Bahwa Pelawan menyatakan tidak pernah menerima Putusan BPSK secara secara patut dan sah sampai dengan kehadiran Pelawan atasadanya Aanmaning/Fiat Eksekusi dari Pengadilan Negeri Rengat.Hal. 4 dari 18 Hal. Put.

Menyatakan secara hukum permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusidalam Perkara No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg atau setidaknyatidak memiliki Kekuatan hukum;b. Menyatakan secara hukum permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusidalam Perkara No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg tidak dapatdilaksanakan atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalamperkara gugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewisjde).47.

Aanmaning/ Fiat Eksekusi dalamPerkara No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg. tidak dapat dilaksanakan atausetidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara gugatan perlawananini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);Dalam Konvensi:3.

Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untukseluruhnya;Menyatakan secara hukum Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;Menyatakan secara hukum Pelawan adalah kreditur yang beritikad baik;Menyatakan secara hukum Permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusi dalamPerkara Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg tidak memilikikekuatan hukum;Menyatakan secara hukum permohonan aanmaning/ fiat eksekusi atasputusan arbitrase BPSK Kabupaten Batubara No.: 1486/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tertanggal 2 November

No. 149/PDT/2018/PT.PBRDALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk sebagian; Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar; Menyatakan Pelawan adalah kreditur yang beritikad baik; Menyatakan Permohonan Aanmaning / Fiat Eksekusi dalam PerkaraEksekusi No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg tidak berkekuatan hukum; Menyatakan permohonan aanmaning / fiat eksekusi atas putusan arbitraseBPSK Kabupaten Batubara No.: 1486/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tertanggal2 November 2016 tidak dapat

Persetujuan Pembayaran,Kwitansi Fiat;Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pengawasan PembangunanJembatan : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah Rp.34.000.000, yang terdiridari SP2D, SPP, SPM, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran, BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat;Dokumen pencairan/pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan SungaiSaliru : CV.

List, BA.Pembayaran,BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, FHO, FotoDokumen pencairan/pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan SungaiSanguala : CV.

Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat Dokumen Pencairan Il jumlah Rp.197.499.000, yang terdiri dari SP2D,SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran,BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat,Foto,Sertifikasi Bulanan danLaporan Mingguan Dokumen Pencairan Ill jumlah Rp.230.415.500, yang terdiri dari SP2D,SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran,BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, PHO, dan SertifikasiBulanan No.4 Dokumen Pencairan IV jumlah Rp.32.916.500, yang terdiri dariSP2D

, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran, BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, FHO, Foto18.

PersetujuanPembayaran, Kwitansi Fiat;Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pengawasan PembangunanJembatan : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah Rp.34.000.000, yangterdiri dari SP2D, SPP, SPM, Rekomendasi, Check List,BA.Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat;Dokumen pencairan / pembayaran Kegiatan Pembangunan JembatanSungai Saliru : CV.

Pada kurun waktu tersebut, yaitu pada tanggal yang teruraidi bawah ini, saksi Her Chaerudin telah melakukan persetujuan bayar(fiat) komisi kepada para pelanggan PT. Pos Indonesia (Persero)yaitu PT. AJ Manulife dan PT.

No.1968 K/Pid.Sus/2009 10 AJ Manulife 20Mar2006 131,455,300.00 1,572,765.00 Her Chaerudin11 AJManulife 19Apr2006 37,971,800.00 1,898,590.00 Her Chaerudin12 AJManulife 19May2006 45,254,100.00 2,262,705.00 Her ChaerudinRp 22,032,740.00 (A)No PELANGGAN TGL KUITANSI JASA POS KOMISI FIAT BAYAR1 PQM 7Jul2005 42,077,400.00 2,103,870.00 Her Chaerudin2 PQM 8Aug2005 30,922,500.00 1,546,125.00 Her Chaerudin3.

Pada kurun waktu tersebut, yaitu pada tanggal yang teruraidibawah ini saksi Her Chaerudin telah melakukan persetujuan bayar(fiat) komisi kepada para pelanggan PT. Pos Indonesia (Persero)yaitu PT. AJ Manulife dan PT.

