Hermanus Korarei sekitarbulan januari 2010 menyurati Ketua KPU Provinsi Papuayang pada pokoknya meminta dilakukan pergantian antarwaktu (PAW) vide Pasal 29 Ayat (1) UndangUndang No. 22Tahun 2007 menyatakan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena : a). MeninggalDunia, 6). Mengundurkan Diri ; atau c).

Saudara Har Mokodompis.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmimengusulkan agar kekosongan tersebut diisi' sesuai nomordaftar tunggu berikutnya, yakni Saudari Else Merne danRidwan Iman Kalewar sebagaimana dimaksud dalam penjelasanPasal 29 (4) menyatakan Untuk menggantikan Anggota KPU,KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti ataudiberhentikan tidak diperlukan lagi pembentukan TimSeleksi. fakta menyatakan lain karena kekosongan yangada tidak dilakukan pergantian antar waktu) (PAW

Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPRProvinsi di kediamannya sekitar jam 7.30 WIP yakni BapakCipto, dan menyampaikan kepada kami bahwa dari hasilpelno yang dilakukan KPU Provinsi Papua bahwa 4 (empat)orang di PAW dan Penggugat dinyatakan tetap menjadiAnggota ;10.Bahwa lebih jelas lagi mengenai status Penggugat yangtetap menjadi Anggota KPU Kabupaten Sarmi, Kepala KesbangPemda Kabupaten Sarmi (Bapak Pieter Werinussa) dan WakilKetua DPRD Kabupaten Sarmi (Bapak Paul Palege)menyampaikan hal tersebut dihadapan

Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR11.12.13.Bahwa walaupun terhadap hal hal yang berkaitan dengankewenangan sebagaimana diatas adalah kewajiban KPUProvinsi Papua, namun karena gugatan ini terkait dengankepentingan para tergugat II intervensi, maka Tergugat IIintervensi melakukan pula upaya terkait hal hal yangdijelaskan KPU Provinsi Papua mengenai PAW yang dikenakankepada Penggugat ;Bahwa sebelum Tergugat I Intervensi menyampaikan hal halyang berkaitan dengan alasan PAW Penggugat, perluTergugat Il Intervensi

Kalewar pernah menemui Ketua KPU Provinsi Papuamenanyakan perihal PAW Anggota KPU Kabupaten Sarmi dan padapertemuan itu).

dan sangat keberatan, dengan alasansebagai berikut1 Bahwa pengusulan yang diajukan oleh Tergugat II telahsesuai mekanisme dan ketentuan pasal 107 ayat 5 PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2010 karena WalikotaKotamobagu tidak mengajukan usulan yang disampaikanoleh Tergugat I tersebut ;2 Bahwa mengenai kode persuratan yang mengakibatkan catatadminsitrasi adalah terlalu naif dan sangat tendensius karenatidak ada relevansi antara kode surat dengan prosedur danmekanisme proses pengusulan pemberhentian PAW

;3 Bahwa kelompok kerja peneliti berkas calon PAW telahbekerja secara maksimal dan optimal sesuai tugas dantanggungjawabnya sehingga tidak terjadi cacat wewenangdan cacat administrasi ;4 KEBERATAN KEEMPATBahwa judex factie telah keliru dan tidak cermat dalam menafsirkandan menerapkan hukum, karena proses peresmian pemberhentian danpenggantian antar waktu atas nama Penggugat sebagai anggota DPRDKota Kotamobagu telah sesuai dengan mekanisme dan peraturanperundangan yang berlaku yaitu pasal 383 ayat

Hal inijelas membuktikan dalam tahapan proses PAW yang menjaditanggung jawab Tergugat I tidak melakukan kajian tehnisdan tahapan yang benar dengan mengabaikanprofesionalisme kerja dan melanggar perundangundanganyang berlaku ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yangbersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani olehPanitera Pengadilan Tata

PENETAPANNomor 0300/Pdt.G/2017/PA Srogez sll ood) al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Pengadilan Agama Sorong, telah membaca surat teguranyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong Nomor W25A2/163/Hk.05/II/2018. tertanggal 22 Februari 2018 yang disampaikan kepadaSdr.

perundangan yang berlaku yaitupasal 383 ayat 1 huruf b dan c jo pasal 383 ayat 2 huruf e, h dan 1 UndangUndangNomor 27 Tahun 2009, serta telah sejalan dengan pasal 102 ayat 1 huruf b dan cPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010.5 KEBERATAN KELIMABahwa judex factie tidak cermat mempertimbangkan alat bukti serta saksi yangdiajukan oleh Tergugat/Pembanding, karena :e Fakta di persidangan membuktikan kepengurusan Partai PPRN sampai saatini masih tetap aktif dan tetap eksis, yaitu terbukti adanya pengajuan PAW

