Ditemukan 39602 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama
Register : 26-02-2024 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PA DOMPU Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Dp
Tanggal 19 Maret 2024 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 6
  • 195/Pdt.G/2024/PA.Dp
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 21-11-2024 — Putus : 17-12-2024 — Upload : 17-12-2024
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn
Tanggal 17 Desember 2024 — Pemohon melawan Termohon
3 — 0
  • 195/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn
Pengadilan PA TEGAL Perdata Agama
Register : 29-04-2024 — Putus : 22-05-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PA TEGAL Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Tg
Tanggal 22 Mei 2024 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 12
  • 195/Pdt.G/2024/PA.Tg
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 23-02-2023 — Upload : 12-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 K/Pid/2023
Tanggal 23 Februari 2023 — JIMMY WIJAYA;
162 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 195 K/Pid/2023
Pengadilan PA BARRU Perdata Agama
Register : 06-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PA BARRU Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Br
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 0
  • 195/Pdt.G/2021/PA.Br
Pengadilan PA Lolak Perdata Agama
Register : 25-05-2023 — Putus : 13-06-2023 — Upload : 13-06-2023
Putusan PA Lolak Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Llk
Tanggal 13 Juni 2023 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 9
  • 195/Pdt.G/2023/PA.Llk
Pengadilan MS BIREUEN Perdata Agama Waris Islam
Register : 24-10-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan MS BIREUEN Nomor 195/Pdt.P/2016/MS.BIR
Tanggal 10 Nopember 2016 — Pemohon
54 — 19
  • 195/Pdt.P/2016/MS.BIR
Pengadilan PA JAKARTA UTARA Perdata Agama Perceraian
Register : 18-01-2024 — Putus : 05-02-2024 — Upload : 15-05-2024
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.JU
Tanggal 5 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 16
  • 195/Pdt.G/2024/PA.JU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-09-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 22-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 PK/TUN/2022
Tanggal 25 Oktober 2022 — HARNIWITA VS GUBERNUR RIAU;;
262 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 195 PK/TUN/2022
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 15-10-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 195/Pid.C/2020/PN Cbi
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ZACKY FAUZI N.
Terdakwa:
ANDRIANSYAH
14 — 13
  • 195/Pid.C/2020/PN Cbi
    (Pasal 209 ayat (2) KUHAP) Nomor 195/Pid.C/2020/PN ChiCatatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan NegeriCibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringandengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : ANDRIANSYAH;Tempat lahir : Bogor;Umur/Tgl. Lahir : 08 Juni 1999;Jenis Kelamin > Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kp. Babakan Cikeas RT. 02 RW. 07 DesaSentul Kec. Babakan madang Kab.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-04-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 195/Pid.C/2016/PN Tlg
Tanggal 14 April 2016 — Khoirul Anam
81 — 6
  • 195/Pid.C/2016/PN Tlg
    Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung engailan Negeri dalam daftarcatatan ptkarTelp. (0355) 321017 Nomor: 195/Pid.C/2016/PN Tlg Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan NegeriTulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap: Khoirul AnamTempat lahir : KediriUmutr/Tanggal lahir : 30 tahun/ 5 Maret 1986.Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Desa Pelas , Kecamatan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-10-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 607/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 13 Desember 2017 — MUTIARA ARIANI (DIREKTUR PT.SAPTA LESTARI PERDANA) >< JO JOHAN SUNARYO Alias ALAY CS
68 — 49
  • Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam SuratPerlawanan pihak Ketiga terhadap Sita Eksekutorial (derden Verzet),tertanggal 8 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 April 2015, dengan Register PerkaraNo. 228/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa perlu PELAWAN tegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 195
    Bahwa atas halhal tersebut Pelawan /PT.Sapta Lestari Perdana mengajukan Perlawanan dalam perkara aquo;Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR telah menentukan sebagai berikut :"Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihakketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas bendabendayang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upayaupaya paksaan yang diperintahkan untuk ditetapkan, diajukan kepadadan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukumHal 15 Putusan
    No. 607/PDT/2017/PT.DKI.dalam mana tindakantindakan pelaksanaan tersebut dilaksanakan";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, makaPengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraaquo adalah Bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi yangberwenang memeriksa dan mengadili Perlawanan tersebut adalahPengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam manatindakan tindakan pelaksanaan tersebut dilaksanakan, yaitu PengadilanNegeri Tangerang;Bahwa ketentuan tersebut
    berwenangmemeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan NegeriTangerang;Bahwa sedangkan putusan Mahkamah Agung No.: 336 K/Pdt/2007yang didalilkan oleh Pelawan adalah bersifat kasuistis mengenaiperlawanan terhadap sita jaminan bukan perlawanan terhadappelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan;Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka putusan Mahkamah AgungNo.: 336K/Pdt/2007 yang didalilkan Pelawan tersebut ad,o.lah tidaktepat, keliru, tidak berdasar, dan menyesatkanBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-11-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1640 K/Pdt/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — Ny. SWETTY UITI PUTERI vs TAUFAN TRISJONO
45 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 195 ayat 6HIR bahwa bantahan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilikatau pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari obyek eksekusi. Halini ditegaskan pula dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, Buku Il, Edisi Revisi, terbitan Proyek PembinaanTeknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1997, halaman 145 angka 44.1Dengan demikian, mengacu pada ketentuan hukum Jo.
    Pasal 195 ayat 6 HIRdan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yang dibenarkan menuruthukum untuk mengajukan bantahan terhadap Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bandung No. 31 / Pdt / Eks / 2006 / PUT / PN.
    mengesampingkan keberatankeberatan yangdiajukan dalam memori banding dan tanoa memeriksa perkara itu kembalibaik mengenai faktafaktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnyaterus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja.Dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri Bandung olehPengadilan Tinggi Bandung maka Judex Facti telah salah dalam mengadiliakibat tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan dengan benarterhadap posisi Pembantah dalam perkara ini yang tidak memenuhipersyaratan pasal 195
    Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.31/Pdt/Eks/2006/PUT/ PN.Bdg.e Sementara itu, menurut ketentuan undangundang Jo. pasal 195 ayat 6HIR bahwa bantahan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan olehpemilik atau pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari obyekeksekusi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — AHMAD FIKRI alias ACHMAD FIKRI, DK VS MUHAMMAD SUHARDI
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu,dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminanterhadap barang milik Para Pelawan;Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik Pinak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR junctoPasal 207 HIR juncto Pasal 208 HIR, berdasarkan buku II MahkamahAgung pada Halaman 145 disebutkan bahwa Perlawanan Pihak Ketigaterhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkanketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR syuncto Pasal 206
    Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik Pihak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR junctoPasal 207 HIR juncto Pasal 208 HIR, berdasarkan Buku II MahkamahAgung pada Halaman 145 disebutkan bahwa Perlawanan Pihak Ketigaterhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkanketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yuncto Pasal 206 ayat (6) RBg":7.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-04-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 183/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 6 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : Drs.HE.Jumhana Cholil,MM Diwakili Oleh : Teguh Giri,SH
Terbanding/Penggugat : Eka Sartika Diwakili Oleh : Harles Silaban, SH dkk
Terbanding/Turut Tergugat I : M.Firman Ismana
Terbanding/Turut Tergugat II : Ovian Ismana Diwakili Oleh : Teguh Giri,SH
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Cirebon
Turut Terbanding/Tergugat II : PD Pembangunan Daerah Kota Cirebon
89 — 66
  • Yahya Harahap, SH diberi hak kepada Pihak Ketigauntuk mengajukan Perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankansebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 Rbg yangberarti apabila pihak terseksekusi mengajukan gugatan perlawanan, makagugatan perlawanan diperiksa terlebin dahulu, dan eksekusi dibiarkansementara dalam keadaaan status quo, dan bila tanggal eksekusi belumdapat dijalankan, dan eksekusi didiamkan untuk sementara sampai perkaraperlawanan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan
    Yahya Harahap, SH Ruang Lingkup Permasalahan EksekusiBidang Perdata Sinar Grafika, Jakarta, Oktober 2005, Halaman 333, 436);14.Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 207 HIR/Pasal 22 Rbg jo Pasal 195ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (6) Rodg serta pendapat ahli tersebut diatas,maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN ini telah sesuaidengan Ketentuan Hukum Acara Perdata;15.Bahwa Ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 195
    Pasal 208 HIR dan berdasarkan Buku IlMahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: PerlawananPihak Ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukanberdasarkan keentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo.
