Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN SINTANG Perdata Khusus
Register : 27-09-2023 — Putus : 06-11-2023 — Upload : 17-11-2023
Putusan PN SINTANG Nomor 52/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Stg
Tanggal 6 Nopember 2023 — Penggugat:
Dara Juanti
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Melawi
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Prov. Kalimantan Barat
3.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo (Persatuan Indonesia)
Turut Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
70 — 49
  • Penggugat:
    Dara Juanti
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Melawi
    2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Prov. Kalimantan Barat
    3.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo (Persatuan Indonesia)
    Turut Tergugat:
    Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
Pengadilan PN SUBANG Perdata Khusus
Register : 13-12-2022 — Putus : 14-03-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PN SUBANG Nomor 54/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sng
Tanggal 14 Maret 2023 — Penggugat:
Sumarna
Tergugat:
1.Ketua Umum DPP PARTAI GERINDRA
2.Ketua DPRD Kabupaten Subang Jawa Barat
3.Indra Dena Putra Lesmana
136 — 40
  • Penggugat:
    Sumarna
    Tergugat:
    1.Ketua Umum DPP PARTAI GERINDRA
    2.Ketua DPRD Kabupaten Subang Jawa Barat
    3.Indra Dena Putra Lesmana
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 06-09-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan PN SERANG Nomor 123/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN SRG
Tanggal 8 Nopember 2023 — IING MUDAKIR
4.JENI
Tergugat:
4.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
5.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya
6.MAHKAMAH PARTAI Partai Berkarya
Turut Tergugat:
6.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kota Cilegon
7.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Serang
152 — 0
  • IING MUDAKIR
    4.JENI
    Tergugat:
    4.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
    5.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya
    6.MAHKAMAH PARTAI Partai Berkarya
    Turut Tergugat:
    6.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kota Cilegon
    7.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Serang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 07-11-2022 — Putus : 04-05-2023 — Upload : 13-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 675/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Mei 2023 — Penggugat:
Muh Nurhidayat
Tergugat:
1.dewan pimpinan pusat partai Demokrat
2.Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Partai Demokrat
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kota Salatiga
83 — 0
  • Penggugat:
    Muh Nurhidayat
    Tergugat:
    1.dewan pimpinan pusat partai Demokrat
    2.Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Partai Demokrat
    3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kota Salatiga
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata Khusus
Register : 26-12-2022 — Putus : 22-02-2023 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 84/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Idm
Tanggal 22 Februari 2023 — Penggugat:
Ruyanto
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Indramayu
2.Dewa Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Jawa Barat
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
4.Mahkamah Partai NasDem
263 — 20
  • Penggugat:
    Ruyanto
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Indramayu
    2.Dewa Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Jawa Barat
    3.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
    4.Mahkamah Partai NasDem
Pengadilan PN Meureudu Perdata Khusus
Register : 28-04-2022 — Putus : 20-06-2022 — Upload : 20-07-2022
Putusan PN Meureudu Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Mrn
Tanggal 20 Juni 2022 — Penggugat:
NAZARUDDIN ISMAIL
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (PNA) c.q Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kabupaten Pidie Jaya
300 — 57
  • Penggugat:
    NAZARUDDIN ISMAIL
    Tergugat:
    Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (PNA) c.q Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kabupaten Pidie Jaya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol
Register : 05-10-2022 — Putus : 25-01-2023 — Upload : 23-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Januari 2023 — ., M.M
Tergugat:
1.DPP Partai Persatuan Pembangunan
2.DPW Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Sumatera Selatan
80 — 44
  • ., M.M
    Tergugat:
    1.DPP Partai Persatuan Pembangunan
    2.DPW Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Sumatera Selatan
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus
Register : 28-03-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN MATARAM Nomor 76/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtr
Tanggal 17 April 2023 — Penggugat melawan Tergugat
122 — 27
Pengadilan PN SINJAI Perdata Khusus
Register : 24-01-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 26-04-2023
Putusan PN SINJAI Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Snj
Tanggal 21 Maret 2023 — Penggugat:
HASNAH.S.SOS
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG
2.dewan pimpinan wilayah partai bulan bintang sulawesi selatan
3.dewan pimpinan cabang partai bulan biontang kabupaten sinjai
Turut Tergugat:
3.dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sinjai
4.Bupati Sinjai
5.gubernur sulawesi selatan
6.Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabuapten Sinjai
250 — 13
  • Penggugat:
    HASNAH.S.SOS
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG
    2.dewan pimpinan wilayah partai bulan bintang sulawesi selatan
    3.dewan pimpinan cabang partai bulan biontang kabupaten sinjai
    Turut Tergugat:
    3.dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sinjai
    4.Bupati Sinjai
    5.gubernur sulawesi selatan
    6.Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabuapten Sinjai
Pengadilan PN CALANG Perdata Khusus
Register : 07-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN CALANG Nomor 2/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Cag
Tanggal 18 Oktober 2018 — Syamsuddin Yahya
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh
2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya
274 — 364
  • Syamsuddin Yahya
    Tergugat:
    1.Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh
    2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya
    Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Politik PPP (Partai PersatuanPembangunan) yang kemudian terpilin melalui Pemilinan Legislatif TahunHalaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.SusParpol/2018/PN Cag.2014 dari Daerah pemilihan Dapil 1 (Kecamatan Jaya, Indra Jaya)Kabupaten Aceh Jaya menjadi anggota Dewan Perwakilan RakyatKabupaten (DPRK) Aceh Jaya dari Partai PPP (Partai PersatuanPembangunan) Periode 20142019;.