Terbandingdari keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara dan pengusulan tersebuttelah ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Minahasa Utara ( vide T.5 ) danBupati Kabupaten Minahasa Utara ( vide T.6 ) ;Bahwa berdasar bukti T.2 terbukti Partai Peduli Rakyat Nasional ( PPRN ) telahmemberikan sanksi berat berupa pemberhentian Penggugat / Terbanding sebagaiAnggota Partai Peduli Rakyat Nasional ( PPRN );Bahwa berdasar bukti P. 7 terbukti bahwa jumlah Anggota DPRD KabupatenMinahasa Utara yang diusulkan untuk di PAW

hanya 5 ( lima ) orang yang salahsatunya adalah Penggugat/Terbanding, sehingga berdasar fakta tersebutkeberadaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara sebagai lembaga perwakilanrakyat akan masih dapat menjalankan tugas konstitusionalnya, walaupunseandainya quod non para Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang 5(lima ) orang tersebut di PAW tanpa ada penggantinya karena sudah tidak adakader lagi dari Partai Politiknya masingmasing.Menimbang, bahwa berdasar pada faktafakta hukum tersebut MAJELISberpendapat

Bahwa pemohon adalah ahli waris dari almarhum dan almarhumah sesuaisurat pernyataan ahli waris yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Ambon dibawah nomor : 07/PAW/23/PN.AB yangmasingmasing bernama : nner rn nnn BAKARI PINGGI, meninggal di Ambon pada hari Sabtu tanggal 15Maret 1980 sesuai Surat Kematian No.472/02/BMT.Sket, yang dibuatOleh, ...oleh Kepala Desa Batu Merah; nnn nen nnn MARYAM PINGGI, meninggal di Ambon pada hari Jumat tanggal 10 Juli1983 sesuai Surat Kematian No.472/

demi hukum;Menyatakan Surat Nomor A/722/DPPHANURA/XII/2016 tertanggal16 Desember 2016 Perihal Persetujuan Pergantian Antara Waktusebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas diriPenggugat yang dikeluarkan Tergugat cacat prosedural;Menyatakan Surat Nomor A/722/DPPHANURA/XII/2016 tertanggal16 Desember 2016 perihal Persetujuan Pergantian Antara Waktuyang dikeluarkan Tergugat serta Surat Nomor 148/DPDHanura/Sulsel/XIl/2016, tertanggal 27 Desember 2016 Perihal PermohonanPergantian Antar Waktu (PAW

Bahwa pokok gugatan dalam perkara a quo adalah mengenaiperselisihan partai politik in casu tindakan Para Termohon Kasasimemberhentikan Pemohon Kasasi sebagai Anggota Partai Hanura sertapengenaan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk Pemohon Kasasisebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 20142019,Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 371 K/Pdt.SusParpol/2018perbuatan mana menurut Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawanhukum sehingga tidak sah;2.

WI 9% ol we,go laor9 aids ASL adzall Gl ool Ghul paw oyLolSS gilda! jaw call Vo gill yo wligio edly ) pallJauleodSeyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup samasekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkanbeberapa bahaya dan kerusakan.

MuhammadAlbaar dalam pergantian antar waktu (PAW) tersebut, akan tetapiTergugat II Ir. M. Ichsan Hi.

Efendi sebagai Sekretaris Partai BulanBintang Provinsi Maluku Utara yang memperoleh suara terbanyak ketigadengan jumlah 1.202 suara, maka dengan segala kepentingannya untukmerampas posisi Pergantian Antar Waktu (PAW) yang seharusnya secaraotomatis merupakan hak Penggugat dalam keterwakilan kaumperempuan tersebut, Tergugat II telah bekerja sama dengan Tergugat IMuchlis Radjiloen, SH sebagai Ketua Pjs Partai Bulan Bintang ProvinsiMaluku Utara bertindak sebagai Tergugat II membuat suratpemberitahuan

No. 860 K/Pdt.Sus/2012sama dengan Tergugat II atas nama Tergugat II DPW PBB ProvinsiMaluku Utara ingin merampas dan menggantikan posisi Penggugatsebagai suara terbanyak kedua dalam pergantian antar waktu (PAW)Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Muhammad Albaaryang mengundurkan diri, dan posisi tersebut diduduki oleh Tergugat I,maka Tergugat I dan Tergugat II atas nama Tergugat III DPW PBBProvinsi Maluku Utara harus ganti rugi kepada Penggugat sebesarRp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah

Bahwa akan tetapi TergugatII telah menggunakan SURAT KEPUTUSAN tersebut sebagai dasarhukum Permohonan PAW an.

