sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi , Il dahulu sebagai PembandingPembanding/TergugatTergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:OBJEK GUGATAN:Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SRsebagai Kepala Desa Subarak, Kecamatan Gunung Sahilan Hasil PemilihanKepala Desa Serentak

Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan BupatiKampar Nomor 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagaiKepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil PemilihanKepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa BaktiTahun 20162022 di Kabupaten Kampar;9.

Pengajuan Gugatan Perselisinan hasil Pemilinan Kepala Desadiajukan 5 hari terhitung sejak tanggal pemilinan (Peraturan BupatiNomor 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan PemilihanKepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah KabupatenKampar Tahun 2015, Bab IV Tim Fasilitasi PenyelesaianPerselisinan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 56 Poin 7);11.

Menyatakan batal atau tidak sah:Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/BPMPD/487/2016 tertanggal21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali,SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan HasilPemilinan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 denganMasa Bakti Tahun 20162022 di Kabupaten Kampar;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:Halaman 8 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 477 K/TUN/2017Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/BPMPD/487/2016 tertanggal21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali,SR sebagai Kepala Desa Subarak, Kecamatan Gunung Sahilan HasilPemilinan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 denganMasa Bakti Tahun 20162022 di Kabupaten Kampar;4.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal19 Desember 2017 yang didaftar di KepaniteraanPengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada tanggal 19 Desember 2017 dibawah register Nomor: 100/G/2017/P.TUN.Mks, isinya menerangkan sebagai berikut:Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 335/XlIl/Tahun 2017 TentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Pada Pemilinan Kepala Desa Serentak

Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan surat keputusan Bupati LuwuTimur Nomor : 335/XIl/Tahun2017 Tentang Pemberhentian PejabatKepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pada PemilinanKepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017ditetapbkan tanggal 5 Desember 2017 (obyek Sengketa).Bahwa obyeksengketa tersebut tidak didasari/ melangar Peraturan Bupati Luwu TimurNomor 17 Tahun 2015 khususnya pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 sertamelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik Khusus

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Bupati Luwu TimurNomor : 335/XII/Tahun2017 Tentang Pemberhentian Pejabat KepalaDesa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pada PemilihanKepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Luwu Timur Tahun2017 ditetapkan tanggal 5 Desember 2017 :3.

Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusanBupati Luwu Timur Nomor : 335/Xil/Tahun2017 TentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan KepalaDesa Terpilin Pada Pemilinan Kepala Desa Serentak Gelombang IIKabupaten Luwu Timur Tahun 2017 ditetapkan tanggal 5 Desember2017 :4.

Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal diDesa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu yang dalam PemilihanKepala Desa (Kuwu) sebagai Calon Kepala Desa (Kuwu) yang dilaksanakansecara serentak di Kabupaten Indramayu pada tanggal 10 Desember 2014dan juga Pemohon dan Pemohon II masingmasing sebagai Wakil Ketuadan Bendahara Aliansi Masyarakat Indramayu Untuk Demokrasi danPembangunan Desa.

Putusan Nomor 09 P/HUM/2015a.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa;Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu;Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 TentangPenyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten IndramayuTahun 2014;Kesemuanya merupakan peraturan dibawah UndangUndang terhadapUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014, dengan

Dan pasal 28 huruf d ayat (1) Setiap orangberhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. pasal 28 huruf d ayat (3)Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalampemerintahan;Bahwa Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupatan Indramayu tahun2014.

Fotokopi Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun2014 (BuktiP4) ;5. Fotokopi Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Indramayu Tahun2014 (BuktiP5) ;6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor W11.U12/87/HN.01.03/10/2014 (BuktiP6) ;7.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 46 beserta lampiran Peraturan BupatiIndramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten IndramayuTahun 2014yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26Halaman 19 dari 32 halaman.

