Ditemukan 17961 data
60 — 12
Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala DesaCihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesarRp.188.100.000,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala DesaCihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,;3.
Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala DesaCihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesarRp. 188.100.000,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala DesaCihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,;3.
1.JUMAN BIN GEBENG
2.BENO
3.INAH
4.SOKO
5.H. KALSUM
6.H. MARHASAN
Tergugat:
1.OEI HOK TEK
2.TONG NGIAT TJIN
3.JO TJONG
4.ENTJING bin DJAMAT
5.ANASRUL JAMBI, SH
6.KANWIL BPN PROVINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
84 — 61
telah meninggal dunia di Jakartapada tanggal 20 Pebruari 1997 dan dimakamkan di PemakamanTanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukan untuk melengkapipernyaratan mengurus pernyataan ahli waris.
Ihu PENGGUGAT II, Il, dan 1V)telah meninggal duniadi Jakarta pada tanggal 20 Januari 2005 dan dimakamkan diPemakaman Tanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukan untukmelengkapi pernyaratan mengurus pernyataan ahli waris.
ALI ninGEDJUL (ic,, Ayah PENGGUGAT V)telah meninggal dunia diJakarta pada tanggal 3 April 1999 dan dimakamkan di PemakamanTanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukan untuk melengkapipernyaratan mengurus pernyataan ahli waris.
Ibu) PENGGUGATVi)telahmeninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Juni1999 dan dimakamkan di Pemakaman Tanah Wakaf Keluarga.Keterangan ini diperlukan untuk melengkapi pernyaratanmengurus pernyataan ahli waris. (Bukti P7)2. Bahwa semasa hidup SENIH dan GEDJUL yang merupakan Kakek NenekPARA PENGGUGAT memiliki tanah seluas 2.770 M2 sesuai dengan SuratHalaman 4 dari 92 Hal.
Putusan No.651/Pdt.G/2020/PN.JKT UTRJakartapadatanggal 23 Juni1963 dan dimakamkan diPemakaman Tanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukanuntuk melengkapi pernyaratan mengurus pernyataan abhiwaris (Bukti P2)dan diperkuat dengan Ketetapan/FatwaPengadilan Agama Jakarta Barat No. 122/C/1980 tertanggal 5Mei 1980(vide Bukti P1A)4.2.5.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. SAIFULLAH ANSHARI, M. Ag
120 — 41
Rapat kerja Penyusunan Programdan Rencana KegiatanPengelolaan dan Pembinaan 3.00Pemberdayaan Wakaf. 0.000 707.000 DIPA2. Rapat kerja Penyusunan Programdan Rencana KegiatanPengelolaan dan Pembinaan 4.00Pemberdayaan Zakat. 0.000 945.000 DIPA3. Rapat Koordinasi Wakaf tanggal 5.75 1.14 Maret 2013. 0.000 375.000 DIPA4. Rapat Koordinasi Zakat tanggal 8 7.80 1.Maret 2013. 0.000 888.000 DIPA9. Pembinaan Zakat Pada 7,20 1.
Rapat Koordinasi Zakat tahun 5.40 1.2014 tanggal 28 April 2014. 0.000 306.000 DIPA2 Rapat Koordinasi Wakaf tahun 5.40 1.2014 tanggal 29 April 2014. 0.000 310.000 DIPA3. Sosialisasi Wakaf Produktif PadaNadzir dan Kepala Kua 6.00 1.Kecamatan tanggal 05 Mei 2014. 0.000 434.000 DIPA4. Sosialisasi ZIS Produktif PadaTakmir dan Kepala Kua 6.00 1.Kecamatan tanggal 03 Juni 2014. 0.000 438.000 DIPA5.
Manajemen AdministrasiPengelolaan Wakaf Pada KepalaKUA, Penyuluh dan Takmir Masjidtanggal 9 Oktober 2013. 13.750.000 3.312.000 DIPA7. Sosialisasi Wakaf Pada RemajaKota Surabaya Angkatan tanggal 7.75 1.10 Oktober 2013. 0.000 856.000 DIPA8. Sosialisasi Zakat Pada RemajaKota Surabaya tanggal 3 Oktober 11.75 2.2013. 0.000 842.000 DIPA9. Manajemen Administrasi 14.75 3.
(asli);1 (satu) bendel SPJ dan Laporan Pertanggungjawaban KegiatanRapat Koordinasi Wakaf tahun 2014 tanggal 29 April 2014 olehPenyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kota SurabayaTahun 2014. (asli);1 (satu) bendel SPJ dan Laporan Pertanggungjawaban KegiatanSosialisasi Wakaf Produktif Pada Nadzir dan Kepala Kua Kecamatantanggal O5 Mei 2014 oleh Penyelenggara Syariah KantorKementerian Agama Kota Surabaya Tahun 2014.