    Bahwa tidak dimasukkannya nama Penggugat kedalam daftar nama bakalcalon DPRK Aceh Jaya dari PPP tidak mempunyai alasan yang jelaspadahal Penggugat semasa menjadi anggota Dewan DPRK Aceh JayaTahun 20092014 selalu aktif dalam kegiatan partai dan tidak pernahmenjelekkan partai atau melangggar AD/ART Partai PPP;.
    Bahwa berdasarkan Undangundang No.2 tahun 2011, tentang PerubahanUndangundang No.2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah mengaturdidalam pasal 32 ayat (1) perselisihan partai politik diselesaikan olehinternal Partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Ayat (2) penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.c.
    dari partai politik apabila :a) Meninggal dunia;b) Mengundurkan diri secara tertulis;c) Menjadi anggota partai politik lain;ataud) Melanggar AD dan ART..
    mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengankepengurusan
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Khusus Parpol
Register : 07-10-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 10-01-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 53/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Bna
Tanggal 7 Januari 2020 — Penggugat:
IRWANDI YUSUF
Tergugat:
1.SAMSUL BAHRI BIN AMIREN alias TIYONG
2.MISWAR FUADI
3.IRWANSYAH alias MUKHSALMINA
495 — 1022
Pengadilan PTUN SERANG TUN Partai Politik
Register : 16-06-2014 — Putus : 08-08-2014 — Upload : 21-08-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 26/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 8 Agustus 2014 — D E W I A. M E L A W A N KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA TANGERANG SELATAN DAN MULYANAH ANWAR
138 — 62
  • Mulyanah Anwar sebagai Calon TerpilihAnggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Partai Gerindra DaerahPemilihan Tangerang Selatan 5 Nomor Urut 5 Lampiran 1 Model EB1Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014;4.
    Ketua dan Sekretaris Partai Gerindra tingkat Kota TangerangSelatan;5.
    Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 pukul 14.00 WIB, telahditerima perbaikan hasil verifikasi administrasi pengajuan danpersyaratan bakal calon dari Partai Gerindra yang diserahkan olehpetugas penghubung antara partai politik dengan KPU Kabupaten/Kota(LO) atas nama Rahayu Lukitaningsih, SH, termasuk didalamnyaberkas perbaikan milik Sdri.
    Politik dimana Tergugat II Intervensi dan Penggugatberasal yakni Partai Gerindra melalui suatu tim yang disebut "TIMPENJARINGAN BACALEG" Dewan Pimpinan Cabang Partai GerindraKota Tangerang SelatanPropinsi Banten melalui Surat KeputusanDewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai(Gerindra) Kota Tangerang Selatan Nomor: 014/Kpts/DPCKTS/XI/2012tanggal 3 November 2012 dimana Penggugat DEWI A. duduk sebagaiTim) Pennjaringain jases22ssane:nancncssmesennninceenmnernrncsameernnnenieemneenntanisBahwa
    konsideran/Pertimbangan adanya Tim Penjaringan sebagaimanapada Surat Keputusan DPC Partai Gerindra tersebut menyatakan "bahwademi kelancaran jalannya proses pencalonan anggota Legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, sebagai kesiapan dalamPemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden tahun 2014serta dalam rangka mencapai tujuan Partai maka dipandang perlu untukmembentuk dan sekaligus menetapkan Tim Penjaringan Bakal CalonLagislatif, DPC Partai Gerindra Kota Tangerang Selatan
Pengadilan PN MAMUJU Perdata Khusus Parpol
Register : 14-06-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN MAMUJU Nomor - 10/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN Mam
Tanggal 19 Januari 2017 — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), - 2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
323 — 822
  • Sulawesi Barat dari Partai Persatuan Pembangunan;3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan yang tidak berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terkait surat-surat yang mendasari pemberhentian keanggotaan Penggugat pada Partai Persatuan Pembangunan;4. Menyatakan surat-surat yang berkaitan dengan rencana pergantian Penggugat sebagai Anggota DPRD Prov. Sulawesi Barat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5.
