No 763, Persil No 195, Klas DH,seluas kurang lebih 0.969 ha (9690 M2) atas nama P. DjamoeriMoersimin, yang terletak di Desa Curah Kalong, Kec. Puger Kab. Jemberdengan batas batas sebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah P. TipaSebelah Selatan : Tanah P. KariSebelah Timur : SungaiSebelah Barat : Jalan setapak, tanah B. SatikSelanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa III (Tiga)10. Bahwa semua harta warisan tersebut diatas adalah merupakan harta asal asli11.dari almarhum P.

Tergugat I,JI,UI,VI,VU dan X telahmengajukan replik dan duplik yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.Menimbang bahwa guna mendukung dalil dalil gugatanya penggugat telahmengajukan bukti bukti surat sebagai berikut : 1.Buku kerawangan Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsal Sari KabupatenJembe,Persil no. 147 b d II 9.806 Ha,147a d I 2.565 Ha,Atas namaDJAMOERI MOERSIMIN luas0,391,0,095 Ha.di beri tanda P 1.Buku Karawangan Desa Curah Calong, Kecamatan Bangsal Sari, KabupatenJember persil No luas 195

Jembersehubungan dengan bukti P1 s/d P5, tercatat dalam buku Kerawangan Persil No.147b dII,C No. 763, luas tanah 0,391 Ha, Persil No. 195 dIII,C No. 763 luas tanah0,969Ha, Persil No. 141 sII,C No.763 luas tanah 0,230Ha. Atas nama P. DJAMOERIMOERSIMIN, selanjutnya dalam buku C Desa dari ketiga persil tersebut hanya persilNo.141 sII Luas tanah 0,230Ha yang tercatat dalam buku C desa curah kalong atasnama P. DJAMOERI MOERSIMIN. Dengan demikian ketiga obyek sengketatersebut benar milik P.

DJAMOERI MOERSIMIN yang dimaksudkan persil No. 195 CNo. 763 luas tanah 0,969 Ha yang telah dibagi waris oleh keempat anak alm. P. Tihaadalah anak dari Alm. P. DJAMOERI MOERSIMIN dengan istri pertama bernama B.DJAMOERI. Bahwa bukti ini telah dibenarkan oleh kedua saksi tergugatLU,T0,VI,Vilan X yang menerangkan bahwa harta peninggalan Alm.

Putusan Nomor 417 PK /Pat /2013Subsidair: Mohon Putusan yang seadiladilnya menurut hukum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukanEksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Bantahan Pelawan Tidak Memenuhi SyaratSyarat Formal Pelawanan;1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR /206 R.Bg ayat 6,Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi syarat formalperlawanan karena satu satunya syarat agar dapat diterima pihak orang lain(pihak ketiga) untuk mengajukan perlawanan

Tentang Alasan Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Karena KesalahanPenerapan Hukum;19.20.21.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapanhukum yaitu dengan menerapkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv dalammemeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini, oleh karena perihalperlawanan telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 195 ayat (6)HIR dan Pasal 208 HIR, hal mana dengan berpedoman pada pengaturanbahwa ketentuan Rv tersebut dapat dijadikan dasar hukum apabila HIRtidak mengaturnya

;Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 208 HIR yang mengatur tentangPerlawanan Pihak Ketiga pada pokoknya didasarkan pada alasan hukumbahwa permohonan tersebut didasarkan pada alasan hak milik, yang manaperihal kKedudukan hak milik tersebut tidak hanya diartikan sebagai milikpribadi saja akan tetap meliputi pula milik umum yang sesuai dengankonsepsi Pasal 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria yang mengatur tentang fungsi sosial tanah;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis

Putusan Nomor 417 PK /Padt /2013dibangun untuk memenuhi aspirasi masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit,Kecamatan Cidadap, Kota Bandung dan menjadi prasarana umum bagimasyarakat setempat atau dengan perkataan lain sudah menjadi milikumum, sehingga perlawanan Para Pelawan /Pemohon Peninjauan Kembalitelah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIRdan Pasal 208 HIR dan karenanya beralasan menurut hukum untukdikabulkan;22.

