Ditemukan 3277 data
12 — 2
hadirannyatersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebuttidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggilsecara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidakhadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syaridalam kitab Ahkamul Quran Juz Il halaman 405 yang diambil alin sebagaipendapat majelis sebagai berikut :Y ood
12 — 1
dasarketetetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi PencatatKelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebutmengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim perlu jugamengemukakan dalil fiqghiyah yang tercantum dalam kitab Al Figh Al Islami waAdillatuhu jilid V halaman 690 yang kemudian diambil sebagai pendapat MajelisHakim, sebagai berikut:Wh elal gs GIS) auld Aig hey call LEY a tlill g) cemuall of gilBlau ood
11 — 0
sebagaimana tujuan dari perkawinanitu sendiri;Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapatdihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yangdiuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang siasiasaja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumahtangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuaiqaidah Fighiyyah yang berbunyi :wl > wie Ro > wle Jl sl,cL ood
9 — 2
tetap dipertahankan,maka Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami tidak akan dapatmelaksanakan kewajibannya masingmasing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan34 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan(4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besarMenimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tanggaharus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyahyang berbuny : sljo 2 wl ood
55 — 3
SALINANPUTUSANNomor 3013/Pdt.G/2019/PA.Grt B oa eZ ood Hl Ul poyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :UCIH Bin IHI, tempat dan tanggal lahir Garut , 13 Desember 1925, agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di Kp.
30 — 15
:yo Wl als gle ood a> gi I at, p re dil olswallArtinya: Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminyamaka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pulaketentuan Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.
12 — 2
Sehingga dengan demikianmenjadi gugurlah haknya untuk menanggapi Permohonan Pemohon dimaksud.Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Quran Juz Ilhalaman 405, dan diambilalih sebagai pendapat Majelis guna dijadikan dasardalam memutus perkara ini :40 ja Y alle 544 Ging ald Gyabical) alsa cy aSla ood) 53 CyArtinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan Agama) untukdatang menghadap ke persidangan, sedangkan Dia tidak datangmemenuhinya, maka berarti orang tersebut dholim
11 — 5
mempertahankan suatu ikatan perkawinanyang sudah pecah tersebut tidak akan membawa maslahat bahkan akanmenyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yangpaling tepat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islamdalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 sebagai berikut :GUE Los YY GIS 5 & 9 jl Gl fied gl das jl Atay call cal lal ood
64 — 38
., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM SetdaProvinsiBali; DODO OOOOH OOO OOD OOO OO Oh bhi 6 6 Oh bo= Ni Wayan Sri Janawati, SH. MH., Jabatan Kepala Bagian HAM. dan BantuanHukum, Biro Hukum dan HAM Setda ProvinsiBali; Sv fbn ln bn fbn ln ll bn fl ll ll ln ll ll lo So Slo lo Sl io 0 fl fl ln ln ln fl fll fbn fl fl fll lb lb lla fb ll la flDOOD OOO bbb bobsYXAgung Herwanto, SH. M.Si.
