk : Honorarium Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir.30. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 11239/LS/2010 tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir.31.
    MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Narasumber/ Instruktur (Keg. Pembinaan Kelompok Kerja Guru Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik).32. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 10852/LS/2010 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 4.687.000,- An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Panitia pelaksana Keg. Pembinaan Kelompok Kerja Guru.33.
    MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), perihal : Honorarium Narasumber (Keg. Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi).34. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 07561/LS/2010 tanggal 5 November 2010 sebesar Rp. 4.687.000,- An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan (Keg. Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi).35.
    MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Non PNS Pengawas Ujian Keg. Paket A.38. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 12294/LS/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 3.500.000,- An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Pengawas Ujian Keg. Penyelenggaan Paket B Setara SMP.39. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 11037/LS/2010 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 26.750.000,- An.
    MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Pengelolan kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi standar Kualifikasi.40. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 11891/LS/2010 tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 1.800.000,- An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : honorarium tim pengadaan barang dan jasa pada Keg. Pembangunan siring sekolah SD / MI41.
    MARJUNI (BendaharaPengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Pengelolan kegiatanPendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi standar Kualifikasi.SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 11891/LS/2010 tanggal28 Desember 2010 sebesar Rp. 1.800.000, An. MARJUNI (BendaharaPengeluaran), keperluan untuk : honorarium tim pengadaan barang danjasa pada Keg.
    MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan3132333435363738394041424344untuk : Honorarium Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Taman, LapanganUpacara dan Fasilitas Parkir.SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 10746/LS/2010 tanggal 21 Desember2010 sebesar Rp. 14.400.000, An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk: Honorarium Narasumber/ Instruktur (Keg.
    MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk: Honorarium Pengelolan kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhistandar Kualifikasi.SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 11891/LS/2010 tanggal 28 Desember2010 sebesar Rp. 1.800.000, An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluanuntuk : honorarium tim pengadaan barang dan jasa pada Keg.
    MARJUNI (BendaharaPengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Pengawas Lapangan padaKegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir.31 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 10746/LS/2010 tanggal21 Desember 2010 sebesar Rp. 14.400.000, An. MARJUNI (BendaharaPengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Narasumber/ Instruktur(Keg.
Upload : 13-02-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN
IR. FAISAL
11896
  • Pada Tanggal 8 Maret 2010 dengan SP2DNomor : 14 / UP / SP2D / KEU / 2010,sebesar Rp. 14.160.295.000 yang digunakanuntuk :Honorarium tenaga ahli / Instruktur / Narasumber sebesar Rp. 405.600.000.Belanja alat listrik dan Elektronik (lampu pijar, Batteray Kering Rp. 3.000.000,Belanja Bahan Baku Bangunan Rp. 3.600.000.000.
    Pada tanggal 20 Desember 2010 denganNomor SP2D : 461 / GU / SP2D / KEU /2010 sebesar Rp. 188.437.500, yangdigunakan untuk :Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 12.000.000,Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 176.437.500,26.
    Pada tanggal 8 Maret 2010 dengan SP2D Nomor : 14 / UP / SP2D / KEU /2010, sebesar Rp. 14.160.295.000 yang digunakan untuk :Honorarium tenaga ahli / Instruktur / Narasumber sebesar Rp. 405.600.000.Belanja alat listrik dan Elektronik (lampu pijar, Batteray Kering Rp. 3.000.000,Belanja Bahan Baku Bangunan Rp. 3.600.000.000.
    Pada tanggal 20 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 461 / GU / SP2D /KEU / 2010 sebesar Rp. 188.437.500, yang digunakan untuk :Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 12.000.000,Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 176.437.500,26.
Putus : 23-10-2015 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1244 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — SUTISNA VS BATARA SIMBOLON, dkk.