Nomor 2621 k/Pdt/201610.11.12.13.yang tidak mengembalikan kepada Penggugat serta tanpa seijin dan setahuPenggugat menerbitkan kedua Sertifikat Hak Mlik Nomor 221/195 dan222/195 yang tercatat atas nama Tergugat/Atjeng Rahardja;Memerintahkan kepada Turut Tergugat Il (Kantor Badan PertanahanSerang) agar mencoret Kedua Sertifikat Hak Mlik Nomor 221/195 danNomor 222/195 atas nama Atjeng Rahardja/Tergugat, danmengembalikannya dalam keadaan semula ke Nomor Sertifikat Hak Milik 25dan 26 atas nama Penggugat

Menyatakan bahwa surat Penyerahan dan ganti Rugi tanah tanggal16 April 1982 antara Amat Sinaga dengan Asahan Samosir adalah sah menurut hukum;
Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah No.80/3/PL/1982 yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Desa Pasar Lapan yang bernama Saman Ds pada tanggal 16 April 1982 dan di ketahui oleh Camat Air putih yang bernama Zulkarnaen Margolang BA pada tanggal 29 April 1982 dengan No.195/3-AP/1982 adalah sah menurut Hukum;
Menyatakan tindakan Tergugat I yang

Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah seluaslebin kurang 4.420 m* (empat ribu empat ratus dua puluh meterpersegi) yang terletak di Lorong IV Desa Pasar Kecamatan Air PutihKabupaten Asahan (dulunya) dan sekarang Kabupaten Batu Barasesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 80/3/PL/1982 yang dibuatdan ditandatangani Kepala Desa Pasar Lapan yang bernama SAMAN.DS pada tanggal 16 April 1982 dan diketahui oleh Camat Air Putih yangbernama Zulkarnaen Margolang BA pada tanggal 29 April 1982 denganNo. 195

Menyatakan bahwa Surat Penyerahan dan Ganti Rugi pada tanggal 16April 1982 antara AMAT SINAGA dengan ASAHAN SAMOSIR adalah sahmenurut hukum.4.Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah No. 80/3/PL/1982 yangdibuat dan ditandatangani Kepala Desa Pasar Lapan yang bernamaHalaman 5 dari 48 halaman, Putusan Nomor 91/Padt.G/2016/PN KisSAMAN.DS pada tanggal 16 April 1982 dan diketahui oleh Camat AirPutin yang bernama Zulkarnaen Margolang BA pada tanggal 29 April1982 dengan No.195/3AP/1982 adalah sah menurut

dulunya) dan sekarang Kabupaten Batu Bara berdasarkan suratpenyerahan dan ganti rugi tanah pada tanggal 16 April 1982 antaraHalaman 23 dari 48 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2016/PN KisAMAT SINAGA dengan ASAHAN SAMOSIR (Penggugat) dan sesuaidengan Surat Keterangan Tanah No. 80/3/PL/1982 yang dibuat danditanda tangani Kepala Desa Pasar Lapan yang bernama SAMAN.DSpada tanggal 16 April 1982 dan diketahui oleh Camat Air Putih yangbernama Zulkarnaen Margolang BA pada tanggal 29 April 1982 denganNo. 195

Bahwa Tergugat III menolak seluruh isi dalildalil yang tertuang dalamgugatan Penggugat;2.Bahwa batasbatas tanah yang tercatat di angka 1 dalam gugatanPenggugat tidak ada batas sebelah selatan sehingga tidak jelas dimanaletak sebenarnya tanah yang dimaksud pleh Penggugat dalam gugatanyang diajukannya tersebut.3.Bahwa Tergugat Ill menolak juga surat keterangan tanahNo.80/3/PL/1982 dan surat No. 195/3AP/1982 yang menyatakanPenggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Lorong IV DesaPasar

Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah No.80/3/PL/1982yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Desa Pasar Lapan yangbernama Saman Ds pada tanggal 16 April 1982 dan di ketahui olehCamat Air putin yang bernama Zulkarnaen Margolang BA pada tanggal29 April 1982 dengan No.195/3AP/1982 adalah sah menurut Hukum;4. Menyatakan tindakan Tergugat yang menyuruh Saripmengerjakan sawah/tanah objek sengketa adalah merupakanperbuatan melawan hukum;5.

