rupiah) dan uang itu akan digunakan olehPemohon esok harinya untuk berangkat interview kerjaan, Termohontelah menolak ajakan Pemohon tersebut karena mengingat uangtersebut untuk Pemohon, namun Pemohon memaksa dan terjadipertengkaran hingga Pemohon mengeluarkan katakata kasar denganmenyebut Termohon istri anjing lalu mentalak Termohon dengan talak3 (tiga);Bahwa tidak benar Pemohon tidak bisa memberi nafkah lahir kepadaTermohon karena berhenti bekerja, benar Pemohon telah berhentibekerja karena di PHK

Mengenai tuntutan nafkah lampau Tergugat rekonvensi hanya sanggupmemberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), karenapada waktu itu Tergugat Rekonvensi masih belum memiliki pekerjaan,baru pada bulan Januari Maret 2021 yang lalu Tergugat Rekonvensimemiliki pekerjaan dengan gaji sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta duaratus ribu rupiah) per bulan, lalu April hingga saat ini Tergugatrekonvensi tidak lagi memiliki pekerjaan karena terkena PHK lagi;2.

Termohon adalah istri Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak; Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumahsaksi selama 2 (dua) bulan setelah menikah, lalu keduanyabertengkar dan pisah rumah; Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon sudah seringbertengkar, dimana saksi sering melihat dan mendengar langsungpertengkaran tersebut; Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui dikarenakan Pemohontidak bisa memberikan nafkah lahir kepada Termohon, karena padawaktu itu Pemohon di PHK

oleh perusahaannya; Bahwa Pemohon tidak memiliki perkerjaan selama 1 (satu) tahunyang lalu, dan sejak bulan Januari 2021 hingga Februari 2021Pemohon bekerja lagi lalu pada 3 (tiga) bulan belakangan inikembali di PHK lagi dan tidak lagi memiliki pekerjaan; Bahwa selain itu dikarenakan watak Termohon yang keras, tidaksopan dan tidak menghargai orangtua Pemohon menganggapdirinya sudah dijadikan pembantu; Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2020pisah rumah, dimana Termohon yang pergi

juta rupiah) dengan alasan bahwasanya benar selama 14(empat belas) bulan sejak selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi tidakmemberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi dikarenakanselama selama kurang lebih hampir 1 (satu) tahun Tergugat Rekonvensi diPHK dan tidak memiliki pekerjaan, baru ada pekerjaan pada bulan Januari2021 bulan Maret 2021 berkerja dengan penghasilan sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu sejak bulan April 2021 hingga saatini Tergugat Rekonvensi kembali di PHK

Percetakan Abidin), Penggugat mulai bekerja pada tanggal 2 Desember1998 dan pada tanggal 12 September 2014 Penggugat di berhentikan/dipecat secara tertulis dengan Nomor Surat: 07/PHK/IX/2014 oleh Tergugatmelalui Management Perusahaan Percetakan Abidin yang bernama EddyUsman;3.

Pasalini mengandung pengertian bahwa sebelum adanya putusan pengadilanyang memperoleh kekuatan hukum tentang Penetapan PemutusanHubungan Kerja (PHK), maka buruh tetap menyelesaikan kewajibannyaseperti biasa yakni bekerja, begitu juga Pengusaha wajib menyelesaikankewajibannya yakni membayar gaji pada pekerja/buruh dan hal ini jugadidukung pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU1X/2011 tentang Pemberian Upah proses yang terkandung dalam Pasal 155ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Bahwa pada Tahun 2014 Penggugat sama sekali tidak menerima THRkeagamaan dari perusahaan;Bahwa rincian gaji/upah yang belum dibayar oleh Tergugat dari mulaiOktber 2014 sampai dengan Agustus 2015, hingga dimasukkannya gugatanini adalah Rp1.851.500,00 (gaji/upah perbulan) x 11 bulan upah (terhitungsejak di PHK) nilainya sebesar Rp20.366.500,00 (dua puluh juta tiga ratusenam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya Tergugat tetapharus melaksanakan kewajibannya hingga perkara ini memperoleh

