DKI JakartaNo. 145 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebersihan Prop.DKI Jakarta, setelah perubahan anggaran 2009 sebagaiberikut :e Menyusun dan mengusulkan DPASKPD ;e Menyiapkan PPK ;e Melaksanakan sebagian kewenangan penggunaanggaran dalm melaksanakan sebagaian tugas danfungsi (SKPD) ;e Membuat surat perintah membayar (SPM) untukmenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)atas beban pengeluaran DPASKPD;Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaipengguna

LUBIS LATIEF, M.Si Kepala Bidang Sarana dan Prasarana selakuKPA merangkap sebagai PPK dengan nilai Rp.4.420.000.000, (empat milyarempat ratus dua puluh juta rupiah) belum termasuk PPn, yang hanyamengakomidir penilaian harga kewajaran yang di buat oleh PT. SekeparBilikon dan Panitia Pengadaan sama sekali tidak menyusun Harga PerkiraanSendiri (HPS) ;Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2009 terdakwa Ir. H.

bahwa sebagai akibat terjadinya penyimpangan dalampelaksanaan pengadaan mobil toilet VVIP Besar dan Kecil dalam perkara a quotelah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp1.788.239.700,00;Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara sebesarRp1.788.239.700,00 dalam perkara a quo berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata menurut Majelis Hakim tingkat pertama dan MajelisHakim tingkat banding sependapat bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, TimPemeriksa Barang, PPK

dan KPA tidak bisa melepaskan diri dan tanggung jawabnya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tertuang disidang pengadilantelah ternyata Terdakwa selaku KPA dan PPK, melakukan :1 Terdakwa selaku KPA menyetujui HPS dari PanitiaPengadaan yang mengakomordir dari Estimate Engineringtertanggal 8 Oktober 2009 yang ditanda tangani bidang tehnikpengelolaan kebersihan Ir.

Bahwa Penggugat sebagai Debitur/Nasabah PT BCA Finance CabangBandung dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) NomorKontrak 9491018240PK001 tanggal 9 Pebruari 2015 telah membeli 1(satu) unit kKendaraan roda empat (mobil bekas) merk Suzuki APV GC415 V DLX/2012 nomor rangka: MHYGDN42VC16338, nomor mesin:G15AJD248010, warna hitam metalik, Nomor Polisi: D 1363 Pl, hargamobil tersebut harga pertanggungan Rp 142.700.000,00 (Seratus empatpuluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);2.

Tiaptiap angsuran dibayarkan Rp3.482.300,00 (tigajuta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) di setiapbulannya, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) denganjatuh tempo pada tanggal 9 Januari 2018;3.

Kepala Sekolah SMKN BPPKT dan PPK Direktorat JenderalPendidikan Menengah menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB)Implementasi Dana Pembangunan RSBI di SMKN BPPKT Sulawesi Selatandengan anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yangdiperuntukkan sebagai berikut : No. Item Kegiatan Jumlah (Rp)1. Pembangunan 2.654.450.000,002. Rehabilitasi 462.000.000,003. Sarana 933.750.000,004. Standar Isi 111.500.000,005. Proses Pembelajaran 123.500.000,006.

Kepala Sekolah SMKN BPPKT dan PPK Direktorat JenderalPendidikan Menengah menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB)Implementasi Dana Pembangunan RSBI di SMKN BPPKT Sulawesi Selatandengan anggaran sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yangdiperuntukkan sebagai berikut : No. Item Kegiatan Jumlah (Rp)1. Pembangunan 2.654.450.000,002. Rehabilitasi 462.000.000,003. Sarana 933.750.000,004. Standar lsi 111.500.000,005. Proses Pembelajaran 123.500.000,006.

Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 Artikel 520, danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf440;Bahwa hak dan kewajiban debitur yang disebut dalam nota analisa bridgingloan serta persetujuan dari pemutus kredit telah diberitahukan oleh PT. BankMandiri dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.CGR.CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 dan oleh terdakwa EdysonHal. 4 dari 106 hal. Put.

Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 artikel 520, danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 paragraf440;Bahwa dalam nota analisa kredit investasi tersebut disebutkan antara lain:1. Kredit investasi diberikan US $ 18,500,000.00 untuk melunasi bridgingloan sebesar Rp. 160.000.000.000, sisanya untuk renovasi Hotel Tiaradan melanjutkan pembangunan Tiara Tower;2.

Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 artikel 520, danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf440;Bahwa hak dan kewajiban debitur yang disebut dalam nota analisa bridgingloan serta persetujuan dari pemutus kredit telah diberitahukan oleh PT. BankMandiri dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.CGR.CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 dan oleh terdakwa Edysonselaku Direktur Utama PT.

Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 artikel 520, danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf440;Bahwa dalam nota analisa kredit investasi tersebut disebutkan antara lain:1. Kredit investasi diberikan US $ 18,500,000.00 untuk melunasi bridgingloan sebesar Rp. 160.000.000.000, sisanya untuk renovasi Hotel Tiaradan melanjutkan pembangunan Tiara Tower;2.

No. 116 PK/Pid.Sus/2009Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, ketentuanPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 dan Kebijakan Perkreditan PT.Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 yang notabene merupakan peraturan internalBank Mandiri, dan tidak memenuhi kualitas untuk dimintai pertanggungjawabanpidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas peristiwatersebut;b.

Register :0061, jenis Pekerjaan pembuatan Site Pile TebingSungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, KecamatanKota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, JumlahRp1.564.888.000,00;3 (lembar) Lembar Register Agenda PPK DinasPengairan Aceh untuk pencatatan penerimaan dokumenSPPLS dan lampirannya, No.

tanggal 8 Juni 2009, TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran/ Kuasa Pengguna Barang dan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan dana Otonomi KhususPada Dinas Pengairan Aceh tahun 2009;8 (lima) Lembar Surat Kepala Dinas Pengairan No :954.1A/KPTS/44/2009, tanggal 20 Agustus 2009,beserta Lampirannya, Tentang Pencabutan/ Pembatalandan Penunjukan/Penetapan Koordinator PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (KPPTK) Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK

(Pejabat Penata Usahaan Keuangan) SKPD untuk diverifikasi untuk dibuatkanSPM oleh PPK dan setelah diparaf PPK, SPM ditandatangani oleh PPKkemudian SPM dibawa ke bagian keuangan untuk diterbitkan surat peruntahpencairan dana (SP2D) lalu dibukukan, melaporkan.Bahwa saksi pernah tandatangan surat perintah pembayaran (SPP) tertanggaltanggal 23 Desember 2008 yang berkaitan dengan dana Bantuan sosial alatkesehatan sebesar Rp 800.000.000,.

dan tangga 23 Desember2009 apakah dilampirkan dalam surat perintah pembayaran (SPP) memangbarengbareng.Bahwa kedua Rumah Sakit terebut mendapat bantuan berupa uang karena suratperintah pembayaran (SPP)nya bentuknya uang.Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemda kota Depok ikutikutan terlibat apa tidak.6412Bahwa bentuk pertanggungjawabannya adalah kwitansi.Bahwa dasar dananya cair adalah Surat Perintah Pembayaran (SPP)bendaharawan kegiatan ditandatangani lalu dibawa ke Pejabat Penata UsahaanKauangan (PPK

Dinas Kesehatan lalu keBagian Kesra, ke Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial terus ke Walikota kemudiankembali lagi ke Bagian Umum.Bahwa yang diterima dari bagian Kesra adalah proposal dan Disposisi dan lainlain,sedangkan Kami bagian terakhir untuk pencairan.Bahwa persyaratan dalam nota dinas yaitu Rekomendasi tanggal 16 Desember 2008,Disposisi, Proposal, survei kemudian baru ke saksi melampirkan SK Walikota, SKGubernur dan setelah menerima persyaratan terus ke Pejabat Penata UsahaanKeuangan (PPK

yang membuat konsep dan sebenarnya saksitidak tahu surat tugas tersebut dan keluarlah berita acara pemeriksaan tanggal 12Desember 2008 dan tanggal 15 Desember 2008 tapi saksi tidak tahu karena tidak adalaporan ke saksi.Bahwa saksi tahu ada berita cara pemeriksaan tersebut waktu mau datang ke KantorKejaksaan Kota Depok.Bahwa rekomendasi No.441/155765Yankes tersebut tanggal 12 Desember 2008 danada 2 paraf yaitu pertama rekomendasi tanggl 16 Desember 2008 ada paraf dari PejabatPelaksana Kegiatan (PPK