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp 3500 000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Mutah berupa uang sebesar Rp 500 000,00 (lima ratus ribu rupiah);

1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana terdapat dalam petitum angka 3 diatas, sebelum ikrar talak dilaksanakan;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1 195

MENGADILI:

• Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV;
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 195/Pdt.G/2016/PN Jap;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

perkarasecara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp.3.801.000,00 (tiga juta delapan ratus satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukanpermintaan banding sebagaimana akta pernyataan permohonan banding yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang menyatakanbahwa pada tanggal 08 Nopember 2017, Para Pembanding telah mengajukanpermohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IAJayapura tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 195

sehingga batas terakhir mengajukan banding adalahtanggal 14 Nopember 2017 dan dalam perkara ini permintaan banding diajukantanggal 08 Nopember 2017, sehingga permintaan banding telah diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yangditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya Para Pembanding telahmengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapuranomor 195

dinyatakantidak dapat diterima, maka Para Pembanding harus dihukum untuk membayarbeaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya masing masingakan disebut dalam amar putusan;Mengingat peraturan hukum dan perundangundangan yang berlaku,khususnya UndangUndang No. 20 tahun 1947, UndangUndang No. 48 tahun2009 dan RBg;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semulaPenggugat sampai dengan Penggugat IV; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapuratanggal 30 Oktober 2017 Nomor 195

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 195/KD-CS-BTM/2005, yang diterbitkan oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tanggal 15 Februari 2005, atas nama SRI INDRAYANI, semula lahir tahun 1973 menjadi lahir tahun 1972;

3. Memerintahkan kepada

M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 65/PID/2021/PT SMR, tanggal 25 Maret 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tanggal 8 Februari 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:1.

195 / Pid. B / 2014 / PN. Bln

PUTUS ANNomor : 195 / Pid. B/2014/PN. Bln.

tanggal 16 Juni 2014;3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;Sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;Sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;Sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;e Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut: Setelah membaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 195

Bln.tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;e Penetapan Majelis Hakim Nomor: 195 / Pen. Pid / 2014/ PN.

Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IIO08 Nomor :DAK/195/TX/2012 tanggal 20 September 2012.3. Surat Penetapan dari :a. Kadilmil 108 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP250/PM II08/AL/X1/2012 tanggal 12 Nopember 2012.b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP250/PMII08/AL/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012.4.

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/195/TX/2012tanggal 31 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaanperkara ini.2. Halhal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan paraSaksi di bawah sumpah.1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada MajelisHakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :a.

(satu) lembar Surat Pernyataan desersi dari Dandenma MakoKoarmabar.tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah).Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada OdituratMiliter IIO8 Jakarta Nomor : Dak/195/IX/2012 tanggal 20 September 2012 telahdidakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempat sebagaimanatersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas

Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1987, Penggugat melangsungkanperkawinan dengan Tergugat yang dicatat olen Pegawai Pencatat NikahHalaman 1 dari16: Putusan nomor: 2286/Pdt.G/2015/PABjnKantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bojonegoro,sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/09/X/1987tanggal 05 Oktober 1987 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta NikahNomor: Kk.15.16.17/Pw.01/12/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015:Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugatberstatus jejaka

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan ; Kabupaten Bojonegoro, NomorKk.15.16.17/Pw.01/12/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 sesuai akta nikahnomor: 195/09/X/1987, tanggal 05 Oktober 1987;2.

mendamaikankedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1)dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun melalui prosesHalaman 9 dari16: Putusan nomor: 2286/Pdt.G/2015/PABjnmediasi di luar persidangan sebagaimana ketentuan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti fotokopi Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor : Kk.15.16.17/Pw.01/12/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 195

tentang Sitaan atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeritentang Sita dan Eksekusi, sedangkan subjek Pelawan adalah pihak ketiga (derdenverzet) yang memiliki hak atas objek tersita yang ditetapkan oleh putusan hakim ataupenetapan Ketua Pengadilan Negeri ;Subjek Pelawan tidak berkualitas mengajukan perlawanan :1.10Bahwa objek perlawanan Pelawan adalah mengenai hal yang bukan terhadap PenetapanKetua Pengadilan Negeri atau penetapan haki, dan juga bukan terhadap penyitaansebagaimana dimaksudkan pasal 195

ayat (6) HIR, akan tetapi adalah mengenai lelangatas objek Hak Tanggungan, maka bentuk pengajuan perlawanan Pelawan tersebut tidakmemenuhi kriteria bentuk perlawanan yang ditentukan pasal 195 ayat (6) HIR.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR tersebut bahwa Lelang atas objek Haktanggungan tersebut yang dilaksanakan Terlawan dengan perantara Turut Terlawan ITIDAK dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk perlawanan / bantahan (verzet) akantetapi hanya dapat dilakukan melalui proses / dalam bentuk

gugatan perdata biasa ; Oleh karena objek perlawanan tersebut bukan terhadap putusan hakim atau PenetapanKetua Pengadilan Negeri tentang Sitaan, sedangkan subjek Pelawan juga bukan pihakketiga atas sesuatu yang dijadikan objek perlawanan maka perlawanan Pelawan tersebuttidak memenuhi kriteria persyaratan perlawanan (verzet) yang dimaksud pasal dalampasal 195 HIR ayat (6) HIR tentang objek perlawanan ; Dengan demikian perlawanan Pelawan tidak memiliki dasar hukum, dan oleh karena ituperlawanan Pelawan

Dengan demikian berdasarkan pasal 195 ayat (6) HIR Pelawantidak mempunyai kualitas untuk mengajukan perlawanan / bantahan terhadap lelang atasobyek SErtifikat Hak Tanggungan No.7900/2007 dan obyek Sertifikat Hak TanggunganNo. 8832/2007 ; 222 coon nce e cece cence cence eee nnn eee nennnenens Konstruksi dan muatan dari posita dan petitum perlawanan Pelawan ternyata meliputipada tuntutan pembatalan terhadap akta, Perjanjian Kredit dan terhadap Sertifikat Hak ; Tanggungan, sedangkan perlawanan (verzet

hukumyang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dalam perkara ini.14.Bahwa, PENGGUGAT merasa khawatir bahwa TERGUGAT akanmengalihkan dan memindah tangankan angunan milik PENGGUGATkepada pihak lain, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan,PENGGUGAT dengan ini PENGGUGAT memohon kepada majelishakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)atas sebidang tanah dengan SHM nomor : 2289 yang terletak didesaKennanten Kec Puri Kab.Mojokerto Jawa Timur, atas nama SUDJONOseluas 195

Mojokerto Jawa Timur, atas nama Sujono, seluas 195/182m2, sangat dirugikan atas pendebetan dana pada rekening BankDanamon PS. Mojosari milik Penggugat oleh Tergugat tanpa seijinPenggugat dengan cara melawan Hukum;4. Menyatakan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atassebidang tanah dengan SHM No. 2289 yang terletak di Desa KenantenKec. Puri Kab. Mojokerto Jawa Timur atas nama Sujono, seluas 195/182m2;5.

.> Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.195/201.37.00/2020 tanggal 30 November 2020 (terlampir),menerangkan barang bukti yang disita dari atas nama HEMATSEMBIRING, DKK bahwa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih diduga narkotika jenisshabushabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan beratbersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram; 1 (satu) kaca pirex bekas digunakan diduga narkotika jenis shabu shabuyang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,58 (

sampoerna milik saksi MARTIN DAMANIK dan 1(satu) buah alat hisap/bong bekas pakai, selanjutnya pada hari Minggutanggal 29 November 2020 sekitar pukul 01.00 wib, para saksi dari anggotakepolisian langsung membawa dan menangkap para terdakwa bersamadengan saksi HEMAT SEMBIRING, saksi MARTIN DAMANIK, dan saksiNELSON SEMBIRING Alias NELSON beserta dengan barang bukti yangditemukan tersebut ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukanproses hukum.> Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti' No.195

sampoerna milik saksi MARTIN DAMANIK dan 1(satu) buah alat hisap/bong bekas pakai, selanjutnya pada hari Minggutanggal 29 November 2020 sekitar pukul 01.00 wib, para saksi dari anggotakepolisian langsung membawa dan menangkap para terdakwa bersamadengan saksi HEMAT SEMBIRING, saksi MARTIN DAMANIK, dan saksiNELSON SEMBIRING Alias NELSON beserta dengan barang bukti yangditemukan tersebut ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukanproses hukum.Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.195

saksiMARTIN DAMANIK dan 1 (satu) buah alat hisap/oong bekas pakai,selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul01.00 wib, para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa danmenangkap para terdakwa bersama dengan saksi HEMAT SEMBIRING,saksi MARTIN DAMANIK, dan saksi NELSON SEMBIRING Alias NELSONbeserta dengan barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor PolsekPancur Batu guna untuk dilakukan proses hukum;Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.195

MARTINDAMANIK dan 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas pakai, selanjutnya pada hariMinggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 01.00 wib, para saksi darianggota kepolisian langsung membawa dan menangkap para terdakwabersama dengan saksi HEMAT SEMBIRING, saksi MARTIN DAMANIK, dansaksi NELSON SEMBIRING Alias NELSON beserta dengan barang bukti yangditemukan tersebut ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukan proseshukum;Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan BarangBukti No. 195

., dan Eli Durgawatie dariLembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan KupangRT.03 No.21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, KabupatenTabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan KetuaMajelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjg tertanggal 7 September2021;Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiBanjarmasin Nomor 209/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 26 Oktober 2021tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

perkaraini dalam tingkat banding;Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim PengadilanTinggi Banjarmasin tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 209/PID.SUS/2021/PTBJM tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;Setelah membaca berkas perkara dan surat surat bersangkutan sertaSalinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September2021 Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjg dalam perkara Terdakwa Salahudinals Abin Bin Masran Alm;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umumpada Kejaksaan

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkarasebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkanPutusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 29 September 2021,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Salahudin als Abin Bin Masran .Alm identitastersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan bukan tanaman;2.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri TanjungNomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 29 September 2021 tersebutTerdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingpada tanggal 1 Oktober 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor56/Akta.Pid/2021/PN Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriTanjung dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan masingmasing kepada Penuntut Umum maupaun

bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage)sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Bandingkepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2021Nomor W15.U7/1177/HK.01/X/2021 dan W15.U7/1178/HK.01/X/2021;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permintaanbanding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasing tanggal 1Oktober 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29September 2021 Nomor 195

Nawari br Barahmana jelas dapat dibaca dalamputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Februari 2000 Nomor59/Pdt.G/1999/PNKbj jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11September 2001 Nomor 195/PDT/2001/PTMDN jo. putusan MahkamahAgung RI tanggal 26 April 2006 Nomor 52 K/Pdt/2003, dimana ketigaputusan tersebut di atas dicantumkan sebagai bukti dalam perkara yangdimohonkan kasasi ini yang diberi tanda : T.IIl.

