Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahpernah di upayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;10 Bahwa, status Penggugat sebagai PNS di lingkungan Kemenag KabupatenLebong untuk mengurus perceraian telah mendapat izin dari Kepala KantorKemenag Kabupaten Lebong dengan Surat Keputusan Kemenag LebongTentang Pemberian Izin Proses Perceraian Di Lingkungan KemenagKabupaten Lebong Nomor: B2180/KK.07.09.1/Kp.01.1/08/2021 tanggal 27Agustus 2021;11.

Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA Lbgmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil Secara resmi dan patutdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa guna memenuhi pensyaratan mengajukan perceraianPenggugat sebagai PNS di lingkungan Kemenag Kabupaten Lebong untukmengurus perceraian telah mendapat izin dari Kepala Kantor KemenagKabupaten

Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA LbgPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS di lingkungan KemenagKabupaten Lebong untuk mengurus perceraian telah mendapat izin dari KepalaKantor Kemenag Kabupaten Lebong dengan Surat Keputusan KemenagLebong Nomor: B2180/KK.07.09.1/Kp.01.1/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021,maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983jo.

Memberikan ijin kepada KEMENAG Kota Serang untuk merubah nama dalam data Pendaftaran Haji yang semula Jasiah dirubah menjadi Rabiah;5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Penggugat:
1.Aviya Listiana
2.Heri Purnomo
Tergugat:
2.Hengky Tohea
3.Edy Suyanto
4.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri
5.kepala Kantor Kemenag Kabupaten Wonogiri
6.Kapolres Wonogiri

Setia Rahendra menunggu proses penggalian lianglahat di belakang Balai Desa Kedungwringin kemudian datang KHUDLORIAlias DORI Bin MULYADI dengan mengenakan kaos oblong warna merah,celana pendek dan bertopi (berdasarkan data dari Kemenag adalahPekerjaan PNS pada Kemenag Kabupaten Banyumas (suami dari KepalaDesa Kedungwringin) karena mendapat telepon dari PARMINAH untukdatang ke balai desa. Bahwa saksi Dr.

Setia Rahendra menunggu proses penggalian lianglahat di belakang Balai Desa Kedungwringin kemudian datang KHUDLORIAlias DORI Bin MULYADI dengan mengenakan kaos oblong warna merah,celana pendek dan bertopi (berdasarkan data dari Kemenag adalahPekerjaan PNS pada Kemenag Kabupaten Banyumas (Suami dari KepalaDesa Kedungwringin) karena mendapat telepon dari PARMINAH untukdatang ke balai desa. Bahwa saksi Dr.

Saksi menerangkan bahwa yang menolak pemakaman jenazahpenderitaPOP Positif Covid 19 oleh warga Desa Kedungwringin Kec.Patikraja Kab Banyumasadalah warga desa yang di pimpin oleh seoranglaki laki yang kemudian berdasarkan data dari Kemenag orang tersebutadalah karyawan dari Kemenag Kab. Banyumas bernama Sadr.KHUDLORI, ternpat tanggal lahir Banyumas, 25 Februari 1963, Islam,pekerjaan PNS pada Kemenag Kab.

Patikraja Kab Banyumas adalah wargaHalaman 40 dari 65 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bmsdesa yang di pimpin oleh seorang laki laki yang kemudian berdasarkandata dari Kemenag orang tersebut adalah karyawan dari Kemenag Kab.Banyumas bernama Saksi KHUDLORI, tempat tanggal lahir Banyumas,25 Februari 1963, Islam, pekerjaan PNS pada Kemenag Kab.Banyumas, alamat Desa Kedungwringin. Saksi tidak kenal dan tidak adahubungan saudara dengan Saksi KHUDLORI. Bahkan saksi tidak pernahbertemu dengannya.

SETIA RAHENDRA, M.Si.bahwa ada seorang laki laki (yang kemudian berdasarkan data dariKemenag orang tersebut adalah karyawan dari Kemenag Kab.Banyumas bernama Saksi KHUDLORI, tempat tanggal lahir Banyumas,25 Februari 1963, Islam, pekerjaan PNS pada Kemenag Kab.Banyumas, alamat Desa Kedungwringin (Suami dari Kepala DesaKedungwringin). Menurut Drs.

