Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Putus : 23-08-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor -01/Pdt.G/2011/PN.Psp.
Tanggal 23 Agustus 2011 — -SAHRUDDIN NASUTION lawan -ROSWITA SIMATUPANG,DKK
375 — 91
  • Oleh karena telah dibuat secara sepihak atauberbentuk partai, ditanda pembuat atau para pihak yang membuatnya, serta isi dan tandatangan diakui;Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P2 selaras dengan keterangan saksi EnitaAnriani Siregar, Bachtiar Hasibuan dan Rasoki Harahap dapat diketahui bahwa objekperkara terletak di Jalan Jend. Sudirman Gg. Perjuangan No. 07 Kelurahan SadabuanKec.
Pengadilan PN SIGLI Perdata Tanah
Putus : 17-10-2012 — Upload : 23-09-2013
Putusan PN SIGLI Nomor 10/Pdt.G/2012/PN-SGI
Tanggal 17 Oktober 2012 — ISKANDAR BIN M. RASYID LAWAN MUHAMMAD IDHAM SUPARJO BIN IMAMUDDIN, DKK.
81 — 9
  • dahulu, Bukti P.1 berupa bukti Surat KeteranganPembahagian Tanah Hibah, dari Hajjah Nyak Dheb, tertanggal 25 Agustus 2007, melihatbukti tersebut Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dikatagorikan akta dibawahtangan;Menimbang, bahwa akta dibawah tangan keabsahannya bertumpu pada dipenuhiatau tidak syarat formil dan materiil, dalam syarat formil bersifat yang bersifat kumulatifdan hal tersebut diatur dalam pasal 1874 BW, pasal 286 RBG, yaitu :1 Berbentuk tertulis atau tulisan;2 Dibuat secara partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-02-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2054 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Februari 2015 — RUSNADI WIJAYA, S.Pd.,M.Pdi VS NORHASANAH
100 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat sahnya aktaotentik yang bersifat partai, baik syarat formi/ maupun materii/, maka dengandemikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan bukti P.2dan P.3 sebagai akta otentik, sehingga bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakansah dan mengikat;Keberatan Ketujuh:Hal. 26 dari 42 Hal. Put.
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Perceraian
Register : 10-09-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1643/Pdt.G/2014/PA.SIT
Tanggal 22 April 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
42 — 16
  • ;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut :SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempattinggal di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;Bahwa saksi mengaku sebagai teman dekat Tergugat, yang kemudian dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak sekitar tahun 1995, yang waktuitu kenal karena kegiatan Pemilu, saat itu Tergugat sebagai PanitiaPemilinan Daerah, sedang Saksi sebagai penggiat salah satu partai
Pengadilan PN RENGAT Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-04-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN RENGAT Nomor 45/Pid.B/2014/PN.RGT.TLK
Tanggal 23 April 2014 — ANTONI PABA Alias TONI Bin EPI
75 — 14
  • Distributor adalah :Perusahaan perorangan atau badanusaha, baik yang berbentuk badan hokum atau bukanbadan hokum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualanpupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayahtanggungjawabnya..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 15-01-2010 — Upload : 15-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1070 K/PDT/2009
Tanggal 15 Januari 2010 —
67 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana yang ditegaskan olehDepartemen Perdagangan dalam suratnya No.221/PDN/2/4/2007tertanggal 24 April 2007, telah menegaskan bahwa penjualan kepadakonsumen antara dapat dilakukan oleh pedagang besar (Vide Bukti P(TR)21) ;Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah menyetujui investasipemegangpemegang saham Pemohon Kasasi di Indonesia untukbergerak dalam bidang usaha perdagangan besar (wholesaler) dantelah membolehkan aktifitas kegiatan usaha Pemohon Kasasi yangmelakukan penjualan secara partai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD FIRMANSYAH
187 — 25
  • ALEX USMAN menilaskanbahwa untuk masalah penganggaran pengadaan UPS untuk Sudin Dikmen KoadJakarta Barat diurus oleh FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN yaitu anggotaKomisi E DPRD DKI Jakarta dari Partai Hanura.
    pada saat itu saksi posisi sedang di kantor DPD Partai PDIP di Tebet,kemudian saksi jawab, Ya sudah besok saya ke kantor.
    Saksi kenal ketikamenghadiri rapatrapat partai.Bahwa saksi mengetahui TRISNAWATI RIZKY adalah wakilbendahara DPC JakPus partai Demokrat yang kebetulan adalah kakaKkandung FIRMVANSYAH. Setahu saksi beliau pernah mendaftar Calegtahug 2013 tetapi tidak terpilih.
    DKI Jakarta, berasal dari Partai Demokrat dan Dapil(Daerah Pemilihan) Jakarta Timur. Pada tahun 2014 s/d 2019 berasaldari Dapil NV Wilayah Kec. Matraman. Kec. Pulo Gadung dan Kec.Cakung saksi dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Prov.DKI Jakarta karena pada saat itu Partai Demokrat mendapatkan suaraterbanyak atau pemenang di daerah pemilihan Jakarta dan 4 (empat)partai pemenang berikutnya menduduki sebagai Wakil Ketua. Selainsebagai Ketua DPRD Prov. DKI Jakarta secara ex.