165119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkankemampuan klien;. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biayabiaya yangtidak perlu;. Advokat dalam mengurus perkara cumacuma harus memberikanperhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerimauang jasa;. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannyatidak ada dasar hukumnya;.
    atas jasa hukum yang telahdiberikan kepada kliennya:Bahwa nyata dalam perjanjian yang dibuat olen Penggugat selaku Advokatdengan Tergugat selaku klien, adalah Perjanjian Bantuan Hukum, olehkarenanya Tergugat selaku pencari keadilan dan tidak mampu secaramateriil haruslah dibebaskan dari pembayaran honorarium dan ataudilayani secara cumacuma, justru sebaliknya dalam Perjanjian BantuanHukum a quo berisikan Perjanjian Bagi Hasil, dengan demikian Perjanjiana quo menjadi tidak jelas;.
    Penggugat dk/Tergugat dr (Batara Simbolon, S.H.) sejumlah %(Seperempat) dari hasil penjualan bersih tanah tersebut sebagaipembayaran penggantian biaya dan honorarium pengurusan SuratSurat Kepemilikan dan Pengosongan Tanah tersebut;b. Turut Tergugat (Drs.
    Penggugat dk/Tergugat dr (Batara Simbolon, S.H.) sejumlah 14 (Seperempat)dari hasil penjualan, bersih tanah tersebut sebagai pembayaranpenggantian biaya dan honorarium pengurusan SuratSurat Kepemilikandan Pengosongan Tanah tersebut;b. Turut Tergugat (Drs.
    Herman Koto) sejumlah 4 (seperempat) dari hasilpenjualan bersih tanah tersebut sebagai pembayaran penggantian biayadan honorarium pengurusan SuratSurat Kepemilikan dan PengosonganTanah tersebut;Akan tetapi Judex Facti mengabaikan Perdamaian tersebut, Perdamaiandengan bukti Tdk/Pdr1 tersebut semestinya mengakhiri sengketa dalamHalaman 23 dari 25 hal.
Register : 09-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MONIER;
5541 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemotongan pajak;Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor Per15/PJ/2006 tentangPerubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan PemotonganPenyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pasal26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan OrangPribadi;Pasal 5 ayat (1) hurufaPenghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:penghasilan yangditerima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secarateratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium
    (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggotadewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan,uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak,tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus,tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun,tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayarpemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan namaapapun;Pasal 5 ayat (2)Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksuddalam
    bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanHakim;Bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:Pasal 21 ayat (1) hurufaPemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilansehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan namadan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajakorang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh: pemberi kerjayang membayar gaji, upah, honorarium
Putus : 25-03-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — SUTOYO
17846
  • MAT PARANG, S.Sos dkk185. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 128 (tanpa tanggal) pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Panwaslu kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An. Darmadi, SH dkk186. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 129 (tanpa tanggal) sebesar Rp. 6.660.000,- untuk pembayaran Honorarium Pengelola Satker Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An. T.K.
    FELIPUS, S.Sos dkk188. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Pengelola Satker Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d Desember. 189. 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung / Kontrak Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d Desember 2014 An.
    DARMADI, SH dkk190. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 840 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 5.760.000,- untuk pembayaran Kompensasi kerja Panwaslu Kabupaten Sintang bulan September s/d Desember 2014.191. 1 (satu) bundel daftar Gaji/Honorarium/Uang Kehormatan anggota Panwaslucam Se-Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Agustus 2014.192. 1 (satu) bundel daftar Gaji/Honorarium/Uang Kehormatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dlam Provinsi Kalimatan Barat bulan Maret s/d Desember 2014.193. 1 (
    satu) bundel bukti pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatan bulan Januari s/d Februari 2014.194. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014 Sebesar Rp 9.120.000,- untuk pembayaran Honorarium/Uang Kehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara/Panwaslu Kabupaten Sintang
    : 354 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 7.200.000,- untuk pembayaran Honorarium Narasumber Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.227. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 355 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 5.600.000,- untuk pembayaran Honorarium Moderator Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.228. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 337 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 9.240.000,- untuk pembayaran Uang Saku Rapat Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.229. 1 (satu) bundel bukti pembayaran
    MATPARANG, S.Sos dkk185. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 128 (tanpa tanggal)pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Panwaslu kabupaten Sintangbulan Januari s/d Maret 2014 An. Darmadi, SH dkk186. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 129 (tanpa tanggal) sebesarRp. 6.660.000, untuk pembayaran Honorarium Pengelola SatkerPanwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An.