PUTUSANNomor 247/Pdt.G/2015/PA.Brasm ol) Cae oll tl aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Talak antara:Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaanPNS KEMENAG Guru MI Al Khaeriyah Sumpang Binangae,tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru,sebagai Pemohon;melawanTermohon, umur 42 tahun, agama Islam

, pendidikan terakhir S1, pekerjaanPNS KEMENAG Guru MAN Dua Lakalitta, tempat kediaman diKecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03Agustus 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor

sidang yang telah ditetapbkan Pemohon telah datangmenghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaaspanggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian wajib memperoleh Izin dari Kepala Kantor Kemenag

dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di muka.Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi danpatut sesuai relaas panggilan tanggal 10 Agustus 2015 dan 27 Agustus 2015tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yangditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Kepala Kantor Kemenag

Pl s/d P4, yang diajukan penggugat telahmemenuhi syarat formil sebagai akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bahwabukti tertulis tersebut mempunyai nilai pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pl, terbukti bahwa antara penggugatdengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan belum pernahbercerai sehingga penggugat dengan Tergugat berkualitas sebagai pihakpihak dalamperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti bahwa Penggugat adalahPegawai Negeri Sipil Kemenag

yang timbul karena Tergugat malasbekerja, meskipun Penggugat telah memberikan modal untuk membuka usahapencucian motor, saksi sendiri mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat,karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saat ini Penggugat denganTergugat sudah berpisah sejak bulan Juli 2010, yang mana Penggugat tinggal diWaropen bersama anakanak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat diJayapura, dan saksi juga pernah menasehati Penggugat bersamasama dengan KepalaKantor Kemenag

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemenag Waropen, telahmendapatkan surat izin bercerai dari pejabat yang berwenang;3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagisejak awal tahun 2010;4.

Bahwa saksi dan kepala kantor Kemenag Waropen serta dari pihak keluargaPenggugat maupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agarmengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah dantidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, sehinggatujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki alQuran Surat arRum ayat

XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaanpenyuluh Agama Islam pada Kemenag Asahan, alamat XXXXXXXXXX,menyatakan kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, karena saksi adalahHal. 4 dari 12 halaman,Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.Kis.adik angkat dari Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagaiberikut: Hubungan Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri.

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan penyuluh AgamaIslam pada Kemenag Kab.

Antara Pemohon dan Pemohon II dengan Tergugat tidak hubungankeluarga sedarah, selain itu Pemohon dan Pemohon II dan Tergugat juga tidaksesusuan, Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Pemohon II danTergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak mempunyai AktaNikah hingga sekarang;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang jugasebagai Penyuluh Agama Kemenag Kab.

Asahan, bahwa kedua saksi telahmenyarankan agar para Pemohon melaksanakan pernikahan denganmemenuhi proses pernikahan yang diatur dalam peraturan perundanganundang yang berlaku dinegara Indonesia;Menimbang bahwa saksi adik angkat Pemohon II dan saksi II adalahkenalan saksi , Keduanya adalah penyuluh agama pada Kemenag KabupatenAsahan, keduanya mengenal Pemohon dan Pemohon II, cakap dalambertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, oleh sebab itu Majelis Hakimberpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171

Pusat;Bahwa Saksi dan Terdakwa belum melapor dan mendaftarkan Saksi Yantodan Saksi Desi Mediana Fitri ke Kemenag Provinsi Bengkulu sebagaipeserta jamaah Haji Khusus untuk keberangkatan tahun 2017;Bahwa Saksi Yanto dan Saksi Desi Mediana Fitri belum didaftarkan kesistem SISKOHAT (Sistem komputerisasi Haji Terpadu) Kemenag danbelum mendapatkan Nomor Porsi, nomor validasi dan tidak terdaftar diDaftar tunggu (waiting list) Sesuai dengan aturan peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 23 tahun