PQM 21Nov2006 44.013.000.00 2.200.650.00 Her Chaerudin14 PQM 22Dec2006 22.563.500.00 /1.128.175.00 Her Chaerudin15 PQM 22Dec2006 45.647.500.00 = 2.282.375.00 Her Chaerudin Rp 28.586.526.00 (B)TOTAL (A)+(B) Rp. 50.619.266.00 Saksi Her Chaerudin dapat melakukan persetujuan bayar (fiat) Komisikepada PT. AJ Manulife dan PT. Proguaman Konsultan karena keduapelanggan tersebut telah diikat dalam perjanjian kerjasama.

Parapihak dalam persidangan tidak ada yang membantah faktaini karena memang tidak ada alat bukti yang menunjukkanbahwa Terdakwa pernah menandatangani persetujuan (fiat)bayar. Namun bukan hal yang tidak dapat dibuktikan yangakan dibuktikan oleh Penuntut Umum.

Tanah beserta BendaBenda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT) (sesuai Pasal 26 danPenjelasan Umum Nomor 9 UUHT) belum mempunyai peraturan pelaksanamengenai eksekusi Obyek Hak Tanggungan, sehingga eksekusi Obyek HakTanggungan harus mengacu pada ketentuan Pasal 224 HIR, yaitupenjualan lelang harus dilakukan melalui Fiat Ketua Pengadilan danHalaman 9 dari 16 hal.

Bahwa dalam UUHT diatur 3 tata cara penjualan Obyek HakTanggungan.yaitu: Parate Eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT; Fiat Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalamPasal 14 ayat (2) UUHT; Penjualan sendiri di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal20 ayat (2) UUHT;c.

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 26 UUHT beserta alineapertama penjelasannya yang berbunyi Yang dimaksud dengan peraturanmengenai eksekusi hypotheek yang ada dalam pasal ini, adalahketentuanketentuan yang diatur dalam Pasal 224 H/R/228 Rbg, menjadijelas bahwa tata cara eksekusi yang diatur dalam Pasal 26 UUHTdimaksud adalah Fiat Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri.

Dengandemikian, apabila Pemegang Hak Tanggungan hendak melakukaneksekusi Obyek Hak Tanggungan melalui Fiat Eksekusi KetuaPengadilan Negeri maka pelaksanaannya mengacu pada ketentuaneksekusi Hypotheek sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/228 Rbgkarena belum ada peraturan pelaksana UUHT sehubungan denganeksekusi Obyek Hak Tanggungan melalui Fiat Eksekusi KetuaPengadilan Negeri;d.

Bahwa dalam perkara a quo eksekusi Obyek Hak Tanggungan yangdilakukan oleh Tergugat I adalah dengan menggunakan mekanismeParate Eksekusi sesuai Pasal 6 UUHT, sehingga tata caranya tidaktunduk pada ketentuan Pasal 224 HIR yang mengatur agar lelangeksekusi harus dilakukan melalui Fiat Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri;e.

Nomor 3564 K/Pdt/2015tanpa ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan adalah batal demi hukum,karena untuk melaksanakan eksekusi lelang atas hak tanggungan harus adafiat eksekusi dari Ketua Pengadilan;. Bahwa Pasal 224 HIR menghendaki bahwa pelaksanaan pelelangan adalahatas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan (fiat Ketua PengadilanNegeri), sehingga Hak Tanggungan pun pelaksanaannya harus atasperintah dan pimpinan (flat) Ketua Pengadilan Negeri Jepara;.

Bahwa dengan demikian seharusnya sebelum menyodorkan proses lelang kekantor lelang harus telah memperoleh fiat pengadilan terlebih dahulu cq KetuaPengadilan Negeri Jepara, karena walaupun dengan menggunakanpenyelesaian kredit dengan cara Pasal 6 UUHT (parate eksekusi), namunberdasarkan penjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaanPasal 6 UUHT pelaksanaannya mengacu pada Pasal 224 HIR, yangmenghendaki adanya fiat eksekusi dan Pengadilan, ditegaskan lagi dalamaturan peralihan Pasal 26 UUHT

, bahwa pelaksanaan Pasal 6 UUHT, jugamenghendaki adanya fiat pengadilan, karena pelaksanaannya harus atasperintah dan pimpinan ketua pengadilan, sehubungan Terlawan dalampelaksanaan lelang tidak atas perintah dan dengan pimpinan (fiat eksekusi)Ketua Pengadilan maka hal demikian jelas Terlawan telah melanggar peraturanperundangan, sehingga Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum;.

