Di mana Turut Tergugat bertindak selaku PPK (PejabatPembuat Komitmen), sedangkan Tergugat bertindak selakuPenyedia.Bahwa Tergugat selaku Penyedia berkewajiban melaksanakanpekerjaan sebagaimana yang telah ditetapbkan dan diatur dalamKontrak.

jangkawaktu pengembalian akan dinegosiasikan ulang oleh kedua belah pihak(Penggugat dan Tergugat) dan didalam Pasal 2 Perjanjian tersebut (bukti P4 =T1) atas hutang tersebut Tergugat tidak dikenakan bunga ;Menimbang, bahwa Turut Tergugat membenarkan ada hubunganhukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat yang dituangkan dalam SuratPerjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RektoratLanjutan Nomor : In.11/KU.00.2/311.A/2013 tanggal 16 September 2013,dimana Turut Tergugat bertindak selaku PPK

nomor 9000023669527 atas namaHERI AGUSTIAWAN sebanyak 2 (dua) tahap, dengan rincian sebagaiberikut :Tanggal 04 April 2014 sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).Tanggal 06 April 2014 sejumlah Rp. 25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah).Selanjutnya minggu awal kedua bulan April 2014 terdakwa dihubungisaksi INDRA SAPUAN via hand phone untuk bertemu dengan alasansaksi INDRA SAPUAN dengan alasan dirinya dapat mengamankanperolehan suara terdakwa karena saksi INDRA SAPUAN menguasaiseluruh PPK

2014 terdakwa berangkat ke Lampung dengan mengunakanpesawat terbang yang kemudian dijemput saksi SYARIF CA HA AliasNYONG dan menginap dikamar nomor 113 Hotel Bandara BrantiLampung Selatan dan pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib saksiINDRA SAPUAN menemui terdakwa dikamar penginapannya dan dalampertemuan tersebut saksi INDRA SAPUAN menegaskan kepadaterdakwa dengan mengatakan Kalau mau suara bapak aman...bapaksiapkan uang Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), karena sayamenguasai semua PPK

., PetugasPembimbing Kemasyarakatan (PPK) Palangkaraya untuk menerangkan hasilpenelitian kemasyarakatan (LITMAS) dan Kamalasari, Peksos KabupatenKapuas;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala KapuasNomor 9/Pid.SusAnak/2021/PN KIk tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.SusAnak/2021/PN Klik tanggal 1 Juli2021 tentang penetapan hari sidang; Hasil penelitian kemasyarakatan; Berkas perkara

persidangan tidak ditemukan alasanalasan penghapus pidana terhadap Anak, maka Anak harusmempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syaratsyaratpenjatuhan pidana terhadap Anak;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan pula LaporanPenelitian Kemasyarakatan yang ditulis oleh Azhari Rahman, S.H. yangdibacakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PPK

Yang dikuasai atau disimpan oleh saksi CUKUP NATAL MANIKselaku Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:1. 1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 PublikasiInformasi Pemilu, Kegiatan MAK. 3364.019.001 PeningkatanPartisipasi Masyarakat, Kegiatan 3364.019.001.013 Gerak JalanSehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil;2. 1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 PublikasiInformasi Pemilu, Kegiatan MAK. 3364.018.001 BimtekPutungsura PPK, PPS, KPPS, Kegiatan 3364.018.001.011Bimbingan Tekhnis

Putungsura Pemilu Legislatif;3. 1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3357 PelaksanaanManajemen Perencanaan dan Data, Kegiatan MAK3357.013.001 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilu Tahun 2014,Kegiatan 3357.013.001.011 Sosialisasi Dan Implementasi PKPUPemutakhiran Data Pemilin Pemilu Dengan PPK dan PemangkuKepentingan lain;4. 1 (Satu) set Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan TA. 2014KPU Kabupaten Pakpak Bharat;5. 1 (Satu) set Asli Dokumen Pesanan ATK dan Kwitansi Nomor :71/seskab.002655991/ /2014 tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia(MARI) Perkara Peninjauan Kembali (PK) Reg No. 470 PK/Pdt/1990tanggal 14 Februari 1994 (Bukti PPK 3), jo Putusan Kasasi MARItanggal 3 Januari 1989 No. 1094 K/Pdt/1987 (Bukti PPK4), joputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 September 1986 No.60/Pdt/1986/PT.Dps (bukti PPK5), Jo Putusan Pengadilan NegeriAmlapura tanggal 14 Desember 1985 No. 22/Pdt.G/1985/PN. APHalaman 31 dari 41 halaman.