    RawasariJakarta Pusat, karena FIRMANSYAH adalah merupakan pemenangdapil di Jakarta Pusat, rumah tersebut sampai sengan saat ini saksiyang menempati (status rumah sewa);Bahwa saksi kenal dengan AWANG karena satu partai yaitu diDemokrat dan memang dulu yang bersangkutan sering ke rumah yangdi Jl.
Pengadilan PT MEDAN
Register : 07-01-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 8/PDT/2019/PT-MDN
Tanggal 21 Februari 2019 —
23 — 15
  • pada tanggal 3 Februari 2014.Bahwa pembuatan Surat Kuasa masingmasing bertanggal 3Februari 2014 (Vide P1 dan P2) merupakankesepakatan/konsensual (Consensuale Overeenkomst ataudikenal sebagai perjanjian berdasarkan kesepakatan, menurutM.Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara PerdataHalaman 16 dari 28 hal Putusan Nomor 8/Pdt/2019/PT MDN4.5.4.6.Admenyebutkan pengertian secara luas perjanjian berdasarkankesepakatan (agreement) dalam pengertian terdapat hubunganhukum pemberian kuasa bersifat partai
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Hak Asasi Manusia
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
809 — 415
  • Tentang : Hak Asasi Manusia
  • efektif dalam bidang hukum,politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidanglain.BAB VIPEMBATASAN DAN LARANGANPasal 73Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undangundang ini hanya dapatdibatasi oleh dan berdasarkan undangundang, sematamata untukmenjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sertakebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentinganbangsa.Pasal 74Tidak satu ketentuanpun dalam Undangundang ini boleh diartikan bahwaPemerintah, partai
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 05-08-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN GRESIK Nomor 214/Pdt.P/2015/PN.Gsk
Tanggal 29 Februari 2016 — LENY RATNASARI terhadap LEMBAGA PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK. Dkk
49 — 14
  • MenyebutkanPerkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunten dan terhadapperkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;Menimbang, bahwa bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhnkanpengadilan dalam gugatan contentiosa, dalam gugatan perdata yang bersifat partai,penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk putusan atau vonis (award);Menimbang, bahwa fundamentum petendi atau posita permohonan tidakserumit dalam perkara gugatan contentiosa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-11-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — H. KRMH. SOERJOWIRJO HADIPOETRO lawan 1. SOEPARDI, dk
71 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dijelaskan bahwa; Bagi Pihak Ketiga yang tidak terlibatdalam perkara, kekuatan pembuktiannya tergantung kepada penilaianhakim dan dapat menilainya sebagai bukti permulaan saja;Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi di atas, apabila dikaitkan denganketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata, daya kekuatan subjektifmengikatnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quoyang telah berkekuatan hukum tetap hampir tidak berbeda denganyang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata, tentang asas kontrak partai
Pengadilan PN BARABAI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 03-10-2013 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan PN BARABAI Nomor 36/Pid.B/2013/PN.Brb
Tanggal 3 April 2013 — - IRIANI Alias IRI Bin SANI
31 — 3
  • dunia setelah dirujuk ke Rumah SakitUmum Daerah damanhuri barabai, pada hari Sabtu tanggal 01 Desember2012 sekitar jam 06.00 wita dan dimakamkan ; Bahwa saksi sebelumnya pernah mendengar berkelahi di kampungnya ; Bahwa saksi pernah mendengar korban sering minum minuman keras diluar rumah ; Bahwa saksi mengetahui Terdakwalah yang menusuk korban setelah saksidiberitahu oleh pihak Kepolisian ; Bahwa saksi mengetahui sebelumnya korban dan Terdakwa salingmengenal karena bersamasama aktif dalam kegiatan Partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 465/Pdt/2018/PT SMG
Tuan Rachmadi dkk lawan Tuan Sukino dkk
107 — 103
  • Bahwa dalam gugatan ini sangat nyata keliru pihak yang ditarik sebagaiTergugat (exceptio in persona), karena para Tergugat tidak pernah adaikatan apapun dengan Para Penggugat, tidak kenal dan tidak adahubungan hukum dengan Para Penggugat, tindakan dari Para PenggugatHalaman 11 Putusan Nomor 465/Pdt/2018/PT SMGbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340KUH Perdata.Bahwa didalam sertifikat SHM No 2086 Kel. Sumber, Kec.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Agama Perceraian
Register : 11-04-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 12/PDT/2017/PT.BTN
Tanggal 3 April 2017 — Dr. PINGKAN PALILINGAN Lawan BAMBANG TJAROKO BASUKI, SH
305 — 234
  • Hal tersebut dalam poin (e) diatas terjadi karena pada saat beberapatahun sebelum memasuki masa pensiun, PENGGUGAT mulai aktif disuatu. partai politik sebagai pengurus dan berkampanye untukpencalonan diri PENGGUGAT sebagai wakil walikota Banjarmasin.Sehingga PENGGUGAT membutuhkan dana yang besar untukkegiatan tersebut. Pada masa tersebut PENGGUGAT hampir tidakmemberi uang lagi kepada TERGUGAT untuk membiayai kebutuhankeluarga/rumah tangga.9.