Bahwa oleh karena Terlawan telah melakukan proses lelang secaramelawan hukum karena syarat fiat ketua pengadilan sesuai perintah undangundang tidak dipenuhi, maka sudah seharusnya apabila mereka dinyatakanbersalah dan membatalkan lelang;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, dengan alasan:Menimbang, bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi)tidak salah dalam menerapkan hukum

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ikit Surya Alias Ikit Zaenal Asikin Bin Dayat) terhadap Penggugat (Ayu Susanti Binti Fiat Supriatna Alm);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566000,00 ( lima ratus enam puluh enam ribu );

PUTUSANNomor 2036/Pdt.G/2019/PA.CbdSEAN sipDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:Ayu Susanti Binti Fiat Supriatna Alm, umur 24 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempatkediaman di Kampung Ciawitali RT. 025 RW. 009 DesaJampang Kulon Kecamatan Jampang Kulon

UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat;Mengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap ke persidangan, tidak hadir;Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ikit Surya Alias Ikit ZaenalAsikin Bin Dayat) terhadap Penggugat (Ayu Susanti Binti Fiat

Putusan No. 72/Pdt/2019/PT.JMB.Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang/KPKNL);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakanatas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG, SehinggaTidak Sah, maka pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui fiat KetuaPengadilan Negeri

mengaturnya tentangpelaksanaan Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan tersebut, makaEksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu dengan harus melalui PengadilanNegeri setempat, atau dengan kata lain Pasal 6 Undangundang HakTanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 UndangundangHak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya dan oleh karenaPelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undangundang HakTanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, makapelaksanaan Eksekusi maupun lelangnya harus melalui Fiat

Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang menyatakanbahwa :Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atasPenetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBGSehingga TIDAK SAH, maka pelaksanaan Parate Eksekusi harusmelalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari1986 juga didukung oleh buku

Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan NegeriJambi) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Jambi) untuk menjualnya(Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan Yang tidakdilaksanakan atas Penetapan/Fiat

Ketua Pengadilan Negeri, MakaLelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah, maka pelaksanaan ParateEksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis,Hirarki Peraturan Perundangundangan, adalah yaitu :1.

Bahwa terbitnya fiat eksekusi a quo karena adanya permohonan dari Sdr.Eko Setiawan (Tergugat I) selaku pemegang Hak Tanggungan TingkatPertama atas objek perkara a quo yang dijaminkan oleh Sdri. Inawati (TurutTergugat I).3.

Eksepsi Diskualifikasi:3.2.3.1.1.3.1.2.3.1.3.Bahwa dengan memperhatikan pokok permasalahan a quoadalah pelaksanaan fiat eksekusi lelang atas objek perkara aquo, maka hal pertama yang penting dicermati adalahPenggugat bukan merupakan pihak dalam fiat eksekusiPengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 22/Eks/2015/PN.Kpn.tanggal 29 Agustus 2017, sehingga Penggugat tidakmempunyai hubungan hukum dengan fiat eksekusi a quo.Bahwa hal kedua yang harus dicermati adalah Penggugatbukan pemilik objek perkara a quo, sehingga

Tergugat II Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan FiatEksekusi dan Putusan Nomor 450/Pdt.G/2018/PN.Sby. 3.1.1.Bids.Sil.3.1.4,Bahwa sebagaimana telah Tergugat II sampaikan di atas,mengenai keberatan Penggugat sebagai pihak ketiga terhadappelaksanaan fiat eksekusi Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor:22/Eks/2015/PN.Kpn. tanggal 29 Agustus 2017 atas objekperkara a quo.Bahwa fiat eksekusi lelang pengadilan yang berupa penetapanpengadilan untuk melaksanakan putusan eksekutorial yang telahberkekuatan hukum

Eksepsi error in persona : Eksepsi diskualifikasi karena pokok permasalahan a quo adalahpelaksanaan fiat eksekusi lelang atas objek perkara a quo, Penggugatbukan merupakan pihak dalam fiat eksekusi Pengadilan Negeri KepanjenNomor : 22/Eks/2015/PN.Kpn tanggal 29 Agustus 2017 sehinggaPenggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan fiat eksekusi a quo,Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kpndan Penggugat bukan pemilik objek perkara a quo sehingga Penggugattidak memiliki hak apapun atas