,MM (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa,yang didasarkan pada suratsurat yang dibuat oleh Tergugat I secara melawanhukum tersebut adalah cacat hukum dan oleh harus dinyatakan batal demihukum;4 Menyatakan bahwa SURAT KEPUTUSAN Tergugat II tertanggal 25 April 2011,Nomor 065/DPW03/A.1/IV/2011 Tentang Penetapan Pemberhentian Penggugatdari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa adalah batal demi hukum;5 Menyatakan Permohonan PAW an.

Imenggelar rapat Pleno pada tanggal 20 April 2011 sebagaimana Berita AcaraRapat Pleno Nomor 11/DPC03/A.1/IV/2011 untuk mengambil keputusan jenishukuman yang pantas diberikan kepada Penggugat sebagai anggota PKB dankeputusan rapat pleno secara bulat (tanpa dissenting opinion) telah memutuskanserta menyetujui pencopotan Penggugat dari keanggotaan PKB;4 Bahwa karena Penggugat sebagai anggota DPRD Propinsi Banten yang mewakiliPKB, maka Para Tergugat mengajukan permohonan persetujuan pergantian antarwaktu (PAW

) tersebut kepada DPP PKB sebagai otoritas tertinggi partaisebagaimana surat Tergugat II kepada DPP PKB diantaranya surat No : 116/DPW03/A.1/VI0/2011 tertanggal 15 Agustus 2012 Perihal: PermohonanKembali (ketiga) Surat Permohonan PAW Anggota DPRD Propinsi Banten an.Sdr.

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun20142019 bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Provinsi SulawesiTengah terpilin Periode 20142019;Bahwa ketika Penggugat memangku jabatan sebagai anggota legislatifDaerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, tibatiba pada bulanMaret 2016 yang lalu, Penggugat mendapatkan informasi bahwa pihakTergugat I, atas usul Tergugat Il memberhentikan Penggugat sebagaianggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkanPenggantian Antar Waktu (PAW

Atas adanya informasi pemberhentian tersebutdi atas, pihak Penggugat berusaha menghubungi beberapa rekan anggotaPartai Nasional Demokrat (Partai NasDem) baik di Kantor Pusat/DPPJakarta maupun di daerah, ternyata informasi pemberhentian Penggugattersebut benar adanya, namun sampai sekian lama Penggugat belummenerima dan diberitahu secara resmi tentang adanya pemberhentianPenggugat sebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) danPenggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi

Putusan Nomor 1477 K/Pdt.SusParpol/2017dari DPP Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang dikirim melaluipos dan ternyata surat tersebut adalah Surat Keputusan DPP PartaiNasional Demokrat Nomor 008 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016,kemudian Penggugat membaca surat itu yang mana isi dari surat tersebutyaitu keputusan memberhentikan Penggugat sebagai anggota PartaiNasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkan Penggantian AntarWaktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tersebut.Adapun

Putusan Nomor 1477 K/Pdt.SusParpol/201710.seluruh kegiatan menyangkut pemberhentian Penggugat sebagai anggotaPartai NasDem dan menyangkut Pemberhentian Antar Waktu (PAW) bagiPenggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, sampai putusan Perkara Perdata ini mempunyai kekuatan hukumtetap/pasti;Bahwa Penggugat dalam mengajukan Perkara Perdata ini ke hadapan SidangPengadilan Negeri Kelas IA Palu, ditunjang oleh buktibukti yang kuat (otentik),maka dimohon agar kiranya Majelis

UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah secara tegas menyatakan;1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat(1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik;Bahwa berkaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggotaPartai NasDem dan Pergantian Antar Waktu (PAW

D/Ins/117/1975XA NO 189155TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI TANDA BUKTI TALAKSURAT KETERANGAN TENTANG TERJADINYA TALAKNo 432/V4t.3 wesssecssssses 19 84,Ketua Pengadilan Agama di = sess: dengan ini menerangkan bahwa:Nama e leitrots5c1 rWezaaaCalt Stilt AilliAD 5" ep /ABAW... see eeeeeeeeeee eee eee eee eeeTgl. lahir/Umur 024 talkah eeePekerjaan @ PAW vccccccncscncscscscnccnsnscneccccsccsaescarsenensenencecdeccnenneccseensa t*cesstssatercssttrecscncarascussarsAlamat 'n.a.in.k7 zinetae Zee Tra oe Lit