    PELAWAN telah dirugikan, sedangkan sita eksekusiyang dilakukan tidak boleh merugikan pihak ketiga sesuai dengan Pasal1340 KUH Perdata;26.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 799K/SIP/1971, wajar bila PELAWAN dalam hal ini menuntut tanggung jawabdan/atau ganti rugi dari TERLAWAN II atas tanah milik PELAWAN danperbuatan TERLAWAN Il ini merupakan perbuatan yang tidak dapatdibenarkan dan melawan hukum karena telah merampas dan mengabaikanhakhak PELAWAN;27.Bahwa berdasarkan Pasal 195
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 27-09-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 449/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 7 Januari 2014 — FAUZY ALDJUFRIE >< HADI AHMAD
150 — 27
  • Bahwa di atas tanah a quo, terdapat sebuah bangunan rumah tinggalpermanen No.39 D, E, seluas kurang lebin 195 m?
    Menyatakan Objek Sengketa seluas 195 m? (seratus sembilan puluh limameter persegi) adalah milik Penggugat yang dibeli secara sah dariTergugat dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum/Gang Mess ;Sebelah Selatan berbatasan dengan gang kecil / rumah bapak HadiAhmad ;Sebelah Barat berbatasan dengan gang kecil / rumah bapak Atjong ;Halaman 7 Putusan No. 449/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Lutfi dan BapakAbdurahman ;7.
    atas nama Siti Nabiha El Baba, Anisah AhmadSjahab, Munirah Ahmad Sjahab, Nafisah Ahmad Sjahab, Huda AhmadSjahab, Muhamad Anis Ahmad Sjahab, Umar Farouk Ahmad Sjahab,Alwi Kamal Ahmad Sjahab, Dan Yusuf Ahmad Sjahab ;b. objek jual beli dari semula 2 (dua) buah bangunan rumah tinggal yangterpisah, saat perjanjian jual beli bangunan rumah tinggal ditandatanganimenjadi satu buah bangunan rumah tinggal seluas kurang lebih 195 m?
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 11-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi
Tanggal 9 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.HARIS MAHARDIKA, SH.
Terdakwa:
JAENI alias JENI bin USUP
131 — 83
  • lokasi sebagai berikut : areal Terdakwa, areal IdrusEfendi Alias Idrus Bin Sanin, areal Yandri Setiawan Alias Yandri BinAhmad Hidayat dan areal Yayan Bin Hudi, yang mana pengambilan titikkoordinat dengan menggunakan alat GPS Garmin GPS map 60CSxdengan akurasi + 10 Meter.Bahwa Saksi memplotkan/overlay titik koordinat lokasi tersebutkedalam peta wilayah kerja Pengelolaan Perum Perhutani KPH BogorHalaman 12 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbikhususnya pada RPH Gunung karang SK Menhut Nomor 195
    di Wilayah ProvinsiJawa Barat seluas + 816.603 Ha, proses memplotkan/overlay titikkoordinat ke dalam peta wilayah kerja Pengelolaan Perum PerhutaniKPH Bogor khususnya pada RPH Gunung karang ada 2 (dua) carayaitu secara manual dan menggunakan program komputer, sisteminformasi geografis terdapat kesesuaian lokasi 28 (dua puluh delapan)titik koordinat yang berada pada 4 (empat) areal termasuk pada petawilayah kerja Pengelolaan Perum Perhutani KPH Bogor khususnyaRPH Gunung Karang dan SK Menhut Nomor 195
    Maria Susanti selakupenerima pembayaran.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batukapur/linstone di Kawasan hutan produksi petak 4A Blok Gunung KarangKelurahan/Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogorsebagaimana SK Menhut Nomor 195/KPTSII/2003 Tentang SKPenunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat;Bahwa kegiatan penambangan batu kapur/linstone
    terorganisasi yang dilakukan didalam Kawasan hutanuntuk perkebunan dan/atau penambangan tanpa ijin Menteri (vide Pasal 1angka 5 UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan);Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batukapur/linstone di Kawasan hutan produksi petak 4A Blok Gunung KarangKelurahan/Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogorsebagaimana SK Menhut Nomor 195
    berada pada sebagian dan atauseluruhnya masuk didalam kawasan hutan, maka sebelum melakukan kegiatanpertambangan seharusnya Terdakwa selain memiliki ijin Usaha Pertambangan(IUP), juga wajib mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteriyang membidangi sektor kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan), sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan penambanganbatu kapur tanpa IUP di petak 4A blok Gunung Karang yang ditetapkan sebagaikawasan hutan produksi (Sebagaimana SK Menhut Nomor 195
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-04-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 256/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 12 April 2012 — INSANA HABIBIE, M E L A W A N : PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL Tbk (dalam likuidasi), PT. INTERLAND CITRA MANDIRI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,
141 — 130
  • Putusan No.254/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.perkara perdata ini berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) dan (7)Herrzien Inlandsch Reglement (HIR).
