Ditemukan 11605 data
99 — 15
orang menurut YurisprudensiMahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama denganterminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dandiadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, olehsebab itu penekanan
74 — 30
Menurut Penggugatbaru tahap kewajaran dan masih dapat diterima menurut kaca mata hukum:Bahwa perlu juga Penggugat tambahkan, Tergugat I sering melakukan tindakan mendatangirumah Penggugat dan sekolah tempat Penggugat mengajar dengan melakukan penekanan yangkurang beretika, sehingga menyebabkan Penggugat tertekan dan trauma. Begitu juga halnyatindakan Tergugat melakukan pemaksaan untuk menguasai rumah Penggugat dengan caramenggembok pintu rumah Penggugat dengan maksud melakukan upaya paksa.
214 — 139
kreditke Bank Muamalat, saksi lalu mengajukan kredit ke Bank Muamalatsebesar Rp. 6 M, tetapi karena terlalu lama kreditnya tidak dicairkanoleh Bank Muamalat, Terdakwa lalu menyarankan dipindah sajake Bank BTN karena terdakwa mempunyai kenalan orang BTN sampaidengan Direksi atas BTN.Bahwa terdakwa lalu menyuruh untuk menyiapkan dan membawa suratdan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kreditBahwa agunan yang diajukan memang pernah diagunkan di BNI, dankarena kredit macet selama 6 tahun di BNI ada penekanan
Hj Sitti Salma S.Tp
Termohon:
Ditrekrimum Polda Sulsel
56 — 98
Penekanan keberatan yang diajukan oleh Pelapor terkait uang yang telahdititipkannya kepada Pemohon, dan tidak diserahkan Pemohon kepada SaksiAbd. Jalil untuk pembelian tanah yang berada di depan tanah milik Pemohonyang akan dijualnya kepada Saksi Sadiq Alwi.
57 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
AHM tersebut tidak dapatdiyakini sebagai harga yang wajar, maka perlu ditentukankembali kKewajaran harga yang sesuai dengan keadaan yangsebenarbenarnya dengan sebagaimana diperkenankan dalamketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang PPh;Bahwa yang menjadi dasar koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) Pasal 18 ayat (3)UndangUndang PPh dan yang menjadi penekanan adalahprinsip kewajaran dalam harga dan kelaziman usaha,sepanjang Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding
KHIUK FA
Tergugat:
JUNAIDI
85 — 21
tersebut, Saksi pulang; Bahwa Saksi mengetahui dengan bukti P1 bahwa itu adalah foto PakJunaidi waktu menanda tangani surat tersebut; Bahwa Tergugat bisa sampai difoto karena Siu Loi yang meminta denganmengatakan Bang, aku foto ya lalu dijawab Tergugat Silankan; Bahwa bukti P1, P2, P3, P4 Saksi mengetahui dan pernah melihatnya,itu adalah surat yang ditanda tangani oleh Tergugat namun masalah isinyaSaksi tidak tahu, karena Saksi buta huruf; Bahwa sewaktu menanda tangani surat tersebut, tidak ada penekanan
PINOS PERMANA, SH.MH.
Terdakwa:
ASEP SEPIANA Alias ASEP NAGA Bin DADI
181 — 58
Apabila systempernafasan tertekan maka mengakibatkan seseorang mati lemas;Bahwa kematian akibat penekanan pusat pernafasan bisa dimulai dari 30 menithingga beberapa jam, bersifat individual.
181 — 56
, SH, dalam bukunya yang berjudul "HukumPeijanjian" (Jakarta : Penibimbing Masa, 1970, Hal. 50) yang mengemukakanbahwa "wanprestasi" itu adalah kelalaian atau kealbaan yang dapat berupa4 macam yaitu :1.Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya ;2.Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimanayang diperjanjikan.3.Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;4.Melakukan suat perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan ;(cetak tebal adalah penekanan
93 — 10
Unsur Barangsiapa :oP)Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak dari kemampuan dan pribadiseseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran para terdakwaterhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama
ENDANG DARSONO, SH
Terdakwa:
SUPIYANTO Als SUPIYAN Bin BADAWI Alm
127 — 14
Jadi,penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), tetapi tentang apakahTerdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Supiyanto als Supiyan bin Badawi (Alm.)sebagai
Subagya Santosa, SH. MH
Terdakwa:
Ali Shodiqin
66 — 45
Bahwa selesai melaksanakan latihan menembak dari KompiMekanis dan Kompi Markas yang dikembalikan hanya berupakelongsong dan Saksi6 harus mengecek jumlahnya karenaberdasarkan ST Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor ST/1265/2014tanggal 1 September 2014 tentang penekanan pengembaliankelongsong harus terkumpul minimal 75 % (tujuh puluh lima) persendari jumlah munisi yang digunakan untuk latihan setelah Saksi6hitung jumlah kelongsong sudah sesuai dan Saksi6 simpan didalamgudang munisi.6.
1.SARJINEM
2.SRISULARSIH
3.JOKO SUNARDI
4.SRISUNARNI
5.SRISULASTRI
6.RATNA KUMALA HAPSARI,ST,MT
7.VINI VITRIA ARIANTI,ST
8.NURUL AMALIA KURNIASIH
9.SRI WORORINI
Tergugat:
1.JARWADI.
2.NYONYA SUGATI
3.JARWONO
4.NYONYA SUKAPTI
5.NYONYA SUMARTI
6.JARWANTO, SH.