Putusan Nomor 80 PK/TUN/2015(Bukti PPK 6) dalam perkara antara Ketut Parka, Made Kompiang,SH, Ketut Mandera, Nengah Tarka, Made Rame, Komang Katah(yang mendalilkan dirinya adalah ahli waris saudara sepupu keduapancer laki laki dari Gede Pasek (alm) ) yang diwakili oleh kuasahukumnya Gede Semarajaya sebagai Para Pemohon PeninjauanKembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi/Pembanding melawan Made Alit sebagai TermohonPeninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/TergugatRekonpensi

AP pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga)), dimana Ketut Mandera dkk sebagai orang tua dari Gede Semarajaya,dahulu sebagai Tergugat 3 (tiga) pernah berperkara melawan MadeAlit sebagai Penggugat dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK)Reg No. 470 PK/Pdt/1990 tanggal 14 Februari 1994 (Bukti PPK 3),Jo Putusan Kasasi MARI tanggal 3 Januari 1989 No. 1094K/Pdt/1987 (Bukti PPK4), jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasartanggal 16 September 1986 No. 60/Pdt/1986/PT.Dps (Bukti PPK5),Jo Putusan Pengadilan Negeri Amlapura

AP (Bukti PPK 6).Bahwa oleh karena obyek sengketa atas nama Made Alit diterbitkanberdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetaop maka sebelum Tergugat I/Termohon PK menerbitkanpenetapan berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Bali, Nomor 3271/Pbt/BPN51/2011tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 10, 11, 13, 14, 15, 16,17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak MilikNomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama Made Alit danSertipikat

Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016rupiah) kualifikasi Gred 6 dan 7 Sub Bidang Bangunan Non Perumahanserta perawatannya ;9) Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan PembangunanPasar PaBaengBaeng Kota Makassar TA 2009 ;10) Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor : 632 / PerindagPM / IX / 2009tanggal 29 September 2009 antara PPK dengan PT.

tanggal 29September 2009 ;Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi(Pemborongan) Pembangunan Pasar PaBaengBaeng Kota Makassar PARp12.221.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh satu jutarupiah) kualifikasi Gred 6 dan 7 Sub Bidang Bangunan Non Perumahanserta perawatannya ;Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan PembangunanPasar PaBaengBaeng Kota Makassar TA 2009 ;10) Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor 632/PerindagPM/IX/2009 tanggal29 September 2009 antara PPK

Nomor 242 PK/Pid.Sus/201610) Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor 632/PerindagPM/IX/2009 tanggal29 September 2009 antara PPK dengan PT. Citratama Tmurindo dengannilai kontrak Rp12.010.420.000,00 (dua belas miliar sepuluh juta empatratus dua puluh ribu rupiah) ;11) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan CVDarma Citra Utama dengan nilai kontrak Rp84.450.000,00 (delapan puluhempat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Sub.

Daddy Hermadi sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) hanya dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua)tahun, merupakan alasan peninjauan kembali yang tidak dapatdibenarkan, dengan pertimbangan bahwa dalam perkara yang berbeda,peran dan perbuatan yang dilakukan tidak harus sama, sehingga denganpertimbangan peran yang berbeda, maka akan mengakibatkanpemidanaan yang berbeda pula sebagaimana dalam perkara in casu ;Bahwa namun demikian, perlu dipertimbangkan mengenai validitas dariAhli yang memeriksa

242 PK/Pid.Sus/20168) Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi(Pemborongan) Pembangunan Pasar PaBaengBaeng Kota Makassar PARp12.221.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh satu jutarupiah) Kualifikasi Gred 6 dan 7 Sub Bidang Bangunan Non Perumahanserta Perawatannya ;9) Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan PembangunanPasar PaBaengBaeng Kota Makassar TA 2009 ;10) Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor 632/PerindagPM/IX/2009 tanggal29 September 2009 antara PPK

SPM sehingga terjadi perkara ini; Bahwa yang memiliki DPA /yang tahu DPA adalah Kabid Perbendaharaan NoorHadi Dani,PPK Ivony,Bidang anggaran Sdr.