    Kalimatan Barat bulan Maret s/dDesember 2014.193. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.194. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan
    pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.194)1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195)1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196)1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan PejabatNegara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember
    Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari2014.1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan PejabatNegara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.1 (satu) bundel Kwitansi
Putus : 07-06-2010 — Upload : 11-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 B/PK/PJK/2008
Tanggal 7 Juni 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMWAY INDONESIA
7049 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun demikian apabila dalam pembayaran biayaperjalanan dinas terdapat pembayaran uang saku atauhonorarium, maka atas uang saku dan honorarium tersebutmerupakan penghasilan bagi pegawai tersebut, dan dikenakanpemotongan PPh Pasal 21 oleh bendaharawan Badan PertanahanHal. 5 dari 19 hal. Put.Nasional" ;Bahwa dengan demikian maka biaya akomodasi ini merupakanbiaya perjalanan dinas yang bukan merupakan obyek PajakPenghasilan Pasal 21 ;4.
    diterima ataudiperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri,wajib dilakukan oleh penyelenggara kegiatan yangmelakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaansuatu kegiatan ;Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 4Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan,Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa danKegiatan Orang Pribadi mengatur bahwa Penghasilanyang dipotong PPh Pasal 21 adalah honorarium
    , tunjangan, dan pembayaran lain sebagaiimbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukanoleh pegawai atau bukan pegawai" ; Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 14Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan,Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, danKegiatan Orang Pribadi mengatur bahwa "Penghasilanyang dipotong PPh Pasal 21 adalah honorarium, uangsaku, hadiah atau penghargaan
    , tunjangan, dan pembayaran lain sebagaiimbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukanoleh pegawai atau bukan pegawai" ; Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 14Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP16545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan,Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, danKegiatan Orang Pribadi mengatur bahwa "Penghasilanyang dipotong PPh Pasal 21 adalah honorarium, uangsaku, hadiah atau penghargaan
    Put.upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainsebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yangdilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai" ;Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 1388 Tahun 2000 tentang PenghitunganPenghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilandalam Tahun Berjalan mengatur bahwa "Pemotongan PajakPenghasilan oleh pihak pihak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilanterutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran ataupada
Putus : 12-06-2017 — Upload : 28-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 12 Juni 2017 — RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si
138125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., uang sejumlah Rp69.169.607,00, Nomor0701/SP2DLS/Ro.Keu/2007 tanggal 15/052007;2) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk honorarium pegawaihonorer/tidak tetap (Honorarium Staf KDH) TW. Tahun Anggaran2007 kepada Ritha Sahara, S.Sos, M.Si., uang sejumlahRp37.500.000,00, Nomor 0702/SP2DLS/Ro.Keu/2007 tanggal 16/052007;3) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinasluar daerah TW.
    /SP2DLS/Ro.Keu/2008tanggal 10/112008:1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium PNS TW.
    ., uang sejumlah Rp57.000.000,00, Nomor 08910/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/092008;1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNS TW.II Tahun Anggaran 2008 kepada Ritha Sahara, S.Sos, M.Si., uangsejumlah Rp37.500.000,00, Nomor 06912/SP2DLS/Ro.Keu/2008tanggal 15/092008:1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium panitiapelaksana kegiatan TW.
    II TA2009, Kepada Ritha Sahara, S.Sos, M.Si., uang sejumlahRp39.550.000,00, Nomor 05289/SP2DLS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli2009;Sekretariat Daerah: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan TW.. IITahun Anggaran 2009 kepada Ritha Sahara, S.Sos, M.Si., uangsejumlah Rp37.500.000,00, Nomor 5237 /SP2DLS/Ro.Keu/2009tanggal 7 Juli 2009;Sekretariat Daerah: Honorarium staf Ahli Gubernur TW.
    Nomor 44 PK/Pid.Sus/2017334)335)336)337)338)339)340)341)342)343)Sekretariat Daerah: Belanja honorarium Tim Panitia Pelaksana TW.
