Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 19-07-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 23/Pid.B/2018/PN Lbj
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.Bayu Kusuma Nugraha,SH
2.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
1.YOHANES DON BOSKO alias DON
2.YOHANES KONTIUS LATU Alias YANCE
3.SIPRIANUS SONLI alias SIPRI
83 — 24
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri paraterdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebabitu penekanan
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-08-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 1101/Pid.Sus/2014/PN.Bks
Tanggal 21 Oktober 2014 — Munir Awangsyah als Munir bin H. Mastur (Alm)
29 — 8
  • Bksdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanyadalam surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyekhukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsurmateriel Dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalahTerdakwa Munir Awangsyah als Munir bin H.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 25-09-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 376/Pid.Sus/2015/PN.TBT
Tanggal 25 September 2015 — ABDUL HALIK Alias ALIK
29 — 7
  • Untuk itu, penekanan unsur barangsiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah iaterbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama ABDUL HALIK Alias ALIK sebagaiTerdakwa
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Putus : 10-08-2011 — Upload : 05-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 107-K/PM I-02/AD/ VI /2010
Tanggal 10 Agustus 2011 — SERKA SARBAINI PANJAITAN
29 — 18
  • Bahwa perbuatan ini telah mendapat perhatian dari pimpinanTNI dengan berulang kali memberikan penekanan agar setiap prajuritTNI memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat untuk memerangipenggunaan dan peredaran Psikotropika atau Narkoba namun justruTerdakwa menggunakannya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidakpeduli dengan perhatian dan perintah pimpinan INI tentang laranganmengkonsumsi zat terlarang apalagi Terdakwa sebelumnya telahmelakukan tindak pidana penganiayaan dan perkara telah selesaidisidangkan
Pengadilan PN RUTENG Pidana Umum Penganiayaan
Register : 23-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN RUTENG Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rtg
Tanggal 26 Februari 2020 — SALES NASUR Alias SALES
117 — 51
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri paraterdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenaiunsur kesatu barangsiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebabitu penekanan
Pengadilan PN KENDAL Pidana Umum
Register : 23-04-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN KENDAL Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Kdl
Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
D. BRAMANDOKO
Terdakwa:
Hari Nugroho Hadi Alias Kamra Bin Sophie Arto Hadi
33 — 8
  • Unsur setiap orang ;Menimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orangadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikandalam pertimbangan unsur materil dakwaan ;Di persidangan
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43555/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
127 — 28
  • Tidakseperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan dan pengawasan, dibidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisi pelayanannya sehinggawalaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidakmelayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK214/PMK.04/2008, dengan memegang prinsip pada UndangundangKepabeanan, maka pelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan haltersebut tidak akan menghilangkan kewajiban
Pengadilan PA PARE PARE Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 12-08-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PA PARE PARE Nomor 254/Pdt. G/2014/PA Pare
Tanggal 10 Februari 2015 — - PENGGUGAT - TERGUGAT
70 — 27
  • Tidak benar pula jawaban Tergugat bahwa Penggugat pernah berselingkuhdengan lelaki Kungkung karena kejadian yang sesungguhnya bahwa Tergugattidak pernah menangkap tangan Penggugat dengan lelaki Kungkung sedangbersama, Tergugat hanya melakukan penekanan kepada Penggugat denganlelaki tersebut sampai lelaki tersebut mengakui perouatannya karena ternyataTergugat memukuli lelaki tersebut sampai mau mengakui perbuatannyadengan Penggugat dengan menyertakan buktibukti kKesaksian anakanak dariPenggugat dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES,
264 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila penerima manfaat bunga bukanpihak yang secara substansid nyatanyata merupakan pemilikmanfaat yang sesungguhnya (Beneficial Owner), makaIndonesia dapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuaidengan Pasal 26 UU PPh;12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) adalah memenuhi syaratatau tidak agar memperoleh fasilitas P3B Indonesia Belandadengan pertimbangan bahwa perlu dicermati usaha untukmenyalahgunakan
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 11-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN PASURUAN Nomor 83/Pid.B/2015/PN.Psr
Tanggal 11 Nopember 2015 — KASMORO Bin JOTO
76 — 8
  • Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman ;A.d 1 .Unsur Setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamperkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukantindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukumtersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atautidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung padaunsurunsur materiil
Pengadilan PN KUDUS Pidana Umum Pencurian
Register : 07-07-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 72/Pid.B/2014/PN.Kds
Tanggal 13 Agustus 2014 — - KISMANTO Als SURO Bin SALAM - ARI MULYONO Bin SUBAI - HENDRI PURNOMO Bin SUROTO - MUHAMMAD ULIL ALBAB Bin SUNARDI
42 — 8
  • Unsur Barang siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalahadanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, danatas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupunrohaninya mampu untuk bertanggung jawab;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara iniadalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana,jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkanmengenai
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum Pencurian
Register : 17-05-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Pbm
Tanggal 25 Juli 2016 — SURLAN BIN SAKOKv
26 — 20
  • Unsur Barang siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja,orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebut harus mampubertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentusebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan Barangsiapa ini adalah keberadaan Subyek hukum tersebut, tentang apakah diaTerdakwaterbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung padapembuktian unsurunsur materiil dari Dakwaan;Menimbang, bahwa Barang
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-04-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 194 / Pdt / G / 2014 / PN.Smg
Tanggal 7 April 2015 — PARNO ; JOKO MASNGUT ; SUYUD AMINOTO ; YATMIN ; YATMI ; JUMINEM ; BEJO ; SARTO ; YANTI ; KUSPRIYANTO ; SUGIRI ; PARMI ; PARTO WIYONO ; RUKIMIN ; PARLINA YULAIKA ; SLAMET RAHARJO ; MUKIRAH ; SATIYEM ; RAHYONO ; SARIYEM ; TUGIYO ; KARTI (PARA PENGGUGAT) MELAWAN 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR JAWA TENGAH (TERGUGAT 1) ; NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT 2) ; WORLD BANK (TERGUGAT 3)
152 — 60
  • (ditambahkan penekanan)11.Lebih lanjut, Tergugat Ill juga memiliki kKedudukan, kekebalan dankeistimewaan yang serupa dengan Persatuan BangsaBangsa diIndonesia.Tepatnya, ..../141Tepatnya, Bank Dunia merupakan Specialized Agency of the United Nations,sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Bagian 1 Ayat (ii) huruf (f) dariConvention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies(SAC) (BUKTI AWAL Ti III9).