Bahwa Eksepsi diskualifikasi karena pokok permasalahan a quo adalahpelaksanaan fiat eksekusi lelang atas objek perkara a quo, Penggugat bukanmerupakan pihak dalam fiat eksekusi Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor :22/Eks/2015/PN.Kpn tanggal 29 Agustus 2017 sehingga Penggugat tidakmempunyai hubungan hukum dengan fiat eksekusi a quo, dan Penggugatbukan pemilik objek perkara a quo sehingga Penggugat tidak memiliki hakapapun atas objek perkara a quo, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat Agus Cahyana bin Fiat terhadap Penggugat Ai Yeni Anggraeni alias Ai Yeni Angraeni binti Entur Mastur ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- ( empat ratus sebelas ribu Rupiah) ;

Bahwa Judex Facti tingkat Banding telah salah menerapkan hukum ataumelanggar hukum yang berlaku, alasan kami sebagai berikut :a.Bahwa pelaksanaan lelang atas obyek hak tanggungan (eksekusilelang) tanpa ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan adalah batal demihukum, karena untuk melaisanakan eksekusi lelang atas haktanggungan harus ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan ;Bahwa dengan berlakunya UU.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR ;Bahwa lebih di tegaskan lagi dalam penjelasan umum tersebut dalamparagraf terakhir dan dalam aturan peralihan Pasal 26 UUHT, yaitubahwa selama belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya,peraturan mengenai eksekusi Hypotheek berlaku terhadap eksekusi HakTanggungan ;Bahwa Eksekusi Hypotheek sangat tegas mengharuskanmemberlakukan Pasal 224 HIR ;Bahwa Pasal 224 FUR menghendaki bahwa pelaksanaan pelelanganadalah atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan (fiat

KetuaPengadilan Negeri), sehingga Flak Tanggungan pun pelaksanaannyaharus atas perintah dan pimpinan (fiat) Ketua Pengadilan Negeri;Bahwa ternyata di dalam perkara ini, pelaksanaan proses pelelangantidak atas perintah Ketua Pengadilan, tetapi di laksanakan sendiri olehTermohon Kasasi 2/Tergugat Il/Terbanding II atas perintah TermohonHal. 9 dari 11 hal.

dalamhalaman 150151 beliau berpendapat, bahwa parate eksekusi itu adalaheksekusi yang di lakukan atas perintah dan dengan pimpinan KetuaPengadilan Negeri, sebagai dasar untuk mengadakan parate eksekusiadalah Pasal 224 HIR/258 R .Bg ;Bahwa terdapat pula Yurisorudensi MARI yang membatalkan (tidak sah)lelang umum jika tidak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri yaituPutusan MARI No. 3210 K/Pat /1984 ;Bahwa dengan demikian seharusnya sebelum menyodorkan proseslelang ke kantor lelang hauls telah memperoleh fiat

pengadilan terlebihdahulu, karena walaupun dengan menggunakan penyelesaian kreditdengan cara Pasal 6 UUHT (parate eksekusi), namun berdasarkanpenjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan Pasal 6UUHT pelaksanaannya mengacu pada Pasal 224 HIR yangmenghendaki adanya fiat eksekusi dan Pengadilan, ditegaskan lagidalam aturan peralihan Pasal 26 UUHT bahwa pelaksanaan Pasal 6UUHT juga menghendaki adanya fiat pengadilan, karenapelaksanaannya harus atas perintah dan pimpinan ketua pengadilan,sehubungan

Bahwa pelaksanaan lelang atas obyek hak tanggungan (eksekusilelang) tanopa ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan adalah bataldemi hukum, karena untuk melaksanakan eksekusi lelang atas haktanggungan harus ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan ;2. Bahwa dengan berlakunya UU.

Bahwa Pasal 224 HIR menghendaki bahwa pelaksanaan pelelanganadalah atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan (fiat KetuaPengadilan Negeri), sehingga Hak Tanggungan pun pelaksanaannyaharus atas perintah dan pimpinan (fiat) Ketua Pengadilan Negeri ;7.

Bahwa terdapat pula Yurisprudensi MARI yang membatalkan (tidaksah) lelang umum jika tidak atas perintah Ketua Pengadilan Negeriyaitu Putusan MARI No. 3210 K/Pdt/1984 ;10.Bahwa dengan demikian seharusnya Termohon Kasasi/ Terbanding/Terlawan sebelum menyodorkan lelang ke kantor lelang harus telahmemperoleh fiat pengadilan terlebih dahulu, karena walaupun denganmenggunakan penyelesaian kredit dengan cara Pasal 6 UUHT (parateeksekusi), namun berdasarkan penjelasan umum angka 9 UUHTtersebut bahwa pelaksanaan