;Bahwa mekanismenya dapat dijelaskan dari SPD diajukan ke PPK kemudian keKPA diverivikasi oleh PPK dan KPA ,menerbitkanSPM kemudian ke saksi sebagaiBendahara Umum Daerah sesuai SKPD .Kemudian diajukan ke Kabid158Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D .Setelah cair SP2D dari Kas Daerah masukkeKas Bendahara Pengeluaran DPKAD Sdr.Terdakwa Apriliyantoni.

( Pejabat Penata Usaha Keuangan ) tidak melaksanakanverifikasi; Bahwa SPD asli harusnya ada dilampirkan dalam pembuatan SP2D;Bahwa seharusnya apabila buku kendali tidak ada seharusnya SP2D tidak bisaditerbitkan oleh Noor Hadi Dani sehingga saksi juga tidak akan tandatangandisetuju bayar di belakang SP2D tersebut;Bahwa PPK seharusnya bekerja sesuai SK,tetapi dalam hal ini tidakdifungsikan;Bahwa SPD yang asli diperiksa oleh saksi;Bahwa bantuan sosial adalah dana yang dikelola oleh DPKAD;Bahwa ada

;Bahwa proses pengeluaran uang diluar anggaran : pengeluaran uang olehTerdakwa langsung dengan Kepala Dinas ,kadang lewat PPK kadangtidak ,SPMnya yang tandatangan Kepala Bidang ,dalam hal ini setiap pengeluaranKepala Bidang mengetahuinya tetapi penggunaannya untuk apa Kepala Bidangtidak mengetahuinya.

;e Tidak ada verifikasi dari PPK (Pejabat PenataUsaha Keuangan ) sebab PPK tidakdifungsikan. ;Bahwa tidak ada ringkasan pengeluaran peincian objek yang disertai buktibuktipengeluaran yang sah dan lengkap.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan TolRuas Depok Antasari melakukan pembebasan tanah seluas 7.587m2 dari PT. DUTA KARYA ADHITAMA dan PT. LIMAS MITRA SARANA/ PT. LIPPO MERCHANTS FINANCE, dimana legalitas kepemilikantanahnya berupa Hak Guna Bangunan dengan nama pemegang Hakadalah PT. ADHI KARYA, sebagaimana Surat Keputusan MenteriDalam Negeri tanggal 23 Juni 1987 Nomor : SK.237/HGB/DA/87,dimana sekitar 90,91 % dari luas tanah pada HGB tersebut sudahmenjadi milik PT.

Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas DepokAntasari (tergugat 1),Notaris ARYANTI ARTISARI, SH (tergugat II) dan PT. LIMAS MITRASARANA / LIPPOQ MERCHANTS FINANCE (turut tergugat) ke kantorPengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Gugatan Perdata No.471/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL. Adapun maksud tujuan PT. DUTAKARYA ADHITAMA menggugat perdata di Pengadilan Negeri JakataSelatan adalah untuk mencairkan uang Konsinyasi atas pembebasantanah PT. DUTA KARYA ADHITAMA di JI.

Direktorat Jenderal Bina Marga CQ.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol RuasDepok Antasari melakukan pembebasan tanah seluas 7.587 m? dariPT. DUTA KARYA ADHITAMA dan PT. LIMAS MITRA SARANA/ PT.LIPPO MERCHANTS FINANCE, dimana legalitas kepemilikantanahnya berupa Hak Guna Bangunan dengan nama pemegang Hakadalah PT.

Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Depok Antasari (tergugat 1),Notaris ARYANTI ARTISARI, SH (tergugat II) dan PT. LIMAS MITRASARANA / LIPPO MERCHANTS FINANCE (turut tergugat) ke kantorPengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Gugatan Perdata No.471/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL. Adapun maksud tujuan PT. DUTAKARYA ADHITAMA menggugat perdata di Pengadilan Negeri JakataSelatan adalah untuk mencairkan uang Konsinyasi atas pembebasantanah PT. DUTA KARYA ADHITAMA di JI.