Saksi ZUPIRUDDIN bin SARKAWI dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai ASN Kemenag di Bidang Haji danmenjabat sebagai Kasi pembinaan Haji dan Umroh;Bahwa tugas dan tanggung Jawab Saksi selaku Kasi Pembinaan Haji danUmroh di Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu adalah mendata danmembantu kelancaran pelaksanaan ibadah haji dan umroh;Bahwa mekanisme dalam peyelenggaraan kegiatan ibadah haji khususberdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor

kepada Kantor Kemenag Wilayah di tempat kantor tersebut berdiri denganmelengkapi persyaratan lainnya yaitu:1. Surat permohonan untuk pendirian kantor cabang.2. Akte pendirian Pusat.3. Akte Pendirian cabang.4. Surat penunjukan perwakilan.5.

Surat rekomendasi (Himpunan Haji Khusus Pusat).setelah melengkapi persyaratan tersebut maka Kemenag wilayahmemberikan surat izin pembukaan kantor cabang PIHK untukmenyelenggarakan kegiatan haji khusus;Bahwa DHD Tour dan Travel tidak terdaftar sebagai penyelenggara untukkegiatan ibadah haji khusus di Kanwil Kemenag provinsi Bengkuludikarenakan DHD Tour dan Travel tidak pernah mengajukan permohonanuntuk pembukaan kantor cabang PIHK (penyelenggara Ibadah HajiKhusus) di kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu

Pada tanggal 29 Desember 2017 Saksi Yanto dan Saksi Desi Meriana Fitrimenyerahkan uang sejumlah Rp176.800.000,00 (Sseratus tujuh puluhenam juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Cek Bank Mandinri;Bahwa yang melakukan pencairan atas uang yang diserahkan oleh saksiYanto adalah Saksi Refdewita;Bahwa DHD Tour dan Travel Bengkulu tidak memiliki izin PIHK(penyelenggara lbadah haji Khusus) dari Kemenag Pusat sesuai denganHalaman 20 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bg!

1989 telah berkeluarga danmelangsungkan pernikahan dengan seorang istri bernama SITI ISWATUNHASANAH menggunakan nama SYAIFUDDIN ZUHRI;5 Bahwa Pemohon semenjak masuk pesantren pada Juni 1984 sampaisekarang menggunakan nama SYAIFUDDIN ZUHRI;6 Bahwa Pemohon bersama istri pada Oktober 1990 pulang kejawa danbertempat tinggal di Padukuhan Tapansari, Desa Watusigar, KecamatanNgawen, KabupatenGunungkidul;7 Bahwa pemohon sejak 1 Januari 2005 mengabdikan diri sebagai PenyuluhAgamaHonorer (PAH) di KANWIL KEMENAG

DIY sampai sekarang;8 Bahwa Pemohon setelah mengabdi sebagai Penyuluh Agama Honorer (PAH)tersebut, pemohon tercatat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) K2,di KANWIL KEMENAG DIY;9 Bahwa untuk kepentingan dan kelengkapan pemberkasan CPNS diKANWIL KEMENAG tersebut diperlukan penyesuaian nama yangtercantum di Ijazah dan data lain yang dimiliki oleh Pemohon;10 Bahwa SK Penyuluh Agama Nonorer ( PAH) sejak Januari 2005 sampai 2015bernama Syaifuddin Zuhri;11 Bahwa KK ( Kartu Keluarga) pemohon bernama

Suardi Abbas, SH, MH(Kepala Kanwil Kemenag Prop.

Bgl.ditujukan kepada Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu. Proposaltersebut dibuat tanggal 03 Juni 2013 danditanda tangani oleh Dr.MISRIP.

Kemudian dari Kanwil Kemenag Prop.Bengkulumemberitahukan kalau ada yang mempunyai kebutuhan untukpengembangan sekolah diminta untuk mengajukan proposal dandata pendukung.

,M,Si Bin Abdul Gani, dibawah sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan pengadaan lahan sekolahmadrasahmadrasah sekota Bengkulu sebagai Kasubagperencanan dan Keuangan Kanwil Kemenag Prop Bengkulu; Bahwa tugas saksi sebagai Kasubag perencanaan danKeuangan Kanwil Kemenag Prop Bengkulu yaitu melakukanHal84dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.

