Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 27-04-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Kpg.
Tanggal 27 April 2015 — JOHNY LIMARDI LAWAN 1. MARTHA NDOLU EOH-LENA; 2. DANIEL LOUK FANGGI 3. MUDJI SANTOSO HADI WIJONO 4. BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG,
63 — 37
  • Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dalam perkara ini telahbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUH Perdata yakni keliru telah menempatkan Tergugat dan Tergugat Ildalam perkara ini karena tidak ada hubungan hukum sama sekali denganPenggugat;. Bahwa dengan demikian maka Fundamentum petendi atau dasar hukum(Rechtelijke Grond) dan dasar fakta (Feitelijke Grond) yang wajib diuraikandalam surat gugatan yakni tentang :.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-06-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 103/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
MASHODA
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
121 — 294
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;I. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
Pengadilan PA LABUHAN BACAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 10-06-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 26-02-2014
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.LBH
Tanggal 29 Juli 2013 — ZAINUDDIN BUAMONA BOT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan KPG, pekerjaan Pensiunan Guru, sebagai Pemohon 1; NURJIA BUAMONA BOT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 2; MUSTAFA BUAMONA BOT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 3; ABDURAHMAN BUAMONA BOT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 4; KADIR BUAMONA BOT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 5; SAMAD BUAMONA BOT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, sebagai Pemohon 6; JOHORIA BUAMONA BOT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Guru, sebagai Pemohon 7; NAIMA TEAPON, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 8; WAHAB TEAPON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 9; ABDULAH TEAPON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 10; NUR HANI BUAMONA BOT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 11; CIA HEHUAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 12; SUTNA BUAMONA BOT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 13; ABDOLAH BUAMONA BOT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir mobil, sebagai Pemohon 14; FATIMA BUAMONA BOT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 15; JAFAR BUAMONA BOT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir mobil, sebagai Pemohon 16; SURIA BUAMONA BOT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, sebagai Pemohon 17; ANI BUAMONA BOT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 18; ADI BUAMONA BOT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 19; HARUN BUAMONA BOT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 20; MITI BUAMONA BOT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 21; AMIR BUAMONA BOT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 22; Hi. BADARUDIN DUWILA, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pensiunan Pegawai, sebagai Pemohon 23; MARIA GAILEA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 24; Hi. ODA GAILEA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 25; SAMAD DUWILA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir mobil, sebagai Pemohon 26; WALU BUAMONA BOT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 27; Pemohon 1 sampai Pemohon 27 beralamat di Desa Waihama, Kecamatanan Sanana, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ABDOLAH BUAMONA BOT, Umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Supir, Alamat Desa waihama, Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula, dan YUSRI BARMAWI, SE., Umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dalam perkara ini, Kuasa Para Pemohon sementara beralamat di rumah Ibu SUMIATI, Komplek Alkhairat Labuha, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 15/SKI/2013/PA.LBH, tertanggal 15 Juni 2013, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;
80 — 28
  • Bersifat partai yaitu dibuat atas kesepakatan dari sekurangkurangnyadua pihak;b. Diperbuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenanguntuk itu (Dinas Catatan Sipil);c. Memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya;d. Ditandatangani oleh pejabat yang membuat;Serta telah memenuhi syarat materil akta otentik yaitu:a. Isi yang terseut didalam akta tersebut berhubunganlangsung dengan apa yang sedang diajukan kepersidangan;b.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-11-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
NURISWANSYAH, SH
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
246 — 132
  • berbuatsewenang wenang merujuk pasal 87 ayat (4) karena isinya sebagai berikutPasal 87 ayat (4) PNS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena :1) Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 19452) Dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya denganJabatan dan atau Pidana Umum.3) Menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-05-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 318/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 1 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat I : LUSIANA BUDIMAN
Pembanding/Penggugat II : IWAN SUDJONO
Terbanding/Tergugat I : dr. HELENA HERINAWATI TANUMIHARDJA
Terbanding/Tergugat II : Drs. Indra Mulyadi Tanumihardja
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta CQ Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
40 — 22
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yangdigariskan Pasal 1340 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yangmenegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanyamengikat pihakpihak yang berperkara saja (ibid, hal. 299);c.Dari pendapatYahya Harahap tersebut dapat disimpulkan bahwa tidakdimungkinkan bagi Para Pembantah yang memiliki keberatan, menarikpihak lain dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya JakartaPusatmenjadi Turut
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 14-08-2017 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 402/Pdt.Bth/2017/PN Sgr
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
Ni Ketut Suwerni
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero TBK Kantor Cabang Singaraja
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Singaraja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng
29 — 12
  • .> Bahwa penerapan penundaan eksekusi berdasarkanperlawanan pihak tereksekusi/ partai verzet vide pasal 207 HIRatau pasal 225 RBG harus disesuaikan dengan asas kasuistikdan asas eksepsional. Oleh karena itu, dilarang menerapkanalasan atau dalil perlawanan terksekusi secara generalis.Tidak setiap perlawanan tereksekusi terhadap eksekusimenunda eksekusi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
Putus : 11-12-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1153 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH
902 — 751 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ramli Lallo, saksiSyamsu J dan saksi H.Abd Halim Sitaba yang mengerjakan ke 7 (tujuh)paket proyek tersebut bukanlan pengusaha yang berprofesi sebagaipengusaha pengadaan barang/jasa kecuali saksi SUHARTO yangmerupakan Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Jeneponto denganjabatan Sekretaris sehingga penyelesaian beberapa pekerjaan proyektersebut dapat diragukan hasilnya;Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agungberpendapat:a.Bahwa permohonan
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 13-08-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 4559/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
274 — 215
  • Dan bila dikaitkan denganbadan hukum meliputi: Perseoran Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, BadanUsaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PerusahaanUmum Badan Usaha Milik Daerah (PUBUMD), Partai Politik, Organisasi masa,dan lainnya, yang mengajukan perkara, maka harus diperhatikan kedudukanorang yang mewakili dan anggaran dasar badan hukum tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2, 4 dan 5mendalilkan bahwa kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadapTergugat
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 47/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
HERIBERTUS PALA, SST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
192 — 83
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik2.4.4.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 09-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 96/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
AGUS SUGIARTO, S.H., M.H.