Register : 17-06-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 15-11-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 23/PID.TPK/2014/PT JAP
Tanggal 3 Juli 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Muhammad Setyawan
Terbanding/Terdakwa : Drs. Edy Raya, M.Si
Terbanding/Terdakwa : Lina Sulu, S.Sos
136100
  • Atas pencairan dana tersebut telahdibuat perincian penggunaan dana dimaksud dengan kegiatan tanggapdarurat bencana banjir Yaro tanggal 5,6,7 Maret 2012 (tanpa nomor dantanggal) sebagai berikut ;7.1.Honorarium kegiatan tanggap daruratbencana banjir tanggal 5,6,7 Maret 2012(25 orang pengawai BPBD Kabupaten Nabire). Rp. 2.700.000,007.2.Honorarium satuan polisi pamong praja(12 orang pegawai satpol PP Kabupaten Nabire. Rp. 1.800.000,007.3. Sewa truk angkutan bahan makananke Distrik Yaro.
    Bahwa selain penggunaan dana bantuan siap pakai sebagaimana diuraikandi atas, Terdakwa dan Terdakwa II telah mengelola penggunaan danatersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu membayar uang lelahkepada para pegawai BPBD Kabupaten Nabire secara duplikasi yaitupembayaran honorarium dan uang lelah yang sumber dananya dari APBDKabupaten Nabire berupa Honor dan dari APBN yang diberikan melaluiBNPB Jakarta berupa uang lelan yang pembayarannya dilakukan dalamwaktu yang hampir bersamaan dengan namanama
    Honorarium kegiatan tanggap daruratbencana banjir tanggal 5,6,7 Maret 2012(7 rang pengawai BPBD Kabupaten Nabire). Rp. 2.700.000,007.2. Honorarium satuan polisi pamong praja(7 rang pegawai satpol PP Kabupaten Nabire. Rp. 1.800.000,007.3. Sewa truk angkutan bahan makananke Distrik Yaro. Rp. 4.000.000,00Halaman 20 dari 53 Hal. Put.No.2/Pid.SusTPK/2014/PT JAP7.4. Ongkos pikul. Rp. 2.000.000,007.5. Konsumsi kegiatan tanggap darurat bencanabanjir selama 3 hari (tanggal 5,6,7 Maret 2012).
    Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Il terkait26.penyaluran dana dari BNPB melalui BPBD Kabupaten Nabire sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk Distrik Yaro KabupatenNabire telah menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yaitu sebagaiberikut:1.Namanama yang terdaftar dalam daftar honorarium Satuan PolisiPamong Praja tanggap darurat bencana banjir Yaro tanggal16 April 2012 ;Namanama yang terdaftar dalam daftar honorarium kegiatan tanggapdarurat bencana banjir Yaro
    Daftar Honorarium kegiatan tanggap darurat bencana banjir Yarotanggal: 5,6,7 Maret 2012, Daftar Honorarium Satuan Polisi PamongPraja tanggap darurat bencana banjir Yaro tanggal 5,6,7 Maret 2012dan Kwitansi sebanyak 7 (tujuh) lembar sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari APBD KabupatenHalaman 34 dari 53 Hal.Put.No.2/Pid.SusTPK/2014/PT JAP.Nabire yang seharusnya tertanggal 07 Maret 2012, namun olehTerdakwa kwitansikwitansi tersebut telah ditipex, sehingga tidaksesuai lagi dengan
Putus : 07-10-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2644 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 7 Oktober 2010 — HARTATI TUHAREA
5733 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Honorarium / upah sebesar Rp. 7.850.000, (tujuh juta delapanratus lima puluh ribu rupiah) ;b. Honorarium pelaksana sebesar Rp. 8.020.000, (delapan juta duapuluh ribu rupiah) ;c. Biaya alat tulis sebesar Rp. 1.745.000, (satu juta tujuh ratusempat puluh lima ribu rupiah) ;d. Biaya bahan perlengkapan sebesar Rp. 2.850.000, (dua jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;e. Biaya perlengkapan kesehatan sebesar Rp. 345.000, (tiga ratusempat puluh lima ribu rupiah) ;f.
    Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 910/17/SPP/05tanggal 03 Agustus 2005 untuk keperluan honorarium/upahsebesar Rp. 7.850.000, (tujuh juta delapan ratus lima puluh riburupiah) ;c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 910/18/SPP/05tanggal 03 Agustus 2005 untuk keperluan honorarium pelaksanasebesar Rp.8.020.000, (delapan juta dua puluh ribu rupiah) ;d.
    Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0290/PK/OTSUS/2005tanggal 11 Agustus 2005 senilai Rp. 15.870.000, (lima belas jutadelapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaranhonorarium tim panitia dan biaya honorarium tim pelaksanaselama bulan Agustus 2005 pada Kegiatan PemberdayaanPenyandang Masalah Sosial sesuai SPP No: 910/17,18/SPP/2005 tanggal 3 Agustus 2005 ;d.
    Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 910/17/SPP/05tanggal 03 Agustus 2005 untuk keperluan honorarium/upahsebesar Rp. 7.850.000, (tujuh juta delapan ratus lima puluh riburupiah) ;c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 910/18/SPP/05tanggal 03 Agustus 2005 untuk keperluan honorarium pelaksanasebesar Rp.8.020.000, (delapan juta dua puluh ribu rupiah) ;Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 2644 K/Pid.Sus/200912d.
Register : 02-02-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 9 Maret 2017 — Ir. BUDIANTORO SYAHLANI
305157
  • EDY HERMANTORO selaku Dirjen Migas dan Lampiran.10. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Penyiapan Wilayah Kerja Migas, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang. 11. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Evaluasi & Penyiapan Draft KKS, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK
    Penunjang. 12. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Penyusunan Terms & Condition WK Migas, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.13. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Lelang Wilayah Kerja Migas, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang. 14. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan
    Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas (Penilai), bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.15. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Konsultasi Daerah, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang. 16. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Evaluasi Available Block
    , bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang. 17. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Penyiapan Data Paket, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang. 18. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Pengawas Survei Umum (Speculative Survei), bulan Januari s/d Mei 2013, yang
    ditandatangani oleh AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang. 19. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Penawaran WK Migas, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.
    EDY HERMANTOROselaku Dirjen Migas dan Lampiran.2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub KegiatanTim Penyiapan Wilayah Kerja Migas, bulan Januari s/d Mei 2013,Hal 41 Put.
    2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selakuBendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPKPenunjang.2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub KegiatanTim Lelang Wilayah Kerja Migas, bulan Januari s/d Mei 2013,yang ditandatangani oleh AKHMAD ZAINUL selaku PPKPenunjang.2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub KegiatanTim Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas (Penilai), bulanJanuari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRINselaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD
    ZAINUL selakuPPK Penunjang.2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub KegiatanTim Konsultasi Daerah, bulan Januari s/d Mei 2013, yangditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluarandan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub KegiatanTim Evaluasi Available Block, bulan Januari s/d Mei 2013, yangditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluarandan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium
    ) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub KegiatanTim Penyusunan Terms & Condition WK Migas, bulan Januari s/dMei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selakuBendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPKPenunjang.2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub KegiatanTim Lelang Wilayah Kerja Migas, bulan Januari s/d Mei 2013,yang ditandatangani oleh AKHMAD ZAINUL selaku PPKPenunjang.2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub KegiatanTim Penawaran Langsung Wilayah Kerja
    selaku Bendahara Pengeluarandan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub KegiatanTim Penyiapan Data Paket, bulan Januari s/d Mei 2013, yangHal 85 Put.
Putus : 19-03-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2082 K/Pdt/2014
Tanggal 19 Maret 2015 — Rr. MARIJATI MOERDIONO, dkk vs. NY. SURYATI MOERWIBOWO, S.H
143102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal19 Januari 2012);Bahwa oleh karena pengurusan Sertipikat Tanah tersebut di atas telahselesai pengurusannya oleh Tergugat, maka Para Penggugat berhak untukmeminta dan menerima Sertipikat tanah dimaksud dari Tergugat, disertaikewajiban untuk membayar kepada Tergugat, atas honorarium dan biayabiaya terkait dengan pengurusan Sertipikat dimaksud.