SUARDIABBAS, SH, MH (KepalaKanwil Kemenag Prop.

ERFAN ROSULI ; (saksi Ahli )Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidakmempunyai hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa baik sedarah34maupun semenda, saksi juga tidak tekait hubungan pekerjaan denganpara terdakwa;Bahwa saksi bekerja Kemenag Prop.

Pusat yang memilikikewenangan untuk menyetujui atau tidak usulan tambahan kuota tersebut;Bahwa tambahan kuota tersebut menjadi kewenangan Kemenag Pusatdan di Kemenag Kabupaten/ Kotamadya diberikan edaran, selanjutnyaatas edaran tambahan kuota nama calon yang sudah ditentukan tersebutdihubungi oleh Kemenag setempat ;Bahwa Jika KBIH berusaha untuk mengusulkan percepatan, Secaraformal itu boleh saja ;Bahwa dasar hukum Penyelenggara ibadah haji diatur dalam UU No. 13tahun 2008, tentang penyelenggara

adakesepakatan antara calon jamaah haji dengan KBIH yang diketahui olehKemenag setempat dan Uang yang yang dibayarkan untuk KBIH tersebutdiluar dari uang yang dibayarkan di Bank ; Bahwa untuk KBIH NURUL ANWAR yang menyalahi aturan untuk sanksibelum ada dari Kmeneg ; Bahwa pengajuan pemberangkatan tanpa melalui Kemenag setempatdiperbolehkan, akan tetapi harus ada tembusan untuk kemenag setempat;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, para terdakwamasing masing menyatakan bahwa benar dan tidak

Kabupaten mendapat rekomendasi54dan saya disambut dengan positif, setelan itu surat permohonantersebut di bawa Ke Kemenag Wilayah oleh terdakwa H.

NANANG dan terdakwa H.RAMATULLAH Terdakwa suruh datang ke KeMenag pusat sambilmenunggu panggilan;Bahwa KBIH NURUL ANWAR masuk wilayah Kota Pasuruan, olehkarena calon jemaah haji kami yang banyak Terdakwa bimbing dariwilayah Kab. Pasuruan, sehingga Terdakwa minta rekomendasi dariKemenag Kab.

sudah dilegalisir;Fotocopy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir:Surat Keterangan dari SDN 7 Sokong;Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Marianto dari SDN 7Sokong;Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Polsek Tanjung;Berita Acara Keabsahan Berkas Pencalonan Bakal Calon KadesSokong di Dinas Dikpora KLU;Fotocopy Surat Keterangan Pengganti ljazah atas nama MariantoNomor B375/d.19.10/4/PP.007/2017 yang dikeluarkan oleh KantorKemenag KLU tanggal 24 Juli 2017;Surat Keterangan dari Kantor Kemenag

Calon Kepala Desa:Surat Pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa Sokongkepada Panitia Pemilinan Kepala Desa Sokong;Surat Pengantar dari Panitia Pengawas Pemilinan Kepala DesaMedana, Teniga dan Sokong kepada Ketua Panitia Pilkades Sokong;Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Utara tentangPembentukan Pengawas Pemilinan Kepala Desa Medana, Tenigadan Sokong Nomor 149/11.A/PEM/2017;Surat dari Sekretariat Daerah kepada Ketua Panitia PemilinanKepala Desa Sokong perihal Pertimbangan.Surat dari Kantor Kemenag

Kabupaten Lombok Utara kepadasaudara Marianto perihal Klarifikasi Surat Keterangan ljazah;Surat dari Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Utara kepadaPanitia Pemilinan Kepala Desa Sokong perihal Klarifikasi:Fotocopy Surat saudara Marianto kepada Kantor KemenagKabupaten Lombok Utara;Berita Acara Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara HasilPemilinan Kepala Desa Sokong masa bhakti 20172023;Surat Panitia Pemilinan Kepala Desa Sokong kepada BadanPermusyawaratan Desa Sokong perihal Hasil RekapitulasiPerhitungan