7.dr. Hj.SRI LESTARI
8.Ir. SRI MARYATI
9.Hj.HARTATI
10.HARMI
11.dr.H. SLAMET WIDODO
12.SUHARLAN
13.SUHARWAN
14.NYONYA WARSITO HARJONO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
75 — 6
Marto Dimejopada kenyataannya dilakukan dalam beberapa tahap Penekanan dalam 1(satu) surat Akta Pemisahan Desa tanggal 23 Oktober 1991No.355/Pedan/X/1991 oleh Sumardjono, BA.PPAT Kec. Pedan ataurentang waktu yang berlainan antara peneken orangperorang dalam aktatersebut dan/atau jeda waktunya bertahuntahun penekenan akta tersebutoleh TI, TH, T Ill, T IV, T V, T VI, T Vil dan T VIII; orang tua T IX, T X dan TXI; orangtua T XII dan TXIII; dan Alm. Suami T XIV.
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalammenggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
PRASETYA DJATI NUGRAHA
Terdakwa:
1.ABDUL BUTON Alias DOLAN
2.AMIN LETETUNY Alias AMIN
3.FITRA GALAMPA Alias EPIT
75 — 41
langsung dengan benda/sesuatuyang mempunyai permukaan tumpul dan mengenai tubuh saudara HusenSeknun dengan sangat keras dan berulangulang;Bahwa ahli menjelaskan pada mata sebelah kanan dari jenazah HusenSeknun terjadi kekerasan tumpul yang menimbulkan luka memar sehinggaotototot penggantung pada bola mata menjadi lebin lemah dan longgar,kemudian terjadi pula kekerasan tumpul di daerah kepala belakang yangHalaman 22 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nilamenimbulkan lukaluka memar sehingga terjadi penekanan
1.HERDIN PRATAMA ALIAS KHAIRUDDIN
2.KHAIRIANA
3.HASANUDDIN AF
4.HALIPAH
5.ABDURRAZAK, AF
Tergugat:
1.BASYAR ALIAS BASARUDDIN
2.DEDI IRAWAN
3.M.AMIN BACO
4.TAUFIK Spd
5.DEMPA DUNI
6.NURILAH
7.SAILAH
8.SEMANIR
9.JONI ISWANTO
10.M.SIDIK
11.NASRUDDIN
12.SADAR HANAN
13.MISBAHUSSURUR
14.ABDUL RAKIB
15.MUSA
16.JAFAR
17.RUSLAN LANDO
18.SALMINAH
19.SUKARMAN
20.ROSDIANA
21.SULHADI
22.SASIHA
23.SYAMSUDDIN
24.ASIMAH
25.AHMAD YADI
26.SUMIATI
27.SYAMSUL BAKHRI
28.H JONI HARTONO
29.KEPALA DESA LABUHAN LALAR
30.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Turut Tergugat:
NASRUDDIN AF
224 — 98
Disamping itu menurutnya, ParaPenggugat harus mampu menjelaskan apakah peralihan masingmasing obyeksengketa kepada Para Tergugat secara di bawah tangan atau melalui pejabatyang berwenang dan Tergugat XXVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II masihyakin ada pihakpihak yang tidak dimasukkan sebagai para pihak dalam perkaraini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menggarisbawahi penekanan darimasingmasing point eksepsi yang diajukan tersebut diatas adalah masih adanyapihakpihak lain yang seharusnya juga turut
92 — 54
milikPemerintah Propinsi DKI Jakarta cq PT Pulomas Jaya berdasarkanKeputusan MA No.88 PK/Pdt/2002 dilarang masuk tanpa ijin tertulisdari pemilik.13.Bahwa karena Penggugat dalam mengajukan gugatan ini disertaibuktibukti yang othentik maka Penggugat mohon kepada MajelisHakim agar menyatakan putusan hakim dalam perkara ini dapatdilaksanakan terlebin dahulu walaupun TergugatTergugatmengajukan banding, Kasasi ataupun mengajukan peninjauankembali (uitvoerbar Bij Vooraad)14.Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan
20 — 19
Mengenai hasil usaha peternakan ayam, dimana pada dalil point 11Tergugat rekonvensi memberikan ancama atau penekanan bahwa akanmelakukan gugatan hasil usaha terhadap Penggugat rekonvensi, makaPenggugat rekonvensi tentu tidak memiliki hak untuk menghalanginya,bahwa disini salah satu sifat egois yang dimiliki Tergugat rekonvensidalam mencapai tujuannya, akan tetapi tidaklan pantas seorang suamimemberikan pengancaman gugatan apalagi kepada ibu dari anakHal 23 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs6.anaknya
42 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau) mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalammenggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
MOH. KHATIM Bin H. NAWAWI
Termohon:
AFIFAH JAUHARI Binti JAUHARI
18 — 3
penentuan pemberian mutah harus berlandaskan danditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asassesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutahmaka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asaskepatutan dan asas sesual kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
103 — 23
JakartaBahwa Yang menyerahkan ke Kodriyanto adalah saksi bukan TerdakwaBahwa BPKB Mobil juga saksi yang menyerahkanBahwa Saksi tidak mengetahui kalau fisik mobil sudah diserahkan olehTerdakwa kepada KodriyantoBahwa Saksi mengetahui bahwa Kodriyanto, Sulantini dan Jenimerupakan keluargaBahwa Saat di senayan city yang hadi ada saksi kodriyanto, saksisulantini, saksi Rosita, Yance (Suami Rosita) dan juga seseorang yangmengaku purnawiranan Polisi bernama Darwan SiregarBahwa Waktu itu saksi mendapat penekanan