Nomor 627 K/Pdt/2013 Bahwa benar ditingkat kasasi tidak memeriksa buktibukti, akan tetapiwajarlah memeriksa pertimbanganpertimbangan yang dilakukan ditingkatPertama dan pemeriksaan ditingkatbanding secara cermat dan teliti; Bahwa sehubungan dengan tanah terperkara putusan Mahkamah Agung RItanggal 26 April 2006 Nomor 542 K/Pdt/2003 jo putusan Pengadilan TinggiMedan tanggal 11 September 2001 Nomor 195/PDT/PT.MDN jo. putusanPengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Februari 2000 Nomor59/Pdt.G/1999/PN.Kbj

Kabanjahe dapatdilihat di halaman 2 point 5 dan pada putusan Pengadilan Tinggi Medandapat dilihat di halaman 2 point 4 disebut sebagai Turut Tergugat II/TurutTerbanding IV hal mana tidak diterima dan harus ditolak; Bahwa sebagai kesimpulan permohonan Kasasi dari TergugatIll/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, demikian : Tanpa membatalkan/pembatalan terlebin dahulu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 April2006 Nomor 542 K/Pdt/2006 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal11 September 2001 Nomor 195

WahyaKP.010121/195/1445/19311/26/DKK, menerangkan bahwa Nama : ArifRahman Bin Didin Bahrudin, telah dilaksanakan anamnesa, pemeriksaan fisikserta ditindaklanjuti dengan test penyaringan (screening test) berupapemeriksaan sample urine pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekira jam08.00 Wib, dengan jenis pemeriksaan Narkotika Golongan termasuk sabusabu (Metamfetamin) yang hasilnya dinyatakan positif.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang

Wahya KP.010121/195/1445/19311/26/DKK, menerangkanbahwa Nama: Arif Rahman Bin Didin Bahrudin, telah dilaksanakan anamnesa,pemeriksaan fisik serta ditindaklanjuti dengan test penyaringan (screening test)berupa pemeriksaan sample urine pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016sekira jam 08.00 Wib, dengan jenis pemeriksaan Narkotika Golongan termasuk sabusabu (Metamfetamin) yang hasilnya dinyatakan positif.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh fakta fakta hukum

WahyaKP.010121/195/1445/1931 1/26/DKK;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa hasil tesurine terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan terdakwa mengonsumsishabu tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang sehingga menurutMajelis Hakim unsur menyalahgunakan narkotika golongan bagi diri sendiritelah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat 1huruf a UU RI Nomor. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara

Nomor 497 K/Pdt.SusPailit/2014.Pasal 195 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut: kreditor yang piutangnyabelum dicocokkan dan kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuksuatu jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya sendiri, dapatmengajukan perlawanan dengan syarat paling lama 2 hari sebelumpemeriksaan perlawanan di sidang pengadilan, dengan ketentuan:(a) piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu, diajukan kepadakurator (b) salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari kuratordisampaikan

hal 32 sampai 34, majelis hakim samasekali tidak mempertimbangkan dengan baik dalil dalil perlawanan PemohonKasasi dan juga bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan 16yaitu. bukti P Il.1 sampai P II.7 sehingga majelis hakim tingkat pertama salahdan kurang dalam membuat pertimbangan hukum dan tidak sesuai dengan UUNomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, seharusnya pertimbanganMajelis Hakim pemeriksa perkara perlawanan ini harus memenuhi sesuaiketentuan yang ada dalam Pasal 195

dipertimbangkan dan tercatat ketidaktertiban dalamberacara harus dibatalkan;KEEMPAT:Bahwa secara hukum apa yang Pemohon Kasasi lakukan dengan mengajukangugatan perlawanan terhadap pembagian harta pailit yang baru diketahui olehPemohon Kasasi, sebagaimana pengumuman melalui media cetak dikedaulatan rakyat tanggal 6 Desember 2012 dengan tenggang waktu yangcukup, sebagaimana ditentukan dalam undangundang, dengan mengajukansurat keberatan pada tanggal 12 Desember 2012, dan sebagaimana ketentuanPasal 195