Pengadilan PN Simpang Tiga Redelong Perdata
Register : 14-01-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
1.dr. ELISA LISIKMIKO,M.KM.
2.SUSANA PARALIKO,SE.
3.JALINSYAH BELANTARA,S.ST.
4.RINA GEMASIH,SP.
5.OYA DILA SIMAHETE,SH.
6.KING RAWANA SAPUTRA.S.Par
Tergugat:
1.SITI GEMASIH
2.I T E M BAS
138 — 97
  • Taib yang beralamat di Totor Besi Simpang Teritit, DesaSimpang Teritit, Kecamatan Bukit dan bukti T.I.II.8 berupa surat permintaanmenjadi anggota partai Golkar tanggal 13 Oktober 1986 oleh M.
    Taib yang beralamat di Totor Besi Simpang Teritit, DesaSimpang Teritit, Kecamatan Bukit dan bukti T.I.Il.8 Surat permintaanmenjadi anggota partai Golkar tanggal 13 Oktober 1986 oleh M.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 315/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 16 September 2020 — Pembanding/Tergugat I : Martumpal Simamora Diwakili Oleh : TONGAM MANALU, S.H., M.H.
Pembanding/Tergugat II : Melda br Simamora Diwakili Oleh : TONGAM MANALU, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat I : Butti Manalu
Terbanding/Penggugat II : Lumian Simamora
83 — 43
  • Bastian Simamora yang tertuduh sebagai AnggotaOrganisasi terlarang ( Partai Terlarang ) , dan Kemudian Pernahterpidana dalam kasus kasus lain, karena memiliki banyak masalahsehingga sangat membutuhkan banyak uang untuk menyelesaikanmasalah maslahnya, sehingga Alm. Walter Simamora ( Op.
    Bastian Simamora yang tertudunh sebagai AnggotaOrganisasi terlarang ( Partai Terlarang ) , dan Kemudian Pernahterpidana dalam kasus kasus lain, karena memiliki banyak masalahsehingga sangat membutuhkan banyak uang untuk menyelesaikanmasalah maslahnya, sehingga Alm. Walter Simamora ( Op.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 02-03-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 53/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 10 Mei 2017 — RAWAN SITEPU VS HEMAT SINGARIMBUN, DK
34 — 32
  • Bahwa Surat Ganti Kerugian tanggal 6 Desember 1957 tersebut tidakmemiliki legalitas formal yang memadai, oleh karena hanya diketahui/ ditandatangani/disahkan oleh Ketua Ranting Barisan TaniIndonesia (BTI), sedangkan BTI bukanlah organ Pemerintahmelainkan hanya organisasi tani yang berafiliasi pada partai politiktertentu. Demikian pula lokasi tanah tersebut tidak jelaskeberadaannya (tidak disebutkan desa/kelurahan maupunkecamatannya).Halaman 25 dari 31 Putusan No.53/PDT/2017/PT.MDN42.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Register : 23-02-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 K/TUN/PILKADA/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — 1. DRS. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.si., 2. ALFIAN ASWAD vs KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUTAI TIMUR;
153 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,Kesemuanya adalah tim advokasi DPP Partai Demokrat beralamat diog1Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Tanggal 12 Februari 2016Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat:melawan:KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUTAI TIMUR,diwakili oleh FAHMI IDRIS, SE., bertindak dalam kedudukannya selakuKetua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, berkantor danberkedudukan di Gedung Serbaguna Lantai II Komplek Perkantoran BukitPelangi Sangatta Kabupaten Kutai Timur,
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 03/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN
Tanggal 6 Desember 2016 — LUKMANUL HAKIM, dkk. vs KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH TAMIANG
161 — 89
  • KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kotamenyampaikan nama rumah sakit yang ditunjuk sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b kepada pimpinan partai politik atau pimpinan gabunganpartai politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukanpemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.Ayat (4)..
Pengadilan PA PAMEKASAN Perdata Agama Harta Bersama
Register : 08-04-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.Pmk
Tanggal 17 Januari 2017 — Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3
67 — 8
  • tersebut secara formal telah sah dan memenuhi ketentuan Pasal 2ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;Menimbang, bahwa untuk bukti surat T.3 dan T.4 itu merupakan akta dibawahtangan dan menurut ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 R.Bg, akta dibawahtangan itu adalah tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan yang tidakditandatangani pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau parapihak, dan syarat formilnya selain bersifat partai