Satu bendel Surat Pencabutan Surat Keterangan Penggantijazanh Nomor B643/Kd.19.10/PP.00/10/2017 atas nama Mariantooleh Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Utara;Dikembalikan kepada saksi Kariyasa;1.2.1 (satu) buah Buku Induk MTs Sunan Kalijaga Tanjung;1 (satu) buah buku pembayaran SPP MTs Sunan Kalijaga TanjungTahun Ajaran 19971998, 19981999, dan 19992000;Surat Keterangan Kehilangan ljazah atas nama Marianto dari MTs.Sunan Kalijaga Tanjung Nomor 03/MTs.SKT/T/VII/2017 tanggal 22Juli 2017;1 (satu) bendel

;Penetapan Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.Smg 1Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian dan HukumKanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah;Nama : Mokhammad Dony Arifin, S.HI., M.H.;Jabatan : PNS pada Kankemenag Kota Semarang;Estitika Ikawati, S.H.

;Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian dan HukumKanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 53/PENDIS/2020/PTUN.Smg tanggal 30 Juli 2020tentang Penetapan Lolos Dismissal;.

MENGADILI;

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Kepala Kementrian Agama (KEMENAG) Pamekasan untuk mengganti nama pemohon dari ESA menjadi SITI AISA tersebut sesuai Akta Kelahiran No. 3528-LT-05072017-0008
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang hingga saat ini sebesar Rp.301.000,00 (Tiga ratus satu ribu rupiah)

Ali Mustafa tidak dapat dihubungi dan kami cekke Kanwil Kemenag Prov. Kaltim ternyata Yayasan travelAbdurrahman tersebut adalah yayasan Fiktif;Saksi menerangkan bahwa Sekira bulan Mei 2015 Saksiditelpon oleh Sdr. Ali Mustafa untuk pagi hari pada tanggal 13Mei 2015 bersiap siap dijanjikan dijemput melakukanmanasik Haji di Samarinda tetapi tidak jadi sampai sekitar 3(tiga) kali akhirnya saksi (Dkk) berangkat ke Kota Samarindauntuk mengecek ke Kanwil Kemenag Prov.

Ali Mustafa dikarenakan latarbelakang dia yang saksi (Dkk) ketahui seorang Ustad danpenceramah serta saksi (Dkk) pernah bertemu langsung sertamendapat penjelasan darinya serta mengaku sebagai ketuaYayasan Abdurrahman dan yayasanya tersebut bekeija samalangsung dengan Kanwil Kemenag Prov. Kaltim yang mencarijamaah dipedesaan sebanyak 20 (dua puluh) danpembiayaan ongkos haji milik Sdr.

Ali Mustafa Setelahsaksi (Dkk) berangkat ke Kota Samarinda untuk mengecek keKanwil Kemenag Prov. Kaltim dan mendapat surat edaranbahwa Yayasan travel Abdurrahman tersebut adalah yayasanFiktif disitulah Saksi (Dkk) dan saat itu Saksi (Dkk) mencobaSdr. Ali Mustafa tetapi handphone nya tidak aktif lagi dan setlahkejadian tersebut Saksi (Dkk) sama sekali tidak mengetahuikeberadaan Sdr.

Kasransyah lalu kami berbincang bincang, disela perbincangan terdakwamenawarkan kepadanya tentangpaket haji dan umroh yang murah dengan perkataan KALAU ADAANGGOTA PAK HAJI YANG INGIN BERANGKAT HAJI PADA TAHUN2015 DENGAN BIAYA MURAH TOLONG HUBUNGI TERDAKWA danterdakwa menjelaskan bahwa mendapat jatah kuota haji sebanyak 20(dua puluh) orang dan merupakan Ketua dari Yayasan Abdurrahmanyang bekerja sama dan diberi mandat oleh Kanwil Kemenag Prov.

