Ditemukan 4870 data
40 — 5
ZalechaPutusan Nomor 32/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal101dari125Martapura, dan menggunakan kuitansi dengan cap stempel resmi RS Ratu ZalechaMartapura dalam menerima uang jasa pemusnahan sampah medis dan tidakdimasukan kedalam Kas Pendapatan (income) RS Ratu Zalecha Martapura, atas halitu bertentangan dengan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumDaerah, menyatakan: penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan selurunhnya
77 — 40
delapanpuluh lima juta rupiah) ;bahwa SP2D Nomor 239/GU/SP2D/2009 tanggal 9 Juni 2009 sebesar Rp.1.540.025.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta dua puluhlima ribuh rupiah) selurunnya sebesar Rp. 1.540.025.000,00 (satumilyar lima ratus empat puluh juta dua puluh lima ribuh rupiah) adalahuntuk bantuan sosial Bagian Kesra;bahwa SP2D Nomor 344/GU/SP2D/2009 tanggal 27 Juli 2009 sebesarRp. 1.332.695.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enamratus sembilan pulh lima ribuh rupiah) selurunhnya
1.LETKOL PURNA MARTHEN BOKKO
2.LANCANG BOMBING NAMPE SH
3.M D PAILANG SH
Tergugat:
1.ESTHER GODANG
2.YULIUS RATU PALULLUNGAN
3.MARTA MUNA
4.BASO ALIAS AMBE NENNI
5.SAMUEL ALIAS AMBE DENDE
300 — 464
ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat pasal pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia dan Undang undang serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan;MENGADILIDALAM KONVENSIDalam Eksepsi Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dapat diterima;Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya(Niet OnVankelijkVerklaard);DALAM REKONPENSI Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonpensi/para TergugatKonpensi tidak dapat diterima untuk selurunhnya
Terbanding/Jaksa Penuntut : Akhmad Budi Muklis, SH, MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Dimas Purnama P, SH
55 — 49
RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian,halaman 108 dari 156 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMPerkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan sesuaidengan Surat Perjanjian Kerjasama untuk 120 (seratus dua puluh)kelompok tani, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dengan Ir.PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) tersebut adalah selurunhnya untuk pengadaan pembelianfiber dengan rincian jumlah roll fiber yang dilaksanakan dalam
WARTAJIONO HADI, SH.
Terdakwa:
MOHAMMAD SIGIT PRASETYA, SP.MM bin SOEMARLAN.
114 — 29
., MM. dan buktiberupa 117 (seratus tujuh belas) akad pembiayaan dari KSU BMT Syariah Mandirikepada para peternak, bahwa dana pinjaman dari LPDBKUMKM tahap I dantahap II yang benarbenar disalurkan kepada para peternak sebagaimana daftardefinitif selurunhnya hanya sebesar Rp 1.350.000.000,00;Menimbang, bahwa dengan demikian ada dana tahap dan tahap II sebesarRp 2.650.000.000,00 tersebut yang tidak disalurkan kepada UMK tetapi ternyata110tidak dikembalikan kepada pihak LPDBKUMKM melainkan justru dilaporkanseolaholah
ROHMAN
Terdakwa:
1.Ir.FEBRI DARMANSYAH Bin Alm JAARUDIN
2.TISNA SANJAYA, ST Bin Alm GANDA
127 — 48
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.adapun berdasarkanketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun2010, bahwa Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputipengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannyabaik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD danpengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan BankIndonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagianatau selurunhnya
124 — 16
Sutaryo Als.SSastromijoyo) dan atas persetujuan ke 8 anaknya dicabut kembalikarena Tergugat tidak melaksanakan syarat yang ada dalam suratpernyataan hibah tertanggal 03 Agustus 1981, jadi dengan adanya suratpencabutan tertanggal 9 Mei 1993 maka sudah tidak ada tanah lagi yangdihibahkan pada Tergugat, dan tanah sebagaimana tersebut diatasadalah selurunhnya harta peninggalan Ny. WagiyemBahwa karena tanah sebagaimana tersebut datas merupakan hartapeninggalan Ny.