    Mahyaddin Mahdy, in casu Penggugat dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan tetap berlaku;DALAM REKONVENSI- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;DALAM KONVENSI dan REKONVENSI- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi /Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), - 2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
    Bahwa Penyelesaian sengketa antar partai politik dapat diselesaikan melaluiproses peradilan setelah melalui proses penyelesaian internal dipartai politiksesuai padal 32 UU No 2 tahun 2008 jo perubahan UU No 2 tahun 2011tentang partai Politik melalui mahkamah Partai Politik yang wajib diselesaikanselama waktu 60 Hari .2.
    Bahwa adapun isi Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tersebut adalah sebagaiberikut :Pasal 32(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian..(4)
    Partai Partai Persatuan Pembangunan, olehkarena itu seharusnya perkara a quo dikembalikan untuk diselesaikan diMahkamah Partai, Partai Persatuan Pembangunan ;ll PERKARA A QUO BUKAN YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI MAMUJU(KOMPETENSI!
    Mahyaddin Mahdy Dari Anggota Partai PersatuanPembangunan, hal mana berarti substansi gugatan Penggugat adalah merupakanperselisihan partai politik yang menurut ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2)UndangUndang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, perselisinan yangdemikian haruslah terlebin dahulu diselesaikan oleh internal Partai Politik melaluisuatu Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik yangbersangkutan.
    penyelesaian a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaperselisihan partai politik antara Penggugat dengan Partai PersatuanPembangunan (PPP) menyangkut substansi pemberhentian keanggotaanPenggugat dari Partai Persatuan Pembangunan haruslah dianggap telah melaluiproses penyelesaian Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan;Menimbang, bahwa karena perselisihan pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan harus dianggap telah melaluiproses penyelesaian Mahkamah Partai Persatuan
Pengadilan PN SUMBER Perdata Khusus
Register : 07-11-2023 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 20-05-2024
Putusan PN SUMBER Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr
Tanggal 6 Maret 2024 —
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI PERJUANGAN)
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat
Turut Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
2.Gubernur Jawa Barat
3.Bupati Kabupaten Cirebon
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
104 — 0

  • Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI PERJUANGAN)
    3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat
    Turut Tergugat:
    1.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
    2.Gubernur Jawa Barat
    3.Bupati Kabupaten Cirebon
    4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
Pengadilan PN UNAAHA Perdata Khusus
Register : 10-10-2023 — Putus : 29-12-2023 — Upload : 29-12-2023
Putusan PN UNAAHA Nomor 27/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Unh
Tanggal 29 Desember 2023 — Penggugat:
Fajrul Falaah
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tenggara
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Konawe Kepulauan
Turut Tergugat:
1.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
2.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
134 — 64
  • Penggugat:
    Fajrul Falaah
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
    2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tenggara
    3.Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Konawe Kepulauan
    Turut Tergugat:
    1.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
    2.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Pengadilan PN AMBON Perdata Khusus
Register : 10-01-2024 — Putus : 01-04-2024 — Upload : 02-04-2024
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb
Tanggal 1 April 2024 — Penggugat:
PETRUS BATYANAN
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERINGIN BERKARYA PROVINSI MALUKU
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERINGIN BERKARYA
45 — 25
  • Penggugat:
    PETRUS BATYANAN
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERINGIN BERKARYA PROVINSI MALUKU
    2.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERINGIN BERKARYA
Pengadilan PN TEBO Perdata Khusus
Register : 16-07-2024 — Putus : 06-08-2024 — Upload : 07-08-2024
Putusan PN TEBO Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mrt
Tanggal 6 Agustus 2024 — Penggugat:
SYAMSU RIZAL, S.E, M.Si
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TEBO
99 — 43
  • Penggugat:
    SYAMSU RIZAL, S.E, M.Si
    Tergugat:
    DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TEBO
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-01-2014 — Upload : 13-02-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 50/Pdt.G/2013/PN.MKD
Tanggal 17 Januari 2014 — SUSILO S.Pt terhadap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Magelang Dkk
68 — 16
  • No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Pilitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Dalam hal penyelesaian
    sekaligus dari Keanggotaan DPRD KabupatenMagelang.Bahwa Pasal 32 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Pilitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang
    sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
    ;e Bahwa setahu saksi sebagai pengurus partai, untuk menjadi calon kepala Daerahharus mendapatkan Rekomendasi dari partai PDI.P, dan pada waktu itu PDIPmengusung calon Bupati Magelang Zaenal Arifin S.Ip;e Bahwa loyalitas anggota partai terhadap partai diatur dalam AD.
