Ditemukan 3400 data
53 — 2
lebihPemohon belum mendapatkan jjin dari pejabat dimaksud;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Pemohontentang resiko yang akan ditanggung Pemohon apabila tidak mendapat surat ijinuntuk bercerai, namun meskipun Pemohon belum mendapatkan ijin dari pejabatsebagaimana dimaksud Pemohon tetap meneruskan permohonannya yang akanmencerai Termohon dan Pemohon telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 08Hal. 6 dari 14 hal. putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.PoMaret 2017 sanggup menanggung sangsi
12 — 2
untukpengobatan anak akan tetapi Tergugat memberi uang pengobatan anaktersebut, kemudian Tergugat mengusir Penggugat kejadiannya sudah lamasebelum Penggugat minta uang untuk mengobati anak, pada saat ituPenggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat mengusir Penggugatdisebabkan karena Penggugat waktu itu berselingkuh dengan lakilaki lainyang bemama FARJAN, Penggugat dan lakilaki tersebut mengakudidepan Tergugat dan didepan umum karena keduanya tertangkap basahpada tahun 2003, sehingga dikenai sangsi
13 — 7
diberi meterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.1; Fotokopi Kesepakatan Bersama tanggal 3 November 2016, yangditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, diberi tanda P.2; Fotokopi kesepakatan bersama tentang tentang Termohon todak keberatancerai dari Pemoho, diberitanda bukti P.3; Surat permohonan izin perceraian Pemohon yang ditujukan kepadaKepolisian Resor Subang, diberi tanda bukti P.4; Fotokopi Surat Pernyataan menerima sangsi
44 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukumketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia mogok yang tidak sahharus dijatuhnkan sangsi PHK;4. Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukumketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70 danPasal 65 ayat 14 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang bertentangandengan peraturan perundangundang dapat digunakan menjadi dasarPHk;Bahwa sebelumya, ijinkanlah saya untuk mengutip ajaran hukum Prof.
Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya Yang MuliaMajelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KlasIA Bandung di dalam menerapkan sangsi atas mogok kerjatersebut harus berdasarkan kepada ketentuan yang telahdiatur di dalam Pasal 142 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
11 — 5
upayamediator tersebut tidak berhasil. maka pemeriksaan terhadap perkara inidilanguikan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyataisinya tetap dipertahankan oeh Penggugat ,Menimbang, bahwa Penggugat yang Oerstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil tidak mendapat Surat izin untuk bercerai dad pejabat atasannyayang berwenang namun Penggugat tetap meianjutkan gugatannya untiJkbercerai dengan Tergugat dengan menyerahkan Surat Pernyataan tedanggal19 April 2016 yang pada intinya bersedia untuk menerima sangsi
telah membuat surat pernyatan rela menerima sangsi apapun daripejabat atasannya sebagai konsekwensi terjadinya perceraian denganTergugat tanpa izin dari atasan, maka Majelis Hakim beKkesimpulan denganadanya Sikap Penggugat tersebut menunjukkan rumah tangga keduanyasudah tidak ada harapan dapat terbina kembai;Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUfidang Nomcr 1 Tahun 1975 tentang pe:kawinanr menentukan bahwaperceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengaditan seteEahPengadilan
Terbanding/Penuntut Umum : J.W.PATTIASINA,SH.,MH
129 — 48
Selanjutnya yang menyangkut Guru juga diatur di dalamKode Etik Guru diantaranya Guru menciptakan suasana sekolah yangsebaikbaiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.setiap Guru diberikan kewengan untuk dapat membina siswa(Muridnya) dengan baik dan terkait Pelanggaran Disiplin yangdilakukan Murid, maka seorang Guru dapat memberikan Hukumankepada Murid tersebut yang tujuannya dapat membuat murid lebih baikdan lebin cerdas namun Hukuman atau sangsi tersebut tidakmenyalahi aturan sekolah
Adapun Hukuman atau sangsi yang dilakukanGuru terhadap siswa dapat diberikan berupa bermacammacamdiantaranya memberikan Pekerjaan Rumah (PR) untuk kerjakan Muriddirumah atau menyuruh murid bernyanyi didepan kelas atau menyuruhmurid menghafal pancasila didepan kelas atau menyuruh muridmembersihkan kelas.
31 — 3
Pol : T3160WV, NokaMH1KC7116EK002325, Nosin : KC71E1002411 hasil daripada tindakpidana pencurian.e 3 (tiga) buah mata kunci astag / leter TSementara kunci astag nya jatuh pada saat Terdakwa berusaha melarikan diridan tidak ditemukan ;Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan akanmendapatkan sangsi hukum ;Terdakwa Sdr.MANGKUWAN alias KUWAN kenal dengan HENDRI BinADAM sejak Terdakwa kecil sehubungan merupakan tetangga Terdakwa,sedangkan dengan Sdr.
Pol : T3160WV, Noka =:MH1KC7116EK002325, Nosin : KC71E1002411 hasil daripada tindakpidana pencurian.e 3 (tiga) buah mata kunci astag / leter Te Sementara kunci astag nya jatuh pada saat Terdakwa berusaha melarikan diridan tidak ditemukan.e Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan akanmendapatkan sangsi hukume Terdakwa kenal dengan Sdr.