Pasal 6 UUHT pelaksanaannya mengacupada Pasal 224 HIR yang menghendaki adanya fiat eksekusi danPengadilan, ditegaskan lagi dalam aturan peralihnan Pasal 26 UUHTbahwa pelaksanaan Pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiatpengadilan, karena pelaksanaannya harus atas perintah dan pimpinanketua pengadilan, sehubungan Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawandalam pelaksanaan lelang tidak atas perintah dan dengan pimpinan(fiat eksekusi) Ketua Pengadilan maka hal demikian jelas Terlawantelah melanggar peraturan

Bahwa pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan (eksekusi lelang)tanpa ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri adalah batal demihukum, karena untuk melaksanakan eksekusi lelang atas hak tanggunganharus ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri;b.

Bahwa Pasal 258 RBg. atau Pasal 224 HIR menghendaki bahwapelaksanaan pelelangan adalah atas perintah dan pimpinan KetuaPengadilan Negeri (fiat Ketua Pengadilan Negeri) sehingga haktanggungan dan pelaksanaannya harus atas perintah dan pimpinan (fiat)Ketua Pengadilan Negeri;g.

Bahwa dengan demikian seharusnya sebelum menyodorkan proses lelangpada Kantor lelang, harus telah memperoleh fiat Pengadilan Negeriterlebin dahulu karena walaupun dengan menggunakan penyelesaiankredit dengan cara Pasal 6 UUHT (parate eksekusi/namun berdasarkanpenjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan Pasal 6UUHT pelaksanaannya mengacu pada Pasal 258 RBg atau Pasal 224 HIRyang menghendaki adanya fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri ;Ditegaskan lagi dalam Peraturan Peralihan Pasal

Bahwapelaksanaan Pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat KetuaPengadilan Negeri karena pelaksanaannya harus ada perintah danpimpinan Ketua Pengadilan Negeri;Sehubungan Tergugat ITerbanding dalam pelaksanaan lelang tidak atasperintah dan dengan Pimpinan fiat eksekusi Ketua Pengadilan Negri, makahal demikian jelas Tergugat ITerbanding dan Tergugat IITerbanding IItelah melanggar peraturan perundangan, sehingga Tergugat ITerbanding dan Tergugat IlTerbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum

Ketua Pengadilan Negeri, MakaLelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah, maka pelaksanaan ParateEksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, HirarkiPeraturan Perundangundangan, adalah yaitu :Halaman 5 dari 37 hal Putusan Nomor 133/Pdt/2020/PT MDNUndangUndang Dasar tahun 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan

Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang menyatakanbahwa :Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atasPenetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBGSehingga TIDAK SAH, maka pelaksanaan Parate Eksekusi harusmelalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari1986 juga didukung oleh buku

Pelaksanaannyalelangnya tanpa fiat eksekusi Ketua Pengadilan Negeri,atauBerdasarkan title eksekutorial yang tercantum dalamsertifikat Hak Tanggungan, yang dalam pelaksanaannyamemerlukan fiat eksekusi Ketua Pengadilan Negeridengan memakai tata cara / prosedur yang berlakuuntuk lelang eksekusi hypotheek sebagaimana diaturdalam Pasal 26 UU Hak Tanggungan dan Pasal 258R.BgBahwa selanjutnya mengenai pelaksanaan Lelang Hak Tanggunganyang dilakukan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan (tanpadengan fiat

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelaslan pelaksanaanlelang Hak Tanggungan atas agunan kredit yang TERGUGAT lakukan dengan mendasarkan pada ketentutan Pasal 6 UU HakTanggungan yang dalam pelaksanaannya tanpa fiat eksekusi KetuaPengadilan Negeri adalah sudah sesuai ketentuan hukum yangberlaku, karenanya haruslah ditolak posita PENGGUGAT padahalama 3 sampai dengan 8 yang menyatakan bahwa lelang eksekusiHak Tanggungan yang harus dilakukan dengan fiat eksekusi KetuaPengadilan Negeri, karena

Bahwa mengenai pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atasagunan kredit Pembanding yang dilakukan oleh Terbanding berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan (tanpa fiat eksekusiKetua Pengadilan Negeri), ternyata telah dipertimbangkan dengantepat dan benar oleh Judex Factie dalam Pertimbangan Hukumnyapada halaman 30 alinea ketiga sampai dengan halaman 31,sebagai berikut :Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.1 7 dan bukti T.!