Desa serta Peraturan WalikotaPadangsidimpuan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk PelaksanaanPemilihan Kepala Desa ; Bahwa dalam ketentuan Pasal 6/7 Peraturan Daerah KotaPadangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2016 telah ditegaskan bahwasanyaPengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan olehPanitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Timgkat Desa ; Bahwa pada kenyataannya sejak awal dilaksanakannya tahapan Pilkadessampai dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa secara serentak

tidak adanya organ Panitia Pengawas dalampemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum danperaturan perundangundangan diatas telah berdampak buruk terhadappembiaran pelanggaranpelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades tersebutdan merupakan pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional danHalaman 6 Putusan No. 25/G/2018/PTUNMDNkepentingan Penggugat dan warga masyarakat serta saksisaksi yangdihunjuk untuk menyampaikan pengaduan atas berbagai keberatan yangberkaitan dengan proses Pilkades serentak

seKota Padangsidimpuan,khususnya Pilkades yang dilaksanakan di Desa Pintu Langit Jae,Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuandimana Penggugat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa ; Bahwa padahal jauh hari sebelum maupun sesudah dilaksanakannyaPilkades serentak tersebut, baik Penggugat maupun warga masyarakatpemilih serta para calon Kepala Desa yang tergabung dalam HimpunanCalon Kepala Desa pada Pilkades serentak Kota Padangsidimpuan Tahun2017 telah menyampaikan keberatan kepada

BuktiP4 Foto copy Surat Pernyataan Sikap Yang Diperbuat danDitandatangani oleh para Calon Kepala Desa Yang TergabungDalam Wadah Himpunan Calon Kepala Desa Pada PemilihanKepala Desa (Pilkades) Serentak Kota Padangsidimpuan 2017Tertanggal 06 Nopember 2017 yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kota Padangsidimpuan dan Tembusannya jugadisampaikan kepada Tergugat ; 5.

seKotaPadangsidimpuan sebagaimana diamanatkan Pasal 68 ayat (1) PERDA KotaPadangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2016 padahal jauh hari sebelum maupunsesudah dilaksanakannya Pilkades serentak tersebut baik Penggugat maupunwarga masyarakat pemilih serta para Calon Kepala Desa yang tergabung dalamhimpunan Calon Kepala Desa pada Pilkades serentak Kota PadangsidimpuanTahun 2017 telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat atas tidak adanyaPanitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud serta bermohon agarsesegera

T 16Pemilihnan Kepala Desa Serentak di Kabupaten OganKomering Ulu Timur (Sesuai dengan aslinya);Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurNomor : 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Bupati Ogan Komering Ulu) Timur Nomor 8Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara PemilihanKepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering UluTimur tertanggal 15 Maret 2017 (sesuai dengan aslinya);Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurProvinsi Sumatera Selatan Nomor : 73 Tahun 2017tentang

T 24 : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 45Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanBupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata CaraPemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten OganKomering Ulu Timur tertanggal 9 Juli 2020 (sesuaidengan aslinya);28.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun2016 tentang Tata Cara Pemilinan Kepala Desa;Pasal 44 ayat (3);Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desadengan keputusan Bupati;Pasal 45;Calon kepala desa terpilin dilantik oleh Bupati atau Pejabat lainyang ditunjuk dan dilaksanakan secara kolektif/serentak; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentangPedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten OganKomering Ulu Timur;Pasal 69 ayat

Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yangmemuat nomor, foto dan nama calon;Halaman 60 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLGMenimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat suara yang dinyatakansah juga diatur dalam Pasal 66 Peraturan Bupati Kabupaten Ogan KomeringUlu Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan KepalaDesa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu timur, yang berbunyi:a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;b.

Dalam KabupatenOgan Komering Ulu Timur Tahun 2021 dan Sertifikat Hasil Penghitungan SuaraPemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurTahun 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pemungutan dan PenghitunganSuara dan Saksi Calon Kepala Desa atas nama Wardani (vide bukti T16)sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 huruf j Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 112 Tahun 2014, jo. pasal 68 Peraturan Bupati Kabupaten OganKomering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 jis.