) dr Erna dan kedua rekomendasi tanggal 04 September 2008ada paraf bagian Umum Ibu Rina lalu surat keluar dari dari Pejabat Pelaksana Kegiatan(PPK) harus paraf saksi.Bahwa tujuan 2 orang staf saksi kedua Rumah Sakit tersebut adalah melakukanpemeriksaan pembinaan secara rutin pada 2 Rumah Sakit tersebut.Bahwa saksi tidak tahu dengan rekanan pengadaan barang alat kesehatan tersebut.Bahwa saksi tahu bahwa berita acara 2 Rumah Sakit tersebut untuk membuatrekomendasi untuk kelengkapan administrasi yang

AcehBarat Daya Nomor: 900/60/BTL/LS/PPK/2018 tanggal 27 April 2018tentang pembayaran belanja bantuan keuangan kepala Desa, DanaDesa 20% (APBN) dan alokasi Dana Gampong 20% (APBK) untuktahap Gp. Blang Makmur TA 2018 sejumlah Rp 255.169.000, (duaratus lima puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).2. Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Kab.

AcehBarat Daya Nomor: 900/241/BTL/LS/PPK/2018 tanggal 16 Agustus 2018tentang pembayaran belanja bantuan keuangan kepala Desa, DanaDesa 40% (APBN) dan alokasi Dana Gampong 40% (APBK) untuktahap Il Gp. Balng Makmur TA 2018 sejumlah Rp 510.338.000, (limaratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).3. Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Kab.

AcehBarat Daya Nomor: 900/454/BTL/LS/PPK/2018 tanggal 14 Desember2018 tentang pembayaran belanja bantuan keuangan kepala Desa,Dana Desa 100% (APBN) dan alokasi Dana Gampong 100% (APBk)Halaman 7Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNAuntuk tahap Ill Gp.

AcehBarat Daya Nomor: 900/60/BTL/LS/PPK/2018 tanggal 27 April 2018tentang pembayaran belanja bantuan keuangan kepala Desa, DanaDesa 20% (APBN) dan alokasi Dana Gampong 20% (APBK) untuktahap Gp. Blang Makmur TA 2018 sejumlah Rp 255.169.000, (duaratus lima puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).. Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Kab.

AcehBarat Daya Nomor: 900/454/BTL/LS/PPK/2018 tanggal 14 Desember2018 tentang pembayaran belanja bantuan keuangan kepala Desa,Dana Desa 100% (APBN) dan alokasi Dana Gampong 100% (APBk)untuk tahap III Gp. Blang Makmur TA 2018 sejumlah Rp 515.353.000,(lima ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).Bahwa setelah terbit SP2D dari Dinas Keuangan Kab.

TRIA JAYA;

BINTANG MACCORA;

RULINDO;

RADHIAN ELECTRIK;

RADHIAN ELECTRIK;

Titian Usaha Graha Utama
Terbanding/Tergugat III : Ana Juhana, SPd.I, PPK Pembangunan RSUD Ciereng
Terbanding/Tergugat I : Rio Valeska. ST Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ULP Subang
Terbanding/Tergugat IV : Sumardi, selaku Direktur PT. Mega Bintang Abadi, selaku pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung
Terbanding/Tergugat II : Dr. Eka Mulyana, Sp. OT, FICS. M.Kes., Dirut RSUD Ciereng

Ana Juhana, SPd.I, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada PekerjaanPembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (3 Lantai) Struktur RSUD Ciereng,berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso No. 37 Kabupaten Subang ProvinsiPutusan Nomor 282/PDT/2018/PT.BDG, halaman 1 dari 33Jawa Barat, Untuk Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semulaTergugat Ill ;4. Sumardi, selaku Direktur PT.