Selanjutnya disebut Pemohon IIDengan ini ingin mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris(PAW) sebagai berikut;Nama : EKAANDRE YENI Binti ISMULYADI (Anak)T.T.Lahir : Pekanbaru,1 Mei 1983(33tahun) Agama: IslamPendidikan : SLTAPekerjaan : Ibu Rumah TanggaAlamat : Perum Duta Mas Blok A 1 No.11 RT 01/RW 03 Desa TanahMerahKec.Siak Hulu KabupatenKampar; Selanjutnya disebut Pemohon Nama :EKO PUTRAAFRIZON Bin ISMULYADI (Anak)T.T.Lahir : Pekanbaru,17 September 1984 (32 tahun)Agama: IslamPendidikan : SLTAPekerjaan

Selanjutnya disebut Pemohon IIDengan ini ingin mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW)sebagai berikut;1. Bahwa para Pemohon mempunyai seorang ayah yangbernama ISMULYADI BIN ISMAIL BASYIR dan seorang Ibubernama MAKHJIDA Binti ABD RAHMAN; ;2. Bahwa pada tahun 2003 antara ayah Pemohon (ISMULYADIBin ISMAIL BASYIR) dengan Ibu Pemohon MAKHJIDA Binti ABDRAHMAN berpisah/bercerai berdasarkan Putusan PengadilanAgama Bangkinang AKTA CERAI No.89/AC/2003/PA.BKN tertanggal27 Mei 2003 ;3.

Olehkarenanya berdasar hasil pemilu tahun 2009Penggugat telah menjelma menjadi wakil rakyatbukannya wakil partai;Bahwa Tergugat melalui suratnya pada tanggal10 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPUDdan Ketua DPRD Tolitoli telah melakukantindakan pemecatan terhadap Penggugat sebagaiAnggota Partai Indonesia Sejahtera (PIS).Selanjutnya Tergugat melalui Suratnya Nomor0155/Umum/DPPPIS/062013 tertanggal 10 Juni2013 yang ditujukan kepada DPRD Tolitoli telahmemberikan persetujuan Pergantian Antar Waktu(PAW

hukum dengan segala akibathukumnya;Menyatakan tindakan Tergugat melakukanpemecatan terhadap Penggugat sebagai AnggotaPartai Indonesia Sejahtera (PIS) KabupatenTolitoli adalah tidak sah dan melawan hukum;Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan usulPergantian Antar Waktu terhadap kedudukanPenggugat sebagai Anggota DPRD Tolitoliperiode 20092014 adalah tidak sah dan melawanhukum;Menyatakan batal ataupun setidaktidaknyamenyatakan tidak dapat diterima keputusanTergugat tentang usul Pergantian Antar Waktu(PAW

PENETAPANNomor: 0102/Pdt.P/2017/PA.Mgtearl yor ssl al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkarapermohonan perubahan biodata yang diajukan oleh :creme ale prio wlasdl s 5.Artinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarikkemaslahatan.Hal. 6Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUNomor 1 Tahun 1974 jo.

) Penggugat sebagai anggotaDPRK Pidie Jaya, sesuai dengan Surat Tergugat II Nomor 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret 2016, sesuai dengan Bukti P11;.

tersebut prematur, tidak sah, tidakberharga, tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan AD/ARTPDA itu sendiri;32.Bahwa, akibat yang timbul dengan dikeluarkannnya Surat PeringatanPertama (SP.I), Surat Peringatan Kedua (SP.II), Surat Peringatan Keras,Surat Permintaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat yangditerbitkan oleh Tergugat dan Peringatan Pertama (SP Satu) dan SuratPemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai yang diterbitkan olehTergugat Il sebagaimana yang Penggugat kemukakan

Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Peringatan , Il danTeguran Keras terhadap Penggugat dalam kapsitas sebagai Anggota DPRKPidie Jaya serta Surat Pencabutan Keanggotaan PDA dan PermintaanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat, adalah tindakansewenangwenang, tanpa hak dan melawan hukum serta bertentangandengan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh yang telahmenimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat;3.

Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Nomor 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret 2016 perihal Pencabutan Keanggotaan PDA danPergantian Antar Waktu Sdr. Tgk. Muslim, SH.I. (Penggugat) bertentanganHalaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 760 K/Padt.SusPar.Pol/2016dengan Anggaran Rumah Tangga Partai PDA, adalah tindakan sewenangwenang, tanpa hak dan melawan hukum serta bertentangan denganAnggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh yang telah menimbulkankerugian immateriil bagi Penggugat;.

Nomor 760 K/Padt.SusPar.Pol/2016Surat Tergugat Nomor 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret2016 perihal Pencabutan Keanggotaan PDA dan Pergantian Antar WaktuSdr. Tgk. Muslim, SH.I., bertentangan dengan Anggaran Rumah TanggaPartai PDA, prematur, tidak sah, tidak berharga, dan tidak berkekuatanhukum;8.

Paw. Bee Mayads..............Tel. lahir/Umur 2 ee a ee ee ee ee JoPekerjaan P55 Ss eers i ie has oa ka oe nOAlamat Ee pt et sdkoxputih Kece Jegalempe)......... 2.60.di depan sidang Pengadilan Agama:........ Bondowese.................. ee ee eee ea eeeSs ei ee padahari .......Kemde...........tanggal ..... 22. September. 1962,.Talak yang dijatuhkan :1. Talak yang keberapa So a aeeees I a os Gk ss2. Qabladdukhul atau Badaddukhul bic, S.C.3. Istri dalam keadaan : Suci, hamilatau haidh ET ee4.

Bahwa, dalam hal PARA TERGUGAT selaku Anggota DPRDmengajukan permohonan mengundurkan diri maka terhadapnya akan dilakukanPergantian Antar Waktu (PAW), berdasarkan ketentuan hukum, peraturanperundangundangan yang berlaku;2.3.

Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk menangguhkan/menundaproses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) PARA TERGUGAT olehdan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara aquooleh PARA TERGUGATsampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukumtetap (incrackht van gewijsde);2: Memerintahkan PARA TERGUGAT dan PARATURUT TERGUGATmenjalankan, menerima hak dan kewajiban masingmasing menurut hukumsebagaimana keadaan semula sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukumtetap (

Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk menangguhkan/menunda prosesPemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) PARA TERGUGAT oleh dan karenaSurat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara a quo oleh PARATERGUGAT sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incrackht vangewijsde);3.

Gugatan Para Penggugat Kurang PihakBahwa selain 5 (lima) Tuntutan Pokok (Petitum) yang dimintakan oleh ParaPenggugat dalam bagian akhir Surat Gugatan, Para Penggugat ternyata juga memohondalam Tuntutan Provisi yang antara lain meminta kepada Majelis Hakim yangMemeriksa Perkara ini untuk: 1) MemerintahkanPara Turut Tergugat untukmenangguhkan/ menunda proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW)Para Tergugat... dan 2) Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugatmenjalankan, menerima

Makhfud menerangkan berdasarkan pengakuan Pemohonmengajukan permohonan untuk memohon ke pengadilan negeri agar duanamanya yang tercantum dalam ljazan SD dan SMP yang tertulis danterbaca Khoirul Anam adalah orang yang sama dengan nama yangtercantum dalam KTP, KK, Buku Nikah yang tertulis dan terbaca MochChoirul Anam Bahwa saksi Makhfud tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan iniuntuk ajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) di desa Legowo dandibenarkan oleh Pemohon ajukan untuk PAW yang hanya sisa 2

Bahwa Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Binkepada Pengadilan Agama Surabaya dengan tujuan untuk melengkapisyarat administrative balik nama untuk harta peninggalan dari Bin olehkarena demikian Pemohon untuk itu memerlukan penetapan dariPengadilan Agama Kota Surabaya.6. Bahwa Pewaris maupun para Ahli Waris semuanya adalah BeragamaIslam, Dan penetapan ini bertujuan untuk Balik Nama kepada ahli waristunggal yaitu , RR Binti .7.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbulakibat dari perkara Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Bin .11. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan Ratio Legis menurut hukumIslam, Pemohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan agamaSurabaya atau Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranyamemberikan Penetapan Ahli Waris dari Bin dengan amar sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.2.

PENETAPANNomor 0041/Pdt.P/2018/PA.Gtloer) yer Ul paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkarapermohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:Asna Abas binti Abas N. Tue, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidakada, tempat kediaman di Jalan Jend.

Katamso RT. 004 RW. 002,Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo.Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 0027/SK/KP/PAW/2018yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalotanggal 05 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama diri sendiri dan pemberi kuasa nama :1. Kadir Umar bin Uri Umar, lakilaki, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaanBuru Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Jend.