Ditemukan 15598 data
32 — 24
Kpn, sejak tanggal 11 April 2015 s/d tanggal 9 Juni2015Pengadilan Negeri tersebut : Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KepanjenNomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tertangal 12 Maret 2015, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraTerdakwa tersebut diatas ; Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara PemeriksaanBiasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 4 Maret 2015nomor : B 360/0.5.43/Eyh.1/3/2015 ; Setelah membaca dan mempelajari
16 — 0
., Hakim MediatorPengadilan Agama Gresik tertangal 20 Nopember 2013 mediasi tersebut telahgagal, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI.Nomor 1 Tahun 2008, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan jugaselalu berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agarrukun kembali, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhiketentuan Pasal 130 HIR Jo. 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun
21 — 5
BARANG SIAPAMenimbang, bahwa unsur barang siapa dimaksudkan sebagai kalimat yangmenyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akanmempertanggungjawabkan secara pidana daam perkara ini, yaitu yang identitasnya telahdicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat10dakwaannya tertangal : 26 April 2012 No.Reg.Perkara : PDM44/KABAN/04/2012,beserta berkas perkara atas nama para terdakwa ternyata cocok diantara satu dan lainnyasehingga dalam perkara ini tidak terdapat
17 — 3
Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belummencapai umur 19 tahun (Sebagaimana surat pemberitahuan kekurangansyarat / penolakan perkawinan (N5) dari Kantor Urusan Agama KecamatanWatumalang Kabupaten Wonosobo Nomor : surat tertangal 08 Juli 2019;5.
32 — 3
Jmr, sejak tanggal 25Maret 2015 s/d tanggal 23 Mei 2015Pengadilan Negeri tersebut : Setelan membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember nomor :103/Pid.B/2015/PN Jmr tertangal 23 Februari 2015, tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ; Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dariKepala Kejaksaan Negeri Jember tertanggal 23 Februari 2015 nomor : B58/0.5.12/Ep.1/02/2015 ; Setelah membaca dan mempelajari
13 — 0
., HakimMediator Pengadilan Agama Gresik tertangal 20 Maret 2014 mediasi tersebuttelah gagal, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan MahkamahAgung RI.
41 — 2
Nomor : 939/Pen.Pid/2014/PN.JmrSejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum .Pengadilan Negeri tersebut : Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember nomor: 939/Pid.B/2014/PN Jmr tertangal 22 Desember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas; Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Jember tertanggal 22 Desember
11 — 0
., Hakim Pengadilan AgamaTemanggung selaku mediator ; ""Bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah pula berusahamendamaikan kedua belah pihak melalui kuasanya, akan tetapi tidakDer has il jqses2=2eeeeseesee nies eerie nese eine eineBahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan suratpermohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telahmemberikan jawaban dan gugat rekonpensi secara tertulis tertangal 20Januari 2014
34 — 3
PRINT : 922/0.3.45/Ep/06/2013, sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 20134 Penahanan oleh Hakim, tanggal 27 Juni 2013, No. 194/Pen.Pid/2013/PN.Pkl, sejaktanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013Pengadilan Negeri tersebut : Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor194/Pid.B/2013/PN.Pkl tertangal 27 Juni 2013, tentang penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ; Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara
Sulastri binti Sunyoto
Tergugat:
Bambang Hermanto bin Selamat
12 — 7
Surat Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 31/06/III/2014 tertangal 14 Mei2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, dantelah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkandengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti PB. Saksi1.
84 — 6
. , Kabupaten Wonosobo,sebagai Termohon Konpensi/PenggugatRekonpensi;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon, dan Termohon serta saksi saksi dimuka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertangal 20Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Kelas AWonosobo Nomor : 2313/Pdt.G/2011/PA.Wsb. tanggal 21 Desember 2011, telahmengajukan sebagai berikut; 1.Bahwa pada
32 — 4
BARANG SIAPA : Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimaksudkan sebagai kalimat yangmenyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akanmempertanggungjawabkan secara pidana daam perkara ini, yaitu yang identitasnya telahdicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam = suratPutusan No. 216/Pid.B/2013/PN.Kbj Hal. 9 daridakwaannya tertangal : 20 Mei 2013 No.Reg.Perkara : PDM84/KABAN/05/2013 besertaberkas perkara atas nama Terdakwa BAGUS SITEPU ternyata cocok diantara
RIDWAN
Tergugat:
1.BUDI HARTONO
2.PT. ASTRA SEDAYA FINANCE BANDUNG
72 — 10
Budi Hartono) bertempat tinggal di KomplekGBI Blok C No 9 RT.005 RW.007 Buahbatu, Bojong Soang, KabupatenBandung (lihat bukti Surat tertanda P5 berupa Surat Perjanjian tertangal 10Maret 2012 dimana dalam perjanjian Tergugat namanya tertulis Budi Hartanto,P1 berupa KTP an. Ridwan (Penggugat) dan kuitansi pembayaran DP overkredit mobil yang ditanda tangani Budi Hartono (Tergugat I) , P3 berupa KK an.Ridwan dan P4 berupa KTP an.
29 — 23
Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 27 Juni 2013, No. 393/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejaktanggal 3 Juli 2013 s/d tanggal 31 Agustus 2013Pengadilan Negeri tersebut : Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor393/Pid.B/2013/PN.Kpj tertangal 3 Juni 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ; Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 28 Mei 2013
10 — 7
pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman ci IPs Kabupaten Bandung,Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada 1.JAKAFIRDAUS,S.SY 2.SUGIH MAULANA YUSUF,S.SH advocat &Konsultan Hukum pada kantor jaka firdaus,S.Sy & Rekanberalamat di Kampung Muara RT.04 RW.011 Desa KopoKecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung BerdasarkanKuasa Khusus tertangal
37 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang paraPemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai paraTergugat di muka persidangan Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalildalil :1.Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah melakukan perundinganbipartit dan tripartite (mediasi) di Kantor Tenaga Kerja pada PemerintahKota Denpasar dan Kantor Tenaga Kerja tersebut telah mengeluarkananjuran dengan surat No. 567/551/Tenaga Kerja tertangal
80 — 28
Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2000, Pemohon dengan Termohon telahmelangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglangsebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan akta Nikanh Nomor:444/43/X/2000 tertangal 15 Nopember 2017;2.
31 — 26
Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 23 Juni 2014, No. 341/Pid.B/2014/PNKpn, sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 23 Agustus 2014Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjennomor: 341/Pid.B/2014/PN.Kpn tertangal 26 Mei 2014, tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebutdiatas ;Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 341/Pid.B/2014/PN Kpn Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaanBiasa dari Kepala
128 — 162
PancaWiratama Sakti yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat yaitu Sertipikat HakGuna Bangunan No.7/ Kadu Agung tertangal 7 April Tahun 1988 denganGambar situasi No.4655 tanggal 7 Maret 1988 seluas 574.645 M2 karenasampai saat ini Penggugat tidak menjual habis tanahnya sebagai mana Point 6tersebut di atas;14.Bahwa Penggugat memang menjual Tanah kepada PT.
PWS/0004/SP/LGP/III/06;15.Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan No.7/Kadu Agung tertangal 7 April Tahun 1988 dengan Gambar situasi No.4655tanggal 7 Maret 1988 seluas 574.645 M2 kepada PT.
Dalam menerbitkan Sertifikat yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan10No.7/ Kadu Agung tertangal 7 April Tahun 1988 dengan Gambar situasiNo.4655 tanggal 7 Maret 1988 seluas 574.645 M2 pemerintah tidakmempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor terutama TanahLetter c dengan No.1643 Persil 33 yang secara hak dan sah milik H.
Menyatakan Batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna BangunanNo.7/ Kadu Agung tertangal 7 April Tahun 1988 dengan Gambarsituasi No.4655 tanggal 7 Maret 1988 seluas 574.645 M2 atas namaPT. Panca Wiratama Sakti;3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa: Sertipikat Hak Guna Bangunan No.7/ Kadu Agungtertangal 7 April Tahun 1988 dengan Gambar situasi No.465512tanggal 7 Maret 1988 seluas 574.645 M2 atas nama. PT. PancaWiratama Sakti;4.
165 — 15
Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah, Akta No. 26tertangal 13 Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan Notaris Zulkifli Rassy,SH.MKn (bukti T 1A dan T1B) dan kesepakatankesepakatanlainnya yang merupakan turunan dari perjanjian dimaksudadalah merupakan hukum yang mengikat bagi PENGGUGATdan TERGUGAT, oleh karenanya pula Perjanjian Pengikatan JualBeli Tanah, Akta No. 26 tertangal 13 Juli 2011 tersebut menjadidasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan
Dan faktanya dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah,Akta No. 26 tertangal 13 Juli 2011 tersebut idak tersuatu ketentuan yang secara substantif memberikan kewajibankepada TERGUGAT untuk melakukan pemecahan sertifikat atasbidang tanah yang terkena rencana peruntukan jalan masukapartemen dan perumahan apalagi waktunya ditentukan secarasepihak oleh PENGGUGAT selaku Calon Pembeli.Oleh karena dalam dailildalil gugatan PENGGUGAT yang padapokoknya mendalilkan dan menuduh kepada TERGUGATseolaholah TERGUGAT
dari perjanjiandimaksud tidak terdapat suatu ketentuan yang mewajibkankepada TERGUGAT untuk melakukan pemecahan sertifikat atasbidang tanah yang terkena rencana peruntukan jalan masukapartemen dan perumahan, akan tetapi JUSTRU PENGGUGATlah yang melakukan perbuatan WANPRESTASI, karenaPENGGUGAT nyatanyata tidak melaksanakan kewajibanpembayaran harga pembelian tanah kepada TERGUGAT sesuaidengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dan diatur dalamPerjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah, Akta No. 26 tertangal
masingmasing adalah surat tertanggal07 Desember 2011, Nomor: 0355/ORIHEK/XII/2011, surattertanggal 12 Desember 2011, Nomor: 0365/ORIHEK/XI/2011 dan surat tertanggal 07 Februari 2012, Nomor:0361/ORI/II/2012, yang pada intinya suratsurat tersebutmenyatakan tentang permohonan PENGGUGAT untukpengunduran kewajiban pembayaran kepada TERGUGATdengan waktu pembayaran lanjutan yang tidak jelas (buktiT7, T8 dan T9).10.1.Bahwa faktanya, meskipun BUKAN merupakan objekPerjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Akta No. 26 tertangal
Apalagi sebagaimana pula telah disebutkan dalam jawabanangka 9 diatas, bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual BeliTanah, Akta No. 26 tertangal 13 Juli 2011 (bukti T1A danT1B) dan kesepakatankesepakatan lainnya yang merupakanturunan dari perjanjian dimaksud yang dibuat dan ditanda tanganiserta merupakan hukum yang mengikat bagi PENGGUGAT danTERGUGAT serta menjadi dasar hukum untuk menyelesaikanpermasalahan dalam perkara aquo, NYATANYATA tidak terdapat suatu ketentuan yang memberikan kewajiban kepadaTERGUGAT