    Permintaan Para Penggugattersebut disertaidengan kesanggupannya untuk membayar honorarium Notaris (Tergugat) danbiayabiaya terkait dengan pengurusan sertipikat terse but;Permintaan tersebut di atas disampaikan dengan Surat HY.KC.017.03.2012., tanggal 26 Maret 2012 (vide bukti P2);Bahwa permintaan tersebut pada angka 8 di atas tidak ditanggapi olehTergugat oleh karenanya Para Penggugat kembali meminta kepadaTergugat untuk menyerahkan sertipikat dimaksud yaitu dengan SuratHY.KC.019.04.2012 tanggal
    Moerdiono bin SukadjiSoekomihardjo (Alm) sebagaimana telah ditetapkan menurut hukumberdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0234/Pdt.P/2011/PA.JS., tanggal 19 Januari 2012;20.Bahwa sehubungan dengan permintaan Para Penggugat kepada Tergugatuntuk menyerahkan sertipikat dimaksud kepada Para Penggugat dalamgugatan ini secara tegas Para Penggugat menyatakan kesanggupan untukmembayar honorarium Notaris (Tergugat), untuk pekerjaan menguruspenggantian Sertipikat yang hilang dan sekaligus
    Memutuskan, menyatakan bahwa Para Penggugat wajib untuk membayarkepada Tergugat honorarium Notaris (Tergugat) dalam melakukanpengurusan/penggantian sertipikat di BPN Jakarta Selatan atas sertipikatyang hilang tersebut, dan pengurusan peningkatan status hak atas tanah,termasuk biaya resmi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan,terkait dengan pengurusan sertipikat tanah setempat dikenal dengan alamatJalan Sriwijaya Nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejumlahRp75.000.000,00 ( tujuh
    Moerdiono, setempat dikenal dengan alamatJalan Sriwijaya Nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kepada ParaPenggugat, meskipun telah diminta oleh Para Penggugat disertaikesanggupan Para Penggugat untuk membayar honorarium dan biayabiayaresmi di BPN Jakarta Selatan terkait penerbitan sertipikat baru dimaksud,adalah merupakan perbuatan melawan hukum;. Memutuskan, menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertipikat tanah atasnama Drs.
Register : 20-05-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 16-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 42/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY
Tanggal 9 Juni 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : ENDRIYANTO ISBANDI,SH.
Terbanding/Terdakwa : GATOT SUGENG WIDODO, SE.
295126
  • DESSY NOOR;
  • Asli Kwitansi tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Honorarium pak Anang bulan Mei 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. ANANG HAFID;
  • Asli Kwitansi tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp.700.000,- untuk Pembelian Matrei P S. Hendrik S. B. Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S.
    DESI;
  • Asli Kwitansi tanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Honorarium bulan Juni 2013;
  • Asli Kwitansi tanggal 4 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Dibayar kekurangan pembayaran Lunchbox Ditanda Tangani Oleh Sdr. INGE;
  • Asli Kwitansi tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp.800.000,- untuk Pengganti uang penginapan Ditanda Tangani Oleh Sdr.
    AGUS SETYAWAN;
  • Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.3.000.000,- untuk Honorarium MC dalam rangka stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. M. FITHRONI;
  • Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.3.000.000,- untuk Honorarium MC dalam rangka stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. EMIL;
  • Asli Kwitansi tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Honorarium bulan Juli 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr.
    RANI;
  • Asli Kwitansi tanggal 16 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honorarium tenaga ahli a/n Sdr. Lilik P. bulan Juli Ditanda Tangani Oleh Sdr. LILIK P;
  • Asli Kwitansi tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honorarium tenaga ahli a/n Sdr.
    SAPTO S;
  • Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada Ditanda Tangani Oleh Sdr. WIYONO;
  • Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada Ditanda Tangani Oleh RIYONO;
  • Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada Ditanda Tanggani Oleh Sdr.
    Hendrik S.B.12 14/08/2013 Refillcartridge2 unit 150.00013 14/08/2013 Penerima tamu di shangrila hotel a/n Alan 2.000.00014 15/08/2013 Angsuran HP 11 unit 2.158.00015 16/08/2013 Honorarium tenaga ahli a/n P. Lilik bin Juli 1.500.00016 19/08/2013 Honorarium tenaga ahli a/n P.