Bahwa pelaksanaan lelang atas objek Hak Tanggungan (eksekusilelang) tanpa ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri adalahbatal demi hukum, karena untuk melaksanakan eksekusi lelang atashak tanggungan harus ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri;b.

Bahwa pasal 258 RBg. atau pasal 224 HIR menghendaki bahwapelaksanaan pelelangan adalah atas perintah dan pimpinan KetuaPengadilan Negeri (fiat Ketua Pengadilan Negeri) sehingga HakTanggungan dan pelaksanaannya harus atas perintah dan pimpinan(fiat) Ketua Pengadilan Negeri.Bahwa ...g.

Bahwa dengan demikian seharusnya sebelum menyodorkan proseslelang pada Kantor lelang, harus telah memperoleh fiat PengadilanNegeri terlebin dahulu karena walaupun dengan menggunakanenyelesaian...10penyelesaian kredit dengan cara pasal 6 UUHT (parate eksekusi/namun berdasarkan penjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwapelaksanaan pasal 6 UUHT pelaksanaannya mengacu pada pasal258 RBg atau pasal 224 HIR yang menghendaki adanya fiat eksekusidari Ketua Pengadilan Negeri.

Bahwa pelaksanaan pasal 6 UUHT jugamenghendaki adanya fiat Ketua Pengadilan Negeri karenapelaksanaannya harus ada perintah dan pimpinan Ketua PengadilanNegeri.Sehubungan Tergugat Terbanding dalam pelaksanaan lelang tidakatas perintah dan dengan Pimpinan fiat eksekusi Ketua Pengadilannegri, maka hal demikian jelas Tergugat ITerbanding dan Tergugatl Terbanding Il telah melanggar peraturan perundangan, sehinggaTergugat Terbanding dan Tergugat IlTerbanding Il telahmelakukan perbuatan melawan hukum..

produk perbankanoleh Tergugat/Bank Muamalat, yang merupakan hak konsumen sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Pasal 4 huruf c dengan demikian Tergugat telah memenuhiklasifikasi melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya lelangdinyatakan batal demi hukum, dan tidak memiliki kKekutan hukum.Bahwa ancaman lelang yang dilakukan Penggugat, merupakan wujud nyataperbuatan melawan hukum, walaupun itu menjadi hak Tergugat, karenadilaksanakan tanpa adanya fiat

Pengadilan, seharusnya Bank Muamalat,sebelum mengajukan lelang ke KPKNL harus telah memperoleh fiatPengadilan Negeri terlebih dahulu, karena walaupun dengan menggunakandalil penyelesaian kredit dengan cara menggunakan Pasal 6 UUHT (parateekskusi) namun didasarkan penjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwapelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT, harus mengacu pada Pasal 224 HIR,yang menghendaki adanya fiat ekskusi dari Pengadilan, ditegaskan lagidalam aturan peralihan Pasal 6 UUHT, bahwa pelaksanaan Pasal

6 UUHTjuga menghendaki adanya fiat Pengadilan, karena pelaksanaannya harusatas perintah dari Ketua Pengadilan.

Setelahberlakunya UUHT, dalam praktiknya ketentuan Pasal 6 tetap harusmemenuhi syarat antara lan: (a) tetap diperlukannya fiat dari Pengadilan(Berdasarkan Petunjuk Mahkamah Agung dalam buku 11 Mahkamah AgungRepublik Indionesia Tahun 1994, halaman 143, yang menyatakan ekskusiharus atas perintah dan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dimana ketentuan ini diperlakukan juga terhadap ekskusi hak tanggungan,sebagaimana dimaksud pada putusan MARI tanggal 30 Januari 1985Halaman 5 dari 20 hal.Put.

(parate ekskusi) namun didasarkan penjelasan umum angka 9 UUHTtersebut, bahwa pelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT, harus mengacu padaPasal 224 HIR, yang menghendaki adanya fiat ekskusi dari Pengadilanditegaskan lagi dalam aturan peralihan Pasal 6 UUHT, bahwa pelaksanaanPasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat Pengadilan, karenapelaksanaannya harus atas perintah dari Ketua Pengadilan.

SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN TIDAK MEMBERIKANKEWENANGAN KEPADA PEMEGANG HAK TANGGUNGAN UNTUK TIDAKMELAKUKAN EKSEKUSI TANPA MELALUI FIAT PENGADILAN .1.