Kasransyah lalu kami berbincang bincang, diselaperbincangan terdakwamenawarkan kepadanya tentang paket haji danumroh yang murah dengan perkataan KALAU ADA ANGGOTA PAKHAJ YANG INGIN BERANGKAT HAJI PADA TAHUN 2015 DENGANBIAYA MURAH TOLONG HUBUNGI TERDAKWA danterdakwamenjelaskan bahwa mendapat jatah kuota haji sebanyak 20 (dua puluh)orang dan merupakan Ketua dari Yayasan Abdurrahman yang bekerjasama dan diberi mandat oleh Kanwil Kemenag Prov.

Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 2 kali menjadi ketua Kloter jamaahhaji yang melakukan pendampingan hingga ke tanah suci untukpengiriman dari Kabupaten Pasuruan, namun dengan tawaran olehSAIFULLAH tersebut terdakwa tidak melakukan pengecekan akankebenaran/keberadaan SAIFULLAH ataupun kebenaran percepatanHalaman 9 dari 79 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Bilpemberangkatan haji tersebut baik kepada Depag Kabupaten Pasuruan,Kanwil Kemenag Propinsi Jatim ataupun Kemenag RI.Bahwa SYAIFULLAH mengatakan kepada

Dimana para jamaah calon Haji di janjikan bahwa bisamemberangkatkan calon jamaah haji yang sudah terdaftar resmi dipemerintah dan sudah mendapatkan PORSI berangkat tahun 2019walaupun sesuai ketentuan calon jamaah berangkat di atas tahuntersebut namun dengan membayar sejumlanh uang sebagai biayapercepatan pemberangkatan dengan kuota haji khusus sehingga parajamaah menjadi tertarik karena ada jaminan dari terdakwa di mana yangbersangkutan mempunyai hubungan dengan Kemenag RI, danselanjutnya para jamaah

Membayar sejumlah uang yang telah ditentukan.Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 2 kali menjadi ketua Kloter jamaahhaji yang melakukan pendampingan hingga ke tanah suci untukpengiriman dari Kabupaten Pasuruan, namun dengan tawaran olehSAIFULLAH tersebut terdakwa tidak melakukan pengecekan akankebenaran/keberadaan SAIFULLAH ataupun kebenaran percepatanpemberangkatan haji tersebut baik kepada Depag Kabupaten Pasuruan,Kanwil Kemenag Propinsi Jatim ataupun Kemenag RI.Bahwa SYAIFULLAH mengatakan kepada terdakwa

Wonokromo, Sby KEMENAG KEMENAG)JATIM Bahwa untuk meyakinkan para calon jamaah terdakwa memberikan kainbatik untuk seragam haji dan nanti bila Sudah di asrama haji Sukolilo akanmendapatkan tas dan koper serta Paspor dan Visa akan di bagikan padasaat di asrama tersebut dan tinggal cap jari saja.Bahwa para jamaah selanjutnya di janjikan/dihubunggi oleh terdakwabahwa akan berangkat haji tanggal 5 agustus 2019 berangkat jam 16.00Wib dari lapangan BangKodir Bangil Pasuruan, dan setelah kumpulselanjutnya

percepatan pemberangkatan Kuota HajiKhusus dari Kantor Kemenag RI (Pusat tersebut) Sdr.

PUTUSANNomor : 1012/Pdt.G/2012/PA.Lmg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Permohonan Pembatalan Nikah yang di ajukan oleh:PEMOHON,umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kanwil Kemenag Jatim,bertempat kediaman di *** Kecamatan Wonocolo,Surabaya, sebagai PEMOHON;MELAWANTERMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam

I dan Termohon IImelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan (Kutipan akta nikahNomor: 730/65/X1/2011 tanggal 11 Nopember 2011);Bahwa setelah perkawinan tersebut Termohon I dan Termohon II bertempat tinggaldi rumah mereka di Banjarwati Paciran.Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 telah datang ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Paciran, Lamongan seorang perempuan bernama PEMOHON umur 35tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kanwil Kemenag

Sinergi Pustaka Indonesia untuk Sisa Pembayaran PekerjaanPenggandaan Kitab Suci AlQuran Ditjen Bimas Islam Kemenag RItanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp 21.977.856.691 ,00;. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02427 kepada PT.