. : 445067/195/PKMTB/TU/V/2018 tanggal 01 Mei2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

bagian muka, mulut atas bengkak, robek pada lengan danpaha kiri, sedangkan penumpangnya Sdr Nawati mengalami luka patah kakikiri;Bahwa benar Kecepatan truck tangki yang terdakwa kendarai + 80 km/jam;Bahwa benar terdakwa ada SIM B.I Umum dan juga membawa STNKkendaraan truck tangki pada waktu itu;Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa SAPPE Bin TEPPO (Alm), saksiSUDARMAN Bin NOHAR mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertumdari UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARUKEC.BENGALON, No. : 445067/195

No.Pol KT4354DT yang dikendarai Saksi SUDARMANBin NOHAR yang berboncengan dengan Saksi NAWATI Binti SATRAWI yangdatang dari arah berlawanan (arah Muara Wahau menuju Bengalon),selanjutnya Saksi SUDARMAN Bin NOHAR dan Saksi NAWATI Binti SATRAWImengalami luka dan dibawa ke Puskesmas Tepian Baru;Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa SAPPE Bin TEPPO(Alm), saksi SUDARMAN Bin NOHAR mengalami luka berdasarkan Visum EtRepertum dari UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARUKEC.BENGALON, No. : 445067/195

Nurseri) tanggal 22 Januari 2021 sejumlah uang Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang telah disetujui oleh semua Ahli Waris sesuaipasal 195 ayat 3 KHI Kompilasi Hukum Islam, telah diregister di LurahTangkerang Timur Nomor : 04/590/TTI/2021 tanggal 27 Januari 2021 danHim. 3 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.PbrCamat Tenayan Raya Nomor : 091/590/TR/2021 tanggal 28 Januari 2021seluas 318,31 m.

557/Pdt.G/2021/PA.Pbr Sebelah Timur dengan tanah Muis : 20mBahwa fotocopy akta wasiat tersebut diketahul sejak Para Tergugatmenyerahkan kepada Penggugat , kemudian Penggugat terkejut danmemberi tahu kepada Asrul dan adik Penggugat Risa Nofiani bahwa AktaWasiat itu muncul setelan almarhumah Nurseri meninggal ;Bahwa wasiat tersebut tidak sepengetahuan Penggugat sedangkanharta milik almarhuman Nurseri ( orang tua Penggugat ) habis diwasiatkan ,sehingga wasiat yang dimaksudkan menyalahi hukum pasal 195

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pbrkeluarga (pasal 197 KHI huruf d); dipersalahkan telah menggelapkan ataumerusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat ; Pembuatan Akta Wasiat No. 6 tanggal 3 Juli 2020 tersebut tidakdihadiri olen saksisaksi dari Ahli Waris; telah menyalahi pasal 195 ayat1 dan ayat 2 KHI; wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknyasepertiga dari harta warisan ; Bahwa sekarang harta warisan Pewasiat sudah menjadi milikharta Penggugat dibuktikan adanya Surat Pernyataan Ganti Rugi

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pbr Surat Ke 2 AlBagarah ayat 180 menyatakan ; wasiat hanyadiperbolehkan maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan kecuali ahliwaris menyetujuinya ; Pasal 195 ayat 2 KHI menyatakan; wasiat hanya diperbolehkansebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali semuaahli waris setuju faktanya akta Wasiat nomor 6 tanggal 3 Juli2020 yang dibuat oleh Notaris Fransiskus Djoenardi,SHtersebut tidak mencantumkan 1/3 bagian karenaNotarisnya non muslim sehingga tidak memahami

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.PbrAkta Wasiat No. 6 tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat dihadapan NotarisFransiskus Djoenardi SH adalah cacat hukum disebabkan tidak dihadiri olehsaksisaksi dari Ahli Waris; telah menyalahi pasal 195 ayat 1 dan ayat 2 KHI;wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisanserta pembuatan akta wasiat yang dibuat saat orang tua Penggugat( almarhumah Nurseri ) dalam keadaan sakit permanen yang terusmenerus sehingga sampai meninggal dunia;Menimbang