Ditemukan 2494 data
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertaminabahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang di mana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
Pembentukan PT Badak NGL dan PTArun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalamPrinciple of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.
Pembentukan PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah
Putusan Nomor 1038/B/PK/PJK/2016Masukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaOktober 2011 sebesar Rp26.272.152.121,00.Bahwa dalam pengelolaan proyek LVG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (PoA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandiwilayah
Putusan Nomor 1038/B/PK/PJK/2016Faktur Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formalhukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.
72 — 23
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 181/Pdt.G/2016/POA,Tse. dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan
12 — 2
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.02.10/Pw.01/258/2016 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan poa tanggal 12 Mei 2016, diberi tanda (P.2);Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :1 Po dibawah sumpahnya telah memberikan keterangansebagai berikut :e Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat,mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu pada tahun 2008
11 — 1
Memberi ijin kepada Pemohon MY untukmenjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Poa di depan sidang Pengadilan Agama Blora ; Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara inisebesar Rp. 331.000, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;Demikian putusan ini dijatunkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1437 H., oleh Majelis HakimPengadilan Agama di Blora yang terdiri dari Drs. H.
72 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizal Bawazier,kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 003/BISM/POA/IX/2018, tanggal 17September 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaKav.VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yangdiwakili oleh Padungsak Thanakij, dan kwan, jabatanDirektur Utama PT Trubaindo Coal Mining;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zeyd, dankawankawan, Para Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3536/POA
47 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lt.3 JI Sultan Iskandar Muda Kav.VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili olehPadungsak Thanakij, jabatan Direktur Utama dan AHBramantya Putra, jabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 4053/POA
50 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bramantya Putra, JabatanDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,Konsultan Hukum Pajak, beralamat di Pondok Indah OfficeTower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA,Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 12310, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 4056/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal28 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 8 halaman.
7 — 0
Menetapkan biodata Para Pemohon dalam Akta Nikah Nomor poa tanggal 17 September 1997 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya nama Pemohon (PEMOHON 1), diubah menjadi nama Pemohon (PEMOHON 1);Hal. 8 dari hal. 9 Penetapan No. 0110/Pdt.P/2015/PA.Sda.3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodatatersebut amar nomor 2 diatas kepada KUA Kecamatan Kecamatan SukoliloKota Surabaya;4.
6 — 0
., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh H.Komarudin.SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohondi dampingi kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon ;Hakim Anggota ,Poa Drs. Muchamad Somantri,SH Drs. Nuryadi Siswanto, MH.1. Pendaftaran2. ATK3. Panggilanpanggilan4. Materai5. Redaksi Rp. 30.000;Rp 50.000;Rp. 260.000;Rp. 6.000;Rp. 5.000:Rp. 251.000;
22 — 3
Pada tanggal 15 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Cibeureum Kota Sukabumi (Kutipan Akta Nikah Nomor poa tanggal 15 Mei 2003);2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah Jalan Parahita Nugraha Rt.001 Rw.005 Kelurahan LimusnunggalKecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, namun Penggugat sejak akhir Oktober2009 pulang kerumah orang tua masih satu komplek..
27 — 6
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3312162005930002 atas namaMUHAMMAD SHOIM ALHIDAYAH, yang telah dicocokkan denganaslinya dan diberi tanda DUKti............c cece cece eee ee eee teas eeeaseeaee POA!. Fotokopi ljazah S1 UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURAKARTA,NIRL: 34.553/10.05.2.1/X/2015, tertanggal 7 Oktober 2015 atas namaMUHAMMAD FUAD HASANUDIN, yang telah dicocokkan dengan aslinyadan diberi tanda DUKti....... 00.0... e ee eeseeseee se eeeeeceeeeeeeeeeeeaee seen PO.