No 2152 K/Pid.Sus/2014112430.431.432.433.434.435.Sekjen Kemenag RI Senin, 13 Desember 2010 acara EvaluasiPelaksanaan Anggaran APBN Tahun 2010, Penjelasan mengenaipengelolaan dan optimalisasi atas setoran awal jamaah hajiIndonesia.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIIIDPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI denganDirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Rabu, 26 Januari 2011 acaraMembahas penguatan program Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI.1 (satu) bundel fotokopi

No 2152 K/Pid.Sus/2014120493.494.495.496.497.1 (satu) berkas suratsurat mengenai APBNP Tahun 2011 di dalammap plastik, yang terdiri dari :1. 1 (satu) lembar disposisi dari Sesditjen Bimas Islam kepadaKabag II tanggal 15 Agustus 2011 beserta 1 (satu) lembar copySurat Sekjen Kemenag RI Nomor : Sj/B.1/2.3.4/KU.00.2/...... /2012 tanggal (kosong) Agustus 2011 perihal APBNPerubahanTahun 2011 dan lampirannya.2. 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Surat Dirjen BimasIslam Kemenag RI Nomor : Dj.lI/KS

Sinergi Pustaka Indonesia untuk Sisa Pembayaran PekerjaanPenggandaan Kitab Suci AlQuran Ditjen Bimas Islam Kemenag RItanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp21.977.856.691 ,00;m. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02427 kepada PT.

optimalisasi atas setoran awal jamaahhaji Indonesia.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIIIDPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI431.432.433.434.435.436.dengan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Rabu, 26 Januari2011 acara Membahas penguatan program Ditjen PendidikanIslam Kemenag RI.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIIIDPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RIdengan Sekjen, Dirjen Bimas Islam, Dirjen PHU Kemenag

Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI karena Tergugat VII dan Vill bukanlahHal. 10 dari 50 hal. Put.

Dan Synode ini diadakanadalah berdasarkan surat Dirjen Bimas Kristen Kemenag RepublikIndonesia dan berdasarkan kesepakatan bersama antara PemohonKasasi s/d VI dan Termohon Kasasi (vide bukti T40), untukmenyelesaikan masalah Internal GP.

Bahwamenurut Judex Facti Synode XXXiIll tahun 2010 yang dilakukan olehTermohon Kasasi/PP di Jalan Farel Pasaribu Nomor 73 PematangSiantar adalah secara juridis tidak sah, karena tidak didampingi olehDP, di samping itu juga tidak mempunyai rekomendasi dari Kemenag P.Siantar, dari Kakanwil Kemenag Prop.

Sinode XXXV versi Termohon Kasasi tidak mendapat rekomendasidari Kemenag P.

No. 3060 K/Padt/2013rekomendasi dari Kakanwil Kemenag Prop.SU Nomor Kw.02/6c/BA.06/3110/2012 tanggal 17 Juli 2012 (vide bukti T3) dan suratrekomendasi dari Kantor Kemenag Kodya Pematang Siantar NomorKd.0217/7/BA 00/620/2012, tanggal 17 Juli 2012 (vide bukti T4);20) Bahwa oleh karena kepengurusan Termohon Kasasi ditolak, makasecara de jure kepengurusan Termohon Kasasi tidak mempunyaiwewenang apapun atas/terhadap GP yang berpusat di Jalan LinggaNomor 24 A, Pematang Siantar, sebaliknya karena permintaanTermohon

Penggugat telah mengajukanpermohonan izin kepada instansi Penggugat berdinas sesuai dengan PPNomor 10 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi PUTUSAN NOMOR 0823 TAHUN 2018 Halaman 4 dari 14 halamanKepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dantelah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor :B7735/K.w.07.1/4/HM.00/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Ka.Kanwil Kemenag

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlakuSUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untukkeperluan mengajukan gugatan perceraian ini Penggugat telah melampirkanSurat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor:B735/K.w.07.1/4/HM.00/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Ka.Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu;Bahwa pada persidangan yang telah

menunjuk kepada berita acara tersebut yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pemnggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil danuntuk keperluan mengajukan gugatan perceraian ini Penggugat telahmelampirkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor B7735/K.w.07.1/4/HM.00/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Ka.Kanwil Kemenag