1.JODHI ATMA ENCHI, SH
2.REZA FERDIAN. SH. MH
3.SATRIYO EKORIS SAMPURNO, SH
Terdakwa:
RUDY HARYONO, SE
214 — 367
tanggal 18 Juni 2012, dan tidaksesuai dengan dana yang sudah diterima Terdakwa, sehinggamengakibatkan kerugian keuangan negara;Bahwa dari kerugian keuangan negara tersebut belum ada dikembalikanterdakwa hingga saat ini, adapun pengembalian sebesar Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah) sebagaimana keterangan terdakwa dalampersidangan, hal itu telah dikurangkan dalam Laporan Hasil Audit BPKP(Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan);Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan uang yang diterimanya,selurunhnya
127 — 41
Bag.delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah), dan tahun 2009sebesar Rp. 78.046.290, (tujun puluh delapan juta empat puluh enam ribu duaratus sembilan puluh rupiah, atau selurunhnya sebesar Rp.313.884.002, (tigaratus tiga belas juta delapan ratus delapan ratus delapan puluh empat ribu duarupiah).Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dr.
81 — 55
Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.73. 2280/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.73berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9040 gram.74. 2281/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.74berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8346 gram.8. 3 (tiga) dus pakan ikan arwana food (kode 21C s/d 23 C) berisi jumlahtotal selurunhnya 10 (sepuluh) bungkus plastik warna silver berisi tabletwarna hijau jumlah total selurunnya 210.000 (dua ratus sepuluh ribu)butir tablet
96 — 16
ZalechaPutusan Nomor 32/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal101dari125Martapura, dan menggunakan kuitansi dengan cap stempel resmi RS Ratu ZalechaMartapura dalam menerima uang jasa pemusnahan sampah medis dan tidakdimasukan kedalam Kas Pendapatan (income) RS Ratu Zalecha Martapura, atas halitu bertentangan dengan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumDaerah, menyatakan: penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan selurunhnya
59 — 10
DATU ADAM selaku Bendahara Pengeluaran BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) akan tetapi seluruhsisa dana kegiatan yang saya lakukan sebesar Rp.19.926.900,(sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratusrupiah) telah saya kembalikan selurunhnya kepada Sdr.
ANGELIQUE MARCIA BATUNA
Tergugat:
1.USMAN TAKALIUANG
2.HASAN SAMAN
3.JURIA ELIAS alias TANTE BUSUK
4.LONDO PANGILAWANG
5.HENDRA ANDISI
6.IRWAN BUDIKASI
7.RAHMAN LUMONDO
8.HENDRIK RISAKOTTA
9.MURDIONO MAKASAEHE
10.MUSLIADI SLAMAT
11.NURAINI SLAMAT
12.MARWIA BAWOEL
13.FINO NUSI
14.YOHANIS PAWA
15.MASANG MASANG
16.NORMA MOKOTIKA
17.RAJAB HARIKOTA
18.OGEN SUPU
19.ULI MAKAMINANG
20.RODIE EMBUS KADO
21.WELKI KANSIL
22.ABDUL RACHMAN SAMALA
23.AMINAH LUMEMPOUW
24.SAMSUDIN LIMPONG
25.UYAN TADETE
26.CHANDRA MANUAS
27.USMAUN PILOTO
28.ALEX PUASA
29.VERRA TAMBANAUNG
30.RAHMAN PULUMUDOYO
31.KARUNIA PUASA
32.REMBANG KUSOY
33.NOVA DALI
34.YUS LONDO
35.LISYE NONGKA
36.FARID MAKA
37.ALDRIAN TAGAY
38.RAIS MARAHABANG
39.IRVANDI MANGISIKA
40.HERMAN HAMISE
41.KOMAN MULIARTO
42.JEMMY RUMOPA
43.ABDUL R. TADETE
44.ALEX TAHULEDING
45.BAYUNAMAN
46.REIN SUMENDA
47.DIAMANTO R. DIAS
48.RAJAB POLONGOLO
103 — 106
Bahwa fakta hukum yang terang dan tak terbantahkan tentangkeadaan tanah objek sengketa a quo pada saat gugatan inidiajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung,selurunhnya telah dikuasai dan dimanfaatkan secara tidak sah danmelawan hukum oleh Tergugat s/d Tergugat LX sejak tahun 2015hingga sekarang tahun 2020 (selama 5 tahun) dan nyatanyatamengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baikkerugian Materiil berupa kehilangan harta benda yang berada di lokasiobjek sengketa
MELANI SH
Terdakwa:
DISWARTI S.Pd., Binti Alm H. ASULANA
89 — 21
