Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PADANG Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN Pdg Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
MULDIANA, SH. MH
Terdakwa:
RIKS HENDRI Pgl. HEN
71 — 17
MULDIANA, SH. MH
Terdakwa:
RIKS HENDRI Pgl. HEN
71 — 17
Setiap orang ;2. tanpa hak atau melawan hukum ;3. penyalah guna Narkotika golongan bukan tanaman bagi diri sendiri ;Ad.1 Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orangadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia
Register : 01-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN Parigi Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Prg Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Ngurah Gede Bagus Jatikusuma
Terdakwa:
AKBAR Bin ASSE
58 — 7
Ngurah Gede Bagus Jatikusuma
Terdakwa:
AKBAR Bin ASSE
58 — 7
Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamkonteks UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnyadisebut sebagai UU Narkotika), merujuk pada subyek tindak pidana berupamanusia (persoon) atau badan hukum (recht persoon);Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umummengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama AKBAR binASSE, dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benarTerdakwa merupakan subyek hukum pidana persoon
Register : 23-04-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 13-08-2019
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 24/G/2018/PTUN.PTK Tanggal 13 September 2018 — Dr. Heri Yulistio. M.Kes MELAWAN BUPATI KETAPANG
483 — 328
483 — 328
Namundemikian,dalam perkembangan hukum di Indonesia, dari keempat undangundang tersebut dapat dipahami bahwa penekanan dari asasketerbukaan itu sesungguhnya lebih kepada kewajiban Negara/Pemerintah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untukmendapatkan informasiyang benar, jujur, dan tidak diskriminatifdengan tetap menghormnati perlindungan atas hak asasi pribadi,golongan dan rahasia Negara.
Pendeknya, penekanan dariasas iniadalah kecermatan dalam penyiapan keputusan, denganmemperhatikan aspekaspek yang relevan dengan permohonan.Misalnya, keputusan menteri yang diambil tanpa (begitu)memperhatikan permasalahan yang telah digambarkan oleh pemohondalam permohonannya dan tidak mencaritahu lebih lanjut bagaimanapersisnya meskipun terdapat alasan untuk itu, dapat dianggapsebagai pelanggaran asas ini (CBB, 11 Januari 2000, AB 286, m.nt.
Dalam hubungan ini penting dikuasai mengenai uraiantugas/pekerjaan, peraturan disiplin dan tata tertib lainnya yang berlakusecara umum dan khusus di instansinya.Dalam literatur hukum Belanda, asas proporsionalitas ini dianggapsebagai bagian dari asas kecermatan materiil, dengan penekanan padakeseimbangan antara beban yang ditimbulkan (carayang digunakan)dan kepentingankepentingan yang didukung (tujuan).
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)Halaman 121 dari 124 halaman.
Putus : 07-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1763/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
sengketa gugatan dalam lingkunganperadilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUNagar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acarasendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http:/Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);6.
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalammenggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Register : 19-11-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
FREDDY VZ PASARIBU, SH
Terdakwa:
1.SUONDO BAMBANG HARIANTO Alias BAMBANG
2.BUDI SUDIANTORO Alias UNYIL Alias KOKO
69 — 45
FREDDY VZ PASARIBU, SH
Terdakwa:
1.SUONDO BAMBANG HARIANTO Alias BAMBANG
2.BUDI SUDIANTORO Alias UNYIL Alias KOKO
69 — 45
Untuk itu,penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebutsebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona),dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiildari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2(dua) orang lakilaki yang bernama Suondo Bambang Harianto alias
Putus : 22-08-2017 — Upload : 05-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 831 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 22 Agustus 2017 — MEYRINA VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk
122 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampumemenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;(cetakan tebal: penekanan dari Tergugat);c.
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1532 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
188 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/2017Pulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan sebagi objek pajak dalamPPN adalah penyerahan barang dalam hal beras(nonBKP) tersebut tidak dilakukan penyerahan tentuberas (nonBKP) tersebut bukan objek PPN.(3) Bahwa demikian juga
Register : 04-02-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 09-03-2021
Putusan Dilmil LATIHAN Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2019 Dilmil Palembang Tanggal 17 Juni 2019 — PRAKA MISWANTO DILMIL PALEMBANG
282 — 115
282 — 115
Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinandi kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalammasalah jual beli dan penyalahgunaan narkotika, selaku prajurit TNIseharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi masyarakat dilingkungan Terdakwa dalam berprilaku, utamanya dalam mentaatiaturan hukum dan ikut membantu aparat penegak hukum dalammemberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaktidaknya Terdakwa
Putus : 24-02-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 PK/Pid.Sus/2014 Tanggal 24 Februari 2015 — Yoserizal alias Yos
111 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemohon PK tidak diperhatikan dantidak adanya azas keadilan dalam kasus pemohon PK tersebut;Bahwa dalam pemeriksaan dipersidanganpun, Pemohon PKdidampingi oleh Penasehat Hukum dari pihak Kepolisian, sehinggaTIDAK ADANYA UPAYA yang MAKSIMAL dalam PembelaanPemohon PK dipersidangan , yang mana Ancaman serta PutusanPemohon PK adalah Pidana Maksimal;Bahwa tindakan pembelaan Penasehat Hukum Pemohon PK yangtidak maksimal untuk para Terdakwa, karena merupakanPengacara titipan Polisi karena sudah adanya penekanan
Register : 09-04-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 7/Pid.B/2018/PN Lbj Tanggal 28 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.Robinson Pardomuan, SH.
2.Bayu Kusuma Nugraha,SH
3.Hero Ardi Saputro
Terdakwa:
1.PAULUS ELO Alias PAUL
2.WILTERIUS ABON Alias WIL
71 — 29
1.Robinson Pardomuan, SH.
2.Bayu Kusuma Nugraha,SH
3.Hero Ardi Saputro
Terdakwa:
1.PAULUS ELO Alias PAUL
2.WILTERIUS ABON Alias WIL
71 — 29
Hakim akanmempertimbangkan unsur unsur dari pasal yang didakwakan terhadap ParaTerdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN LbjMenimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepadapelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum,pendukung hak dan kewajiban, yaitu. orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, olen sebabitu penekanan
Putus : 13-06-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Smn Tanggal 13 Juni 2017 — SYAMSU RIZAL Bin PADLAN
32 — 6
32 — 6
mempertimbangkanunsur unsur tersebut sebagai berikut :Ad. 1 Tentang Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakanpada pokoknya bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akanmempertimbangkan unsur setiap orang sebagai berikut :0 Bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan atau individu yangmerupakan subjek hukum (natuurlijkk persoon) dan kepadanya dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan
Register : 09-01-2017 — Putus : 07-07-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PA KUDUS Nomor 0032/Pdt.G/2017/PA.Kds Tanggal 7 Juli 2017 — perdata
penggugat melawan tergugat
31 — 5
31 — 5
akan tetapi Tergugat hanya marah dengan alasanyang kuat dan pada saat dibutuhkan mengingat peran dan tanggung jawabseorang ayah/suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawabuntuk membawa kebaikan keluarga, masa depan anakanak dan atau untukmendisiplinkan, mendidik anak serta istri Tergugat;b) Bahwa tidak benar, jika Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat,akan tetapi mungkin yang dimaksud tergugat bicara dengan intonasi/Halaman 7 dari 38, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2017/PA/Kds.9)penekanan
Register : 27-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 362/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DICKY ADITYA SH
29 — 15
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DICKY ADITYA SH
29 — 15
prosespembuktian dipersidangan tidaklah terbukti kalau selama ini dalamjejak masa lalunya justru terdakwa menjadi bahagian jaringanterorganisir dalam peredaran gelap narkotika bahkan dari caraterdakwa mendapatkan narkotika dimaksud yakni dengan membelidari seseorang bernama Indra dapat menggambarkan bila lanyamenjadi korban dari mereka yang sengaja memanfaatkan terdakwauntuk tetap memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotikayang bisa merusak masa depan terdakwa;Menimbang, bahwa satu hal yang menjadi penekanan
Register : 26-06-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA TUAL Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tual Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 26
39 — 26
Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA TulHukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknyadapat dikutip sebagai berikut :e Bahwa adik Termohon melakukan penekanan/meneror di tempatTermohon di BTN Un Indah, pada tahun 2019 dan saksi hanyamendengar adik Termohon meneror/mengintimidasi Pemohon ;e Bahwa saksi sudah tidak berkunjung kerumah Termohon di BTN UnIndah satu tahun terakhir, dan saksi tidak tahu RT/RW tempat tinggalTermohon ;e Bahwa saksi mengetahui dan mendengar Pemohon dan Termohonbertengkar
Putus : 24-10-2011 — Upload : 20-08-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 202/Pid.B/2011/PN.BLK Tanggal 24 Oktober 2011 — Terdakwa : Drs.H.Muh.Darwis Bin MG , JPU : Syahrul Juaksha Subuki, SH.MH
80 — 29
80 — 29
atau keberatanbahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku yang diduga atau yang didakwamelakukan tindak pidana ;Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaanPenuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa yang di kemukakandipersidangan, dan selama persidangan persidangan berlangsung, tidak terdapatsatupun petunjuk bahwa akan terjadi salah dalam orang sebagai subjek atau yangdiduga sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sertaoleh karena penekanan
Register : 12-11-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 160-K/PM I-02/AD/XI/2013 Tanggal 16 Januari 2014 — SERDA DUDI HERMAWAN NRP 31950005871073, DKK 1 ORANG
67 — 33
67 — 33
Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan telah sesuai denganprosedur dan tidak ada penekanan/ pemaksaan terhadap para Terdakwa.7. Bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Saksi terhadapbarang bukti yang salah satunya berupa bong ada tandatanda bekasdipakai.8.
Register : 17-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak Tanggal 19 April 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
ALI HARAHAP Als ALI Bin MUKHLIS HARAHAP
22 — 23
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
ALI HARAHAP Als ALI Bin MUKHLIS HARAHAP
22 — 23
Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan
Putus : 30-10-2014 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1008/Pid.Sus/2014/PN-Lbp Tanggal 30 Oktober 2014 — Nama : SAWALUDDIN POHAN ;
Tempat lahir : Galang ;
Umur/ Tgl.lahir : 31 Tahun / 12 Agustus 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kesatuan Gang Teratai Kel. Galang Kota, Kab. Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
32 — 6
32 — 6
Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifatalternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi makaseluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkinuntuk memutus jaringan
Register : 30-01-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh Tanggal 5 Mei 2020 — Penuntut Umum:
FREDDY VZ PASARIBU, SH
Terdakwa:
RUDI KURNIAWAN alias RUSMAN
20 — 12
FREDDY VZ PASARIBU, SH
Terdakwa:
RUDI KURNIAWAN alias RUSMAN
20 — 12
Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalahadanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung padapembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan lakilaki yang bernama RUDI KURNIAWAN Alias RUSMAN sebagai Terdakwa