: Foto coppy
2) Dokumen Surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 44/SPTJB/PNBP-5128/05/2018 Tanggal 30 Mei 2018: Foto coppy
3) Surat permintaan pembayaran Nomor: 44/SPP/PNBP-5128/12/2018 Tanggal 30 Mei 2018 : Foto coppy
4) Ringkasan kontak Nomor : 44/RK/PNBP-A1.6/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018: Foto coppy
5) Disposisi PPK

/11/2018 Tanggal 30 November 2018: Foto coppy
13) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan Nomor: BAPP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018 Tanggal 30 November 2018 : Foto coppy
14) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor: BASTHP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018 tanggal 30 November 2018: Foto coppy
15) Daftar hadir : Foto coppy

16) Undangan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Final 100% dari PPK ke PT.Sarana Primadata Nomor: UND/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/12/2018 Tanggal 29 November 2018 : Foto coppy
17) BA Kesepakatan Nomor: BAK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal 30 November 2018: Foto coppy
18) BA Aset / Barang proyek BP Batam Nomor: BAST.ASSET-4/5128.963.053.E-PPK-PNBP/4/2018 tanggal 30 November

Final 100% No: UND/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/12/2018
4) Berita Acara Serah Terima Asset / Barang Proyek Badan Pengusahaan Batam No : BAST.ASSET -4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 untuk Pengadaan SIMRS Versi Web
5) Lampiran Berita Acara Serah Teroma Asset / Barang Proyek BP Batam tanggal 30 November 2018
6) Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : 167 / SPD-DIR/XI/

2018 tanggal 29 November 2018
7) BA Kesepakatan No : BAK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018
48. 1 (satu) bundle Copy Dokumen PT Asuransi Umum Videi;
49. 1 (satu) Lampiran Dokumen Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pengadaan SIMRS Versi WEB Nomor : SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018
50. 1 (satu) bundle Dokumen copy Lelang Ulang;

/PPK Online) palinglambat 2 (dua) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, serta membawakelengkapan persyaratan yang ditetapkan untuk impor/ekspor/antar area(domestik masuk/keluar).

SKKH)/ Surat Keterangan SanitasiProduk Hewan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewanatau Dinas yang menangani Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pengeluaranuntuk keperluan tindakan karantina;PROSEDUR LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA (HEWAN/PRODUK HEWAN);Pemilik/Kuasanya melaporkan rencana realisasi pemasukan/pengeluaranHewan kepada Petugas Karantina Hewan di Pelabuhan Udara/Laut denganmengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK

atasnama Debitur;Bahwa Debitur memohon untuk melakukanpenebusan kembali terhadap jaminan yang yang telahdiserahkan kepada Bank Agro tersebut, akan tetapisetelah diberikan waktu selama 6 bulan Debitur tidakdapat melakukan penebusan aset tersebut sehinggaBank Agro harus segera melakukan penjualan asettersebut;Bahwa Bagian Pembinaan dan Penyelesaian Kredit(PPK) telah berusaha menjual aset tersebut melaluilelang akan tetapi tidak ada yang berminat meskipunBank memberikan nilai /imit lelang senilai nilai

likuidasidan aset tersebut cukup marketable, karena hal itubagian PPK melakukan investigasi ke lokasi padatanggal 2 Mei 2007;Hasil dari kunjungan ke lokasi secara singkatdijelaskan sebagai berikut yaitu diketahui bahwa telahterjadi penipuan atas transaksi jual beli tanah antaraAnita Dian Ekawati dengan H.

Rahim Hasibuan adalah senilaiRp415.573.890,00 adapun total dana yang tersedia direkening KKR bagian PPK adalah sebesarRp69.200.000 yang merupakan pembayaran 4 bulan(4 Giro Bank Mandiri x Rp17.300.000) sedangkansisanya Rp346.373.890,00 akan disetorkan tunai olehH. Abd. Rahim Hasibuan pada 22 Mei 2008;Bahwa apabila permohonan penebusan jaminanexDebitur AYDA atas nama Anita Dian Ekawati qq H.Musonip Joyo Antonio gq H. Supendi gq H.