17 — 3
Bg = gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang bahwa, sejalan dengan pasal 149 R.Bg adalahdalil syari dalam kitab Ahkamul Quran Juz II halaman 405yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:Wn ps co J aot ~plS Wo oS lx ~os eo& dX poa) G2) oll 925Artinya: Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam untukmenghadap ke persidangan sedangkan orang tersebut tidakmemenuhi panggilan itu maka ia termasuk orang zhalim, makagugurlah haknya.Menimbang, bahwa sekalipun perkara ini
11 — 2
tahun, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,beralamat tempat tinggal di , sebagaiPenggugat ;MELAWANPo umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh,Tergugat ;Pengadilan Agama tersebutTelah membaca dan mempelajari berkas perkaraTelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidanganTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, dibawah Register Perkara Nomor : poa
6 — 0
Menimbang bahwa sesuai dalil permohonan Pemohontersebut, pihak Pemohon telah menghadirkan saksi darikeluarga dan atau orang orang dekat dengan para pihak,karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PPNomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006; Mengingat bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambilalih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz IIhal. 405 yang berbunyi:WAR pls pepo Laot pS> wo oS l> ast un (poa
15 — 10
sampai sekarang belum mendapatkan bukukutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempatMenimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas makaperkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) danPasal 64 Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat laranganlarangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinanyang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1998 di Bulu Tanah, DesaHal 6 dari 9 hal Pen No 342 Pa POA
182 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 046/Ext/TMMIN/POA/V/2017, tanggal10 Mei 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan
149 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
., kKewarganegaraan Indonesia, dankawankawan, para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di World Trade Center 6, Lantai14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta, 12920,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/Ext/TMMIN/POA/IX/2016, tanggal 6 September 2016;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan
104 — 27
TB Simatupang, Kav. 89G, Pasar Minggu, JakartaSelatan 12520, untuk bertindak untuk dan atas nama Para Penggugatberdasarkan Surat Kuasa Khusus No.115/POA/HNRLAW/VI /2020 tertanggal30 Juni 2020 (terlampir), yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Tangerang Nomor 369/KUASA/IX/2020 tanggal 19 Agustus 2020selanjutnya disebut Para Tergugat;melawanIndah Budi Wulandari, umur 47 tahun, beragama Islam, pekerjaan Karyawanswasta, bertempat tinggal di Griya Pipit 6 Blok B.4/45, RT 005/RW023, Pondok
142 — 23
Ali Sutopo selaku Kepala Puskesmas Kutarayaharus mempedomani SuratKeputusan Kepala Dinas Kesehatan nomor440/10/D.Kes//2014 tentang petunjuk pemanfaatan dan penggunaan danaKapitasi dan Non Kapitasi BPJS serta pembagian Jasa Pelayanan KesehatanProgram Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menetri Kesehatan No.28 tahun 2014 huruf D dan dalam pelaksanaan penggunaan dana dukunganoperasional tersebut sebelumnya Kepala Puskesmas Kutaraya menyusunrencana penggunaan anggaran atau Plant Of Action (POA)
oleh bendahara dana Kapitasi JKN padaFKTP.Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014tentang Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) yaitu dana Kapitasi dipergunakan untuk pembagian jasa pelayanankesehatan dana dana dukungan biaya operasional.Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014 huruf D dan dalampelaksanaan penggunaan dana dukungan operasional tersebutsebelumnya kepala puskesmas Kutaraya menyusun rencanapenggunaan anggaran atau Plant Of Action (POA
) setiap bulannya dan didalam POA telah tertuang kebutuhan kebutuhan yang akan dilaksanakansetiap bulannya dengan mempergunakan uang kapitasi yang berasal daripihak BPJS Palembang.Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering lirNomor : 440 / 10 / D.Kes / / 2014 tentang Petunjuk Pemanfaatan DanPenggunaan Dana kapitasi dan non Kapitasi BPJS Serta PembagianJasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional.Surat pernyataan tanggung jawab dari kepala FKTP (Kepala Puskesmas)
bendahara dana Kapitasi JKN padaFKTP.e Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014tentang Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) yaitu dana Kapitasi dipergunakan untuk pembagian jasa pelayanankesehatan dana dana dukungan biaya operasional;e Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014 huruf D dan dalampelaksanaan penggunaan dana dukungan operasional tersebut sebelumnyakepala puskesmas Kutaraya menyusun rencana penggunaan anggaranatau Plant Of Action (POA