    ;Asli kwitansi tanggal 14 April 2013 untuk Honorarium tim asistensidi tretes raya sebesar Rp.1.500.000, yang ditanda tangani olehSdr. MUZAKKI;Asli kwitansi tanggal 14 April 2014 untuk Honorarium tim asistensidi tretes raya sebesar Rp. 1.500.000, ditanda tangani oleh Sadr.MACHMUD SS;Bukti asli perincian uang sdr.
    TPK/2016/PTSBYAsli Kwitansi tanggal 16 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,untuk Honorarium tenaga ahli a/n Sdr. Lilik P. bulan Juli DitandaTangani Oleh Sdr. LILIK P;Asli Kwitansi tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,untuk Honorarium tenaga ahli a/n Sdr.
    Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesarRp.3.000.000, untuk Honorarium MC dalam rangkastakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. M. FITHRONI;Halaman227 dari 265 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS. TPK/2016/PTSBY144. Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesarRp.3.000.000, untuk Honorarium MC dalam rangkastakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. EMIL;145. Asli Kwitansi tanggal 31 Juli 2013 sebesarRp.2.500.000, untuk Honorarium bulan Juli 2013 DitandaTangani Oleh Sdr. ANANG;146.
    Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesarRp.300.000, untuk Pembayaran honorarium penjaga malampilkada Ditanda Tangani Oleh Sdr. WIYONO;176. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesarRp.300.000, untuk Pembayaran honorarium penjaga malampilkada Ditanda Tangani Oleh RIYONO;177. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesarRp.300.000, untuk Pembayaran honorarium penjaga malampilkada Ditanda Tanggani Oleh Sdr. SILVESTER;178.
Register : 18-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
NEXKE YUSITA, SE, AK Binti TARMIN
263193
  • .> Daftar Honorarium Pengurus Rumah Ibadah (Masjid) KecamatanManna untuk semester kedua (bulan Juli s/d Desember 2015)beserta SK penetapan pengurus masjid Kecamatan Manna Kab.Bengkulu Selatan.> Daftar Honorarium Pengurus Rumah Ibadah (Masjid) KecamatanBunga Mas untuk semester kedua (bulan Juli s/d Desember 2015)beserta SK penetapan pengurus masjid Kecamatan Bunga Mas Kab.Bengkulu Selatan.> Daftar Honorarium Pengurus Rumah lIbadah (Masjid dan Gereja)Kecamatan Air Nipis untuk semester kedua (bulan
    ELYASMADI sebesarRp.142.500, (Seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)/setelahdipotong pajak saksi tidak ada menerima honorarium tersesutsebagaimana daftar honorarium Tim Koordinasi kegiatan PeringatanTahun Baru Hijriah 1437 H;Bahwa tanda tangan an.
    .> Daftar Honorarium Pengurus Rumah Ibadah (Masjid) Kecamatan Manna untuksemester kedua (bulan Juli s/d Desember 2015) beserta SK penetapanpengurus masjid Kecamatan Manna Kab. Bengkulu Selatan.> Daftar Honorarium Pengurus Rumah Ibadah (Masjid) Kecamatan Bunga Masuntuk semester kedua (bulan Juli s/d Desember 2015) beserta SK penetapanpengurus masjid Kecamatan Bunga Mas Kab.
    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp.18.750.0002. Tim koordinasi kecamatan Rp.6.600.0003. Honorarium pengurus rumah ibadah Rp.983.220.000ll. BELANJA BARANG DAN JASA1. Belanja alat tulis kantor Rp.4.545.0002. Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Rp.570.0003. Belanja cetak dan penggandaan (photo copy) Rp.3. 700.0004.