Abd.Rahim Hasibuan dapat disetujui maka setelah danapelunasan Rp346.373.890,00 ditambahRp69.200.000,00 telah ada di rekening KKR lainnyabagian PPK Nomor 20397 ~ sehingga totalRp415.573.890,00 dibukukan Bank Agro maka Agroharus mengembalikan suratsurat jaminan danmemberikan surat roya hak tanggungan kepada H.Musonip Jaya Antonio, H. Atjep, Rusdi, Madlani S.E.,Damsuri, Siswadi, Ani (ahli waris dari alm. H.

KPU, adalahlembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, danmandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.Bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 15 Tahun2011 tentang Penyelenggara Pemilu, menyebutkan :Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah meliputi: Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK

Putusan Nomor 69 P/HUM/2013 Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuanperaturan perundangundangan.Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden danWakil Presiden meliputi:Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapanPemilu. setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR danPemerintah;Mengoordinasikan

membuktikan secara sahadanya persekongkolan secara vertikal antara Para PemohonKeberatan (Terlapor IV dan Terlapor V) dengan Terlapor Il;Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta PusatYang Terhormat;Bahwa dalam mengikuti tender perkara a quo Terlapor IV (PemohonKeberatan ), Terlapor V (Pemohon Keberatan II) dan Terlapor VI(Turut Termohon Keberatan IV) selaku pihak yang terafiliasi tidakpernah menjalin hubungan, kerjasama dan atau komunikasi dalambentuk apapun baik dengan Terlapor (PPK

Nomor 917 K/Pdt.SusKPPU/2016Bahwa dalam mengikuti tender perkara a quo Terlapor VI (PemohonKeberatan), Terlapor IV dan Terlapor V selaku pihak yang terafiliasi tidakpernah menjalin hubungan, kerjasama dan atau komunikasi dalam bentukapapun baik dengan Terlapor (PPK, Turut Termohon Keberatan ) maupundengan Terlapor II (Pokja, Turut Termohon Keberatan II);Bahwa Pemohon Keberatan pun tidak pernah kenal dengan Terlapor maupun Terlapor II.

Himler Manurung selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 pada Satker Pelaksanaan JalanNasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional Il Kementerian Pekerjaan Umum (Pulau Batam dan PulauGalang) yang memfasilitasi terjadinya Persekongkolan Horizontal maupun Persekongkolan Horizontal Il;b.

Himler Manurung selaku PejabatPembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan halhal sebagaiberikut: Bahwa Terlapor telah menjadi PPK sejak tahun 2013, PPKbertanggung jawab pada fisik yang mengakibatkan terjadinyapengeluaran anggaran, menyusun halhal teknis untuk pelelangan,hal teknis tersebut terdiri dari alatalat; Bahwa Terlapor menyatakan terkait peralatan AMP mengacupada Perpres 70, memiliki sumber daya manusia, peralatan danmodal; Bahwa Terlapor menyatakan menurut Peraturan MenteriPekerjaan Umum

Himler Manurung (selaku PPK) dan Sadr. Ir.

Penjelasan IV Pedoman Teknis Operasional (PTO)tentang Jenis dan proses Pelaksanaan Kegiatankegiatan PPK, tujuan umum Kegiatan SimpanPinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP)bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatansimpan pinjam pedesaan, kemudahan aksespendanaan usaha skala mikro, pemenuhankebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuatkelembagaan kegiatan kaum perempuan, danSasaran program adalah masyarakat miskin yangproduktif yang memerlukan pendanaan kegiatanusaha ataupun kebutuhan sosial dasar

Badung mulai sejak tahun 2007, sebelumnyaprogram tersebut bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan) sejak tahun2003.

Tahun 2011 (tahun 2013) ;e Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan PenyimpanganDana Hibah pada Banjar Katimemes, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.Tahun 2011 (tahun 2013) ;e Audit Penghitungan Kerugian Keungan Negara atas dugaan tindak pidanakorupsi PNPM/PPK Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2006 sampai dengantahun 2012 (tahun 2013).

Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) pada dasarnya adalah bantuan yang diberikan Pemerintah ( APBN,APBD I dan APBD II) kepada masyarakat bukan kepada perorangan.3 Penjelasan IV Pedoman Teknis Operasional (PTO) tentang Jenis dan proses PelaksanaanKegiatankegiatan PPK, tujuan umum Kegiatan Simpan Pinjam Untuk KelompokPerempuan (SPP) bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjampedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhanpendanaan sosial dasar, dan memperkuat

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada dasarnya adalah bantuan yangdiberikan Pemerintah (APBN, APBD I dan APBD II) kepada masyarakat bukan kepadaperorangan;Menimbang, bahwa menurut Penjelasan IV Pedoman Teknis Operasional (PTO)tentang Jenis dan proses Pelaksanaan Kegiatankegiatan PPK, tujuan umum KegiatanSimpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) bertujuan untuk mengembangkanpotensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro,pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial

Kwitansi Nomor 003, sejumlah Rp. 1.100.000,00 ( satu juta seratus ribu rupiah ) untuk pembayaran 1 m3 Kayu mall 2,5 x 20 x 4 m dari RONNY KARUNDENG, yang diterima oleh Wempie Porayouw, tanggal 09 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti ( T 13 );

Kayu mall 2,5 x 20 x 4 m dari RONNYKARUNDENG , yang diterima oleh Wempie Porayouw, tanggal 09 Oktober2014, selanjutnya diberi tanda bukti ( T 13);Bukti Nota pembelian ( sebanyak 12 lembar ), selanjutnya diberi tanda bukti(T14);Surat perjanjian pekerjaan pengadaan computer Notebook Nomor : 01/SPPL.PN/PPK/DIKPORA/JIX/2014 tanggal 25 September 2014, selanjutnyadiberi tanda bukti ( T15 );Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwayang pada pokoknya menerangkan halhal sebagai berikut

Kayu mall 2,5 x 20 x 4 m dariRONNY KARUNDENG , yang diterima oleh Wempie Porayouw,tanggal 09 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti ( T13);Bukti Nota pembelian ( sebanyak 12 lembar ), selanjutnya diberitanda bukti ( T14);Surat perjanjian pekerjaan pengadaan computer Notebook Nomor :01/SPPL.PN/PPK/DIKPORA/IX/2014 tanggal 25 September 2014,selanjutnya diberi tanda bukti ( T15 );Oleh karena barang bukti tersebut diserahkan oleh Terdakwa di persidangandan merupakan aslinya sehingga Majelis Hakim

Kayu mall 2,5 x 20 x 4 m dariRONNY KARUNDENG , yang diterima oleh Wempie Porayouw,tanggal 09 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti ( T13);Bukti Nota pembelian ( sebanyak 12 lembar ), selanjutnya diberitanda bukti ( T14);Surat perjanjian pekerjaan pengadaan computer Notebook Nomor :01/SPPL.PN/PPK/DIKPORA/IX/2014 tanggal 25 September 2014,selanjutnya diberi tanda bukti ( T15 );Dikembalikan kepada Terdakwa;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00(tiga ribu rupiah) ;Demikian

Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali (PPK) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tnggi Jakarta Nomor 143/PDT/201 7/PT DKI tertanggal 13 Juni 2017;Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 284 PK/Pdt/20183.

Membebankan biaya perkara kepada sponsor (PPK Kabupaten MalukuTengah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilanpuluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatunkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus2017. bertepatan dengan tanggal 8 Djulhijjanh 1438 H oleh kami, HARISANUPUOLAT, S.HI..M.H.. sebagai Hakim, penetapan tersebut telah dibacakan olehHakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh NAWALRincian Biaya Perkara:1.2.24Biaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya

(Slip) Setoran Bank Mandiri tanggal8 September 2009, yang menerangkan Pemohon Peninjauan Kembalitelan menyetorkan dan/atau mengembalikan uang Termohon PeninjauanKembali sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kerekening Bank Mandiri Nomor 1490095012425 milik TermohonPeninjauan Kembali dan telah tervalidasi dan efektif setoran masuk kerekening Termohon Peninjauan Kembali dengan nomor validasi 124011240155 1240110 121 02 tanggal 8 September 2009 pada pukul 2:19:01PM 2111 (bukti PPK

/Putusan Nomor 157/Pid.B/2014/PN Mtp 1 (satu) berkas PPK (Perjanjian Pembiayaan Konsumen) atasnama ELIYANI dan PAISAL AMIR; Dipergunakan dalam perkara ELIYANI Als ELI Binti JAINI; 4.