MAMAT RUHIYAT Bin SACA alias SATJA NATA MANGGALA
Tergugat:
1.LELA NURBAYA alias LELA Binti ELON DAHLAN
2.ELON DAHLAN alias ELON SAHLON
3.EEN
87 — 24
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan UndangUndangNo. 50 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : (a)perkawinan, (b) warta, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, zakat, (f) infag, (g)shadagqah dan (h) ekonomi syariah ;Halaman 8 Putusan
ataukah merupakan harta bersama atau harta gono gini dariPenggugat ;Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan,(b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf
Pembanding/Penggugat II : S A N T O S O Diwakili Oleh : TAUFIQURROHMAN. SH.MH dan Rekan
Pembanding/Penggugat III : M A R D I Y A T I Diwakili Oleh : TAUFIQURROHMAN. SH.MH dan Rekan
Terbanding/Tergugat I : ANDHI SULISTIYA
Terbanding/Tergugat II : EFIEN INTIJASTUTI
Terbanding/Tergugat III : HENDRO MARYONO
Terbanding/Tergugat IV : RETNO WERDININGSIH.
65 — 49
sosiologis, dan ada pula yang formal yuridis;Yang pemberkakuan bersifat formal yuridis, adalah bagian dari hukum islamyang telah menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk olehperaturan perundangundangan yang berlaku, dan paling tidak secarateoritis, bila dilanggar maka pelanggarnya dapat dipidana;Hal. 7 Putusan.Nomor 262/PDT/2020/PT SMGHukum Islam ini pada umumnya adalah hukum Islam yang mengaturhubungan antara sesama manusia (hablum minannas) seperti Perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf
Sengketa Waris, yang manaperkara No. 146/Pdt.G/2019/PN.SMG sudah memasuki ranah kompetensidari pada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo UndangUndang No.3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU no. 7 Tahun 1989 TentangPerdadilan Agama, dimana Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
91 — 54
Untuk lebih jelasnya kewenangan pengadilan agamaHal. 10 dari 19 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PA.Sgm.yang diatur dalam pasal 49 UU no. 7 tahun 1989 berbunyi sebagaiberikut:Pasal 49(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b.kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkanhukum Islam;c. wakaf dan shadaqah.(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam
Hal ini dapat disimak padaPasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilanagama yang berbunyi sebagai berikut:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. warta;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;Hal. 11 dari 19 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PA.Sgm.g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syariah.Didalam ketentuan
51 — 34
Putusan No. 142/Pdt.G/2020/PTA MksMenimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwaPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkak pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat,g. infaq, h. shadagqah, dan ekonomi syariah.Menimbang, bahwa
22 — 1
memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkaraantara orangorang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakanbahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
140 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yusuf dansawah kepunyaan Mesjid/wakaf;Tanah kebun kelapa Lam Muko (obyek no. 5.2 gugatan), terletak di DesaKeuneu eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, luas124 M tanah tersebut berbatas :Utara dengan tanah H. Adnan;Selatan berbatas dengan tanah Aisyah;Barat dengan tanah Hj. Ti Aman dan tanah H. Adnan;Timur dengan tanah H.
Yusuf dansawah kepunyaan Mesjid/wakaf;Tanah kebun kelapa Lam Muko (obyek no. 5.2 gugatan),terletak di Desa Keuneu eu, Kecamatan Peukan Bada,Kabupaten Aceh Besar, luas + 124 M tanah tersebut berbatas :Utara dengan tanah H. Adnan;Selatan berbatas dengan tanah Aisyah;Barat dengan tanah Hj. Ti Aman dan tanah H. Adnan;Timur dengan tanah H.
66 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 57 K/Ag/2016Kabupaten Jembrana dengan batasbatas : Sebelah Utara : JalanDesa, Sebelah Selatan: Wakaf Masjid Hayatul Islam, Sebelah Timur :Tanah milik H. Abdullah, Sebelah Barat : Tanah milik Badiah;b. Tanah sawah dengan sertifikat 1305 dengan luas tanah 5000 M@atas nama H.
Putusan Nomor 57 K/Ag/2016 Sebelah Selatan : Tanah wakaf Masjid Hayatul Islam; Sebelah Barat : Tanah milik Mustafa dan Abdul Kadir/H. Jailani;yang saat ini telah bersertifikat hak milik:Nomor 4043 atas nama H. Masruhan, S.Ag. M.Si., luas 2750 m?;Nomor 4044 atas nama H. Masruhan, S.Ag. M.Si., luas 950 m?;Nomor 4045 atas nama Muhamad Yatim Padli, luas 2750 m?:Nomor 4046 atas nama Rapiah, luas 1375 m?;Nomor 4047 atas nama Syahidah, luas 1375 m?;Nomor 4048 atas nama Sam/ani, luas 1375 m?
104 — 6
Arufmenyerahkan setumpuk tanah perumahan yang terletak di luar Dusun KotoLanang di samping jalan sebelah kanan jalan ke Semurup, berukuran lebar+ 21m dan panjang + 30 m. berbatas sebagai berikut :Sebelah Mudik dengan tanah Kembang Tiris cs desa Koto LanangSebelah Hilir dengan tanah wakaf M.
Aruf menyerahkan setumpuk tanahperumahan yang terletak di luar dusun Koto Lanang di samping jalansebelah kanan jalan ke Semurup, berukuran lebar + 21 m dan panjang +30 m. berbatas sebagai berikut :Sebelah Mudik dengan tanah Kembang Tiris cs desa Koto LanangSebelah Hilir dengan tanah wakaf M.