Bahwa kedudukan hukum Direktur RSUD selaku Pengguna Anggarandalam kaitannya dengan pengadaan pekerjaan pembangunan GedungRawat Inap Kelas III RSUD Subang, segala sebab dan akibat hukumnyamelekat kepada satu kesatuan program yang melibatkan Panitia ULP/PokjaLelang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ditentukandalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaanbarang/Jasa Pemerintah..

Makadari itu PPK pun disebut Pejabat Pembuat Komitmen karena dilaksanakanoleh 1 orang.Seperti yang diungkapkan Perpres 54/2010 pasal 15 ayat (3) bahwa Pokjaterdiri dari minimal 3 orang dan berjumlah gasal. Ini menandakan bahwaPokja bukanlah Pejabat melainkan panitia. Sangat keliru jika kemudiandisebut pejabat Pejabat Tata Usaha Negara, pejabat saja bukan.

delapan ribu lima ratus rupiah) yang kemudian dilanjutkan keBagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, maka terbitlah SP2DNo. 07684/SP2DLS/DINKES/2008 tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp202.198.500, (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu limaratus rupiah), namun dana tersebut tidak dapat diambil sebelum pelaksanaanpekerjaan secara fisik terealisasi 100 % berdasarkan permintaan Terdakwaselaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat melalui surat nomor :440.449 .2/3463/PPK

Terdakwa pada waktu itu sebagaiKepala Dinas Kesehatan ;e Bahwa susunan Panitia Lelangnya adalah sebagaiberikut :eKetua : EDDY SURYANTOe Sekretaris : PASKALIS DEDIe Anggota : JUMANSY AHBERNANDUS BANGKARAMANGe Bahwa tugas dan tanggungjawab Panitia Lelang, adalah memprosesjalannya pelelangan, mulai dari pendaftaran, evaluasi pemenang,sampai penentuan pemenang lelang ;e Bahwa tugas Sekretaris Panitia Lelang adalah membantu danmenyiapkan administrasi lelang, dan megusulkan calon pemenanglelang kepada PPK

Jangin Putratama, yangmenentukan pemenangnya PPK.

Jangin Putratama sebagai pemenanglelang, saksi selanjutnya sudah tidak tahu lagi karena tugas saksi hanyasebatas melaksanakan lelang saja ;Bahwa pengadaan mobil tersebut ada masalah karena pembayaranpengadaan mobil sudah dibayar lunas tetapi pihak kontraktor tidak tidakmampu menyerahkan mobil pada saat kontrak berakhir ;e Bahwa yang membuat dan menandatangani kontrak pekerjaan pengadaanmobil PPK.

Copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Nomor440.449 .2/3463/PPK/2008/2008 tanggal 30 Desember 2008, PerihalPenahanan Penarikan Langsung Tunai diberi tanda T13 ;14. Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 356/017/Kasus/InspektoratH/VII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 Tentang PemeriksaanKasus Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan KabupatenKutai Barat diberi tanda T14 ;15.

Hal mana dapat dilihat dari :Huruf g : Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama denganpihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.Halaman 3 dari 85 Putusan No.1/Pid.Pra/2021/PN BitHuruf i ; Mengelolautang dan piutang yang menjaditanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya.Atas dasar produk hukum seperti dimaksud di atas maka padadiri Pemohon selaku Pengguna Anggaran ( PA ) dan PejabatPembuat Komitmen ( PPK ) melekat hak karena jabatan untukmelakukan tuntutan dan mempermasalahkan Pihak

SEKALI TIDAK DAPAT DIBUKTIKANSECARA YURIDIS FORMIL.Bahwa dengan tegas dan terang dapat Pemohon buktikandalam acara pembuktian perkara aquo nanti bahwasemua pengeluaran uang dari Kas Daerah Pemko Bitunguntuk pelaksanaan proyek Pengelolaan Anggaran Rutin danBelanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun2019 TERCATAT dan BERKESESUAIAN yang sah padalembaran BERITA ACARA SERAH TERIMA antara volume,kuantitas, satuan barang dan jumlah nominal yangdibayarkan Pemohon sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK

tanggal 05 oktober 2020e Ir Selly Tangkere selaku' kepala seksi systeminformasi didinas penanaman modal dan PTSP padatanggal 07 oktober 2020e Yuliana Ritsela Mamuaja selaku staf di bidang sisprodinas penananmn modal dan PTSP kota bitung padatanggal 09 oktober 2020e Ruben Susanto Makadada selaku sespri walikotabitung pada tanggal 09 oktober 2020e Theo Rorong SE selaku kabag umum setda kotabitung pada tanggal 09 Oktober 2020.e Sonya lomban pada tanggal 26 oktober 2020.e Andrias G Tirayoh selaku PA/PPK

dsarnya adalah PP No. 12 tahun2017 dan MOU Kejaksaan, kepolisian dan Kemendagri> Bahwa dalam hal pengadaan barang dan jasa harus menggunakanpihak ketiga, maka harus menggunakan prosedur penggunaanpihak ketiga tersebut dan bila dilakukan sendiri atau oleh keluarga,maka itu tidak boleh karena terjadi conflic of interest, sehinggaapabila tidak menggunakan prosedur pihak ketiga melainkandilakukan sendiri oleh pejabat tersebut maka itu tidak dibolehkanmenurut hukum karena menyalahi prosedur;> Bahwa PPK

dansetiap pelaksanaan anggaran harus berpedoman pada Perpres;Bahwa filosofi penggunaan anggaran menganut paham bahwapenerima mandat seperti Bupati/Walikota/Kepala Dinas misalnyatidak boleh melaksanakan sendiri pengadaan, sehingga setiappengadaan harus diadakan pejabat pengadaan, oleh karena pemilikuang/yang mengeluarkan uang dalam instansi pemerintah tidakboleh membelanjakan sendiri;Bahwa pejabatpejabat yang harus terlibat dalam pengadaanadalah Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK

Ill, asisten II, asisten ,Sekda dan Wakil Bupati dan setelah itu semua diparaf koordinasi; Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya rapat pembahasan terhadap ASNbermasalah hukum pada tahun 2018 karena pada saat itu saksi belum menjabat;Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Prk No : 34/G/2019/PTUN.GTO Bahwa secara umum draft SK yang menjadi objek sengketa, kami mengikuti format dari Badan Kepegawaian Negara (BKN); Bahwa saksi menyampaikan SK objek sengketa kepada Penggugat padatanggal 10 Mei2019; Bahwa PPK

selainpejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utamaa. menteri di kementerian;b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;d. gubernur di provinsi; dane. bupati/walikota di kabupaten/kota.Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 17 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkanPejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK

untuk menentukan tahapan/prosedur pemberhentian Pegawai NegeriSipil, Pengadilan akan menganalisis penerapan tindakan atau kebijakan yangmendahului sebelum dikeluarkan keputusan objek sengketa sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti sebagai berikut yaitu Bukti T6,T7, T8, T9 dan T10 maka dapat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknyamenjelaskan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 Badan Kepegawaian Negaramembuat surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK

Pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PanitiaPemungutan Suara (PPS) untuk bulan Juli;b. Honor Komisioner dan Staf KPU Kabupaten Tapin;c. Operasional perkantoran KPU kabupaten Tapin. Bahwa Terdakwa mau meminjamkan uang operasional KPU KabupatenTapin karena dijanjikan akan dilunasi pada akhir Juni 2015, danterdakwa juga membiarkan uang operasional KPU Kabupaten Tapinyang dicairkan tanggal 11 Juni 2015 dipergunakan oleh saksi H.ASRAZI AZIDIN S.

rupiah).10.Dana Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)Swadaya sebesar Rp.27.520.000.000, (Dua puluh tujuhmilyar lima ratus dua puluh juta rupiah).Bahwa pada awal bulan Nopember 2012 Terdakwa ROBERTEDISON TANDJUNG dan YESSI HEIN MUMU ~ mengetahuitentang adanya kegiatan Pengadaan Langsung paketpaketpekerjaan Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)Swadaya di Kabupaten Belu selanjutnya mereka berduabertemu dengan Wilibrordus Adrianus Lumis, S.Kom, selakuPejabat Pengadaan Barang/Jasa PPK

