Ditemukan 3405 data
unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti15Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mempergunakan Narkotika Golongan Bagi Diri SendiriMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksud perbuatanitu. tidak mengindahkan normanorma hukum yang berlaku dan melanggarperaturan hukum yang ada sangsi
41 — 21
Tanggapan pihak keluarga korban :Pihak korban diwakili bapaknya menyerahkan permasalahan ini kepadapihak yang berwajib agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku danTerdakwa menjadi insyaf, kapok dan tidak melakukan lagi perbuatanya ;Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbanganpertimbangandari aspek kriminal psikososio tersebut ( non yuridis ) diatas, maka Hakimsidang anak tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenaijenis sangsi dan straafmat lamanya pidana yang dijatuhkan terhadapterdakwa
209 — 45
dan sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat pernah membawa wanita keKost dengan mengaku bahwa itu istrinya, kemudian Penggugat mencarinyalagi akan tetapi tidak ketemu dan akhirnya Penggugat ke Kantor Tergugatyaitu di KPKNL Pontianak dan Penggugat bertemu dengan atasannyalangsung dan menurut informasi dari atasannya Tergugat sudah cuti sejak.Putusan No.1325/Pdt.G/2019/PA.SkhHalaman 8 dari 18 halaman20.21.Ze23.cuti sejak 21 Januari 2019 dan tidak masuk lagi tanpa ada konfirmasi yangakibatnya bisa diberi sangsi
44 — 15
Dan sesuai PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 dan SEBAKN No. 08/SE/1983 & No. 48/SE/1990, bahwa bila terjadi perceraian PNSyang bersangkutan akan mendapat sangsi administrasi (hukuman administrasi);Berdasar sighat talik sejak terjadi akad nikah Tergugat hanya menanda tanganibuku nikah dan tidak pernah diberi kesempatan untuk membaca selesai nikah,selanjutnya buku nikah diminta dan disimpan oleh Penggugat hingga saatsekarang;Ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat secara mupakat yangdiucapkan
Pembanding/Penggugat I : ARIFIN WIDJAJA Diwakili Oleh : SABUNGAN PANDIANGAN, S.H. dan MARTEN PITO MARBUN,S.H.
Pembanding/Penggugat VI : STELLA NOVITA WIDJAJA Diwakili Oleh : SABUNGAN PANDIANGAN, S.H. dan MARTEN PITO MARBUN,S.H.
Pembanding/Penggugat IV : SURYANTO ARIEF Diwakili Oleh : SABUNGAN PANDIANGAN, S.H. dan MARTEN PITO MARBUN,S.H.
Pembanding/Penggugat II : WILLIUS DWI PUTRA Diwakili Oleh : SABUNGAN PANDIANGAN, S.H. dan MARTEN PITO MARBUN,S.H.
Pembanding/Penggugat VII : NIKKIADY ARIEF Diwakili Oleh : SABUNGAN PANDIANGAN, S.H. dan MARTEN PITO MARBUN,S.H.
Pembanding/Penggugat V : EDYSON JAYA ONG Diwakili Oleh : SABUNGAN PANDIANGAN, S.H. dan MARTEN PITO MARBUN,S.H.
Terbanding/Tergugat : HENKI LOHANDA
Terbanding/Turut Tergugat : MARTIANIS, S.H
137 — 61
hukum yang timbul akibat isi persyaratan yang diatur dalamAkta Pengikatan Jual Beli (APJB) No. 52 tanggal 27 Februari 2017menjadi tidak terpenuhi termasuk sanksisanksi yang diatur didalamnya;Bahwa padahal sebagaimana dalam Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) No.52 vide Pasal 2 tentang Sangsi kepada PARA PENGGUGAT selakuPenjual, telah disepakati, selengkapnya dikutip sebagai berikut:Penjual : Apabila surat tanah tersebut bermasalah atau sudah ada NIBdiatas Tanah tersebut maka akan dibicarakan lagi ataudimusyawarahkan.Bahwa
Menyatakan batal demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli No. 52 tanggal27 Februari 2017, karena terpenuhinya syarat batal sebagaimana tersebutdalam Pasal 2 tentang Sangsi dalam Pengikatan Jual Beli No. 52 tanggal27 Februari 2017;4. Menyatakan TERGUGAT telah terbukti melakukan wanprestasi;5. Menyatakan TERGUGAT bukan pembeli yang beritikad baik;6.