Oleh karenanya cukupberalasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan dalam provisionilkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanuntuk membuat penetapan dalam provisi yang mewajibkan Tergugatmembayar gaji/upah Penggugat selama proses Penyelesaian HubunganIndustrial/PHK yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2014 Agustus 2015;Bahwa akibat diberhentikannya Penggugat secara tertulis oleh Tergugat,mengakibatkan kondisi perekonomian dan kehidupan Penggugat besertakeluarganya

Nomor 229 K/Pdt.SusPHI/2016Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepadaTergugat untuk membayar upah proses selama penyelesaian perselisinanhubungan industrial/PHK Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugatsejak bulan Oktober 2014 Agustus 2015 dengan rincian Rp1.851.500,00(gaji/upah perbulan) x 11 bulan upah (terhitung sejak di PHK) nilainyasebesar Rp20.366.500,00 (dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribulima

perselisihan hukumantara Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, Majelis terlebihdahulu mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat telahmelampaui batas waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalamPasal 171 UndangUndang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atautidak;Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti ini sangat jelas dan tidakterbantahkan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yangmana Pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003 ini mengatur tentang PemutusanHubungan Kerja (PHK

pemutusan hubungan kerja tanpapenetapan lembaga penyelesaian erselisinan hubungan industrial yangberwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/ouruh yang bersangkutan tidak dapatmenerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/ouruh dapatmengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukanpemutusan hubungan kerjanya;Sangat jelas pasal ini mengatur PHK

mengikat;Sehubungan dengan hal teresebut butir 1 maka pasalpasal UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, dianggap tidak pernah ada dan tidakdapat digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian hubunganindustrial;sedangkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah GugatanPerselisihan Hak, yang mana karena kesalahan kontrak maka ParaPenggugat menjadi Permanen dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasibelum pernah di PHK

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 juncto Pasal 171 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 mengenai kadaluarsa karena ketentuan tersebut hanyamenyangkut gugatan perselisihnan PHK hanya berkenaan dengan ketentuanPasal 160 dan 162 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkandalam perkara a quo mengenai gugatan gugatan perselisihan hak yang diikutidengan perselisihan PHK;2.

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat sudah tidak bisa dipertahankan, maka adalah adil PHK atas diriPara Penggugat disertai kompensasi berupa Uang Pesangon 1 xketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 xketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai denganPasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, rinciannyasebagai berikut:1) Penggugat (Abdur Rohim) Uang Pesangon 3x Rp1.779.000, = Rp5.337.000,00 Uang Penggantian Hak 15% x Rp5.337.000,00

Fairco Bumi Lestari 04 Agustus2004 sampai dengan 11 November 2008 (4 tahun 9 bulan) bagian kebersihandengan menerima upah terakhir Rp.905.240, (sembilan ratus lima ribu duaratus empat puluh rupiah) ;Bahwa pada tanggal 11 November 2008 Tergugat selaku Majikan telahmemberhentikan Penggugat dengan alasan dituduh mangkir, padahal patutdiketahui Tergugat bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) itu tidak beralasanhanya untuk mencaricari alasan untuk pemberhentian pekerja danpengurangan hak kerja bertentangan

No. 117 K/PDTSUS/2010Ketenagakerjaan, alasan mana yang dilakukan oleh Tergugat tanpamenjelaskan sebabsebab yang dapat diterima oleh Penggugai ;Bahwa berhubung PHK yang dilakukan oleh Tergugat secara tibatibatanpoa adanya prosedur dan skorsing terlebin dahulu pada Penggugat, jelasmerupakan PHK sepihak dan sewenangwenang tanpa melalui prosedur yangberlaku, sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secaraBipartit pertama tanggal 17 November 2008 dan kedua tanggal 03 Desember2008, akan tetapi

Peradilan Hubungan Indusirial oleh karenanyapengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan ;Bahwa berhubung Tergugat melakukan PHK terhadap diri Penggugattanpa kesalahan jelas merugikan Penggugat, Kerugian mana harus dibayarTergugat sesuai Pasal 156 ayat (2) UndangUndang No.13 Tahun 2003 yaituTergugat diwajibkan membayar hakhak Penggugat sebagai berikut :a. Pesangon 2x5 Bulan x Rp.905.240, = Rp. 9.052.400,b. Uang Penggantian Masa Kerja 2 x Rp.905.240, = Rp. 1.810.480,c.