12 — 1
PENETAPANNomor 140/Pdt.P/2018/PA.Prmez sll ood al pu,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidanganmajelis, telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:PEMOHON l,tempat/tanggal lahir KABUPATEN PADANG PARIAMAN/O7091934, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaantukang jahit, tempat kediaman di KABUPATEN PADANGPARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT, sebagaiPemohon
10 — 0
Sehingga dengan demikianmenjadi gugurlah haknya untuk menanggapi Gugatan Penggugat dimaksud.Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Quran Juz Ilhalaman 405, dan diambilalih sebagai pendapat Majelis guna dijadikan dasardalam memutus perkara ini :40 ja Y alle 944 Ging ald Gyalicall alsa Gye aSla ood (53 CeArtinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan Agama) untukdatang menghadap ke persidangan, sedangkan Dia tidak datangmemenuhinya, maka berarti orang tersebut dholim
16 — 2
Pemohondengan Termohon akan bertambah parah dan akan menimbulkan penderitaan lahirmaupun bathin bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undangundang Nomor Tahun 1974,tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suamiisteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tanggasesuai dengan firman Allah SWT dalam surat ArRum ayat 21 yang berbunyi :ot atk i tt ood
17 — 2
oleh karena XXXX beragama non Islam (Kristenkatolik), maka ia terhalang untuk menjadi ahli waris dari Pewaris almarhumXXXX ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi HukumIslam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum XXXXadalah XXX (isteri), dan 4 (empat) orang anak kandung almarhum XXXX yaniXXXX, XXXX, XXXX dan XXXX (Para Pemohon);Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil AlQur'an surat An Nisa ayat7:KIM@O+e a OOUWKS GROQDOS KVONTK Onn erraQUE HOOYUE SV OOD
6 — 1
:::::::eeeee +R. 6.000,a F & feSEITEN niccommnone ce noses sacs wos os ee 4 OOD
14 — 1
bukan kebahagianyang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikisyang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandangcukup adil untuk dijadikan jalan keluar;Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga yang sedangdialami oleh Penggugat sehingga menimbulkan sikap kebencian terhadapsuaminya, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapatseorang Ulama Islam yang bernama Al Majdi, sebagaimana termuat dalamKitab Ghoyatul Marrom yakni:nb OOD
40 — 12
aw ailiasdl bil, us,yo gladls jr ood! sb 49 doll AL Vy aaadleeV 68 ae wl sl lgie by ws Jirl ul 95Syaratsyarat hadhanah (bagi ibu) itu. ada tujuh, berakal, merdeka,beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal ditempat yang dipilih dan belum menikah dengan lakilaki lain.
20 — 11
PUTUSANNomor 712/Pdt.G/2017/PA.Ktg.ez sll ood al pawDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara Cerai Talak padatingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalamperkara antara :Xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, bertempattinggal di Dusun II, Desa Bungko, Kecamatan KotamobaguSelatan, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon;melawanXxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMP
15 — 12
Kitab /anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :Sg Garlaiy ood y gai Ge Ab g pig dime 9S 451 pal cole CLS: 6 all UdyArtinya: "Pengakuan perkawnan dengan seorang perempuan harusdapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari unpamanyawali dan dua orang saksi yang adil "2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :Aaa gS Cad oo geal Cid ple diy Ug! Gaga!
7 — 0
PUTUSANNomor 3836/Pdt.G/2019/PA.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara cerai gugat antara:, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal diSidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa khususkepada OOD CHRISWORO, S.H., MH, Advokat,yang berkantor di Sidoarjo, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 19 Juli 2019 yang telah didaftarkan
96 — 75
Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) olehPemegang Kekuasaan Pemerintah (Badan dan/atau PejabatPemerintah) yang biasa disebut dengan onrechmatigeoverheidsdaad (OOD) menjadi wewenang Pengadilan TataUsaha Negara (PT UN). Adapun alasannya sebagai berikut:a.
Berwenang mengadili perbuatan melanggarhukum oleh Pemerintah yaitu perbuatanmelanggar hukum = yang dilakukan olehpemegang kekuasaan pemerintahan (Badandan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasadisebut dengan onrechtmatige overheidsdaad(OOD);Bahwa KEMENDIKBUD (Tergugat l),KEMENRISTEKDIKTI (Tergugat Ill), dan UNSOEDPurwokerto (Tergugat Ill) adalah merupakan BadanPemerintahan, yang masingmasing dipimpin oleh Menteridan Rektor yang merupakan Pejabat Pemerintahan, makagugatan dalam perkara perbuatan melanggar
hukumterhadap ketiga badan pemerintahan tersebutdikategorikan sebagai gugatan Perbuatan melanggarhukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaanpemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan)yang biasa disebut dengan onrechtmatigeoverheidsdaad (OOD).
;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditujukan kepadaoerbuatan melanggar hukum yang dilakukan olehpemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atauPejabat Pemerintahan) yang biasa disebut denganonrechtmatige overheidsdaad (OOD), maka yangberwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkaraaquo adalah badan peradilan di Lingkungan PeradilanTata Usaha Negara;Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PengadilanNegeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa, memutus,menyelesaikan perkara aquo;Halaman 23 , Putusan