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat pada tahun 2004, yaituselama 1975 2004 = 29 tahun, setidaktidaknya sudah lebih dari 20 tahun;Menurut hukum meskipun tanah objek sengketa tersebut belum dilakukanpendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan, secara yuridis hubungan antaraPenggugat dengan tanah yang telah dikuasai secara terus menerus dalamkurun waktu lebih dari 20 tahun tersebut tetap diakui dan dilindungi sesuaidengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku;174.Apabila bukti P1 dihubungkan dengan bukti P5d yaituSurat Perjanjian Wakaf
Oleh karenanya bukti P5dsecara hukum "mengikat" dan berlaku sama denganUndangUndang bagi Pihak dan Pihak II;Bahwa bukti P5d tidak mungkin akan terjadi/ timbul tanoa adanya bukti P1,sehingga bukti P5d mendukung bukti P1 yang bermakna bahwa benarPenggugat mempunyai tanah tersebut sehingga terjadilan wakaf tanah,sebagiannya dari sisanya sekarang menjadi objek sengketa dalam perkaraint;5.Menurut hukum acara perdata, gugatan Penggugat bukanditolak, akan tetapi semestinya dinyatakan tidak dapatditerima
163 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
MaksumSebelah Selatan : Batas Desa BanjarmulyaSebelah Barat : AminahTanah Wakaf dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 00001Gambar Situasi 24052016 Nomor 00533 / Kramat/2016 seluas+ 6.687 m? atas nama nazhir:1. Drs. H. Moh. Romadlon (Ketua)2. Moh. Miftahchudin (Sekertaris)Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/20203.53.63./3. Akhmad Khamdan (Sekertaris)4. A. Syaichu (Anggota)5.
AsngariTanah Wakaf dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 275Gambar Situasi Nomor 114/1976 seluas + 13.300 m? atas namaTjakijan Parmo, yang terletak di Desa Banjarmulya, KecamatanPemalang, Kabupaten Pemalang dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tarwad RumiSebelah Timur : TersiyerSebelah Selatan : Wari DaisahSebelah Barat : Jalan DesaTanah Perumahan dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 84Gambar Situasi 26121967 Nomor 1830/6/1967 seluas + 189 m?atas nama Mochamad bin H.
Sarma Tanjung
36 — 34
Perubahan Tanggal dan Bulan Kematian Suami Pemohon, yang terdapat kesalahan penulisan Pada Kutipan Akta Kematian Nomor: 1221-KM-24032023-0001 tertulis JABAL HARAHAP,SH lahir Bire tanggal 31 Desember 1965 telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2023 diubah sesuai dengan yang sebenarnya menjadi JABAL HARAHAP,SH lahir di Bire pada tanggal 31 Desember 1965 telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 06.30 Bertempat di rumah sendiri akibat sakit, dan dikebumikan di tanah wakaf
NURMILA ODE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA
Intervensi:
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Mimika
131 — 33
penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikanhak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabilapemberian hak tersebut berasal dari tanahn Negara atau tanah hakpengelolaan;sli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemeganghak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenalhak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;ak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaanoleh Pejabat yang berwenang; Conn nn nn nn rt nn I Tanah wakaf
dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;C . nnonane nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cnn cnn ceee hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;OQ nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian haktanggungan.> TODO 0000000 00000000000 0000 (00 0000000 00000000 0000000 (00 0000000000000 000000000000 00000000000 00000000000Pasal 24:(1) 222 nnn n nnn nnn nnn nnn nn
Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuatsebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atauj. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelangyang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertaialas hak yang dialinkan, atauk. Surat penunjukan atau pembelian kavelingtanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau PemerintahDaerah, atauI.
92 — 11
Ketentuan Pasal 49 UndangUndang No 3 tahun 2006 tentang perubahanatas UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksamemutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antar orangorangberagama islam di bidang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infak; Shadagah; Ekonomi syariah;2.
Yurisprudensi Putusan MA RI No.1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994:Sejak UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara Perkawinan, warisan, Wasiat, Hibah, wakaf dan ShadaqahMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang sudahdipertimbangkan dihubungkan dengan ketentuan peraturan peraturanperundangundangan serta yurisprudensi tersebut diatas, maka majelis hakimberpendapat sebagai berikut :1.
21 — 9
Wakaf No. 4 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15Nopember 2011 ; . Hj. Anisyah Damanik, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal dijalan Pemekar Timur III No. 10. Kelurahan Mekar Mulia, kecamatanPenyilaukan, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;2. Bahrumnsyah Lumbanbatu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jln.Pattimura bawah No. 240 belakang, kelurahan Tomuan, kecamatan SiantarTimur, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;3.
104 — 24
Putusan No. 3511/Pdt.G/2018/PA.SdaUndangundang tersebut menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkaratingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah dan ekonomisyariah.
- Tentang : Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4459);12.
34 — 10
adalah salah satu pelakukekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenaiperkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini dan Pasal 49 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang bergama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf