UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 juncto UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Pendapat Majelis Hakim pada halaman 33 alenia

";1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbading) menyampaikanlampiran sebagaimana yang dimaksud dalam alenia ke3 Uraian Hasil UjiKebenaran materil dengan jumlah Rp. 968.011.413,83 sebagai tidak ada datadalam hasil pengujian (Salinan terlampir sebagai BK3);2 Bahwa oleh karenanya Pendapat Majelis Hakim tidak sesuai dengan data,fakta dan penjelasan dalam persidangan;Bahwa berkenaan dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangtertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 38960

diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telahmemeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuatpertimbanganpertimbangan hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku,sehingga hal tersebut nyatanyata telah melanggar asas kepastian hukum dalambidang perpajakan di Indonesia;Pendapat Majelis Hakim pada halaman 38 alenia

ke5, alenia ke6, alenia ke7.Alenia ke8 dan halaman 39 alenia ke1 sampai dengan alenia ke9;"Bahwa koreksi atas penghasilan dari luar usaha dikarenakan adanya penghapusanhutang/pengurangan perkiraan hutang dari The Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Ltdcabang Singapura sebesar Rp. 91.154.466.657, yang masih tercantum pada neracatahun 2006, namun pada neraca tahun 2007 menjadi Nihil;Bahwa hutang Pemohon Banding dimaksud dilunasi oleh Pemengang saham SungChung Man/Sun Li Su Ching yng merupakan komisaris PT

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Watampone Halaman18 Alenia ke2 yang berbunyi sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda (T.1)berupa Foto copy RINCIK, terhadap bukti surat ini Majelis Hakimberpendapat bahwa tanah dengan Nomor 543 Ci atas namaKAWARU BIN MELLE dengan luas 48 Are adalah tanah yang sekarangini dikuasai oleh Tergugattergugat dimana KAWARU bin MELLEadalah orang tua dari Per.

dulla) Tergugatl sebagaimana bukti suratdiberi tanda (T.IV) berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor : 26/Crb/X/2001, antara RULLA B KODA (Penjual) dengan ABDULLAH BSABANG (Pembeli)Hal tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan saksi Tergugatbernama ABDUL HALIM dan LELE BIN TOSSA yang pada pokoknyamenerangkan Tanah sengketa dahulu yang tinggal dan mengelolaadalah....Dipindai dengan CamScanner tersebut kemudian diberikan dan dikuasai olen RULLAH (Kemanakandari KambePertimbangan Hukum Halaman 18 Alenia

KAMBE, namunpada sisi lain pada alenia yang sama mengatakan: ... Tanah sengketadahulu yang tinggal dan mengelola adalah PER.

KAMBE yangdiperoleh dari orang tuanya bernama LAMELLE.Bahwa pertimbangan hukum Hukum Pengadilan Negeri WatamponeHalaman 18 Alenia ke2 selain kontaradiksi satu sama lainnya jugakontaradiksi dengan Keterangan saksisaksi Tergugat/Terbandingbernama ABDUL HALIM dan LELE BIN TOSSA yang menerangkandibawa sumpah bahwa kambe BERSAUDRA 3 (Tiga) orang YAITUboda, KAWARU, dan KAMBE.Bahwa tidak singkronnya pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Watampone tersebut berakibat Batalnya Putusa a qu.

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Watampone Halaman18 Alenia ke2 tentang : Bukti bukti surat Tergugat/Terbanding yangdiberi tanda (1.1) berupa Foto copy RINCIK Nomor 543 Cl atas namaKAWARU BIN MELLE dengan luas 48 Are adalah tidak adaRelevansinya dengan Tanah sengketa dalam perkara ini, oleh karenaJawaban /bantahan Tergugat (DULLA) adalah mendalilkan Tanahsengketa milik DULLA (TERGUGATI) Yang berasal dari Tantenyabernama KAMBE.

., tanggal 23 Januari 2013 pada halaman 5 Alenia 21 s.d 24yang dituliskan Mereka yang menempati karang Desa Pekraman/Karang Banjar Pekraman dan atau bertempat tinggal di wilayah DesaPakraman Atau Banjar Pakraman atau di tempat yang menjadi wargaDesa/Banjar disebut dengan Krama Desa/Krama Banjar.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasardalam Putusannya tersebut, pada halaman 5 Alenia 35 s.d 38, danhalaman 6 Alenia 1 s.d 4 yang menyatakan bahwa Menimbang, bahwadari keterangan saksi Dewa Nyoman Karya dan Dewa Ketut Tamandiperoleh kesimpulan kedudukan Pembanding semula Penggugatmelanjutkan ayahan/pawedal dari Anak Agung Ketut Jempiring yangmerupakan orang tua dari Anak Agung Rai Agung (ayah/bapak dariPembanding semula Penggugat), ...dst.

Ketut Jempiring, hal tersebut diakui pula olehTermohon Peninjauan Kembali dalam Repliknya di Pengadilan NegeriGianyar, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor04/Pdt/G/2012/PN.Gir., tanggal 18 Juli 2012 pada halaman 9, Alenia 33s.d 36, dan halaman 10 Alenia 1 s.d Alenia 13, yang menyatakan bahwa...dimana Anak Agung Rai Agung adalah istri dari Anak Agung RaiRamajaya, jadi sudah pasti ikut suaminya menjadi warga/krama BanjarAdat Triwangsa, dan ketika Anak agung Rai Ramajaya meninggal duniamaka

Majelis menyimpulkan pada Putusan di Tingkat Banding sesuaidengan Nomor: 164/PDT/2012/PT.DPS Tanggal 23 Januari 2013, padahalaman 4 Alenia 20 s.d 36 bahwa dari bukti surat bertanda P2 dapatdisimpulkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antarapembanding semula penggugat dengan Terbanding semula Tergugatadalah Pengadilan a quo Pengadilan Negeri Gianyar, karena MajelisHal. 15 dari 20 Hal.

Hal tersebut terbukti dariketerangan saksi Dewa Nyoman Karya (Saksi dari Penggugat padasidang di PN Gianyar, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gianyar padahalaman 17 alenia 18 s.d 21) yang menyatakan bahwa permasalahantersebut pernah diselesaikan melalui Banjar dan Majelis DesaPakraman akan tetapi tidak menemukan titik temu oleh karenaPenggugat tidak pernah menghadiri setiap pertemuan yang diadakan;7.

Bahwa dalil gugatan pada alenia (2) halaman 1 yang pada pokoknyamendalilkan tanah pertanian hak milik Penggugat dengan bukti dasarkepemilikan dan penguasaan berupa IPEDA Persil No. 40 kelas II luas3900 M2 tahun 1981 terletak di Subak Tibu Beleng, Desa Penyaringandengan batasbatas; Utara : Telabah/ parit;Timur : tanah milik guru luh putu resik;Barat : made kerug; Selatan : jalan;adalah dalil yang kabur, tidak berdasar dan cenderung mengandung errorin objecto atas dasar bahwa objek perkara a quo adalah

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada alenia (7) dan (8) halaman (3) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah pertanian hak milikTergugat yang luasnya 4200 M2, Persil No.29 kelas III tahun 1984 telahditukar kepada orang yang bernama NENGAH KESTER dari BanjarSembung, adalah dalil gugatan yang keliru dan mengandung error inpersona atas dasar bahwa luas tanah pertanian hak milik Tergugat yangluas awal seluruhnya seluas 8000 M2, dan sekitar tahun 1975, %(setengah) dari tanah tersebut dengan batas telabah

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada alenia (1) dan (2) Halaman (1)yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah ahli waris satusatunya dariAlm.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada alenia (3) halaman (2) yang padapokoknya menyebutkan bahwa sepeninggal orang tua Penggugat KETUTHalaman 8 dari 29 Perdata Gugatan Nomor 111/Pat.G/2019/PN.NgaWADRA, maka abhli waris yang berhak atas tanah tersebut adalahPenggugat sendiri yang telah mengerjakan, menguasai dan menghasilitanah pertanian tersebut tanpa gangguan dari pihak manapun adalah dalilcerita yang penuh dengan kebohongan dan tidak berdasar, mengingatsepeninggal orang tua Penggugat yakni Alm.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada alenia (6) halaman (2) yang padapokoknya menyebutkan bahwa tanpa alas hak yang sah Tergugatdisebutkan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakui tanahmilik Penggugat sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat;Bahwa dalil gugatan pada alenia (6) halaman (2) diatas sangat jelasadalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, mengingat telah TergugatHalaman 9 dari 29 Perdata Gugatan Nomor 111/Pat.G/2019/PN.Ngauraikan pada pointpoint diatas yang justru Penggugatlah

20 alenia ke 2 bahwa pertimbangannya Judex FactiePengadilan Negeri Jambi keliru karena Pembanding/Tergugat tidak pernahmenawarkan angka persentasi kepada Terbanding / Penggugat; Bahwa pada halaman 21 Alenia ke 3 Pengadilan Negeri Jambi melampaulikewenangan yang ada padanya tidak mempertimbangkan atau telahmengabaikan Surat Pernyataan Terbanding/Penggugat (bukti T11) tertanggal17 Pebruari 2017 Terbanding/ Penggugat menyatakan bahwa perkara atasnama Bambang.

ke 4 pertimbangan Pengadilan Negeri Jambikeliru dan mengabaikan fakta yang terungkap bahwa fakta fakta yangterungkap pembanding tidak masuk dalam kategori wanprestasi karena tidakdiperjanjikan sebelumnya hanya berdasarkan penafsiran dan pendapat yangmelampaui kewenangan yang ada padanya sebagaimana pertimbangan Judexfactie Pengadilan Negeri Jambi; Bahwa pada halaman 21 alenia terakhir pertimbangan Pengadilan Tinggi yangmenyatakan succes fee 10 % terbanding dihitung dari harga 10 (Sepuluh) rukodan

mengabaikan fakta karena berdasarkan Surat perjanjian bangun bagiNo.21 tanggal 16 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Nova Herawati,SH Notarisdi Jambi (vide bukti T6) Pembanding hanya memperoleh pembagian 5 (lima)ruko sedangkan yang membangun dapat 5 (lima ) ruko, berdasarkan faktatersebut pertimbangan yang menetapkan succes fee Terbanding dihitung dariharga 10 % dari harga 10 (Sepuluh) ruko adalah salah dan keliru ; Bahwa pada halaman 22 alenia ketiga pertimbangan Pengadilan Negeri JambiKeliru. sepatutnya

bukti P3,P4,P5 dan P.6 tidak dihubungkan denganPembanding karena seolah olah membuktikan antara pembanding danTerbanding telah sepakat ada succes fee, padahal saksi menerangkan dalampersidangan yaitu tidak pernah ada kata sepakat tentang succes fee;DALAM REKONPENSI: Bahwa pada halaman 24 alenia terakhir pertimbangan Pengadilan Negeri Jambikeliru dan mengabaikan fakta bukti T8,T9 serta T9 telah dibantah olehPengggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding kalau kwitansiHal 19 dari 26 hal Put.No

.9/PDT/2019/PT Jmbpinjaman sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) adalah angsuran Succesfee bukan merupakan pinjaman, bahwa berdasarkan Kwitansi bukti T8 dan T9 kwitansi tanda terima uang ditulis tangan oleh Terbanding /Penggugat sendiriyakni tertulis pinjaman sementara bukan angsuran succes fee dan pengertianpinjaman sementara dengan angsuran succes fee sangat berbeda maknanya; Bahwa halaman 25 alenia kedua, pertimbangan hakim Pengadilan NegeriJambi adalah nyata nyata keliru dan mengabaikan

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Bandinghalaman 4 alenia ke dua menyatakan: "Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon Kasasi/Pemohon principal (in person) dalampersidangan adalah petunjuk dimana Termohon Kasasi/Pemohonprincipal memang sudah tidak mau bertemu lagi dengan PemohonKasasi/Termohon yang berarti pula tidak mau lagi mempertahankanperkawinannya..."

(lihat putusan Pengadilantingkat pertama hal. 45 alenia ketiga). Dan ini dapat diartikan bahwaTermohon Kasasi/Pemohon masih ragu dan tidak serius akanpermohonannya;Oleh karena itu dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudahbenar dan seharusnya memang demikian, karena sesuai faktafakta yangterungkap dipersidangan;.

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Bandinghalaman dua alenia 6 yang menyatakan: "Menimbang bahwa PengadilanAgama Yoyakarta tidak cermat dalam menemukan faktafakta kejadiandari keterangan saksisaksi yang seolaholah beranggapan keteranganmasingmasing saksi berdiri sendirisendiri, padahal keterangan saksitersebut satu sama lain saling bersesuaian, saling menguatkan..."

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Bandinghalaman 3 alenia ketiga yang menyatakan: "Menimbang bahwa sekalipunsaksi tidak tahu sebabsebab perselisihan dan pertengkaran TermohonKasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon, namun jelas merekamelihat dan mendengar adanya pertengkaranpertengkaran tersebut,maka dapat diduga bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadidalam rumah tangga Termohon Kasasi/Pemohon dan PemohonKasasi/Termohon disebabkan sikap dan perangai PemohonKasasi/

(lihat putusanpengadilan tingkat pertama hal. 44 alenia ketiga);Oleh karena itu sangat beralasan apabila Pengadilan Tingkat Pertamamenyimpulkan bahwa masih ada secercah harapan antara TermohonKasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon dapat bersatu kembalimembina rumah tangganya secara utuh. (linat putusan pengadilan tingkatpertama hal. 45 alenia pertama). Oleh sebab itu putusan yang demikianharuslah dipertahankan;.

4 dan halaman 10 alenia 5yang berpendapat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammenilai fakta yang terbukti dipersidangan maupun dalam penerapanhukumnya.

Hal ini tidak benar karena bukti bukti yang diajukan baik itubukti bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun saksi saksi telah diperiksa di depan persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertamadengan cermat dan teliti sesuai dengan fakta dipersidangan.Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukumhalaman 11 alenia 1 Dalam Pokok Perkara yang menjadi sumber pokokpersoalan adalah Hibah tanah dari almarhum Sanusi kepada Tergugat semasa hidupnya.

Mulaidari hibah tanah tersebut timbullah hak, hak pribadi dari alamarhum Sanusimemberikan tanah dengan cara hibah dan hak tersebut tidak dapatdiganggu gugat oleh siapapun terlepas pengaruh dari apapun.Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukumDalam Pokok Perkara halaman 11 alenia 3 yang menyatakan tidak adasatupun alat bukti yang menunjukkan adanya perceraian tersebut, sehinggaPenggugat adalah tetap istri yang sah dari almarhum Sanusi.

Sehinggahibah dalam hal ini sah dan menurut hukum yang berlaku.Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukumhalaman 13 alenia 2 dan alenia 4 yang menyatakan hibah ada pembatasandan larangan yaitu yang diatur dalam pasal 1678 dan pasal 920 KUHPerdata tentang larangan hibah antara suami istri dan legitimasi fortie.

Sehingga akta hibah tersebut sah menurut hukum.Bahwa, menurut pasal 920 KUH Perdata dalam alenia 2 adapengecualiannya, yang berbunyi Namun demikian para ahli waris mutlaktidak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari sesuatu pengurangan ataskerugian para berpiutang si meninggal.

MakaSurat Keputusan Keberatan mengakibatkan batal demi hukum.PERTIMBANGAN HUKUM(Sesuai Put.51388/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 s.d 23 dari 32halaman Alenia 9 dan Alenia 10)Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak3.

Bahwa sesuai Put. 51388/PP/M.XVIIIA/16/2014 halaman 18 s.d 23dari 32 halaman Alenia 9 dan Alenia 10, angka 3.PemenuhanKetentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding: Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksaHalaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1016 B/PK/PJK/2017dalam rangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehinggaKeputusan Terbanding Nomor KEP823/WPUJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 telah memenuhi ketentuan

Bahwa sesuai Put. 51388/PP/M.XVIIIA/16/2014halaman 18 s.d 23dari 32 halaman Alenia 9 dan Alenia 10, angka 3.PemenuhanKetentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding: Berdasarkan halhal tersebut diatas, maijelis berkesimpulansengketa formal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akandiperiksa dalam rangka pemeriksaan atas sengketa banding ini,sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP823/WPuJ.29/2012tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitankeputusan;Dimana menurut Pemohon Peninjauan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor551/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 2 Oktober, 2012 halaman 99 (sembilanpuluh sembilan) alenia 3 (tiga) dan alenia 4 (empat), yang mempertimbangkansebagai berikut:Pertimbangan Hakim Tingkat Banding:Menimbang bahwa setelah membaca dan memperlajari putusan PengadilanNegeri Jakarta Selatan Nomor 551/Pdt. G/2011/PN. Jkt.

3 (tiga) dan alenia 4(empat), 105 (seratus lima) alenia 2 (kedua) dan halaman 106 (seratus enam)alenia 1 (satu), yang mempertimbangkan sebagai berikut:Pertimbangan Hakim Tingkat Banding:Menimbang bahwa setelah membaca dan memperlajari putusan PengadilanNegeri Jakarta Selatan Nomor 551/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Oktober2012, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, kontra memoribanding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkarayang dimohonkan banding a quo, maka Majelis

Hakim Tingkat Pertama, karenapertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh faktafakta diperolehselama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dandijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini";Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semulaTergugat tidak ada halhal yang dapat melemahkan putusan Hakim TingkatPertama dalam perkara a quo";Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama:halaman 100 (seratus) alenia 3 (tiga) dan alenia 4 (empat):Menimbang

Nomor 05/Del/2011/PN.Jkt.Sel Jo Nomor 091/2010 Eks danSita Jaminan Nomor 11/Del/2010/PN.Jkt.Sel Jo Nomor 81/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena itu petitumke5 patut dan adil untuk dikabulkan";Halaman 106 (seratus enam) alenia 1 (satu) dan 2 (dua):Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 05/Del/2011/PN.Jkt.Sel Jo Nomor 091/2010 Eks dan SitaJaminan Nomor 11/Del/201 O/PN.Jkt.Sel Jo Nomor 81/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst.

Putusan Nomor 3025 k/Padt/2013Bahwa atas keberatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat dalamMemori Banding dalam pokok perkara pada halaman 28 (dua puluh delapan)alenia 1 (satu) sampai dengan halaman 30 (tigapuluh) yang tidakdipertimbangkan sama sekali oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengandemikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah bertentangandengan Hukum Acara,selaku demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor 141/Pdt/2013/PT.DKI, tanggal 22 Mei 2013 Jo.

Putusan Nomor127/B/PK/PJK/2017(Sesuai Put.51352/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 s.d 24 dari 33halaman Alenia 9 dan Alenia 10)Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak3.

tertulisterdapatsuatukesalahan/kekeliruan(kekurangan) dalampenerapandasarhukum, sehingga SuratKeputusanKeberatantersebutcacathukum danmengakibatkanbataldemihukum.BahwasesuaiPut.51352/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 dari 33halaman, PertimbanganHukum atas ketentuan formal :Menimbang, bahwasesuaiperaturanperundangundanganperadilanpajak,pemeriksaanmaterisengketabandingdilakukansetelahpemeriksaan ataspemenuhanketentuanketentuan formal.BahwasesuaiPut. 51352/PP/M.XVIIIA/16/2014halaman 18 s.d 24dari 33halaman Alenia

9 dan Alenia 10, angka 3.Pemenuhan KetentuanFormal PenerbitanKeputusanT erbanding:Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP769/WPUJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

BahwasesuaiPut. 51352/PP/M.XVIIIA/16/2014halaman 18 s.d 24dari33 halaman Alenia 9 dan Alenia 10, angka 3.Pemenuhan KetentuanFormal PenerbitanKeputusanT erbanding:Berdasarkan halhal tersebut diatas, mazjelis berkesimpulansengketa formal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akandiperiksa dalam rangka pemeriksaan atas sengketa banding ini,sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP769/WPuJ.29/2012Halaman1Odari14halaman.

ke2 s/d halaman 48 alenia ke2 tersebut haruslahdibatalkan ;TENTANG EKSEPSI PARA TERGUGAT POIN 3Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat poin 3, Judexfactie mempertimbangkan, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadapNurasiah/Inong yang merupakan ahli waris dari Alm.

ke1 s/d alenia ke3 yang kemudiandiambil alih dan dijadikan sebagai pertibangan Pengadilan Tinggi Pekanbarudalam Putusan Register Nomor: 64/PDT/2010/PT.PBR. tanggal 28 September2010, merupakan pertimbangan hukum Judex Factie telah salah dan keliruHal. 15 dari 24 hal.

No.961 K/PDT/2011Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh. uraian pertimbangantersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sudah patut dan selayaknyaeksepsi Tergugat sampai dengan IX untuk ditolak.Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie terhadap eksepsi paraTergugat poin 4 sebagaimana diuraikan pada Putusannya halaman 50 aleniake1 s/d alenia ke4 yang kemudian diambil alin dan dijadikan sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Putusan Register Nomor :64/PDT/2010/PT.PBR. tanggal 28 September 2010

LingkarRT.08/RW03 Lingkungan Pulau Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci TimurKecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dengan batasbatas danukuran sebagaimana disebutkan pada alenia ke1 posita gugatan Penggugat,akan tetapi tanah obyek perkara dalam perkara a quo ternyata terdiri dari 9(sembilan) bidang tanah dengan surat bukti alas hak satu dengan lainnyaberbeda, dimana Termohon Kasasi/Penggugat hanya mempunyai 4 (empat)bidang tanah saja, sedangkan yang 5 (lima) bidang tanah lainya adalah milik

No.961 K/PDT/2011demikian haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (Obscuurlibel), dan oleh karenanya Pertimbangan Hukum Judex Factie sebagaimanadiuraikan dalam putusannya pada halaman 50 alenia ke1 s/d alenia ke4tersebut haruslah dibatalkan ;DALAM POKOK PERKARABahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Negeri Pelalawantermuat dalam putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.Plw tanggal 29 Desember2009 halaman 54 alinea ke1 s/d halaman 66 alinea ke2, yang kemudiandiambil alih dan dijadikan sebagai

Tentang keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum JudexFactie pada halaman 39 alenia ke3 dan ke4, dimana Judex factie telahmenolak Eksepsi PEMBANDING, yaitu Eksepsi Obscuur Libel. Terhadapkeberatan PEMBANDING tersebut, maka TERBANDING menanggapinyasebagai berikut;a.

Tentang keberatan PEMBANDING terhadap pertimbanan hukum judexfactie pada halaman 40 alenia ke5, yang menyatakan bahwaTERGUGAT telah merusak Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh.Terhadap dalil PREMBANDING tersebut, maka TERBANDINGmenanggapinya sebagai berikut :Hal.36 dari 52 hal.

Tentang keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum judexfactie pada halaman 40 alenia ke6, yaitu mengenai luas OBJEKSENGKETA seluas + 180 hektar.

Tentang keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum judexfactie pada halaman 41 alenia ke2, yaitu mengenai letak OBJEKSENGKETA secara administrasi dan juga mengenai letak OBJEKSENGKETA secara geografis. Terhadap keberatan tersebut, makaTERBANDING menanggapinya sebagai berikut:a.

Tentang keberatan PEMBANDING terhadap pertimbanan hukum judexfactie pada halaman 41 alenia ke 4 halaman 42 alenia ke1 dan ke2,yaitu mengenai beberapa Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SsekarangMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga menurutPEMBANDING harus menyertakan Menteri Kehutanan sebagai pihakdalam perkara a quo.

Adapunkekeliruan/kekhilafan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat dalampertimbangan hukumnya;Halaman 30 alenia 1 s/d 2, yang menyatakan:Hal. 7 dari 15 hal. Put.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 148/B/2002/PT.TUN.Jkt tanggal 29 Juli 2002 tersebut (vide: Putusan Pengadilan TingkatPertama halaman 28 alenia 2);beeaes namun apabila Penggugat Tono Suhartono tetap berkeberatanterhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negaradalam perkara No. 172/G.TUN/2001/P.TUN.Jkt tanggal 2 Mei 2002 Jo.

Bahwa kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim tingkat Pertama jugaterdapat dalam pertimbangannya halaman 30 alenia 4 dan halaman 31alenia 1, yaitu: , bahwa sedangkan upaya pembuktian yang diajukan oleh Tergugat yaitu. dengan buktibukti T.l1,2,3,4,5 cukup membuktikan dalildalilsangkalannya terhadap gugatan Penggugat Khususnya dalam prosedurpenerbitan Sertifikat Hak Milik 5974/Cengkareng Timur atas nama IkaRohani Tiurlara Sitorus telah sesuai dengan prosedur hukum dan ternyatapula tidak terdapat adanya

Bahwa kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim tersirat juga dalampertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding halaman 4 alenia 2& 3 menyebutkan:...., bahwa Penggugat/Pembanding tidak memberikan alasanalasankeberatan/Memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri JakartaBarat No. 403/Pdt.G/2003/PN.JKT.BAR tanggal 26 Mei 2004:....,.bahwa Tergugat/Terbanding memberikan alasanalasan keberatan/Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Agustus 2005 pada pokoknyasebagai berikut:1.

Bahwa kekeliruan dan kekhilafan hakim kembali terlihat dalampertimbangan hukumnya dalam Putusan Kasasi halaman 8 alenia 3 yangmenyatakan:....., Dahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factitidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal manatidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,kerenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanyakesalahan penerapan hukum

., tanggal 29 November 2010,padahalaman 41 alenia 2 telah berpendapat bahwa pembatalanperjanjian kerjasama secara sepihak oleh Tergugat/Pembanding tidakdibenarkan dan pada halaman 41 alenia 4, Majelis Hakim berpendapatbahwa, Surat Perjanjian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding Nomor 511.2/05/ HukNomor 19/DIR/GWR/VII/03 tanggal 21Agustus 2003 sah menurut hukum perjanjian ;b.

., tanggal 29 November 2010) padahalaman 43 alenia 4 dalam putusan a quo justru Majelis Hakim TingkatPertama malah telah menyatakan, bahwa :..akibat pemutusan perjanjian kerjasama oleh Tergugat mengakibatkanPenggugat kehilangan keuntungan yang seharusnya Penggugatdapatkan hingga Tahun 2028, dan menurut hemat majelis sudahsepantasnya Penggugat mendapatkan keuntungan yang seharusnyaPenggugat dapatkan sebesar Rp.3.996.465.714,00 (tiga miliar sembilanratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh

Namun disisi lain dalam pertimbangan hukumpada halaman 34 alenia 4 dalam putusan, Majelis Hakim menyatakan,bahwa *Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P11 adalah SuratKepala Bapedda Cianjur H. Atte Adha Kusdinan kepada saudara ItangTatang tanggal 15 Juli 2010 perihnal Pembangunan Tower BTS, yangmembuktikan, bahwa Bappeda Cianjur tidak berkeberatan ataspembangunan tower BTS atas nama PT.

Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana dalam putusanNomor 6/Pdt.G/2010/PN.Cj yang dikuatkan oleh putusan Nomor 26/Pdt/2011/PT.BDG, mengenai buktibukti yang berkaitan dengan pembagiankeuntungan 30% dari hasil bersin pengelolaan pasar setelah diaudit olehakuntan publik, diantaranya pada halaman 32 alenia 5, yaitu buktibertanda P4, P5 dan P19, halaman 34 alenia 2, yaitu bukti bertandaP10, halaman 38 alenia 6 yaitu bukti T4 dan halaman 39 alenia 1, yaitubukti T5, kKesemuanya tidak dipertimbangkan

Asuransi Bangun Askrida, halmana dalam halaman 35 alenia akhir pada putusan 6/Pdt.G/2010/PN.CJhanya menyatakan bahwa bukti tersebut membuktikan Pasar MukaCianjur telah diasuransikan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertamamaupun Judex Facti tidak memeriksa lebih detail sejak kapan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat memenuhi pembayaran asuransi pasartersebut??, juga apakah keseluruhan objek/lahan yang ada di PasarMuka Cianjur telah diasuransikan???

Sedangkandalam pertimbangan hukumnya (halaman 11 alenia 4) menyatakan bahwapada keesokan harinya yaitu tanggal 05 Desember 2007, telah dibuat suratpernyataan dari keluarga Huby Kossay, yang menegaskan bahwa tanahsengketa telah dilepaskan kepada Tergugat I/Pembanding dengan hargaRp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah)". Dengan pertimbangan yangdemikian bahwa yang berwenang untuk melepaskan tanah tersebut adalahkeluarga besar Huby Kossay dan bukan Linogo Huby, sehingga denganHal. 13 dari 33 hal.

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Banding (halaman 10 alenia 2),"pahwa alasanalasan Tergugat I/Pembanding yang mengklaim tanahsengketa sebagai miliknya tersebut didasarkan pada :1. Adanya surat pernyataan dari Linogo Huby bahwa ia telah menerimapembayaran berupa uang dan 2 (dua) ekor babi yang merupakan ganti rugi atastanah sengketa yang ditanda tangani pula oleh Aser Huby (anak kandungLinogo Huby) pada tahun 1998 (Bukti Tl 19) .2.

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Banding (halaman 11 alenia 2),"pahwa dari pengakuan Penggugat tersebut di atas telah dapat dibuktikanbahwa sebelum tanah sengketa dijual kepada Penggugat, tanah sengketatersebut telah lebih dulu dijual kepada Tergugat , hal ini adalah sesuai puladengan buktibukti Tergugat yang telah diuraikan tersebut di atas yaituBukti Tl 19, Ti SdanTl 6, sedangkan Penggugat baru mengadakanperjanjian jual beli atas tanah sengketa dengan Tergugat II pada tanggal 08Desember 2009

Denganhangusnya uang panjar dari Alex Hesegem tersebut, maka Termohon Kasasi17ll/Turut Terbanding/Tergugat Il/Isak Huby berhak untuk menjual tanahtersebut kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;Bahwa pertimbangan Pengadilan Banding (halaman 11 alenia 3 dan 4,halaman 12 alenia 1) , "bahwa dari Bukti Ti 1 yang berupa SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan dengan pembayaran gantirugi pada tanggal 04 Desember 2007, telah terbukti Linogo Huby telahmenyerahkan dan melepaskan tanah sengketa

Sehingga dengan demikian bukti TI19, Tl1, dan TI3tersebut harus ditolak.Bahwa pertimbangan Pengadilan Banding (halaman 12 alenia 2) telahmelakukan kekhilafan dan kekeliruan nyata karena mengesampingkan asasyang menjunjung persamaan kedudukan dalam hukum (Asas Audi EtAlteram Partem). " Menimbang, bahwa adanya surat tanggal 11 November2010 dari Kayo Huby selaku Ketua Lembaga Musyawarah Adat KabupatenJayawijaya yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik dariHal. 17 dari 33 hal. Put.

Bahwa Judex Factie hanya mempertimbangkan sebahagian dari faktafakta yang sebenarnya terjadi, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanyamempertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukumhalaman 35, alenia 1, huruf b, garis datar ke2 yang menyatakan :Bahwa walaupun Termohon membantah melakukan perbuatan asusiladengan P L di apartemen tersebut karena saat itu Termohon berada diruang tamu unit apartemen dan hanya selama + 7 menit sebelumdidatangi Pemohon.

Pertimbangan Hukum halaman 34, alenia 1, huruf a, garis datar ke6yang menyatakan :Bahwa atas kejadian tanggal 13 Maret 2017 oleh Termohon diatas,kemudian Pemohon tanggal 14 Maret 2017 mengadukan hal tersebutkepada PT Bank BUMN, selanjutnya atas pengaduan tersebut laluterbit Surat Keputusan PT Bank BUMN No.

KP/900.A/HCT/1/Rtertanggal 2 Mei 2017 Tentang Mutasi Termohon menjadi staff biasa; Pertimbangan Hukum halaman 35, alenia 1, huruf b, garis datar ke3yang menyatakan :Bahwa benar kemudian pada 14 Maret 2017 Pemohon membuatpengaduan atas kejadian Termohon tersebut kepada PT Bank BUMNtermpat Termohon bekerja, kemudian terbit Surat Keputusan DevisiManajemen Modal Manusia PT Bank BUMN No. KP/900.A/HCT/1Rtertanggal 2 Mei 2017 Tentang mutasi/perobahan posisi mutasiTermohon menjadi staff biasa.

Bahwa didalam bagian akhir pertimbangan hukum halaman 35, alenia 1,huruf b, garis datar ke4 yang menyatakan :Hal. 14 dari 41 hal.

Bahwa Pembanding/Pemohon berkeberatan dengan PertimbanganHukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan AgamaSurakarta No.0721/Pdt.G/2017/PA.Ska pada hari Senin tgl 19 Maret 2018,alenia 2, halaman 38, menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut PermohonanPemohon dalam perkara ini tidak beralasan, dan Majelis Hakimmemandang kehidupan Pemohon dan Termohon hingga sekarang masihHal. 25 dari 41 hal.

2004 dantanggal 13 Juli 2004 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : Bahwa dalam Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Padahalaman 6 alenia

Suryanto terletak di Dusun TalangKelapa, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami KodyaPalembang bukan terbit diwilayah Kelurahan Alangalang Lebar Km 10(Sepuluh) berarti Hasbi Suryanto yang bersalah, (salah tempat, salahwilayah).Dan Penggugat mewakili warga RT 39 RW 11 Kelurahan AlangalangLebar itu tidak dipersalahkan karena setiap manusia mempunyai hakmempertahankan kebenaran, itu juga ada Undangundangnya ; Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata UsahaMedan Pada halaman 6 alenia

Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan pada halaman 6 alenia ke 4 dan 5:Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori karena Penggugattelah merasa menang dan pertimbangan hukum dari Hakim PTUNPalembang telah benar cara mempertimbangkannya.

Oleh karena itu HakimPengadilan PTUN Medan telah selayaknya untuk memperkuat/mengukuhkan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNo. 26/G/TUN/2003/PTUN/30 Desember 2003 ; Bahwa dalam Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan pada halaman 7 alenia ke 2 baris ke 1 sampai dengan 7 :Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2003 mengenai ada yangmendomo atau menjempol hanya 2 orang diantara 30 orang Pemberi Kuasa,itupun juga dihadapan Pejabat atau Ketua RT seperti Terlampir

tersebut telah digusur olehHasbi Suryanto dengan sewenangwenangnya sampai sekarang tidak adapenggantian (ganti rugi) sejak tahun 2001 oleh karena itu berarti dalamPertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan kelirumengambil Putusannya ditambah lagi PTUN Medan tidak melihat secaradekat, kami atas nama Penggugat sangat berkeberatan sekali atas PutusanPTUN tersebut dan tindakan Tergugat ; Bahwa dalam Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan pada halaman 7 alenia

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat keberatan atau tidak sependapatdengan Pertimbangan Judex Facti pada halaman 38 alenia ke 6, karenaJudex Facti telah salah menerapkan hukum atau Judex Facti telah lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan sehingga adalah patut bila Putusan Judex Facti dibatalkan.Adapun Pertimbangan Judex Facti pada halaman 38 alenia ke 6selengkapnya berbunyi sebagai berikut:*"Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 94 UndangUndang Nomor 13Tahun

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat juga keberatan atau tidaksependapat dengan Pertimbangan Judex Facti pada halaman 45 alenia 4 5yang selengkapnya halaman 45 alenia 4 berbunyi:menimbang bahwa ternyata Penggugat telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindakan pidanapenghinaan yang dilakukan Penggugat pada tanggal 30 Mei 2016 danPenggugat telah menerima putusan pidana tersebut sehingga putusantersebut telah mempunyai kekuatan tetap (Bukti P29) berupa petikanputusan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor171/Pid/B/2017/PN.JKT.BRT) tanggal 17 Mei 2017 dan telah diakui olehPenggugat dalam dalil gugatannya;Dan halaman 45 alenia 5 berbunyi:menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti benartindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan pada tanggal 30Juni 2016 oleh Tergugat PT.

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat juga keberatan atau tidaksependapat dengan Pertimbangan Judex Facti pada halaman 45 alenia 3 4yang selengkapnya halaman 46 alenia 3 berbunyi:menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dapatputus karena melakukan tindakanindisipliner komulatif melanggarketentuanketentuan Pasal 20 huruf A butir 2 dan 6 Peraturan PerusahaanPT.Surya Pelangi Nusantara Sejahtera periode 20152017, maka MajelisHakim dapat menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat

kembali memperkerjakan Penggugat keposisi semula, dianggap tidak memiliki alasan hukum yang cukup dan olehkarenanya haruslah ditolak .Bahwa Pertimbangan Judex Facti pada halaman 45 alenia 3 lalai dalammenerapkan hukum dan keliru menerapkan hukum, bahwa PemohonKasasi/dahulu Penggugat melanggar ketentuanketentuan Pasal 20 huruf Abutir 2 dan 6 Peraturan Perusahaan PT.

, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim yang isinya tentangpencabutan perkara Nomor: 03 /Pdt.G/2013/PN.Rbg ;Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan tidak diatur di dalam HIRyang merupakan hukum positif untuk daerah Jawa dan Madura, oleh karena itu untukmengisi kekosongan hukum demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilanperdata, maka dipedomani pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) yang mengaturtentang hal tersebut;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 Rv alenia

pertama menegaskan bahwaPenggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelumtergugat menyampaikan jawaban, pada alenia kedua pasal tersebut menegaskan bahwasetelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihakMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat, belum pernah hadir dipersidangan padatanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 02 April 2013, serta belum memberikan Jawaban atasgugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan surat

Bahwa sangat keliru putusan hukum Pengadilan Hubungan IndustrialGorontalo yang telah membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuatdalam halaman 17 alenia ke 6 dan halaman 18 alenia 1.Menimbang bahwa kesalahan berat (ek Pasal 158 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003) yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor012/PUUI/2003 ternyata Pasal tersebut telah diamandemen, hal ini pulatelah dipertegas melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi RI Nomor SE 13MEN/SJHK/I/2005 yang menyatakan

Bahwa sangat keliru putusan hukum Pengadilan Hubungan IndustrialGorontalo yang telah membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuatdalam halaman 19 alenia ke 2 dan alenia ke 3;Menimbang bahwa dalam Petitum ini Penggugat meminta Pesangonsebanyak 2 x ketentuan, maka majelis hakim berkesimpulan walau gugatanPenggugat telah terbuti tidak sesuai prosedur seperti telah dipertimbangkan,tetapi dalam fakta persidangan terungkap bahwa Penggugat di PHK karenaterbukti melakukan Tindak Pidana, maka demi rasa

Bahwa sangat keliru putusan hukum Pengadilan Hubungan IndustrialGorontalo yang telah membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuatdalam halaman 19 alenia ke 5 dan halaman 20 alenia 1;Halaman 7 dari 11 hal.