    PDIPerjuangan yang telah mencalonkan diri menjadi calon Bupati kabupatenMagelang dalam PILKADA kabupaten Magelang tahun 2013 yang diusung olehgabungan partai Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai AmanatNasional,;e Bahwa pada pencalonan tersebut, Pihak Tergugat II dalam rekomendasinyamenegaskan bahwa setiap anggota partai maupun pengurus partai PDIPerjuangan mempunyai kewajiban untuk mengamankan, menjalankan danmemperjuangkan rekomendasi partai tersebut dalam hal ini pencalonan ZaenalArifin
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 03-03-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 124/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Juni 2020 — Penggugat:
BAHRAIN HUSEN, SKM
Tergugat:
1.H. HUTOMO MANDALA PUTRA, SH
2.Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO, M.AP
3.MATHILDA INGKIRIWANG
4.ISWAN HASJIM. ST. MT
5.NURLAILA ARMAIYIN
196 — 49
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-12-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 30/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 9 Mei 2018 — Nama : ZAINAL KARIM; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Morotai; Tempat Tinggal : Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017 memberikan kuasa kepada: 1) CHARLES B. LITAAY, S.H., M.H.; 2) AHMAD AJLAN ALWI, S.H.; 3) YENI LITAAY, S.H.; 4) ERIK RIDWAN S., S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Kantor Hukum Charles Litaay dan Rekan, di Jalan Karang Panjang, RT.002/RW.003, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN: 1. Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU UTARA; Tempat kedudukan : Jalan Raya Trans Halmahera, Gosale Puncak No. 1 Sofifi, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 835/121/G, tertanggal 29 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 2) BURNAWAN, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 3) MOCHTAR BADIN, S.H., Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 4) SOFYAN HADI, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 5) MUHDI SOAMOLE, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 6) SANY RAIS, S.H., Staf Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1, Sofifi, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : AJUDIN TANIMBAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Swasta; Tempat Tinggal : Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/SK-TUN/II/FES/2018, tanggal 13 Februari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) DIAN J.G. SITANIAPESSY, S.H., M.H.; 3) BENNY ADAM, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Dana Kopra No.1/29 Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
324 — 168
  • keanggotaan, sebagaimana dikutip pada angka (4)amar Putusan Mahkamah Partai, tertanggal 11 Oktober 2014,sebagai berikut:Angka 4 (empat) amar Putusan Mahkamah Partai: Semua Surat Keputusan tentang pemberhentian dan/ataupengangkatan terhadap pengurus DPP, DPW, DPC, danPemberhentian Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, yangtidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR.
    manaMahkamah Partai menjatuhkan putusan.
    Oleh karena itu makaKeputusan Partai dalam hal ini PPP yang dikeluarkan setelah tanggal11. Oktober 2014 sudah tidak termasuk dalam pengertian dalampengertian amar putusan Mahkamah Partai angka 4 tersebut;Dikaitkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor: 156/SK/DPP/C/IlV2017 tentang PemberhentianSdr. Hi. Zainal Karim, BA Dari Keanggotaan Partai PersatuanPembangunan tanggal 30 Maret 2017, maka sudah lewat waktu kuranglebih 3 tahun.
    /Anggota Partai PersatuanPembangunan berkevajiban menaati keputusan/kebijakan Partai, serta menunjunjung tinggikonstitusi, kehormatan dan nama baik PartaiPersatuan Pembangunan;b. bahvwa Sdr.
    kewenanganMahkamah Partai Politik atau sebutan lain.