    (ditambahkan penekanan)Bahwa tidak diragukan lagi Tergugat Ill memiliki kekebalan dari proseshukum nasional di Indonesia kecuali apabila kekebalan tersebut secara nyata dilepaskan sehubungan dengan kedudukan internasional dan kedudukan antar pemerintahan yang dimiliki oleh Tergugat Ill.
    (ditambahkan penekanan)44.Para Penggugat dalam gugatannya, khususnya dalam pada butir 13 dan14 (halaman 34), memohon agar Majelis Hakim memerintahkanpenyerahan aset tertentu milik Tergugat Ill secara tanggung rentengdengan Para Tergugat lainnya, dalam bentuk kompensasi uang sejumlahRp 12.686.993.139,80 dan sebidang tanah seluas 1.000 m? untukmasingmasing penggugat.
    (cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat III)56. Berdasarkan uraianuraian hukum, penjelasan, serta buktibukti tersebutdi atas, maka Gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidakjelasatau kabur (obscuur libe!), dan oleh karena itu Tergugat III dengan inimemohon ..../159memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili,dan memutusperkara ini untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima(niet onvantkelijke verklaard).E.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Kepegawaian
Register : 23-04-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 13-08-2019
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 24/G/2018/PTUN.PTK
Tanggal 13 September 2018 — Dr. Heri Yulistio. M.Kes MELAWAN BUPATI KETAPANG
483 — 328
  • Namundemikian,dalam perkembangan hukum di Indonesia, dari keempat undangundang tersebut dapat dipahami bahwa penekanan dari asasketerbukaan itu sesungguhnya lebih kepada kewajiban Negara/Pemerintah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untukmendapatkan informasiyang benar, jujur, dan tidak diskriminatifdengan tetap menghormnati perlindungan atas hak asasi pribadi,golongan dan rahasia Negara.
    Pendeknya, penekanan dariasas iniadalah kecermatan dalam penyiapan keputusan, denganmemperhatikan aspekaspek yang relevan dengan permohonan.Misalnya, keputusan menteri yang diambil tanpa (begitu)memperhatikan permasalahan yang telah digambarkan oleh pemohondalam permohonannya dan tidak mencaritahu lebih lanjut bagaimanapersisnya meskipun terdapat alasan untuk itu, dapat dianggapsebagai pelanggaran asas ini (CBB, 11 Januari 2000, AB 286, m.nt.
    Dalam hubungan ini penting dikuasai mengenai uraiantugas/pekerjaan, peraturan disiplin dan tata tertib lainnya yang berlakusecara umum dan khusus di instansinya.Dalam literatur hukum Belanda, asas proporsionalitas ini dianggapsebagai bagian dari asas kecermatan materiil, dengan penekanan padakeseimbangan antara beban yang ditimbulkan (carayang digunakan)dan kepentingankepentingan yang didukung (tujuan).
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 19-11-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
FREDDY VZ PASARIBU, SH
Terdakwa:
1.SUONDO BAMBANG HARIANTO Alias BAMBANG
2.BUDI SUDIANTORO Alias UNYIL Alias KOKO
69 — 45
  • Untuk itu,penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebutsebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona),dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiildari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2(dua) orang lakilaki yang bernama Suondo Bambang Harianto alias
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 22-08-2017 — Upload : 05-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 831 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 22 Agustus 2017 — MEYRINA VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk
122 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampumemenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;(cetakan tebal: penekanan dari Tergugat);c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1532 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
188 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/2017Pulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan sebagi objek pajak dalamPPN adalah penyerahan barang dalam hal beras(nonBKP) tersebut tidak dilakukan penyerahan tentuberas (nonBKP) tersebut bukan objek PPN.(3) Bahwa demikian juga
Pengadilan Dilmil LATIHAN Pidana Militer
Register : 04-02-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 09-03-2021
Putusan Dilmil LATIHAN Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2019 Dilmil Palembang
Tanggal 17 Juni 2019 — PRAKA MISWANTO DILMIL PALEMBANG
282 — 115
  • Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinandi kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalammasalah jual beli dan penyalahgunaan narkotika, selaku prajurit TNIseharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi masyarakat dilingkungan Terdakwa dalam berprilaku, utamanya dalam mentaatiaturan hukum dan ikut membantu aparat penegak hukum dalammemberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaktidaknya Terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 24-02-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 24 Februari 2015 — Yoserizal alias Yos
111 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemohon PK tidak diperhatikan dantidak adanya azas keadilan dalam kasus pemohon PK tersebut;Bahwa dalam pemeriksaan dipersidanganpun, Pemohon PKdidampingi oleh Penasehat Hukum dari pihak Kepolisian, sehinggaTIDAK ADANYA UPAYA yang MAKSIMAL dalam PembelaanPemohon PK dipersidangan , yang mana Ancaman serta PutusanPemohon PK adalah Pidana Maksimal;Bahwa tindakan pembelaan Penasehat Hukum Pemohon PK yangtidak maksimal untuk para Terdakwa, karena merupakanPengacara titipan Polisi karena sudah adanya penekanan