puluh ribu rupiah),akan tetapi kenyataannya tidak melakukan kegiatan sebagaimana yangtelah diwajibkan telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara karenanegara telah mengeluarkan dana namun tidak mendapat prestasi apapun.Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebutberdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan propinsiBengkulu telah merugikan negara yakni sebesar Rp31.250.000, (tigapuluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan bagiandari kerugian negara selurunhnya
55 — 11
Keterangan Menggarap Tanah) dan SKT (Surat Pernyataanmenguasai / menggarap tanah negara).Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Tamami serta Suparto Spd.membahas pembagian lahan dan pembuataan SPT (Surat KeteranganMenggarap Tanah) yang hasilnya adalah : Terdakwa sendiri mendapat jatahlahan seluas 75 Ha, Terdakwa Tamami mendapat jatah 100 Ha, Suparto,S.Pd mendapat jatah 75 ha dan serta 6 orang anggota masyarakat (yangmerintis lahan) yaitu Agai A Dumui, Encau, Salno, Aswin, Fahrul Razi danSidang selurunhnya
300 — 156
dalilyang menyatakan Penggugat Konvensi II telah memiliki itikad burukuntuk membatalkan Aktaakta hibah tersebut adalah hal tidak benar dantidak berdasarkan fakta yang jelas dan dalil Tergugat Konvensi s/d Vyang menyatakan aktaakta hibah yang di hibahkan untuk atas namaMarwan effendi (alm) masih di pegang Penggugat Konvensi II adalahtidak benar karena bagaimana mungkin akta hibah tersebut di pegangoleh Penggugat Konvensi II sedangkan Sertifikat Hak Milik TergugatKonvensi s/d V di pegang dan di kuasai selurunhnya
130 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh Pemohon Peninjauan Kembali belum dipertanggungjawabkan secara sah dan resmi kepada Rektor atauPenanggung Jawab, sehingga dengan belum beralihnyapertanggungjawaban terhadap jabatan (Liability Jabatan) secarahukum perkara korupsi yang diajukan oleh oleh Jaksa/PenuntutUmum bersifat "PREMATUR ;Bahwa prematurnya perkara karena dalam pertanggungjawabansecara hukum pidana menganut prinsip pertanggungjawaban pribadi(personal responsibility), oleh Karena dana hibah/bantuan beasiswatelah diserahkan selurunhnya
Nomor 165 PK/PID.SUS/2015telan diserahkan selurunhnya oleh Terdakwa adalah sebesarRp16.802.621.500,00, sedangkan dana Bantuan Beasiswa untukJalur Pengembangan Daerah (JPD) dan Program PendidikanCalon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran2009 dan 2010 yang telah diterima Terdakwa dari BiroKeistinmewaan Dan Kesejahteraan Rakyat Aceh sebesarRp16.790.077.000,00, sehingga terdapat kelebinan penarikan/pembayaran untuk pengelola program tersebut sebesarRp12.544.500,00 ;Sehingga atas pertimbangan
166 — 231
Memiliki barang yang selurunhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;4. Barang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkankarena jabatannya sendiri atau pekerjaan atau karena mendapat upah uang;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur dalam pasal 374 KUHP, yaitu :Ad. 1 .
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
Andi Nur Huda
183 — 77
Kesatu : Pencurian.Unsur Kedua: Yang dilakukan oleh Militer.Unsur Ketiga : Pada suatu tempat yang ditentukan di bawahpenjagaan atau pengamanannyaUnsur keempat : yang dilakukan secara bersamasama: Bahwa terhadap unsurunsur dakwaan Oditur Militer pada alternatifkesatu, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:Unsur kesatu : PencurianHal. 99 dari 138 hal Putusan Nomor 46K/PM.I07/AD/NX/2020MenimbangBahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barangsesuatu yang sebagian atau selurunhnya
Terbanding/Penggugat : SUBARI D. MOKOGINTA
91 — 70
.), dan Desa Tungoi seluas (140H.a.) tanah selurunhnya seluas 886 H.A. di Kali Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) sama dengan uangsejumlah Rp. 31. 010. 000.000, (tia puluh satu milyar sepuluhjuta rupiah).Halaman 216 dari 233 halaman, Putusan Nomor144/PDT/2018/PT MND. Menghukum tergugat / pembanding untuk membayar ganti rug!