Judex Factie sangat keliru dengan menganggap dengan adanya SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan Para Terbanding dapat melakukaneksekusi lelang Hak Tanggungan tanpa melalui fiat pengadilan;3.

pengadilan namun harus berdasarkanHalaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor417/PDT/2020/PT BDG.kepada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHTdan (fiat) pengadilan negerisetempat yang dijelaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam Pedoman Teknis Adminisistrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, halaman 9092, angka 4yaitu:Pasal 14 ayat (2) jo.

Hak tanggungan harus dieksekusi melalui fiat Pengadilan Negeri ( vide pasal196 HIR) ;3.

eksekusi dari Pengadilan ; dan karenanya Hak tanggungan harusdieksekusi melalui fiat Pengadilan Negeri ( vide pasal 196 HIR) adalah keberatanyang tidak beralasan karena dalam pemasangan Akta Hak Tanggungan sendirisudah ada irah irah: * Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya Pemberi Hak Tanggungan sudah mengatas namakan Tuhan YME bahwabenar menyerahkan haknya untuk menjual jika terjadi wanprestasi ;Dengandemikian tidak lagi diperlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri agar

Alias UCOK karena telah memarahi saksi UJE dan saksi SUSANketika akan menjemput saksi SRI ANJANI yang sedang ada di pangkalanojek Cijeler, selanjutnya Saksi UJE mengajak Terdakwa denganmenggunakan sepeda motor Merk Honda/A1FO2N37M1 A/T, Nopol: Z5859CZ menemui saksi ANANDA FAUZI Alias NANDA Bin USMAN HERDIA,saksi SANDI, saksi IWAN, saksi FUZI, dan saksi FIAT Alias UCOK yangsedang bersama dengan Saksi SRI ANJANI setibanya di Dusun Ambit DesaAmbit Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang pada hari Minggu

tanggal12 April 2020 sekitar jam 02.30 wib Terdakwa dan Saksi UJE melihat SaksiANANDA FAUZI Alias NANDA Bin USMAN HERDIA, saksi SANDI, saksiIWAN, saksi FUZI, dan saksi FIAT Alias UCOK dan Saksi SRI ANJANIsedang mengendari sepeda motor ke arah Cijeler Sumedang selanjutnyaoleh Terdakwa dan saksi UJE rombongan tersebut di salip dan berhentididepannya, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa mengentikan lajuOrangorang tersebut yang kemudian Terdakwa menghampiri Saksi SRIHalaman 3 dari 24 Putusan Nomor

tanggal12 April 2020 sekitar jam 02.30 wib Terdakwa dan saksi UJE melihat SaksiANANDA FAUZI Alias NANDA Bin USMAN HERDIA, saksi SANDI, saksiIWAN, saksi FUZI, dan saksi FIAT Alias UCOK dan Saksi SRI ANJANIsedang mengendari sepeda motor ke arah Cijeler Sumedang selanjutnyaoleh Terdakwa dan saksi UJE rombongan tersebut di salip dan berhentididepannya, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa mengentikan lajuOrangorang tersebut yang kemudian Terdakwa menghampiri Saksi SRIANJANI dan langsung menjambak

Alias UCOK yang sedangbersama dengan saksi SRI ANJANI, setibanya di Dusun Ambit DesaAmbit Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang pada hari Minggutanggal 12 April 2020 sekitar jam 02.30 wib Terdakwa dan saksi UJEmelihat saksi ANANDA FAUZI Alias NANDA, saksi SANDI, saksi IWAN,saksi FUZI FAUZIANSYAH, dan saksi FIAT Alias UCOK dan saksi SRIANJANI sedang mengendarai sepeda motor ke arah Cijeler Sumedang,selanjutnya oleh Terdakwa dan saksi UJE rombongan tersebut di salip danberhenti di depannya, setelah

Fiat Bukti Kasoleh Kaunit (RisnaSari). Slip pengambilantidak ada dalamarsip Bukti Kas. 6. 33215130Kartini 160108 20.000.000 2 20.000.000 Sesuai pengakuanpelaku, tandatangan pada slippengambilanbukan tanda tangannasabah. Fiat Bukti Kasoleh Pjs. Kaunit(Hendra). Hal. 15 dari 85 hal. Put.