79 — 35
;Jika kita menghubungkan dua ketentuan hukum sebagai mana diatas maka pilihansanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) PERATURANPEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 sebagimana yang telah dituduhkanoleh Tergugat, maka ketentuan jenis hukuman sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (4)PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 tersebut berlakusebagai suatu pilihan (dapat dipilih), yang kemudian dengan suatu pertimbangantertentu apakah layak untuk dijatuhkan sangsi sebagimana dalam huruf a,b,c, ataud
dalam pasal tersebut, namun tidak berarti dapat semenamena pula dijatuhkankepada Penggugat tanpa disertai dasar dan alasan baik alasan pemberat atau alasanPeringan yang secara jelas mengenai pengenaan pasal tersebut, Dan jika kitamelihat sangsi yang dijatuhkan kepada Penggugat yakni *pemberhentian denganhormat tidak atas permintaan sendiri sebagi pegawai negeri sipil sebagaimanadalam pasal 6 ayat (4) huruf C tersebut seharusnya Walikota Surabaya danTergugat juga menjelaskan apa alasan pemberat yang
63 — 4
sebagaiberikut:1 Barang siapa.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang adarumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidakdikehendaki oleh yang berhak.1 Unsur Barang Siapa.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidanaditujukan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana dan terhadapnya dapatdikenai sangsi
325 — 315 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sangsi hukum atas merek asing sama kedudukannyamerek lokal;c. Standarisasi yang dipergunakan dalam menernuadalah ketentuan yang berlaku pada negara yang ditjd. Dengan demikian mutatis mutandis Termohon PemoftonKasasi / ketentuanketentuan perlaku diIndonesia;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ptmohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT.
50 — 17
pertimobangan Hukum Putusan renePekanbaru Nomor : 462/Pid.Sus/2016/PN Pbr, tanggal 17 On oRENGS) , sertaRp eineriksaanintakan banding,berkas Perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Ac Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama yangMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ependapat terhadapKeberatan Penasihat Hukum Terdakwa KY diatas, karena menurutMajelis Hakim Pengadilan Tingkat ba hwa Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama telah tepat dan b fer heriperinbangken sesuai dengan faktapersidangan dan sangsi
14 — 1
Tergugat rukun dan harmonisselama 4 tahun, namun awal Nopember 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan :4.1 Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, Penggugat mengetahuinya darikeluarga perempuan tersebut yang datang ke rumah Penggugat dan menyatakanbahwa Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan tersebut dan seringmembawa perempuan tersebut keluar rumah untuk jalanjalan sehingga Tergugatdikenakan sangsi
12 — 4
memberikan kesempatan kepada Penggugatuntuk mengurus surat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yangberwenang dan Majelis Hakim telah mengingatkan akan sanksi bagi PNS yangbersangkutan yang melakukan perceraian tanpa memperoleh surat izin dariPejabat yang berwenang, namun sampai perkara ini diputus Penggugat belummendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang tersebut dan Penggugatdidepan sidang pada tanggal 23 Pebruari 2016, menyerahkan surat pernyataanyang isinya Sanggup menerima sangsi
22 — 11
hubungan gelap denganwanita warung remangremang hanya sekedar alasan, walaupundemikian Terdakwa mengetahui satuan mencari keberadaannya dansempat menelpon piket dan diperintahkan segera kembali namunTerdakwa tidak segera kembali ke kesatuan, pada hakekatnyamerupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagaiprajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit.2.Bahwa perbuatan seperti int dapat mempengaruhi' disiplinprajurit dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi
90 — 15
maka buktibukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan.Menimbang, bahwa begitu juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukanoleh Tergugat, dimana keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan adanyasurat peringatan yang seharusnya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugatsebagaimana yang telah dipertimbangkan seperti tersebut diatas,Meimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa tidak tepat apabila atas pelanggaran tersebutdiberikan sangsi
37 — 19
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadapperbuatan yang demikian oleh karena itu Majelis berpendapatapabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan~ militer setelahmenjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militerbaik dilingkungan Ma Korem 062/TN dan atau militer umumnya.5.
7 — 0
hinggasekarang telah melewati batas maksimal karena telah 6 bulan lebih Tergugatbelum mendapatkan ijin dari atasannya dimaksud;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan kepadaPengguygat tentang resiko yang akan ditanggung Penggugat maupun Tergugatapabila tidak mendapat surat ijin untuk bercerai, namun meskipun Tergugatbelum mendapatkan ijin atau Surat Keterangan Untuk bercerai dari atasannyaPenggugat tetap meneruskan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat danPenggugat sanggup menanggung sangsi
37 — 32
setelahmempelajari pertim aan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor :4/Pid.Sus/2017/R tanggal 2 Maret 2017, serta berkas Perkara yangbersangkutan dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan padaPengadi Cer Pertama yang dimintakan banding, Majelis HakimPen Tingkat Banding tidak sependapat terhadap Keberatan Penuntutrsebut diatas, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkatbanding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat danbenar mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan dan sangsi
48 — 12
Penggugat melakukan pencemaran nama baik dan fitnah, yang manatergugat mengetahuinya atau mendengar dari saksi yang lain kalau tanah danrumah tergugat telah diblokir oleh pihak BPN.Atas dasar serta kebenaran yang tergugat urai diatas, tergugat mohon YangMulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan sangsi atas kebohongan dan pemutar balikkanfakta yang dilakukan oleh penggugatMENGHUKUM :a Menolak gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh penggugat danmenghukum balik penggugat yang telah melakukan kebohonganb
18 — 10
Pat.G/2020/PA Bbanakanak karena tergugat sering berkata kasar dan memukul penggugatatau melakukan KDRT di depan anak anak penggugat:Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah bercerai, di KantorPengadilan Agama Kota baubau pada tanggal 18 Juni 2015 sesuai dnganAkta cerai Nomor : YYY;Bahwa penggugat dan tergugat kemudian rujuk menikah kembali padatanggal 15 Juni 2016 dengan pertimbangan karena tergugat masihhubungan keluarga dengan penggugat, penggugat membuat suratpernyataan bersedia untuk dikena sangsi