Penggugat ; Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa Judex Factie dalamputusan yang dimohonkan kasasi a quo, telah lalai melaksanakan syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan a quo ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Termohon Kasasi di PHK

Apabila Termohon Kasasi melakukan kesalahan yangmengakibatkan kerugian Pemohon Kasasi, karena itu PHK yang dilakukanoleh Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang ada ; Bahwa karena Termohon Kasasi tidak tebukti melakukan kesalahan, makaTermohon Kasasi berhak mendapatkan Uang Pesangon 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), UPMK 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang No.13 Tahun 2003 ;Menimbang

Nokep: 22/ KIXII/ AUM/ 07/ 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kerena Pekerja Mencapai Usia Pensiun tertanggal 11 Juli 2014yang ditujukan kepada Sdr.

Badan hukum publik atau badan hukum privat"Pemohon telah di PHK karena Pensiun berdasarkan SK Inspektur PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Nokep: 22/KIXII/AUM/07/2014tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai UsiaPensiun pada tanggal 11 Juli 2014 bukti T4 sehingga dengandemikian pada saat pengajuan permohonan uji materiil pada tanggal 29Juli 2015, Pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon;SK Direksi BRI berlaku khusus untuk Pekerja BRI, sehingga Pemohonbukan merupakan

Cuti Biaya/ Ongkos+UPMk) Tahunan Pulang TOTALSesuai1 x9x Upah Ix 1Ox Upah 2,85 x Upah Ix UpahKetentuan*f=l k=Mae g=1x10xe h=2,85xe i=1xe jf+g+h+itj92.331.423 102.590.470 29.238 .284 10.259.047 2.000.000 236.419.224 Ybs diterima bekerja di Kanca SRI Gombong dan PHK di Kantor Inspeksi SRIYogyakarta, sehingga diasumsikan biaya/ ongkos pulang dari kota yogyakarta keGombong dengan 1 istri dan 2 anak sebesar Rp. 500.000,/ orang.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor22/KIXII/AUM/07/2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) KarenaPekerja Mencapai usia Pensiun, (Bukti T4);Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor S.27DIR/SDM/05/2005 tentangPemutusan Hubungan Kerja (PHk), (Bukti T5);Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor : S.29DIR/SDM/05/2002 tentangPeraturan Perjalanan Dinas Pindah dan Pindah Menetap Di Dalam NegeriBagi Pekerja PT.

ataskemauannya sendiri pada tanggal 12 Juni 2018 (bukti T1).Prosedur pengunduran diri Penggugat tersebut telah memenuhi syaratsebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 pasal162 ayat (3).a. yaitu mengajukan permohonan pengunduran dirisecara tertulis selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumtanggal pengunduran diri, dan tanpa Penetapan LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide pasal 162 ayat(4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003).Selanjutnya Penggugat yang mengalami PHK

ataskemauannya sendiri pada tanggal 12 Juni 2018 (bukti T1).Prosedur pengunduran diri Penggugat tersebut telah memenuhi syaratsebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 pasal162 ayat (3).a. yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri secaratertulis selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggalpengunduran diri, dan tanpa Penetapan Lembaga PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial (vide pasal 162 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003).Selanjutnya Penggugat yang mengalami PHK

Pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanbertentangan dengan UUD 1945, sekaligus menyatakan hukum, bahwaPasal 158 dan Pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 57/Padt.SusPHI/2020/PN SmrMenimbang, bahwa dengan dibatalkannya Pasal 158 dan Pasal 159UU Ketenagakerjaan oleh Putusan MK tersebut jika dihubungkan denganPasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003,maka apabila alasan PHK

tersebut diluar ketentuan Pasal 160 ayat (3)(pekerja menjalani proses pidana) dan Pasal 162 (pekerja mengundurkandirt) sebagaimana ketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan, maka tidakada tenggang waktu) untuk memperkarakan kembali ke lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bisa mengajukangugatan walaupun sudah lewat dari 1 (Satu) tahun setelahn pengusahamelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);Menimbang, bahwa hak Para Penggugat untuk menuntut pembayaranupah pekerja/oburuh dan segala

pembayaran yang timbul dari hubungan kerjasetelah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah hak yang timbulkarena para Penggugat telan melakukan pengorbanan berupa adanyaprestatie kerja sehingga hubungan antara hak tersebut dengan ParaPenggugat adalah sebagai pemilik hak.

Bandung pada tanggal 21 Januari 2013, dibawah register Nomor : 04/ G/2013/PHI.PN.Bdg, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :a.KEWENANGAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADAPENGADILAN NEGERI KLAS A BANDUNG UNTUK MEMERIKSADAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT.Bahwa perkara ini adalah perkara Perselisihan HubunganIndustrial yaitu) berupa Perselisihan Hak dan PHK atauperselisinan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibatadanya Pemutusan Kerja Sepihak (PHK) dan tidakdilaksanakanya ketentuan peraturan

Menyatakan sah dan beralasan putus hubungan kerja (PHK) karenaPenggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibanya.3.

SAKSI ROMDANI :e Bahwa saksi kenal kepada Penggugat karena pernah bekerja ditempat yangsama pada Tergugat ;e Bahwa permasalahan Penggugat setahu saksi di PHK secara sepihak ;e Bahwa setahu saksi Penggugat dimutasi ke pelabuhan ratu akan tetapisaksi tidak mengetahui apakah Penggugat m,eneruima atau tidak tawaranmutasi tersebut ;19Bahwa saksi sempat bekerja di tempat Tergugat selama 2 tahun 6 bulanakan tetapi saksi berhenti karena pingin bekerja ditempat lain ;Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sejak

Penggugat berdasarkan bukti serah terima ijazah dan BPKB(vide TI4) ;Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan dalam perkara ini ialahtentang penolakan mutasi oleh Penggugat atas perintah Tergugat dari PT NUSASURYA CIPTADANA Karawang ke PT NUSA SURYA CIPTADANA PelabuhanRatu yang mengakibatkan Penggugat dikategorikan telah mengundurkan diri dariPT NUSA SURYA CIPTADANA, namun Penggugat menyangkal bahwa mutasitersebut dilakukan sepihak tanpa alasan yang jelas tetapi dalam petitumnyaPenggugat memohon PHK

Apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugatyang dikategorikan dianggap telah mengundurkan diri dari PTNUSA SURYA CIPTADANA adalah sah secara hukum ?Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telahdicocokan dengan aslinya dan diberi tanda P s/d P3 dan menghadirkan 2 (dua)orang saksi yaitu Sdr. ARDI RUWANTO dan Sdr.

Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jamdalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) mingguP9;Bahwa Penggugat tidak pernah tahu dan tidak tahu Peraturan Perusahaan (PP)yang menjadi acuan dari Tergugat dalam mengatur cuti, PHK dan hak sertakewajiban dari karyawan Tergugat, dimana ini dikarenakan Tergugat tidak pernahmemberitahukan atau mensosialisasikan isi dari pasalpasal dalam PP apalagimemberi naskah PP tersebut kepada pekerjanya sehingga hampir ratarata

pekerjaTergugat tidak mengetahui adanya PP tersebut;Bahwa hal ini jelas tindakan Tergugat melanggar pasal UndangUndang No. 13Tahun 2003 Pasal 114 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskahPeraturan Perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat bukandikarenakan Penggugat telah melakukan tindakan indisipliner tetapi merupakanPHK yang dipaksakan dan diadaadakan atau

perkara ini;DALAM PEMERIKSAAN CEPATe Mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkanPenggugat;DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan alasan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerjatidak benar dan mengadaada bertentangan dengan UndangUndang No. 13Tahun 2003;3 Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : 203/G/HRD/III/2011 tentangPemutusan Hubungan Kerja tidak sah menurut hukum;4 Memerintahkan Tergugat sehubungan dengan efisiensi atau PHK

Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004, telah cukup alasan bagiPengadilan untuk menerima gugatan Para Penggugat dengan putusan tidak hadir (verstek);Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknyamendalilkan halhal sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 Tergugat secara lisan telah melakukanpemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat, dengan alasan ParaPenggugat mangkir sehingga dikualifikasi mengundurkan diri sebagaimana dimaksudketentuan Pasal 168 UU No. 13

dalam perkara ini tidak terungkap adanya kesalahan ParaPenggugat, akan tetapi dengan adanya fakta (dalil dan petitum) Para Penggugat menuntutagar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pesangon(hanya) sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 dan juga Para Penggugat tidak ada menuntut upah prosessejak Tergugat melakukan PHK

NamaPara Masa Kerja (Awal Besar UpahPenggugat Kerja s/d PHK)1.

: pertimbangan hukum mengatakan PemohonKasasi/ dahulu Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat diatas adalah menyesatkanhal ini sangat bertentangan dengan Pertimbangan hukumnya, dimana padahalaman 15 alinea kesatu; "sebagaimana ketentuan Pasal 161 UndangUndangNomort3 Tahun 2003, oleh karena hubungan kerja Penggugatdengan Tergugat adalah sebagai karyawan tetap, maka menurut MajelisHakim tindakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK

Ketuhanan Yang Maha Esa;Bahwa Judex Facti pada setiap alinea pada pertimbangan hukumnya telahmelampaui batas wewenang karena perihal apapun yang didalilkanTermohon Kasasi dahulu Penggugat pada surat gugatan sebelumnya yangditujukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat hanyalah alasanalasanpembenaran untuk mendapatkan sejumlah uang pesangon dan hakhaklainnya, tanpa alas hak, karena justru Termohon Kasasi lah yangmengkondisikan terhadap dirinya seolah terjadi seperti mengalamipemutusan hubungan kerja (PHk

PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa tepat dan benar menetapkan upah perbulan Rp2.700.000,00 (duajuta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP)DaerahKhusus lbukota Jakarta, karena menurut ketentuan Pasal 90 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarangmembayar upah dibawah Upah Minimum Provinsi;Bahwa tidak ada alat bukti yang menguatkan pekerja dilakukanpemutusan hubungan kerja (PHK

pokoknya sebagai berikut: Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karenasaksi adalah adik kandung Penggugat; Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009telah pernah hidup bersama, serta telah dikaruniai 2 (dua) oranganak;Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2019/PA. kit Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di rumah orang tua Tergugat di Bogor; Bahwa, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sejaktahun 2010 sering bertengkar, karena Tergugat di PHK

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karenasaksi adalah kakak kandung Penggugat; Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009telah pernah hidup bersama, serta telah dikaruniai 2 (dua) oranganak; Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di rumah orang tua Tergugat di Bogor; Bahwa, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sejaktahun 2010 sering bertengkar, karena Tergugat di PHK

sehingga tidakbekerja lagi dan Penggugat yang harus bekerja keras untukmencukupi kebutuhan rumah tangganya; Bahwa, setelah di PHK Tergugat menjadi malas bekerja, uangyang dikirim oleh Penggugat habis tidak jelas penggunaannya; Bahwa, karena hasil kerja Penggugat sudah tidak cukup lagimaka Penggugat lalu bekerja ke Taiwan sejak tahun 2014, selamabekerja di Taiwan selalu mengirim uang untuk kebutuhan hidup anakanaknya;Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2019/PA. kit Bahwa, kemudian pada tahun