Fiat Bukti Kasoleh Kaunit(Suharman Ombo)NReN eR 8. 33216971 091008 45.000.000 2 45.000.000 Sesuai pengakuanAgusri pelaku, tandatangan pada slippengambilanbukan tanda tangannasabah. Voot fiat olehKaunit (Risna Sari) Nafiat oleh Pinca(Santo Paryanto) 9. 33215932 281107 15.000.000 2 15.000.000 Sesuai pengakuanHasanah pelaku, tandatangan pada slippengambilanbukan tanda tangannasabah.

No. 1242 K/Pid.Sus/2013 bukan cap jempolnasabah Voor fiat bukti kasoleh Kaunit (RisnaSari). Nafiat AMBM(Syamsuddin) danPinca (SantoPuryanto). 33216859Hj. Yulimar18070715.000.0002 15.000.000Slip penarikan tidakada dalam arsipBukti Kas. 33214385Feni Buamah03090715.000.0002 15.000.000 Sesuai pengakuanpelaku, tandatangan pada slippengambilanbukan tanda tangannasabah. Fiat Bukti Kasoleh Kaunit (RisnaSari).

Fiat Bukti Kasoleh Kaunit (RisnaSari). Slip pengambilantidak ada dalamarsip Bukti Kas. 6. 33215130 160108 20.000.000 2 20.000.000 Sesuai pengakuan Hal. 48 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013 Kartini pelaku, tandatangan pada slippengambilanbukan tanda tangannasabah. Fiat Bukti Kasoleh Pjs.

Fiat Bukti Kasoleh Kaunit(Suharman Ombo)NReN eR 33216971 091008 45.000.000 2 45.000.000 Sesuai pengakuanAgusri pelaku, tandatangan pada slippengambilanbukan tanda tangannasabah. Voot fiat olehKaunit (Risna Sari) Nafiat oleh Pinca(Santo Paryanto) 33215932 281107 15.000.000 2 15.000.000 Sesuai pengakuanHasanah pelaku, tandatangan pada slippengambilanbukan tanda tangannasabah.

Dalam kurun waktu restrukturisasi ini semuatagihan dari pihak kreditor ditangguhkan termasuk gaji para karyawan bahkanPenggugat Fiat Justitia et Ruat Coelum Page 7 of 24 sendiri belum dibayarsejak1 Oktober 2011.

Selama bertahuntahun Fiat Justitia et Ruat Coelum Page 15 of 24Perseroan/perusahaan milik Penggugat dalam industri pertambanganbatubara, tidak pernah sekalipun melakukan wanprestasi padarekanan/kliennya yang lain, namun sebaliknya menunjukkan prestasi.

Karena pembatalan tersebut,Penggugat kehilangan keuntungan yang semestinya didapat dari hasilpengelolaan sejumlah uang;Fiat Justitia et Ruat Coelum Page 20 of 2435.

Ayat (1) HIR Yang MewajibkanKetua Pengadilan Agama (Dalam PerkaraAquo PengadilanAgama Bukittinggi) untuk memerintahkan Kantor Lelang (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi)untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepadaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);e) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 3210.K/PDT/1984 tanggal 30Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan PelelanganYang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat

BktAgama, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangandengan Pasal 224 HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah, SehinggaPelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua PengadilanAgama;1) Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundangundangan, adalah yaitu :1. UndangUndang Dasar tahun 1945;2. Ketetapan MPR;3. UndangUndang/Perpu;4. Peraturan Pemerintah;5. Peraturan Presiden;6.

mengaturnya tentang pelaksanaan Pasal 6Undangundang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteekyang berlaku yaitu dengan harus melalui Pengadilan Agama setempat,atau dengan kata lain Pasal 6 Undangundang Hak Tangqungan tidakdapatberdirisendirikarenaPasal 26 Undangundang HakTanggungan sebagaiPasal Pelaksananya dan oleh karenaPelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undangundang HakTanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, MakaPelaksanaan Eksekusi maupun Lelangnya harus melalui Fiat

Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yangmenyatakan bahwa :Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atasPenetapan/FiatKetuaPengadilan Agama, Maka Lelang Umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBGSehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harusmelalui Fiat Ketua Pengadilan Agama, Putusan Mahkamah AgungHalaman 8 dari 15 putusan Nomor 8/Pat.G/2019/PA.

danLelang (KPKNL) Bukittinggi) untuk menjualnya (BukanPelakuUsahayang meminta kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);f) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30Januari 1986 yang menyatakan bahwa PelaksanaanPelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/FiatKetua Pengadilan Aqama, Maka Lelang Umum tersebuttelahbertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG,Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate EksekusiHarus Melalui Fiat