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :Pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 dilaksanakan Pemilihan KepalaDesa Serentak Gelombang II Desa Ulak Kerbau Baru Kecamatan Tanjung RajaKabupaten Ogan llir Periode Tahun 20192025 , dimana pada saat itu terdapat 5(lima) orang calon Kepala Desa , yaitu masingmasing nomor urut :1. Muhammad H. Sero (dengan perolehan 312 suara)2. Muslim (dengan perolehan 22 suara)3. Darmi (dengan perolehan 105 suara)4. Kendra,S.Pd (dengan perolehan 310 suara)5.

Pengaduan kepada Panitia Pilkades , yang kemudian tidak ada penyelesaianoleh Panitia Pilkades melalui Surat Nomor : 1440/Panpilkades/Ol/2019tertanggal 27 Desember 2019 perihal Laporan Penyelesaian PerselisihanPilkades Serentak Gel. 2 Kabupaten Ogan llir Tahun 2019.2.

Bahwa Penggugat menjadi salah satu Calon Kepala Desa dengan nomor urut4 (empat) pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Desa UlakKerbau Baru Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan llir Periode Tahun20192025, hari Kamis tanggal 21 November 2019. Bahwa PemungutanSuara Pilkades Ulak Kerbau adalah dari dua Wilayah DPT (Daftar PemilihTetap), dimana pada saat itu terdapat 5 (lima) orang calon Kepala Desa , yaitumasingmasing nomor urut :1. Muhammad H. Sero (dengan perolehan 312 suara)2.

Fahrur Rozi (dengan perolehan 292 suara)Yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara danPenghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2019 DesaUlak Kerbau Baru Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan llir pada harikamis tanggal 21 November 2019. Dimana Tergugat menerbitkankeputusan objek sengketa berdasarkan hasil berita acara tersebut.2.

Perinal laporan Penyelesaian Perselisinan Pilkadessecara serentak Gel2 kabupaten Ogan llir tahun 2019 yangditanda tangani Bapak H. Herman, S.H.,M.H (sesuai denganaslinya);Keputusan panitia Pilkades Desa Sukah PindahNomor.014/PANPILKADES/SKP/2019.Tentang Peraturantata Tertib Pilkades Desa Suka Pindah Kecamatan tanjungRaja Kab.Ogan llir. (Sesuai dengan fotokopi) ;Lampiran Surat Keputusan Panitia Pilkades Desa TalangBalai Lama Nomor.014/PANPILKADES/SKP/2019.

Keputusan Rapat pleno Pilkades Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 tentang Rekapan Pemilihan Kepala Desa Subarak dan Keputusan Rapat Pleno Penetapan Kepala Desa Terpilih berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015. Memutuskan calon Kepala Desa Terpilih M. Razali SR nomor urut 2 (dua)b.

Kampar karena segala sesuatumengenai masalah perdesaan ditanggani oleh Dinas tersebut dan meminta konfirmasimengenai Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanPemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten KamparTahun 2015, apakah Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di WilayahKabupaten Kampar Tahun 2015 adalah acuan dasar untuk pemilihan Kepala Desadiseluruh Desa KabupatenBahwa pihak Dinas

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :1 Keputusan rapat pleno Pilkades Desa SubarakKecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun2015 pada hari Kamis tanggal 12 November 2015Tentang Rekapan Pemilihan Kepala Desa Subarak danKeputusan Rapat Pleno Penetapan Kepala DesaTerpilih Berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2015tanggal 11 Agustus 2015 tentang PenyelenggaraanPemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang diwilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015. Memutuskancalon kepala Desa Terpilh M. Razali.

Sesuai PeraturanBupatt Kampar No. 31 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAANPEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BERGELOMBANG DIWILAYAHKABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015.

BuktiP1D1 sampai dengan P 17, terinci sebagaiFoto copy Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Pilkades DesaSubarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun2015 pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 TentangRekapan Pemilihan Kepala Desa Subarak dan Keputusan RapatPleno Penetapan Kepala Desa Terpilih Berdasarkan PeraturanBupati Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombangdi wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015.