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 5 adalah benar, sering bertengkar adalah halyang biasa karena sejak Tergugat di PHK dari pekerjaan tahun 2013 Penggugatdan Tergugat tinggal menumpang orang tua Tergugat di Palembang, tetapiPenggugat sering berani dan bertengkar dengan orangtua Tergugat, selain ituTergugat menemukan SMS dari lakilaki lain yang bunyinya saksi kangen dengansuaramu, lakilaki tersebut namanya PRIA IDAMAN LAIN.

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 5.2 dan 5.3 adalah benar.Bahwa dalil gugatan Penggugat point 5.4 adalah tidak benar, yang benar sekitar 5 6bulan terakhir karena ekonomi Tergugat terpuruk akibat di PHK oleh PerusahaanEtik Farmasi maka Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara maksimal,kalau dulu biasa memberikan nafkah Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus riburupiah) setiap bulan sekarang turun hanya bisa memberikan Rp. 2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah).Bahwa dalil gugatan Penggugat

; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak, anak yang palingbesar tinggal di Pondok Pesantren Solo dan dua orang anak lainnya tinggalbersama Penggugat; Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran masalah ekonomi karena Tergugat tidakmempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat sering cemburu karena Penggugatsering SMS an dengan PRIA IDAMAN LAIN; Bahwa Tergugat sering memukul dan berlaku kasar kepada Penggugat karenaTergugat terkena PHK

yangsah, setelan menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah pribadi diKecamatan Laung Tuhup dan sudah dikaruniai 2 orang anak yangbernama ANAK 1 DAN 2 Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalamkeadaan harmonis, namun sejak Mei 2020, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbukatentang masalan keuangan kepada Penggugat, dan TergugatHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor XXXPat.G/2020/PA Mtw.2.setelah di PHK

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yangsah, setelan menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah pribadi diKecamatan Laung Tuhup dan sudah dikaruniai 2 orang anak yangbernama ANAK 1 DAN 2; Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalamkeadaan harmonis, namun sejak Mei 2020, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbukatentang masalah keuangan kepada Penggugat dan sejak Tergugatdi PHK

Pasal 1908 KUHPerdata, dan dariketerangan saksisaksi tersebut, setelah dikaitkan dengan gugatan Penggugatdapat ditarik kesimpulan bahwa sekurangkurangnya sejak Mei 2020 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihanteruS menerus yang Sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidakterbuka tentang masalah keuangan kepada Penggugat dan setelah di PHK,Tergugat tanpa pamit meninggalkan Penggugat dengan membawa uangpesangon, sehingga akibatnya pada bulan Mei

biasa disebutdengan permanen atau tetap;Bahwa setiap perusahaan atau badan hukum yang melakukan kegiatanusaha di wilayah RI seyogiyanya harus taat dan mengikuti hukum yangberlaku di Indonesia demikian juga dengan Tergugat, harus tunduk dantaat kepada undangundang yang berlaku di Negara Republik Indonesiatermasuk UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian HubunganIndustrial;Bahwa sejak Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

)terhadap Penggugat, maka Tergugat juga telah melarang Penggugatuntuk bekerja dan memasuki areal perusahan sehingga sampai saat iniPenggugat tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana biasanya;Bahwa karena Tergugat telah dengan jelas jelas melanggar haknormatif Penggugat yaitu dengan cara melakukan PHK sepihak dankemudian tidak membayar upah Pengugat maka Penggugat bermohonHal. 2 dari 12 hal.Putusan Nomor 397 K/Pdt.SusPHI/2015supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quoberkenan

kesepakatan;Bahwa adapun yang menjadi tuntutan Penggugat adalah apabila Tergugathendak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja maka harus mengacu padaPasal 156 dan Pasal 164, ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2013, Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Gubernur ProvinsiKepri Nomor 752 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentangPenyesuaian Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batam Tahun 2013, menjadiRp2.040.000,00;Hal. 4 dari 12 hal.Putusan Nomor 397 K/Pdt.SusPHI/201510.11.12.Bahwa karena terjadinya PHK