    Adapun Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR berbunyi sebagai berikut :Pasal 195 ayat (6) HIR :Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakanbahwa barang yang disita miliknya, dihadapan serta diadili seperti segalaperselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilannegeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.Pasal 195 ayat (7) HIR:Dari perselisihan yang timbul dan keputusan tentang perselisihan ituketua pengadilan negeri memberitahukan dengan surat
    Mandar Maju, halaman 175menyatakan sebagai berikut :Ketentuan pasal 195 (6) dan (7) H.I.R. tersebut di atas mengatur :1). Perlawanan terhadap sita eksekutorial ;2). Yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita;((((4).3). Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik). Perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yangmelaksanakan eksekusi;(5).
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama
Register : 01-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PA CILEGON Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Clg
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 11
  • Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yangtelah melangsungkan pernikahan berdasarkan Syariat Islam pada tanggal25 Juni 2012 M/O05 Syaban 1433 H, dan dicatat pada Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Pulomerak Kota CilegonBanten, berdasarkankutipan Akta Nikah Nomor: 195/37/V1/2012;2.
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/37/V/2012 tanggal 25 Juni2012, telah dinazagelen di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, telah diperlihatkandi persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.1);2.
    dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepadaPenggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;Halaman 12 dari 29 halamanPutusan Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.ClgMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai denganP.5 serta dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor 195
    keterangan saksisaksi tersebut secara materil dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 170 dan171 HIR;Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksisaksipenggugat tersebut di atas, maka dipersidangan Majelis Hakim telahmenemukan faktafakta hukum sebagai berikut; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikahpada tanggal 25 Juni 2012 dan tercatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Pulomerak Kota Cilegon sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor: 195
    Perlindungan Anak dan denganmemperhatikan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwapemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahunadalah hak ibunya dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa...anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,ny,neyMenimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga sejalan denganketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam Kitab alBajuri Jilid IIHalaman 21 dari 29 halamanPutusan Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Clghalaman 195
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama
Register : 03-08-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 488/Pdt.G/2020/PA.Sidrap
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 5
  • Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah padahari Sabtu tanggal 26 April 2014 M/ 26 Jumadil Akhir 1435 H, dantercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan BukuKutipan Akta Nikah Nomor:195/26/VIII/2014, tertanggal 22 Agustus2014.2.
    SidrapBahwa Termohon juga telah menyampaikan duplik secara tertulisyang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan membantah dalilpemohon tentang penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karenapenyebab awal pertengkaran adalah masalah ekonomi dan anak.Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti sebagai berikut:a.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/26/VIII/2014 yang dibuatdan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti,tertanggal 22 Agustus 2014.
    SidrapKecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan KutipanAkta Nikah Nomor 195/26/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan rumahtangga pemohon dengan termohon saat ini sudah tidak harmonis lagikemudian selanjutnya memohon kepada pengadilan agar diizinkanmenjatuhkan talak satu raj) kepada termohon.