56 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Addendum, jelas menyatakan keharusandilaksanakannya isi Pasal 10 perjanjian tersebut diatas adalahmerupakan kewajiban pihak kedua, sehingga bila ada keterlambatan,maka pihak kedua akan dikenakan sangsi untuk membayarketerlambatan penyelesaian jual beli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) untuk tiaptiap hari keterlambatan kepada pihak pertama.tentang masalah baru antara Tergugat 1 dengan Penggugat;Bahwa Samsidi Mujianto/Tergugatl, dengan PT.
Addendum, jelas menyatakan Keharusandilaksanakannya isi Pasal 10 Perjanjian Tersebut diatas adalahmerupakan kewajiban Pihak Kedua, sehingga bila ada keterlambatan,maka Pihak Kedua akan dikenakan sangsi untuk membayarketerlambatan penyelesaian jual beli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) untuk tiaptiap hari keterlambatan kepada Pihak Pertama;Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang nyatanyata telahingkar jaji/cidera janji, yang tidak mematuhi isi ketentuan Perikatan UntukJual Beli Akta
471 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prodi Tergugat dengan Nomor 151/A/F08/UAI/VIII/2014, hal: Ucapan Terima Kasih, tanggal 18 Agustus 2014sebagaimana dimaksud pada angka 22 di atas, merupakan surat yangbermaksud untuk menyampaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)kepada Penggugat;Bahwa Pasal 42, Peraturan Perusahaan Tergugat, menegaskan:Yang termasuk jenis pelanggaran berat antara lain:1) Mengabaikan sangsi yang dijatuhkan pada pelanggaran sedang;2) Memiliki, menggunakan dan atau memperdagangkan minumminumankeras dan penyalah gunaan
Nizar Umar tidaklah berarti sebagai sangsi sedangsebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Tergugat;Bahwa tindakan Sdri. Damayanti Wardyaningrum, S.E., M.Si., selaku Pjs.Halaman 16 dari 34 hal. Put. Nomor 358 K/Padt.SusPHI/201639.40.At,Dekan/Careteker Ka.
7 — 2
perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat mempunyai WIL (wanita Idaman Lain) yangbernama WIL yang berasal dari Purwodadi berawal dari Penggugat yangdiberitahu oleh temannya yang pernah melihat Tergugat denganperempuan tersebut, setelah ditanya Tergugat tidak mengakuinya.Kemudian ada laporan dari suami wanita lain tersebut ke Desa yangmengatakan bahwa Tergugat telah berada di hotel Tretes denganHalaman 5 dari 18; Putusan nomor 1513/Pat.G/2017/PA.Bglperempuan lain lalu Tergugat mendapat sangsi
17 — 2
memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat, dalam kaitannya dengan perkara a quo Majelis Hakimtidak menemukan adanya toleransi atau pembenaran dari masyarakat terhadaptindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan kata lain di dalam normahukum, norma agama, norma kesusilaan maupun normanorma lainnya yanghidup dimasyarakat, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwatersebut tidak dapat dibenarkan dan sebagai konsekwensi logisnya bagi pelaku(terdakwa) dikenakan sangsi
22 — 4
Unsur tanoa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yang dapat di tebenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukumadalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksud perbuatanitu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku dan melanggar peraturanhukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentangan dengan asasasashukum tidak tertulis maupun asasasas yang bersifat
SRI INDRIYANI,SE
Tergugat:
Mukhammad Dzulkarnaen
Turut Tergugat:
ENNY WISMALIA,S.H.
150 — 119
Somasi adalah tegurankeras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supayadebitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atauhukuman yang akan dijatuhnkan atau diterapkan, apabila debiturwanprestasi atau lalai.Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya pihak Penggugattelah mengajukan bukti Surat P1 s.d P7 serta keterangan 2 ( dua ) orang saksiyaitu saksi Yuni Nurhayati dan saksi Rian Riksana Dwipayana;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka sebelummembuktikan
130 — 53
telahterbukti bahwa tindak pidana narkotika yang dilakukanoleh Terdakwa yaitu. mengimpor Narkotika golongan yangdalam bentuk bukan tanaman maka beratnya melebihi 5 gramsudah cukup bukan melebihi 1 kg karena melebihi 1 kgitu. untuk Narkotika golongan yang berupa dalam bentuktanaman atau melebihi 5 batang pohon ;Menimbang, bahwa sehingga kwalifikasi yangtepat adalah Tanpa hak dan melawan hukum mengimporNarkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnyamelebihi 5 gram ; 18Menimbang, bahwa mengenai sangsi
45 — 31
2016, serta berkas PerkaraHalaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 215/PID.SUS/2016/PT.PBR23yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan padaPengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding, Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding tidak sependapat terhadap Keberatan PenuntutUmum tersebut diatas, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkatbanding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat danbenar mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan dan sangsi
30 — 7
hanyamenyadari/menginsyafi Kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikutiperbuatan itu .Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (do/lus) adalah merupakanbagian dari kesalahan (schuld);Menimbang, bahwa ada atau tidaknya suatu kesengajaan dalam suatuperbuatan dapat disimpulkan dari niat awal dan rangkaian tindakan dari Terdakwa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, yaitu bertentangandengan hukum baik itu kaidah hukum tertulis maupun kaidah hukum yang tidak tertulisyang memiliki sangsi
18 — 0
Bahwa dalam masa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat mencium gelagat yangkurang baik kalau Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria lain/ oknumanggota Polres, sehingga pada saat itu Tergugat merasa perlu untuk melaporkankepada atasan oknum polisi tersebut, maka atas laporan Tergugat telah digelar sidangdisiplin dan oknum polisi dimaksud dijatuhi sangsi; Bahwa terhadap materi gugatan Penggugat point (6) Tergugat sangat keberatan karenahingga detik ini Tergugat menginginkan islah namun upaya
Eddy Sugandi Tahir S.H.
Terdakwa:
Mulia Alias Mulia Bin Burhanuddin
19 — 13
Unsur dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan narkotika golongan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukumadalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan
11 — 0
Secara pribadi saya mengakui bahwa pertengkaranpertengkaran ini di picu oleh perbuatan Pemohon yang sering atau suka bermainmain dengan Wanita idaman lain,misalnya pada saat pemohon masih menjadiPOLISPemohon juga Pernah lari keluar pulau jawa dengan WANITA IDAMANLAIN ,dan karena meninggalkan tugas lebih dari satu bulan akhirnya Pemohon diProses hukum secara kedinasan dan mendapatkan Sangsi dari dinas di Tahan / dikurung selama 14 (empat belas) hari, namun karena saya masing sayang dancinta kepada
PT Bank Rakyat Indonesia Cab Pekalongan Unit Wonopringgo
Tergugat:
1.Subekti
2.Endang Nurwati
43 — 13
Maka dari itu Suami saya merantau ke Jakarta, untuk mencaripekerjaan agar dapat bisa mengangsur namun dalam beberapa tahun inipenghasilan suami saya paspasan untuk mencukupi keluarga dan ditambahlagi anak yang ketiga lahir dengan tidak normal (Sesar) dan butuh biaya dengancara pinjam saudara kesana kemari, untuk biaya operasi dan sampai sekaranghutang tersebutpun belum juga lunas karena keterbatasan penghasilan suamiHalaman 7 dari 20 Putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PN Pklsaya, belum lagi sangsi yang
71 — 39
Bahwa dengan maksud dan tujuan agar memberikan efek jerakepada Terdakwa dan tidak ditiru' oleh prajurit TNI yang lain makaMajelis perlu) memberikan sangsi yang tegas dan segera terhadapperbuatan yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasiladan Sapta Marga.
58 — 21
Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru olehprajurit TNI yang lain, maka Majelis Hakim akan memberikan sangsi yang tegasdan keras terhadap pelanggaran yang demikian.MenimbangBahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangyang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untukmendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benarmenjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.Oleh