    BengkuluSelatan.Daftar Honorarium Pengurus Rumah Ibadah (Masjid dan Gereja)Kecamatan Air Nipis untuk semester kedua (bulan Juli s/d Desember2015) beserta SK penetapan pengurus masjid Kecamatan Air Nipis Kab.Bengkulu Selatan.Daftar Honorarium Pengurus Rumah Ibadah (Masjid dan Gereja)Kecamatan Ulu Manna untuk semester kedua (bulan Juli s/d Desember2015) beserta SK penetapan pengurus masjid Kecamatan Ulu Manna Kab.Bengkulu Selatan.Daftar Honorarium Pengurus Rumah Ibadah (Masjid dan Gereja)Kecamatan
Register : 25-09-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 25-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg
Tanggal 14 Januari 2015 — Drs. JOSEPH E. BAKKER
16363
  • Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara 3,900,000.00t. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 74,400,000.00 SPP No. KU.240/ B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007SPM No. KU.244/B3.146/ 2007K tanggal 05 Juli 2007SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007134,533,250.00 a. Uang lembur PNS 750,000.00b. Uang Lembur Non PNS 250,000.00c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan 24,375,000.00d. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 13,200,000.00e. Honorarium Tenaga Kerja 2,000,000.00f.
    Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43,200,000.00b. Belanja Bibit Ternak 300,000,000.00c. Belanja Modal Konstruksi Jaringan Aijr Irigasi 436,516,000.00(Pembangunan/Rehap Sarana Prasarana Fisik)d. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44,400,000.00e. Belanja KursusKursus Singkat/Pelatihan 72,000,000.00f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 143,400,000.0021. SPP No. KU.240/ B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007 202,100,000.00SPM No.
    Honorarium Bendahara danPembantu Bendahara3,900,000.00 t. Honorarium Pegawai Honorer/T idakTetap74,400,000.00 SPP No. KU.240/B3.144/2007Ktanggal 05 Juli 2007SPM No. KU.244/B3.146/2007Ktanggal 05 Juli 2007SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10Juli 2007134,533,250.00 a. Uang lembur PNS750,000.00 b. Uang Lembur Non PNS250,000.00 c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan24,375,000.00 d. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)13,200,000.00 e. Honorarium Tenaga Kerja2,000,000.00 f.
    Honorarium Bendahara dan Pembantu 3,900,000.00Bendaharat. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak 74,400,000.00TetapSPP No. KU.240/ B3.144/ 2007K 134,533,250.00tanggal 05 Juli 2007SPM No. KU.244/B3.146/ 2007Ktanggal 05 Juli 2007SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007a. Uang lembur PNS 750,000.00b. Uang Lembur Non PNS 250,000.00c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan 24,375,000.00d. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 13,200,000.00e. Honorarium Tenaga Kerja 2,000,000.00f.
Register : 17-07-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kdi
Tanggal 12 April 2017 — SUKIMAN TOSUGI, S.Sos.,M.Si
13884
  • dana.1 (satu) lembar TBK, tanoa nomor dengan nominal Rp. 5.700.000, (limajuta tujuh ratus ribu rupiah), dengan redaksi honorarium kelompok kerjapenyusun regulasi, tata kerja dan keputusan KPU Kab.Konawe dalampemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012 sesuaidaftar terlampir, di tanda tangani oleh penerima an.
    Tanpa lampiran,1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanoa nomor dengannominal Rp. 120.245.000, (seratus dua puluh juta dua ratus empat puluhlima ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya oprasionalkegiatan untuk bulan januari s/d Februari 2013 PPK,PPS dan KPPS seKec.
    Terlampir berita acara pembayaran dan RKBkebutuhan anggaran PPK Sampara.1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanoa nomor dengannominal Rp. 79.000.000, (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dengan redaksibayar honorarium dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013PPK,PPS dan KPPS se Kec.
    Lalonggasumeeto untuk menerima honorarium PPK dan PPS Kec.Lalonggasumeeto bulan Desember tahun 2012 dan biaya ATK lainnya PPKdan PPS Kec. Lalonggasumeeto yang ditandatangani sekretaris PPK Kec.Lalonggasumeeto An. SAMIUN. H dan Bendahara PPK Kec.Lalonggasumeeto An. IRNAWATI, SKM.1 (satu) rangkap tanda bukti kas nomor.
    Uepai untuk menerima honorarium PPK dan PPS yang ditandatanganiyang member kuasa bendahara An. JUMARDIN, SP dan yang diberi kuasaketua PPK An. ASBIABDUL, S.Pd.1 (satu) rangkap tanda bukti kas nomor.