Kampar a.nSekretariat daerah Kepada Panitia Pilkades dan BPD Subarak tentangAcara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kab. Kampar4. BuktiT4 : Fhoto Copy Surat No. 11/BPDSBR/XI/2015 tanggal 01 Desember2015 Perihal: Permohonan Pelantikan Kepala Desa Subarak dari BPDKepada Bapak Bupati Kampar Cq. Bapak Camat Gunung5.

untuk tetap melanjutkan tahapanpemilukada sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2009 (BuktiT3) ;Setelah melakukan berbagai upaya, koordinasi, konsultasi dan masukanberbagai pihak baik dari Pemerintah Daerah, unsur Muspida, DPRD,Panwaslu, KPU Kabupaten/Kota seProvinsi Bengkulu serta kelompokmasyarakat yang berkepentingan terhadap polemik ini maka KPU ProvinsiBengkulu mengambil keputusan dengan menggelar Rapat Pleno yangmenegaskan dan memantapkan kembali bahwa pelaksanaan Pemilukadasecara serentak

di Provinsi Bengkulu, disatu sisi Termohon tetapingin taat pada aturan namun secara teknis dihadapkan pada kendalaketersediaan keuangan didaerahdan menyikapi hal tersebut Pemerintah Provinsi menginginkan agarpelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubemur secarabersamaan dengan pemilihnan umum Bupati dan Wakil Bupati di 6Kabupaten ;Pelaksanaan pemilukada serentak berkonsekuensi melangkahi ketentuanPasal 235 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, namun denganpertimbangan bahwa hal tersebut lebih

banyakmemberikan manfaat bagi semua masyarakat Bengkulu, sebagaimanauraianuraian di atas maka Termohon tetap meneruskan tahapan sesuaidengan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2009(Bukti T3) ;Sikap Termohon dalam melaksanakan Keputusan KPU Provinsi untuktetap menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah secara serentak tanggal 3 Juli 2010, juga didasari ruanghukum dalam sistem tata hukum pemerintahan di negara ini, seperti yangdiperkenalkan oleh E.

Hal ini tentusaja jika dilaksanakan merupakan suatu tindakan yang tidak efektif danmenghamburkan biaya serta berpengaruh pada psikologi masyarakatyang jenuh dan akan bersikap acuh terhadap penyelenggaraanPemilukada ;Artinya bahwa jika Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu hanyaberpedoman pada UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 235.Maka dalam rezim Pemilukada sering dikaji apabila Pemilukada tidakdilaksanakan serentak akan memboroskan anggaran pemerintah daerah,munculnya persoalanpersoalan teknis

dalam proses penyelenggaraan,pengadaan logistik misalnya, karena dipastikan akan berbenturan denganpersiapan Komisi Pemilihaan Umum Kabupaten yang melaksanakanPemilukada Bupati dan Wakil Bupati saat ini jika terjadi dua putaran, danmesti dihadapkan pula dengan persiapan Pemilukada Gubernur dan wakilGubernur seandainya tidak dilakukan serentak.

di Kabupaten Cirebon Tahun 2019tertanggal 13 Desember 2019, dengan Lampiran Khusus Nomor: 65 atas namaWANDI sebagai Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati CirebonNomor : 141.1/Kep.734DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan PengangkatanKuwu Terpilin Hasil Pemilihnaan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun2019 tertanggal 13 Desember 2019, dengan Lampiran Khusus Nomor: 65 atasnama WANDI sebagai Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati

Bahwa pada tanggal 28Desember 2019 Tergugat mengumumkan dan melantik Calon Kuwu Terpilihdalam Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 yangsalah satunya adalah Kuwu Buyut, dengan adanya Pelantikan tersebut makaada suatu Keputusan dari Tergugat selaku Bupati Cirebon yang mengesahkandan melantik Sdr. Wandi sebagai Kuwu Buyut Kecamatan GunungjatiKabupaten Cirebon.