Menyatakan Para Penggugat memperoleh pembayaran upah/gaji selama6 bulan terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei2020 yang disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugatterhadap Para Penggugat adalah batal demi hukum, dikarenakan belummemperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial, sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (3) junctoPasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:Siti Djuariyah

Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah/gaji Para Penggugatselama 6 bulan terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai denganbulan Mei 2020 yang disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk)Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum, dikarenakanbelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial, dengan perincian sebagai berikut: Siti Djuariyah:Tahun 2019 UMK Surabaya sebesar Rp3.871,052,61 Bulan Desember 2019:Halaman 5 dari 15 hal. Put.

Menyatakan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah melakukanpemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/ParaTermohon Kasasi baik yang bernama Djuariyah maupun yang bernamaHalaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.SusPHI/2021Sudiro;7. Menyatakan tidak sah secara hukum tuntutan uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, dan uang penggatian hak yang diminta olehPara Penggugat/Para Termohon Kasasi kepada Tergugat/PemohonanKasasi; dan8.

tidakdipekerjakan sebagaimana diatur pada Pasal 93 ayat (2)huruf f, UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;12.Bahwa, oleh karena Tergugat telah melarang Penggugatmasuk ke lokasi perusahaan dan Tergugat telah tidakmemberikan upah kepada Penggugat sejak tanggal 26September 2011 atau selama 3 (tiga) bulan berturutturutatau lebih dan berdasarkan Pasal 169 ayat (1.C) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dengan ini Penggugat mengajukan permohonan PemutusanHubungan Kerja (PHK

kesewenangwenangan yang menjadikan PemohonKasasi dan keluarganya mengalami penderitaan yang sangat amat dalam ;Bahwa, adalah merupakan asas hukum bahwa Pemohon Kasasi sebagaipekerja yang mengabdikan diri di dalam pengembangan perusahaah TermohonKasasi beritikad baik, maka haknya perlu dilindungi ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Factisalah dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo ;Bahwa PHK

Oleh karena itu segala keterangandan alasan Penggugat/Pemohon Kasasi dapat dibenarkan sesuai dengan anjuranMediator, seharusnya gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dapat dikabulkan,bahwa Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan PHK terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi tanpa bukti kesalahan dan melarang masuk bekerja sejaktanggal 26 September 2011 serta putus hubungan kerjanya terhitung sejakputusan PHI tanggal 25 April 2012 berdasarkan Pasal 151 (3) UndangUndang No.13 Tahun 2008 ;Bahwa sejak tanggal 26

September 2011 sampai dengan putusan PHItanggal 25 April 2011 Penggugat/Pemohon Kasasi berhak lepas dan hak lainnyayang wajib dibayar oleh Tergugat/Termohon Kasasi sesuai Pasal 155 (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003, mengingat yang menolak untuk bekerja adalahTergugat/Termohon Kasasi ;Bahwa masa kerja Penggugat/Pemohon Kasasi sejak Juni 2007 sampaidengan putusan PHI Surabaya tanggal 25 April 2012 selama lebih dari 4 tahun danupah terakhir Rp 1.252.000,00/bulan ;Bahwa PHK yang terjadi terhadap Penggugat