Terima PekerjaanPertama Pekerjaan Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPK/BELU/356.f/X1/2012 tanggal 29 Desember 2012 ;21.1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima PekerjaanPertama Pekerjaan Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPK/BELU/355.f/X1/2012 tanggal 29 Desember 2012 ;22.1 (satu) lembar Surat Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPKBELU/07/IV/2012 tanggal 07 April 2014, Perihal RekomendasiPencairan Dana Untuk Di Sita oleh Kejaksaan, kepadaPimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank 46 Atambua ;23.1 (satu) lembar Surat PPK

Halaman 3120.1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PertamaPekerjaan Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPK/BELU/355.f/X1V2012 tanggal 29 Desember 2012 ;21.1 (satu) lembar Surat Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPKBELU/07/IV/2012 tanggal 07 April 2014, Perihal RekomendasiPencairan Dana Untuk Di Sita oleh Kejaksaan, kepada PimpinanKantor Cabang Pembantu Bank 46 Atambua ;22.1 (satu) lembar Surat PPK Satker Bantuan Perumahan UntukMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden diPropinsi

Dengan ditandatangani PerjanjianPembiayaan Konsumen (PPK) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PPK itumengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban diantaraPENGGUGAT dan TERGUGAT ;7. Bahwa, Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, salah satu syarat yang harusdipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, adalah itikad baik dari pihakyang membuat perjanjian.

SATKERPELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSIJAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Murbei Barat ,Sumurboto, Semarang;PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) RUAS JALANTEGALPEMALANGPEKALONGAN BINA MARGA JAWATENGAH (PROYEK PEMBANGUNAN FLY OVER (FO)PERLINTASAN KLONENGAN), berkedudukan di Jalan RayaLebaksiu Nomor 61, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. KEMENTERIANDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNURJAWA TENGAH, cq.

Satker Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Murbei Barat Sumurboto Semarang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1 1;Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ruas jalan SlawiBatas Banyumas BinaMarga Jawa Tengah (Proyek Pembangunan Fly Over (FO) PerlintasanKlonengan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal), beralamat di Jalan MurbeiBarat Sumurboto Semarang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1 2;Pemerintah Republik Indonesia, cg.

saksi merasa ditipu dan saksimengalami kerugian sebesar Rp. 40.464.000, (empat puluh jutaempat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan melaporkanperbuatan terdakwa ke Kepolisian.Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan;Saksi MILZAN, S.ST Bin THAMRIN (Alm), keterangannya dibawahSumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan danpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalahsebagai PPK

Habibi selaku Direktur CV.Mutiara Matan tidak pernah mengajukan permohonan pencairandana proyek tersebut sedangkan batas pencairan dana proyektersebut tertanggal 21 Desember 2012 namun pihak perusahaantidak melakukan permintaan pencairan tersebut.e Bahwa saksi telah mengirim surat perihal pertanggung jawabanterhadap pelaksanaan pekerjaan dengan nomor : 120/PPK bAPBD/DPUC/2012, pada tanggal 29 Oktober 2012 untukmemberitahukan kapasitas terhadap pekerjaan karena belum adamelanjutkan kekurangan pekerjaan

Selain itu menurut keterangan saksi Gaffar (Petugas Pengawas TPS004) pada saat pemungutan suara tidak ada yang berkeberatan termasuk saksisendiri selaku petugas Pengawas TPS 004 terkait adanya penggunaan KK untukmemberikan hak suara pada pemilihan Kepala Daerah.Bahwa terkait dengan keterangan saksi Jufri(Ketua PPK Patallassang)yang benar sesuai fakta persidangan adalah sebagai berikut: Saksi Sebagai ketua PPK melakukan Bimtek kepada KPPSBimtek dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2018, 2 Minggu sebelum

Arie Jaya dengan tujuanagar saksi Purnomo, SH. dapat mengatur nilai yang ditawarkan olehmasingmasing CV tersebut sehingga pemenang lelang jatuh pada CV.Tri Jasa Tehnik Jepara. 5Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan danPerikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa SriwulanKecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 nomor :810/732/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Penunjukan PenyediaBarang/Jasa Pekerjaan

Tri Jasa Tehnik Jepara.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Sarana PrasaranaKelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan AfourSambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten DemakTahun Anggaran 2010 nomor : 810/732/2010 tanggal 5Nopember 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/JasaPekerjaan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel DesaSriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak TahunAnggaran 2010, CV.