Asikin selaku Ketua BPD Buyut memantau danmengawasi jalannya pelaksanaan Pemilihan Kuwu Buyut KecamatanGunungjati Kabupaten Cirebon dan tidak pernah mengganggu ataumengacaukan jalannya Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan GunungjatiKabupaten Cirebon, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata CaraPemilihan Kuwu yang berbunyi:Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kuwu serentak, maka BPDmempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai

Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di KabupatenCirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 65 atas nama Wandi, tanggallahir Cirebon 30 Juli 1984, yang disahkan sebagai Kuwu Buyut KecamatanGunungjati, Kabupaten Cirebon;3.

T1 : Fotokopi Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141/Kep.DPMD/2019 tertanggal 9 Juli 2019 Tentang JadwalTahapan Pemilihan Kuwu Serentak Di KabupatenCirebon Tahun 2019 beserta lampirannya. (sesuaihalaman 39 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDGdengan asii);Fotokopi Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep. 734DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan KuwuTerpilin Hasil Pemilinan Kuwu Serentak Di KabupatenCirebon Tahun 2019 beserta lampirannya.

Bahwa perlu diketahui biaya untukpelaksanaan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019dibiayai Pemerintah Kabupaten Cirebon yang bersumber dari AnggaranHalaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.BDGPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.

Surat Bupati Cirebon No. 141.1/Kep.734DPMD/2019,tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu TerpilihHasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon desaWeru lor, Kecamatan weru, tanggal 20 Februari 2020 (buktisesual dengan asll) ;Foto copy Surat Perihal : Banding Administrasi SK.

(bukti Sesuaidengan asli) ;Foto copy Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu., tanggal 17 Juni 2019(bukti sesuai dengan foto copy) ;Foto copy Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141/Kep. 306DPMD/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Jadwal TahapanPemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun2019.

(bukti Sesuai dengan asili) ;Foto copy Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentangHalaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.BDG10.11.12.13.14.T7T8T9T10T11T12T13T14Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilin HasilPemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun2019.

,tanggal lahir Cirebon 08 September 1968, yang ditetapkan sebagai Kuwu WeruLor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, diumumkan oleh Tergugat padatanggal 28 Desember 2019 pada saat pelaksanaan Pelantikan Calon KuwuTerpilin pada Pemilihan Kuwu Serentak Kabupaten Cirebon Tahun 2019.

TentangPeradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ;Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukandapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengaditan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi" ;Bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa yang mengikutiPemilinan Kepala Desa Serentak

30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan Pasal (10) yang menyatakanPenyelenggara Pemerintahan berpedoman pada Asas UmumPemerintahan Yang baik antara lain ;Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.Mks.Asas Kepastian Hukum yakni asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan.kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan PenyelenggaraNegara; KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat denganmengabaikan penyelesaian perselisihan daiam PemilihanKepala Desa Serentak

di Kabupaten Maros, yang dengandemikian semua perselisinan dalam Pemilihan Kepala DesaSerentak tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum ;Asas Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban PenyelenggaraNegara ; KTUN diterbitkan oleh Tergugat tanpa adanyapelaksanaan kewajiban untuk menyelesaikan perselisinandalam Pemilinan Kepala Desa Serentak Kabupaten Maros ;Asas Profesionalitas yakni asas yang mengutamakan keahlianyang berlandaskan kode etik dan ketentuan

peraturanPerundangUndangan yang berlaku, Tergugat dalam hal inibertindak profesional dengan menerbitkan KTUN tanpamenjalankan kewajibannya selaku Bupati untuk menyelesaikanperselisihan dalam Pernilihan Kepala Desa Serentak diKabupaten Maros 5""Asas Kecermatan (Principle of carefullnes) artinya suatu KTUNharus dipersiapbkan dan diambii dengan cermat danharusdidasarkan pada informasi dan dokumen yang iengkap untukmendukung legalitasnya Tergugat sama sekali tidak mempersiapkan dengan cermat bahkan

Padahal telah mendapatkan suratdari Penggugat tentang adanya kecurangan pada Pikades diDesa Labuaja Kecarnatan Cenrana Kabupaten Maros ; Asas Jangan mencampuradukkan kewenangan (principle ofnon misue of competence), KTUN yang dikeluarkan Tergugatdiduga mencampuradukkan kepentingan politik karena adakesan Tergugat melaksanakan Piikades Serentak Tercepat,sehingga sengketasengketa yang muncul selama tahapansampai selesai Pilkades cenderung diabaikan penyeleSAIANNY Aj =n nnn nnn nn enn nner nnn nn nnn

Bukti T2Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa (Copy dari Asli); Peraturan Bupati Seluma Nomor 37 Tahun 2017 TentangPetunjuk Pelaksanaan Pemilinan Kepala Desa Serentak DiWilayah Kabupaten Seluma (Copy dari Asli) ;Hal. 58 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL3.