SURIATAMA MINANG LESTARI (Group)Padang, tertanggal 01 Juni 2008, berlaku pada tanggal 13 Agustus2008 s/d 12 Agustus 2010, yang pada pokoknya dalam Bab Kx, Pasal29 ayat (4) menyatakan :"Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap karyawan yangdisebabkan Perusahaan tutup karena : Perusahaan pailit atau rugisecara terus menerus selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan denganlaporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh Akuntan Publik, atau dalam keadaan memaksa (force majeur)maka karyawan

telah Kkeliru pula = menyimpulkan Penggugat telahmengundurkan diri, maka perbuatan Tergugat 1 dimaksud adalah merupakantindakan sewenangwenang dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan sangat merugikan Penggugat;Bahwa karena Tergugat 1 tidak bersedia untuk merumahkan Penggugatsampai bangunan tempat usaha selesai diperbaiki dengan membayarkan gajikepada Penggugat sebesar 50 % setiap bulannya, jika hal itu tidak dipenuhiTergugat 1, seharusnya Tergugat 1 melakukan PHK

pekerjaan yangakan dikerjakan oleh pekerja dan tidak adanya perintah kerja daripihak pengusaha;Menimbang, bahwa sesuai dengan unsur hubungan kerjayang menyatakan bahwa terjadinya hubungan kerja adalah denganadanya pekerjaan, upah dan perintah, namun hal tersebut tidakterjadi lagi sejak gempa terjadi dan pengusaha pun tidak melaksanakankevajibannya dengan tidak membayar upah pekerja dan hakhaklainnya, walaupun Tergugat dalam jawabannya secara lisan yangmenyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK

terhadappara Penggugat;Menimbang, bahvwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat MajelisHakim telah teriadi PHK antara para Penggugat dengan Tergugatdisebabkan oleh bencana alam (force majeur);Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh para Penggugat telahsesual dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 ayat (1) UUNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikianPHK antara para Penggugat dengan Tergugat adalah sudah sahmenurut hukum;Bahwa

Bahwa sebagaimana dalil Point 16 dalam gugatan Penggugat yangmemperselisihkan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPenggugat pada tanggal 10 Agustus 2007 adalah batal demi hukumdikarenakan PHK tersebut dianggap oleh Penggugat dilakukan tanpa adanyapenetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;. Bahwa apabila mengacu pada Point 5 diatas, berdasarkan Pasal 171 UUTJo.

Nomor 25 PK/Pdt.SusPHI/2016terjadinya PHK tanpa penetapan pada tanggal 10 Agustus 2007. Atausetidaknya lebih dari 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Anjuran Mediatorditambah 10 (sepuluh) hari;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon,penghargaan masa kerja, penggantian hak, upah selama proses PHK, THR,dan upah lembur yang seluruhnya sebesar Rp96.232.547,00 (Sembilan puluhenam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);5.

terdapat kekhilafan atau kekeliruan yangnyata dalam penerapan hukum pada bagian pertimbangan hukum hal 34Paragraf ke 3 s/d 5, dan hal 35 Paragraf ke 1 s/d 3, sebagaimanaPemohon kutip, menyatakan: ...sebagai akibat dari perselisihan a quo Penggugat juga tidakberkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya denganTergugat dan hanya memohon kepada majelis hakim menghukumTergugat untuk membayar hakhak Penggugat sesuai ketentuan yangberlaku...dst; ...maka majelis hakim berpendapat besarnya kompensasi PHK

Sebab sebagaimanapada halaman 34 Paragraf 4, menyatakan ...maka majelis hakimberpendapat besarnya kompensasi PHK yang harus dibayarkan 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 (8) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003...

Ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat,karena Tergugat sudah di PHK dari tempat Tergugat bekerja ;b.

Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Perusahaan PT Garuda MasPerkasa sejak bulan Maret 1983 sampai saat ini;Bahwa Penggugat diangkat sebagai karyawan tetap PT Garuda MasPerkasa berdasarkan Keputusan Direksi PT Garuda Mas Perkasa secaralisan (tanpa ada surat pengangkatan);Bahwa Penggugat telah bekerja dengan baik secara terus menerusselama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun sejak bulan Maret 1983Hal. 1 dari 10 hal.Put.Nomor 710 K/Pdt.SusPHI/201710.sampai saat ini dan tidak pernah berhenti baik di PHK

Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugatkarena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini;.

Rp28.000.000,00 (dua puluhdelapan juta rupiah), harus dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 11 November 2013dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK