Bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaruhalaman 3 alenia ke 1 (pertama) dan halaman 3 alenia ke 5 (lima)menyatakan:Hal.4dari12 hal.

Bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaruhalaman 3 alenia ke 3 (ketiga) dan halaman 3 alenia ke 4 (keempat)menyatakan:Hal.6dari12 hal.

Bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaruhalaman 4 alenia ke 1 (pertama) menyatakan:Menimbang, bahwa perceraian adalah sebagai solusi yang terbaik darikondisi rumah tangga yang buruk, manakala ikatan perkawinan seseorangdilanda kemelut ketidakharmonisan, dan rasa cinta kasih antara suami isterisudah hilang, yang ada hanya kebencian diantara keduanya sehinggamenimbulkan ketidakpercayaan.

Bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaruhalaman 4 alenia ke 2 (dua) menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkanpertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwarumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telahbenarbenar pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, makadengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Pekanbaru untuk menyatakan bahwa Putusan Majelis HakimPengadilan Agama Pekanbaru tersebut telah

penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula ( Lexsuperior derogat lex impriori) dan aturan aturan hukum yang baru mengalahkanaturan aturan hukum yang ada sebelumnya ( Lex posteriori derogat lex priori);Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan amar putusan Nomor: 132/Pdt.Plw/2013/PN.Tbn. pada angka 1 yang menyatakan bahwa Para Pelawaneksekusi sebagai Pelawan yang tidak beritikad baik, karena sangat kontradiktifdengan pertimbangan hukumnya sendiri sebagaimana halaman 12 alenia

Bahwa dengan memperhatikan bukti surat T3 dan P4 berupa turunan putusanNomor. 31/Pdt/2013/PT.DPS pada halaman 13 alenia 5 yang mempertimbangkanbahwa perbuatan ingkar janji/cidera janji/wanprestasi selalu bersumber pada perjanjianantara pihakpihak dan mengikat pihakpihak tersebut untuk mematuhi isi perjanjianyang telah dibuatnya, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor1142/Pdt.G/2011/PN.Tbn.tanggal 12 September 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap ( surat bukti Pl=surat bukti T2) jelas

Bahwa pada halaman 14 alenia yang mempertimbangkan bahwa jika penggugat I (sekarang Pembanding I) tidak mematuhi isi putusan tersebut diatas, maka secarahukum tidak dapat dikatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan pebuataningkar janj/cidera janji/wanprestasi; .

Pertama tersebut telahtepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujuipertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karenanya diambil alihmenjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan wajar apabila gugatanperlawanan Pembanding semula Para Pelawan eksekusi ditolak dan menyatakan ParaPelawan eksekusi sebagai Pelawan yang tidak beretikad baik;w Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh ParaPembanding semula Para Pelawan point alenia

I sampai dengan alenia 4,Majelis HakimTingkat Banding tidak sependapat dengan alasan;1.

RINomor 698 K/Sip/1969 harus disertai pertimbangan yang jelas kenapapetitum itu ditolak;Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertamapada halaman 45 alenia ke 6 yakni bahwa bentuk Pengakuan Negaraatas tanah adalah dengan terbitnya sebuah sertifikat hak atas tanah(seperti hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan yang dalamhal ini tercantum dalam pasal 16 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan dasar PokokPokok Agraria ....

Bahwa bukti surat Tergugat tertanda T.Il yakni fotocopy surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 15/11/2007 tentangpemberian izin lokasi atas nama PT.Sentosa Sukses Utama, tanggal 12juni 2007.... adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum samasekali, karena sejak tahun 2007 sd 2015 Tergugat tidak memilikisertifikat HGU yang ternyata masih dalam proses, Hal ini tentunya jugabertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 45 alenia ke 7 yakni : bahwa bentuk pengakuan Negara atas tanah adalah

Bukan Kepala Desa Tebing Siring yang berjarak 20 Km;Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidakmengakomodir dalam pertimbangan hukumnya atas dasar dan dalildalam gugatan, Replik, bukti tertulis baik yang diajukan olehPembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat terutama padahalaman 48 alenia ke dua yakni Tidak Dapat Dikatakan melakukanPerbuatan Melawan Hukum adalah tidak mendasar sama sekali, karenasejak keberadaannya pada tahun 2007 hingga izin lokasi diperpanjangpada tahun

Bahwa bukti surat Tergugat tertanda T.Il yakni fotocopy surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 15/11/2007 tentangpemberian izin lokasi atas nama PT.Sentosa Sukses Utama, tanggal 12Juni 2007.... adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum samasekali, karena sejak tahun 2007 sd 2015 Tergugat tidak memilikisertifikat HGU yang ternyata masih dalam proses, Hal ini tentunya jugabertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 45 alenia ke 7 yakni : bahwa bentuk pengakuan Negara atas tanah adalah

Bukan Kepala DesaTebing Siring yang berjarak 20 Km.Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidakmengakomodir dalam pertimbangan hukumnya atas dasar dan dalildalam gugatan, Replik, bukti tertulis baik yang diajukan olehPembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat terutama padahalaman 48 alenia ke dua yakni Tidak Dapat Dikatakan melakukanPerbuatan Melawan Hukum adalah tidak mendasar sama sekali, karenasejak keberadaannya pada tahun 2007 hinga izin lokasi diperpanjangpada tahun

Tentang keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum JudexFactie pada halaman 39 alenia ke3 dan ke4, dimana Judex factie telahmenolak Eksepsi PEMBANDING, yaitu Eksepsi Obscuur Libel. Terhadapkeberatan PEMBANDING tersebut, maka TERBANDING menanggapinyasebagai berikut;a.

Tentang keberatan PEMBANDING terhadap pertimbanan hukum judexfactie pada halaman 40 alenia ke5, yang menyatakan bahwaTERGUGAT telah merusak Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh.Terhadap dalil PREMBANDING tersebut, maka TERBANDINGmenanggapinya sebagai berikut :Hal.36 dari 52 hal.

Tentang keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum judexfactie pada halaman 40 alenia ke6, yaitu mengenai luas OBJEKSENGKETA seluas + 180 hektar.

Tentang keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum judexfactie pada halaman 41 alenia ke2, yaitu mengenai letak OBJEKSENGKETA secara administrasi dan juga mengenai letak OBJEKSENGKETA secara geografis. Terhadap keberatan tersebut, makaTERBANDING menanggapinya sebagai berikut:a.

Tentang keberatan PEMBANDING terhadap pertimbanan hukum judexfactie pada halaman 41 alenia ke 4 halaman 42 alenia ke1 dan ke2,yaitu mengenai beberapa Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SsekarangMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga menurutPEMBANDING harus menyertakan Menteri Kehutanan sebagai pihakdalam perkara a quo.

., dalam bukunya hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek halaman128 alenia ke2, sehingga Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah memberikanpertimbangan hukum yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd);.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak(Judex Facti) halaman 31 alenia dua yang berbunyi: Menimbang, bahwapermasalahan tanah sengketa yang diakui sebagai milik orang tua Penggugat/Terbanding/Pembanding, tanpa dasar telah diserahkan kepada Tergugat (Kepala SMP Negeri 01 Nanga Taman). Bahwa dari pertimbangan hukumtersebut, secara jelas Pengadilan Tinggi Pontianak (Judex Facti), tidakmemeriksa/mempertimbangkan faktafakta dan tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak(Judex Facti) halaman 31 alenia ketiga, alenia keempat dan kelima,berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat, Majelis Hakim Bandingmenyimpulkan tanah sengketa telah diserahkan Henk Hartoyo kepada SMPNegeri Nanga Taman adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidakberdasar, karena dari keterangan saksisaksi yang diajukan oleh ParaTergugat (Damsyik, Djafar Ali, Rabai, Arkarius Ardi) tidak satupun yangmengetahui batasbatas tanah yang

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak(Judex Facti) halaman 32 alenia kedua, ketiga dan keempat adalahmerupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar, karena tanah obyeksengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, denganSurat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas1999 M?

Bahwa dikarenakan Penggugat mengalami kerugian namun dalampertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau halaman30 alenia kedua mengenai ditolaknya permohonan Penggugat agar TergugatI, Tergugat Il dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa adalahtidak beralasan menurut hukum, karena untuk memaksa Para Tergugatmelaksanakan putusan dalam perkara ini, maka adalah wajar menurut hukumagar kepada Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill dibebankan untukmembayar uang paksa sebagaimana

Adapunkekeliruan/kekhilafan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat dalampertimbangan hukumnya;Halaman 30 alenia 1 s/d 2, yang menyatakan:Hal. 7 dari 15 hal. Put.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 148/B/2002/PT.TUN.Jkt tanggal 29 Juli 2002 tersebut (vide: Putusan Pengadilan TingkatPertama halaman 28 alenia 2);beeaes namun apabila Penggugat Tono Suhartono tetap berkeberatanterhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negaradalam perkara No. 172/G.TUN/2001/P.TUN.Jkt tanggal 2 Mei 2002 Jo.

Bahwa kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim tingkat Pertama jugaterdapat dalam pertimbangannya halaman 30 alenia 4 dan halaman 31alenia 1, yaitu: , bahwa sedangkan upaya pembuktian yang diajukan oleh Tergugat yaitu. dengan buktibukti T.l1,2,3,4,5 cukup membuktikan dalildalilsangkalannya terhadap gugatan Penggugat Khususnya dalam prosedurpenerbitan Sertifikat Hak Milik 5974/Cengkareng Timur atas nama IkaRohani Tiurlara Sitorus telah sesuai dengan prosedur hukum dan ternyatapula tidak terdapat adanya

Bahwa kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim tersirat juga dalampertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding halaman 4 alenia 2& 3 menyebutkan:...., bahwa Penggugat/Pembanding tidak memberikan alasanalasankeberatan/Memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri JakartaBarat No. 403/Pdt.G/2003/PN.JKT.BAR tanggal 26 Mei 2004:....,.bahwa Tergugat/Terbanding memberikan alasanalasan keberatan/Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Agustus 2005 pada pokoknyasebagai berikut:1.

Bahwa kekeliruan dan kekhilafan hakim kembali terlihat dalampertimbangan hukumnya dalam Putusan Kasasi halaman 8 alenia 3 yangmenyatakan:....., Dahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factitidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal manatidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,kerenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanyakesalahan penerapan hukum

MakaSurat Keputusan Keberatan mengakibatkan batal demi hukum;PERTIMBANGAN HUKUM(Sesuai Put.51381/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 s.d 24 dari 33halaman Alenia 9 dan Alenia 10)Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak3.

ketidakbenaran) dalam penerapan dasar hukum, sehingga SuratKeputusan Keberatan tersebut cacat hukum dan mengakibatkanbatal demi hukum;Bahwa sesuai Put.51381/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 dari33 halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal :Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundanganperadilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukansetelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal.Bahwa sesuai Put. 51381/PP/M.XVIIIA/16/2014 halaman 18 s.d24dari 33 halaman Alenia

9 dan Alenia 10, angka 3.PemenuhanKetentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulansengketa formal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akandiperiksa dalam rangka pemeriksaan atas sengketa banding ini,sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP798/WPuJ.29/2012Halaman 6 dari 14 halaman.

Putusan Nomor125/B/PK/PJK/2017Bahwa sesuai Put.51373/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 dari33 halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal :Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundanganperadilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukansetelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal.Bahwa sesuai Put. 51381/PP/M.XVIIIA/16/2014halaman 18 s.d24dari 33 halaman Alenia 9 dan Alenia 10, angka 3.PemenuhanKetentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal

hubungan antara Penggugat dan Tergugat putuskarena Pemutusan Hubungan Kerja akibat pengunduran diri padahal PemohonKasasi/Penggugat telah memasuki usia pensiun yang berakibat ditolaknyapetitum untuk selain dan selebihnya dengan pertimbangan hukum yang telahterurai dalam halaman 26 s/d 27;e Bahwa adapun pertimbangan hukum penolakan petitum nomor 2 gugatanPenggugat/Pemohon Kasasi diakibatkan kesalahan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial Medan dalam memberikan pendapat hukum dalamhalaman 27 alenia

ke1 s/d alenia ke5 yang tidak sesuai dengan penalaranhukum baik secara induktif logis maupun deduktif logis yang berakibatpertimbangan hukum tersebut terkesan disengaja dilakukan untukmengkondisikan bukti dan fakta yang muncul dipersidangan diabaikankebenaranya dan mengesampingkan pertimbangan hukum yang bernuasaakademis;e Bahwa adapun bunyi pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial dalam halaman 27 alenia ke1 s/d alenia ke5;e Menimbang, bahwa ketika permohonan pensiun diajukan

Dikarenakanpengadilan selalu menolak dalil dan petitum tanpa adanya pertimbanganhukum;Bahwa dinyatakan secara tegas demi hukum status Penggugat adalahkaryawan tetap atau pekerja waktu tidak tertentu (PKWTT) bukan pekerjawaktu tertentu (PK WT) dikarenakan pekerja waktu tertentu yang tidak dibuatsecara tertulis, sesuai Pasal 57 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 13 Tahun2003. vide isi pertimbangan halaman 23 alenia ke5 dan alenia ke6 yangberbunyi:Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 10 Kepmenakertrans

gaji dan dimasukkan dalam program jamsostektelah mendapat perlakukan yang kasar dengan tidak memberi mereka masukuntuk bekerja dan menempelkan pengumuman pelarangan untuk bekerja.Bahwa walaupun demikian Pemohon yang ingin mengajukan pengundurandiri karena usia pensiun akan melaksanakan kewajibannya akan tetapi tidakada jaminan secara pasti menurut hukum dari Termohon tentang semua hakhak yang akan diperolehnya terkait jaminan memperoleh jamsosteksebagaimana tertuang dalam pertimbangan halaman 25 alenia

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat keberatan atau tidak sependapatdengan Pertimbangan Judex Facti pada halaman 38 alenia ke 6, karenaJudex Facti telah salah menerapkan hukum atau Judex Facti telah lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan sehingga adalah patut bila Putusan Judex Facti dibatalkan.Adapun Pertimbangan Judex Facti pada halaman 38 alenia ke 6selengkapnya berbunyi sebagai berikut:*"Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 94 UndangUndang Nomor 13Tahun

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat juga keberatan atau tidaksependapat dengan Pertimbangan Judex Facti pada halaman 45 alenia 4 5yang selengkapnya halaman 45 alenia 4 berbunyi:menimbang bahwa ternyata Penggugat telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindakan pidanapenghinaan yang dilakukan Penggugat pada tanggal 30 Mei 2016 danPenggugat telah menerima putusan pidana tersebut sehingga putusantersebut telah mempunyai kekuatan tetap (Bukti P29) berupa petikanputusan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor171/Pid/B/2017/PN.JKT.BRT) tanggal 17 Mei 2017 dan telah diakui olehPenggugat dalam dalil gugatannya;Dan halaman 45 alenia 5 berbunyi:menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti benartindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan pada tanggal 30Juni 2016 oleh Tergugat PT.

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat juga keberatan atau tidaksependapat dengan Pertimbangan Judex Facti pada halaman 45 alenia 3 4yang selengkapnya halaman 46 alenia 3 berbunyi:menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dapatputus karena melakukan tindakanindisipliner komulatif melanggarketentuanketentuan Pasal 20 huruf A butir 2 dan 6 Peraturan PerusahaanPT.Surya Pelangi Nusantara Sejahtera periode 20152017, maka MajelisHakim dapat menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat

kembali memperkerjakan Penggugat keposisi semula, dianggap tidak memiliki alasan hukum yang cukup dan olehkarenanya haruslah ditolak .Bahwa Pertimbangan Judex Facti pada halaman 45 alenia 3 lalai dalammenerapkan hukum dan keliru menerapkan hukum, bahwa PemohonKasasi/dahulu Penggugat melanggar ketentuanketentuan Pasal 20 huruf Abutir 2 dan 6 Peraturan Perusahaan PT.

., tanggal 29 November 2010,padahalaman 41 alenia 2 telah berpendapat bahwa pembatalanperjanjian kerjasama secara sepihak oleh Tergugat/Pembanding tidakdibenarkan dan pada halaman 41 alenia 4, Majelis Hakim berpendapatbahwa, Surat Perjanjian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding Nomor 511.2/05/ HukNomor 19/DIR/GWR/VII/03 tanggal 21Agustus 2003 sah menurut hukum perjanjian ;b.

., tanggal 29 November 2010) padahalaman 43 alenia 4 dalam putusan a quo justru Majelis Hakim TingkatPertama malah telah menyatakan, bahwa :..akibat pemutusan perjanjian kerjasama oleh Tergugat mengakibatkanPenggugat kehilangan keuntungan yang seharusnya Penggugatdapatkan hingga Tahun 2028, dan menurut hemat majelis sudahsepantasnya Penggugat mendapatkan keuntungan yang seharusnyaPenggugat dapatkan sebesar Rp.3.996.465.714,00 (tiga miliar sembilanratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh

Namun disisi lain dalam pertimbangan hukumpada halaman 34 alenia 4 dalam putusan, Majelis Hakim menyatakan,bahwa *Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P11 adalah SuratKepala Bapedda Cianjur H. Atte Adha Kusdinan kepada saudara ItangTatang tanggal 15 Juli 2010 perihnal Pembangunan Tower BTS, yangmembuktikan, bahwa Bappeda Cianjur tidak berkeberatan ataspembangunan tower BTS atas nama PT.

Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana dalam putusanNomor 6/Pdt.G/2010/PN.Cj yang dikuatkan oleh putusan Nomor 26/Pdt/2011/PT.BDG, mengenai buktibukti yang berkaitan dengan pembagiankeuntungan 30% dari hasil bersin pengelolaan pasar setelah diaudit olehakuntan publik, diantaranya pada halaman 32 alenia 5, yaitu buktibertanda P4, P5 dan P19, halaman 34 alenia 2, yaitu bukti bertandaP10, halaman 38 alenia 6 yaitu bukti T4 dan halaman 39 alenia 1, yaitubukti T5, kKesemuanya tidak dipertimbangkan

Asuransi Bangun Askrida, halmana dalam halaman 35 alenia akhir pada putusan 6/Pdt.G/2010/PN.CJhanya menyatakan bahwa bukti tersebut membuktikan Pasar MukaCianjur telah diasuransikan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertamamaupun Judex Facti tidak memeriksa lebih detail sejak kapan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat memenuhi pembayaran asuransi pasartersebut??, juga apakah keseluruhan objek/lahan yang ada di PasarMuka Cianjur telah diasuransikan???

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor551/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 2 Oktober, 2012 halaman 99 (sembilanpuluh sembilan) alenia 3 (tiga) dan alenia 4 (empat), yang mempertimbangkansebagai berikut:Pertimbangan Hakim Tingkat Banding:Menimbang bahwa setelah membaca dan memperlajari putusan PengadilanNegeri Jakarta Selatan Nomor 551/Pdt. G/2011/PN. Jkt.

3 (tiga) dan alenia 4(empat), 105 (seratus lima) alenia 2 (kedua) dan halaman 106 (seratus enam)alenia 1 (satu), yang mempertimbangkan sebagai berikut:Pertimbangan Hakim Tingkat Banding:Menimbang bahwa setelah membaca dan memperlajari putusan PengadilanNegeri Jakarta Selatan Nomor 551/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Oktober2012, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, kontra memoribanding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkarayang dimohonkan banding a quo, maka Majelis

Hakim Tingkat Pertama, karenapertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh faktafakta diperolehselama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dandijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini";Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semulaTergugat tidak ada halhal yang dapat melemahkan putusan Hakim TingkatPertama dalam perkara a quo";Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama:halaman 100 (seratus) alenia 3 (tiga) dan alenia 4 (empat):Menimbang

Nomor 05/Del/2011/PN.Jkt.Sel Jo Nomor 091/2010 Eks danSita Jaminan Nomor 11/Del/2010/PN.Jkt.Sel Jo Nomor 81/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena itu petitumke5 patut dan adil untuk dikabulkan";Halaman 106 (seratus enam) alenia 1 (satu) dan 2 (dua):Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 05/Del/2011/PN.Jkt.Sel Jo Nomor 091/2010 Eks dan SitaJaminan Nomor 11/Del/201 O/PN.Jkt.Sel Jo Nomor 81/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst.

Putusan Nomor 3025 k/Padt/2013Bahwa atas keberatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat dalamMemori Banding dalam pokok perkara pada halaman 28 (dua puluh delapan)alenia 1 (satu) sampai dengan halaman 30 (tigapuluh) yang tidakdipertimbangkan sama sekali oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengandemikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah bertentangandengan Hukum Acara,selaku demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor 141/Pdt/2013/PT.DKI, tanggal 22 Mei 2013 Jo.

20 alenia ke 2 bahwa pertimbangannya Judex FactiePengadilan Negeri Jambi keliru karena Pembanding/Tergugat tidak pernahmenawarkan angka persentasi kepada Terbanding / Penggugat; Bahwa pada halaman 21 Alenia ke 3 Pengadilan Negeri Jambi melampaulikewenangan yang ada padanya tidak mempertimbangkan atau telahmengabaikan Surat Pernyataan Terbanding/Penggugat (bukti T11) tertanggal17 Pebruari 2017 Terbanding/ Penggugat menyatakan bahwa perkara atasnama Bambang.

ke 4 pertimbangan Pengadilan Negeri Jambikeliru dan mengabaikan fakta yang terungkap bahwa fakta fakta yangterungkap pembanding tidak masuk dalam kategori wanprestasi karena tidakdiperjanjikan sebelumnya hanya berdasarkan penafsiran dan pendapat yangmelampaui kewenangan yang ada padanya sebagaimana pertimbangan Judexfactie Pengadilan Negeri Jambi; Bahwa pada halaman 21 alenia terakhir pertimbangan Pengadilan Tinggi yangmenyatakan succes fee 10 % terbanding dihitung dari harga 10 (Sepuluh) rukodan

mengabaikan fakta karena berdasarkan Surat perjanjian bangun bagiNo.21 tanggal 16 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Nova Herawati,SH Notarisdi Jambi (vide bukti T6) Pembanding hanya memperoleh pembagian 5 (lima)ruko sedangkan yang membangun dapat 5 (lima ) ruko, berdasarkan faktatersebut pertimbangan yang menetapkan succes fee Terbanding dihitung dariharga 10 % dari harga 10 (Sepuluh) ruko adalah salah dan keliru ; Bahwa pada halaman 22 alenia ketiga pertimbangan Pengadilan Negeri JambiKeliru. sepatutnya

bukti P3,P4,P5 dan P.6 tidak dihubungkan denganPembanding karena seolah olah membuktikan antara pembanding danTerbanding telah sepakat ada succes fee, padahal saksi menerangkan dalampersidangan yaitu tidak pernah ada kata sepakat tentang succes fee;DALAM REKONPENSI: Bahwa pada halaman 24 alenia terakhir pertimbangan Pengadilan Negeri Jambikeliru dan mengabaikan fakta bukti T8,T9 serta T9 telah dibantah olehPengggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding kalau kwitansiHal 19 dari 26 hal Put.No

.9/PDT/2019/PT Jmbpinjaman sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) adalah angsuran Succesfee bukan merupakan pinjaman, bahwa berdasarkan Kwitansi bukti T8 dan T9 kwitansi tanda terima uang ditulis tangan oleh Terbanding /Penggugat sendiriyakni tertulis pinjaman sementara bukan angsuran succes fee dan pengertianpinjaman sementara dengan angsuran succes fee sangat berbeda maknanya; Bahwa halaman 25 alenia kedua, pertimbangan hakim Pengadilan NegeriJambi adalah nyata nyata keliru dan mengabaikan

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Bandinghalaman 4 alenia ke dua menyatakan: "Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon Kasasi/Pemohon principal (in person) dalampersidangan adalah petunjuk dimana Termohon Kasasi/Pemohonprincipal memang sudah tidak mau bertemu lagi dengan PemohonKasasi/Termohon yang berarti pula tidak mau lagi mempertahankanperkawinannya..."

(lihat putusan Pengadilantingkat pertama hal. 45 alenia ketiga). Dan ini dapat diartikan bahwaTermohon Kasasi/Pemohon masih ragu dan tidak serius akanpermohonannya;Oleh karena itu dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudahbenar dan seharusnya memang demikian, karena sesuai faktafakta yangterungkap dipersidangan;.

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Bandinghalaman dua alenia 6 yang menyatakan: "Menimbang bahwa PengadilanAgama Yoyakarta tidak cermat dalam menemukan faktafakta kejadiandari keterangan saksisaksi yang seolaholah beranggapan keteranganmasingmasing saksi berdiri sendirisendiri, padahal keterangan saksitersebut satu sama lain saling bersesuaian, saling menguatkan..."

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Bandinghalaman 3 alenia ketiga yang menyatakan: "Menimbang bahwa sekalipunsaksi tidak tahu sebabsebab perselisihan dan pertengkaran TermohonKasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon, namun jelas merekamelihat dan mendengar adanya pertengkaranpertengkaran tersebut,maka dapat diduga bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadidalam rumah tangga Termohon Kasasi/Pemohon dan PemohonKasasi/Termohon disebabkan sikap dan perangai PemohonKasasi/

(lihat putusanpengadilan tingkat pertama hal. 44 alenia ketiga);Oleh karena itu sangat beralasan apabila Pengadilan Tingkat Pertamamenyimpulkan bahwa masih ada secercah harapan antara TermohonKasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon dapat bersatu kembalimembina rumah tangganya secara utuh. (linat putusan pengadilan tingkatpertama hal. 45 alenia pertama). Oleh sebab itu putusan yang demikianharuslah dipertahankan;.

Maka Surat Keputusan Keberatanmengakibatkan batal demi hukum.PERTIMBANGAN HUKUM(Sesuai Put.51379/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 17 s.d 23 dari 33halaman Alenia 9 dan Alenia 10)Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak3.

Putusan Nomor126/B/PK/PJK/2017Bahwa sesuai Put. 51373/PP/M.XVIIIA/16/2014 halaman 17 s.d 23dari 33halaman Alenia 9 dan Alenia 10, angka 3.Pemenuhan Ketentuan FormalPenerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP782/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan

Putusan Nomor126/B/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundanganperadilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukansetelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;Bahwa sesuai Put. 51379/PP/M.XVIIIA/16/2014halaman 17 s.d23dari 33 halaman Alenia 9 dan Alenia 10, angka 3.PemenuhanKetentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulansengketa formal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akandiperiksa dalam

Nursalim aliasPapa bin Sayuti sebagai miliknya yang dibeli dari saudara Sofyan(halaman 12 alenia Ill putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :562/Pid.B/2011/PN PLG tanggal 7 Juli 2011). Bahwa di dalam HP milik Terdakwa ada sms yang isinya pesan Narkotika(halaman 12 alenia IV putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :562/Pid.B/2011/PN PLG tanggal 7 Juli 2011).

Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil pesanan Narkoba(halaman 12 alenia V putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :562/Pid.B/2011/PN PLG tanggal 7 Juli 2007). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dariPusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.

LAB119/KNF/2001 tanggal 24 Januari 2011 dengan kesimpulan bahwamasingmasing terhadap barang bukti 1 (satu) plastic bening yang berisiKristalkristal putih dengan berat keseluruhan 0,520 (nol koma lima duapuluh) gram pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yangterdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(halaman 12 alenia VI putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :562/Pid.B/2011/PN PLG tanggal 7 Juli

No. 2433 K/PID.SUS/201 1miliknya yang dibeliknya dari Saudara Sofyan dengan hargaRp 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan ia juga pernah menyuruh Terdakwauntuk mengantarkan pesanan SabuSabu kepada orang lain dalam hal inijuga diakui Terdakwa (halaman 14 alenia 7 putusan Pengadilan NegeriPalembang Nomor : 562/Pid.B/2011/PN PLG tanggal 7 Juli 2011).Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwaTerdakwa mengetahui adanya kepemilikan Narkoba oleh orang tuanyayaitu saksi M.

Nursalim mengakui SabuSabu tersebut sebagaimiliknya yang dibeli dari Saudara Sofyan (halaman 15 alenia 11 putusanPengadilan Negeri Palembang Nomor : 562/Pid.B/2011/PN PLG tanggal 7Juli 2011. Menurut kami Penuntut Umum, pertimbangan tersebut tidaktepat dan tidak berdasarkan faktafakta hukum yang terjadi dipersidangan, sebab dari 2 (dua) orang saksi yang hadir di persidanganHal. 10 dari 15 hal. Put.

belahpihak telah hadir dalam persidangan, kemudian Majlis Hakim mendamaikan merekamelalui mediator Hakim nama ABDUL MUSTOPA, SHI akan tetapi gagalmencapai perdamaian; Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; tertulis3Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon menjawab secaratertanggal 6 Desember 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal halsebagai berikut :1.2.Bahwa apa yang disampaikan Pemohon pada alenia

1 dan 2 adalah benar ;Apa yang disampaikan Pemohon pada alenia 3 tidak benar, karena saya sangatmenghormati dan menghargai mertua saya.

Memang saya lebih banyak diamdan meresapi apa yang diomongkan mertua saya sehingga saya bisa mencarikekurangan diri saya/ introspeksi diri saya ;Apa yang dikatakan Pemohon pada alenia 3 bahwa Termohon minta pulangyang dimaksudkan disini Bapak Hakim saya rindu dan kangen sama bapakdan ibu saya. Saya minta tolong diantar pulang /kita samasama kerumahbapak saya untuk berkunjung setelah itu pulang lagi ;Pada alenia 4 Pemohon menyatakan Termohon pergi meninggalkan rumah,itu tidak benar.

Kemudian pada hari ketiga sayadiantar ibu saya pulang ke Bangsalsari, tetapi oleh mertua tidak diterima ;Apa yang dikatakan Pemohon pada alenia 5 tidak benar, karena Pemohontidak pernah menjemput saya dan ditilpon juga tidak dijawab ;Bahwa sejak tanggal 15 Agustus 2011 Pemohon tidak member nafkah padaSAYa === === == $= == == 2222 = 28222 == 2 === === === === Bila diceraikan Termohon menuntut kesenangan (mutah) dan nafkah iddah;Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulistanggal

Didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihatpihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadapputusan Judex Facti yang menyebutkan dalam pertimbangan pada halaman6 alenia 3 menyebutkan bahwa:"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa danmeneliti dengan seksama berkas perkara yang meliputi berita acarapersidangan, pembuktianpembuktian kedua belah pihak, turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo

Prob, serta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini, pertimbangan seperti yang diuraikandalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah dapat disetujui olehMajelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan dasar pertimbangan hukumsendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di TingkatBanding";Bahwa pertimbangan ini hanya didasarkan pada pertimbangan yang telahdiambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo diKraksaan pada halaman 23 alenia 1 menyebutkan bahwa

Padahal berdasarkanketerangan saksi Hasimun (Sekdes Kramat Agung) sesuai dengan yangtertulis dalam buku C Desa Kramat Agung (pertimbangan hukum halaman20 alenia 3) dijelaskan bahwa tanah tersebut asalnya dari C Nomor 94persil 30 atas nama P. Roesnah dalam kolom keterangan pada tanggal361958 waris ke Nomor 1147 atas nama Sima alias Sanidi. Jadi tidakbenar/bohong jika Penggugat mendalilkan B. Sima al.

Apalagi bila hal tersebutdihubungkan dengan pertimbangan hukum Judex Facti (Majelis HakimPengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo) pada halaman 22 alenia 2 yangmenyatakan bahwa "Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun duplikpara Tergugat tidak membantah dalil Penggugat mengenai sadai tanahsengketa kecuali mengenai asalusul tanah sengketa yang telahdipertimbangkan diatas", maka pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas mengandung kejanggalan yaitu "mengenai gadai tanah sengketa",sebab satu sisi

,tanggal, 16 Juni 2009, telah memberikan keputusan dengan mengabulkangugatan Para Penggugat atas dasar Petitum yang tidak didukung dengantegas dan jelas oleh Positum gugatan Penggugatsebagaimana yang tertulisdalam putusan halaman 21 alenia 4 yang Menyatakan bahwa:"Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan T. serta keterangan saksisaksitersebut telah terbukti bahwa tanah sengketa merupakan harta peninggalan(almarhumah) Sima Sanidi, dengan demikian Penggugat dapatmembuktikan dalil gugatannya pada point 2

Maka Surat Keputusan Keberatanmengakibatkan batal demi hukum.PERTIMBANGAN HUKUM(Sesuai Put.50740/PP/M.XVIIIB/16/2014 pada halaman 38 s.d 44 dari 51halaman Alenia 9 dan Alenia 10)Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak3.

Bahwa sesuai Put. 50740/PP/M.XVIIIB/16/2014 halaman 38 s.d 44dari 51halaman Alenia 9 dan Alenia 10, angka 3.

ketidakbenaran) dalam PENERAPAN DASAR HUKUM, sehingga SuratKeputusan Keberatan tersebut cacat hukum dan mengakibatkan batal demihukum;Bahwa sesuai Put.50740/PP/M.XVIIIB/16/2014 pada halaman 38 dari 51halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal:Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilanpajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelahpemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal.Bahwa sesuai Put. 50766/PP/M.XVIIIB/16/2014 halaman 38 s.d 44 dari 51halaman Alenia

9 dan Alenia 10, angka 3.

Maka Surat Keputusan Keberatan mengakibatkan batal demihukum:;PERTIMBANGAN HUKUM:(Sesuai Put.50761/PP/M.XVIIIB/16/2014 pada halaman 40 s.d. 46 dari 53halaman Alenia 9 dan Alenia 10);Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak:3.

kekeliruan(kekurangan) dalam penerapan dasar hukum, sehingga Surat KeputusanKeberatan tersebut cacat hukum dan mengakibatkan batal demi hukum;Bahwa sesuai Put.50761/PP/M.XVIIIB/16/2014pada halaman 40 dari 53halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal:Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilanpajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelahpemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;Bahwa sesuai Put.50761/PP/M.XVIIIB/16/2014halaman 40 s.d. 46 dari 53halaman Alenia

9 dan Alenia 10, angka 3.Pemenuhan Ketentuan FormalPenerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP811/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Di mana menurut Pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Putusan Nomor 1220/B/PK/PJK/2015halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal:Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak,pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan ataspemenuhan ketentuanketentuan formal;Bahwa sesuai Put.50761/PP/M.XVIIIB/16/2014halaman 40 s.d. 46 dari 53halaman Alenia 9 dan Alenia 10, angka 3.

Pertimbangan pada Putusan Yudex factie halaman 28 Alenia ke 3terhadap unsur unsur Ad.1.

Putusan Yudex factie halaman 28 Alenia ke 5 menyebutkan : Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilaiunsur barang siapa telah terpenuhi .Bahwa Unsur barang siapa (bestitelen) merupakan sebuah kata yangpenting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.Sebagai sebuah kata, barang siapa memerlukan sebuah kajian yang cukupserius karena berhubungan dengan kesalahan dan pertanggungjawabanpidana dalam upaya pembuktian.

Putusan Yudex Factie pada halama 30 Alenia ke 2 meneybutkan Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkanoleh rumah sakit Umum Daerah Sekayu Nomor : 445/035/VR/III/2021tanggal pemeriksaan 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokterpemeriksa, dr.

Putusan Yudex factie pada halaman 30 Alenia ke 3 menyebutkan menimbang, bahwa dari hasil keterangan saksi korban yang memilikiHalaman 15 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLGkesesuian dengan hasil visum et Repertum yang dikaitkan denganketerangan ahli tersebut juga menimbulkan kesesuaian denganketerangan terdakwa yang menyatakan bahwa tubuh korban baunya tidaksedap dan korban kesehariannya seperti anak anak sehingga MagjilsHakim berkesimpulan bahwasanya terdakwa pernah berada dalam jarakyang

Putusan Yudex Factie pada halaman 30 Alenia ke 4 menyebutkan Menimbang, bahwa berdasarakan uarian tersebut Majelis Hakim menilaiunsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seoranguntuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telahterpenuhi .Bahwa kami penasehat Hukum Pemohon Banding setelah mencermati danmenganalisa baik dari Keterangan Saksi Fakta Revina, saksi Fakta TatiSumirah, keterangan Ahli dan Surat Visum et Repertum tertanggal 08 MaretHalaman 16 dari 24 Putusan Nomor