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
113 — 59
  • bahwa setelan Penggugat (AGUS SUGIARTO)mengajukan permohonan pensiun dini dari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia sejak tanggal 7 Juli 2008 ( vide Bukti P7 = T4) dan setelahpermohonan pensiun dini Penggugat dikabulkan oleh Wakapolres Lembata,Halaman 49 dari 54 Halaman Putusan No. 96/G/2019/PTUNKPGPenggugat mengajukan ijin untuk mengurus segala administrasi pencalonanPenggugat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil Vdan sekaligus mendaftar sebagai Calon anggota DPRD dari Partai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 6/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
352 — 255
  • pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.(4) PNS diberhentikan tidak hormat karena :Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBYHalaman 10 dari 49 Halamana. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-03-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 93/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat:
SOLISTIS PO DACHI, S.H., M.Hum
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
92 — 71
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau;Hal. 15 Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNMDNd. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukandengan berencana;22.
Pengadilan PN LEMBATA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN LEMBATA Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbt
Tanggal 4 Desember 2017 — 1.TJAM EDY SANTOSO 2.YAP SO GWAT
114 — 39
  • SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada tergugatuntuk mewakili penggugat dalam menghadap PPAT (pejabat pembuatakta tanah) yang berwenang membuat akta pemindahan hak atasatas tanah, yang ditandatangani penggugat adalah perjanjian kredit(PK) dan akta pemberian hak tanggungan (APHT), karena tidak adaSKMHT, olehnya tergugat tidak mempunyai kewenangan untukmelakukan perbuatan hukum terhadap obyek aquo dalammengalihkan hak;.Bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)bersifat partai
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 22-09-2014 — Upload : 23-03-2016
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 394/Pdt.G/2014/MS-Lsk
Penggugat dan Tergugat
65 — 9
  • Oleh karena itu mohon agar Hak Asuh kedua orang anaktersebut diberikan kepada Tergugat;Bahwa sebaliknya Penggugatselaku seorang ayah saat ini tidak mampumemberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani kedua anakTergugat dikarenakan kesibukkan Penggugat sebagai anggota DPRAdari partai Demokrat untuk periode 20142019 daerah pemilihan AcehUtara dan Lhokseumawe sehingga dikhawatirkan sulit membagi waktuuntuk kedua orang buah hatinya, ditambah lagi kondisi kesehatanPenggugat (terkena stroke) tentunya
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-02-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
Heri Khaeruman S STP
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
125 — 51
  • sebagaimana dikutip : PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena :1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 28-02-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 8/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 4 Juli 2018 — Penggugat:
Muhammad Yusran
Tergugat:
Bupati Tabalong
122 — 86
  • bertentangandengan UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara Pasal 87 ayat (4) :Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNegara RI Tahun 1945;b) Di hukum penjara atau kurungan berdasarkan PUTUSANPENGADILAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUMTETAP, bahwa melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan / ataupidana umum;c) Menjadi anggota dan / atau pengurus partai
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat: ROSIANNA MANURUNG Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
121 — 56
  • ., menerangkan :Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi mengertidihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampaidengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi Ill DPRD Kota Bontang dariFraksi Partai Golkar;Bahwa pengusulan aspirasi dari masyarakat kami melakukan reses danreses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui KetuaDPRD;Bahwa saksi dikomisi C Ketua Komisi saat itu Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 30-03-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 K/PID/2013
Tanggal 30 Maret 2015 — MHD. ISKANDINATA Bin MHD. FADEL
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MC BIN OING TOHIR di depan persidangandibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi Darnita (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)adalah teman 1 (satu) partai dengan saksi sejak awal tahun 2007;Bahwa benar uang titipan sebesar Rp125.000.000,00 (sertaus dua puluhlima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi korban dan di titipkan kepadasaksi Nelson untuk masalah pekerjaan/proyek;Bahwa benar saksi diberikan kuasa oleh. sdr.
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama Perceraian
Register : 29-09-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 15-05-2015
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 394/pdt.G/2015/ms-Lsk
Tanggal 21 April 2015 — penggugat-Tergugat
37 — 7
  • Oleh karena itu mohon agar Hak Asuhkedua orang anak tersebut diberikan kepada Tergugat;710SALINANBahwa sebaliknya Penggugat selaku seorang ayah saat ini tidakmampu memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani keduaanak Tergugat dikarenakan kesibukkan Penggugat sebagai anggotaDPRA dari partai Demokrat untuk periode 20142019 daerahpemilihan Aceh Utara dan Lhokseumawe sehingga dikhawatirkansulit membagi waktu untuk kedua orang buah hatinya, ditambah lagikondisi kesehatan Penggugat (terkena stroke
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pilkada
Register : 13-09-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 13/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.
Tanggal 5 Oktober 2015 — 1. HJ. SUKMA NURANI AMPERIA, SH, SPN, 2. Ir. ANDI ABDUL HAKIM, SH.MH,;---------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai------------------------------ PENGGUGAT; M E L A W A N : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA ; ---- Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------- TERGUGAT
94 — 89
  • BULUKUMBANOMOR : 64/Kpts/KPUKab025433243/2015 Tentang Penetapan PasanganCalon Usulan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan Sebagai PesertaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015; Tanggal 24 AgustusFoto Copy KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.