Ditemukan 23624 data
25 — 20
235/Pdt.G/2024/PA.Cbn
Terbanding/Penggugat : Debora Tambunan
111 — 0
235/B/2023/PT.TUN.JKT
13 — 7
235/Pdt.P/2022/PA.Bjb
18 — 5
235/Pdt.G/2020/PA.Bkls
17 — 9
235/Pdt.G/2024/PA.TBK
23 — 16
235/Pdt.G/2024/PA.Sak
64 — 1
235/Pdt.G/2022/PA.Lss
26 — 9
235/Pdt.G/2023/PA.Bjb
37 — 16
235/Pdt.G/2023/PA.Slk
12 — 4
235/Pdt.G/2019/PA.Ppg
122 — 23
235/G/2022/PTUN.PLG
28 — 12
235/Pid.Sus/2013/PN.Bkn
PUTUSANNomor : 235/Pid.Sus/2013/PN.Bkn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : SYAHRIL Alias CINO Bin YAHYA (Alm)Tempat Lahir : Kampung PanjangUmur/ Tanggal lahir : 41 Tahun /08 Agustus 1971Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Desa Kampung Panjang Rt.001 Rw.001 KecamatanKampar Utara Kabupaten KamparAgama
: IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa dipersidangan didampingi oleh SUWANDI,SH Advokat yang ditunjukMajelis Hakim bedasarkan Penetapan Nomor : 235/Pid.Sus/2013/PN.Bkn;Terdakwa ditahan oleh :1.
5 — 2
235/Pdt.G/2024/PA.Pdn
9 — 3
235/Pdt.G/2013/PA.Lmg.
Ni Komang Rovina Tessa Dirks
28 — 0
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- .Memberi ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama CECILIA FITZ TESSA MASPAITELLA untuk menjual dua bidang tanah, masing-masing :
- Sertipikat Hak Milik 8345/Kelurahan Jimbaran, Surat Ukur Nomor 01620/2001, tanggal 07 Juni 2001, seluas 235 M2, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, terdaftar atas nama
17 — 3
Membebankan biaya perkara menurut Hukum;SUBSIDAIRAtau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohondan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratketerangan untuk melalukan perceraian sebagaimana surat yang diajukan olehTermohon di depan persidangan yaitu Surat Keterangan untuk melakukanperceraian Nomor 849/235/409.205.3/2019, yang dikeluarkan oleh Bupati Blitartanggal
megajukanalatalat bukti, meskipun telah disampaikan kepada Termohon atas adanya hakuntuk mengajukan alat bukti;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuaraikan di atas;Menimbang terlebinh dahulu bahwa Termohon sebagai Pegawai NegeriSipil telah memperoleh Surat Keterangan untuk melakukan perceraian Nomor849/235
13 — 7
B.235/Kua.13.35.14/Pw.01/11/2020 Tanggal 16November 2020;Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karenakeduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 3 tahun yang lalu danhubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangatkhawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islamapabila tidak segera dinikahkan;.
Fotokopi ljazah Pendidikan Terakhir atas nama Malik ZakariaNomor PW/XXXIX/03/B2:1637114 tanggal 23 Mei 2016 yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Maarifhalaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2136/Pdt.P/2020/PA.Kab.MlgNU Miftahul Huda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, olehHakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yangbersangkutan;te Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakanperkawinan atau rujuk atas nama Sulikah Nidiyah Sari NomorB.235
Terbanding/Penuntut Umum : ELINA FLORI, SH
72 — 22
brutto; 1 (Satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild; 1 (Satu) buah celana pendek warna abuabu merek be lolt;Dimusnahkan;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat HukumTerdakwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 telah menyatakan bandingdan dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, sebagaimana dariHalaman 7 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT MDNAkta Permintaan Banding Nomor 235
JoNo.862/Pid.Sus/2021/PN Rap; Dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabutanggal 15 Desember 2021 melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor 235/Akta.Pid/2021/PN Rap.
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding adalah Bukti Penerimaan BerkasPIB;Bahwa pada Bukti Penerimaan Berkas PIB tidak tercatat adanyapenyerahan Form E Nomor E 103719002180011 tanggal 29 November2010 sehingga dapat diyakini pada saat PIB Nomor 421850 tanggal 13Desember 2010 (PIB AJU 00000000417720101204412849) diajukankepada Terbanding, baik hard copy maupun aplikasi appeximp Form Etersebut tidak dinyatakan dan tidak diserahkan;Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 2 huruf c dan huruf d dariPeraturan Menteri Keuangan Nomor 235
Menteri Keuangan Nomor110/PMK.010/2006 tanggal 15 November 2006 (vide Pasal 12 ayat (1)UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006; Bahwa lagi pula berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang Kepabeanan bahwa tarif BM berlaku umum dapatditetapkan berbeda bila berdasarkan perjanjian internasional yaitu AseanChina Free Trade Are (ACFTA) yang mensyaratkan dalam Pasal 2 huruf(c) dan (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235
155 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan olehPutusan Hakim Niaga telah mengakhiri semua upaya hukum yangdiperbolehkan dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hal ini sesuaidengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1), yaitu:Terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapatdiajukan upaya hukum apapun (235 ayat 1);Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan Bab Ill ini tidak terobukaupaya hukum, kecuali ditentukan