Bukti T3 Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 140164Tahun 2017 Tentang Penetapan Jadwal PelaksanaanPemilinan Kepala Desa Serentak di WilayahKabupaten Seluma Tahun 2017 (Copy dari Asli); 4. Bukti T4 Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900338Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim PenanggungJawab Dan Tim Pengawas kegiatan Pemilihan KepalaDesa Serentak di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran2017 (Copy dari Asli) ; 5.

Bukti T5 Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah DaerahKabupaten Seluma Dengan Calon Kepala Desa dari 60Desa Pada Pemilihan Kades Serentak Di KabupatenSeluma Tahun 2017 Nomor : 14/284/DPMD/VI/2017 tentangMemorandum Of Understanding (MOU) Pemilihan KepalaDesa Damai Serentak Kabupaten seluma Tahun 2017(Copy dari Asli);6.

Bukti T44 Daftar Hadir Rapat TIM Penanggung Jawab TingkatKabupaten Tentang pembahasan Gugatan 7 Desa dalamPilkades Serentak tanggal 20 Juli 2017 (Copy dari Asli) ;45. Bukti T45 Berita Acara Rapat Penyelesaian gugatan Pemilinan kepaladesa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas marasTanggal 20 Juli 2017 Di Kabupaten Seluma (Copy dari46.

Hadjon, dalam bukunya, Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, Cetakan VII, Yogyakarta:Gajah Mada UniversityHal. 99 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKLMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal37 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menentukan emilihan Kepala Desa Dilaksanakan secara serentak di seluruhWilayah Kabupaten/Kota; emerintah daerah Kabupaten/ Kota Menetapkan kebijakanPelaksanan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimanadimaksud pada

Gugatan Tahapan dan Hasil Pilkades Serentak Desa Tepian LangsatKecamatan Bengalon pada Panitia Penyelenggara tidak diterima ;2.

Kidang, Riduan, danSholihin;Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Ketua PanitiaPemilihnan Kepala Desa Serentak, TingkatKabupaten Kutai Timur, Asisten PemerintahanUmum & Kesra, Nomor : 140/59/DPMD, tanggal25 Januari 2017, yang ditujukan kepada Sadr.Hartono, Perihal Tanggapan Pengaduan HasilPilkades Serentak Desa Tepian Langsat, Kec.Bengalon, yang ditanda tangani oleh Drs.

TingkatKabupaten Kutai Timur, Nomor :140/59/DPMD, tanggal25 Januari 2017, Perihal Tanggapan Pengaduan HasilPilkades Serentak Desa Tepian Langsat KecamatanBengalon, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab.Kutai Timur, yang ditandatangani Ketua PanitiaPemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat KabupatenHalaman 66, Putusan Nomor : 12/G/2017/PTUN.SMD22.

BuktiT40. : Foto copy sesuai dengan Asli Tahapan PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang;41. BuktiT41. : Foto copy sesuai dengan Foto CopyUndangUndangRepublik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014, tentangD@Saj noone nn nena nnn nnn nnn nn ncn neers42.

KutaiTimur, yang ditandatangani Ketua PanitiaPemilinan Kepala Desa Serentak TingkatKabupaten Kutai Timur, Asisten PemerintahanUmum dan Kesra Drs. H.

Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pemilinan KepalaDesa Serentak Tahun 2019, atas nama GHAZALI, S.H.; 2.2. Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaGHAZALI, Nomor 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : === = 222 vee nnn nee none3.1.

Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019, tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pemilihan KepalaDesa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tanggal02 Desember 2019, atas nama GHAZALI, S.H.,; 3.2 Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaH. GHAZALI, Nomor 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember4.

Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pemilinan KepalaDesa Serentak Tahun 2019, atas nama GHAZALI, S.H.; 2.2. Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaGHAZALI, Nomor 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: 3.1.

soslal atau perkumpulanperkumpulankemasyarakatan yang adpat diwakill oleh pongurusnya yang ditunjuk oleh anggaran dasarnya;ALASAN GUGATAN1, Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupatl Buton Nomor 225tertanggal 11 Mei 2018 tentang waktu pelaksanaan dan Desa yangakan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Secara Sorentak dlwilayah Kabupaten Buton tahun 2018, Dalam Lampiran SuratKeputusan Bupati Buton Nomor 225 tersebut, salah satu Desa yangmasuk dalam Daftar Desa yang ikut dalam Pilkades Serentak danbergelombang

alam pelaksanaan pilkades serentak dan bergelombang pada tahun2018. Disamping itu tidak ada permintaan secara tertulis dariTERGUGAT III (Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan Wabula) KepadaDinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Buton untukmelaksanakan seleksi tambahan berupa tes tertulis kepada PesertaBakal Calon Kepala Desa, sehingga hal tersebut bertentangan denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku .

danbergelombang akib iat dari mundumya Sekretaris dan Anggota PanitiaPilkades Tingk jgkat Desa yang jumlahnya hampir 50 % dari AnggotaPanitia Pilk i iades Tingkat Desa tidak diatur didalam UU Desa No. 6 tahunKepala D: sa, Serta Peraturan Bupati Buton No. 4 tahun 2016 tentangpedoman teknis tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa :Bahwa apabila Anggota Panitia Pilkades Tingkat Desa mengundurkan dirisebagai Panitia dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak di wilayahKabupaten Buton maka seluruh tahapan

Pelaksanaan Pilkades DesaWasuemba yang mengikuti Pelaksanaan Pilkades Serentak diseluruhWilayah Kab.

Buton pada tanggal 21 September 2018 sesuai KeputusanBupati Buton No. 225 tertanggal 11 Mei 2018 tentang Penetapan WaktuPelaksanaan dan Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desasecara serentak dan bergelombang, tidak dapat dilanjutkan dan pesertaCalon Kepala Desa Wasuemba yang sudah terdaftar di Panitia PilkadesDesa Wasuemba/Tergugat harus dinyatakan gugur dan Pilkades DesaWasuemba harus ditunda sampai tahun berikutnya karena PembentukanPanitia Pemilihan Kepala Desa/Tergugat dengan susunan

Eksepsi Kompetensi Absolut Tentang Kewenangan TUN ; Perkenankan kami Tergugat II Intervensi menyampaikan tanggapan berkaitansengketa Pemilihan Kepala Desa (pilkades) sebagai berikut : Tentang Pengaturan Ketentuan Hukum Pemilihan Kepala Desa: Pada dasarnya, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruhwilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkankebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan PeraturanDaerah Kabupaten/Kota.

Pemilihan Kepala Desa Serentak di KabupatenBekasi Tahun 2018 (sesuai dengan fotocopynya) ;Pedoman Kop Surat, Stempel dan Sampul Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di KabupatenBekasi Tahun 2018 (sesuai dengan fotocopynya) ;Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai dengan fotocopynya) ; Daftar Pemilih Sementara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaSerentak di Kabupaten

Tercatat Dalam Daftar PemilihSementara dan Daftar Pemilih Tambahan dalam Pelaksanaan PemilihanKepala Desa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai dengan fotocopynya) ;Rekapitulasi Catatan Daftar Pemilih Yang Belum Tercatat Dalam DaftarHal. 58 dari 89 hal Putusan No. 92/G/2018/PTUNBDGPemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan dalam PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai dengan fotocopynya) ;Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pelaksanaan Pemilihan

Kepala DesaSerentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai dengan fotocopynya) ; Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pelaksanaan PemilihanKepala Desa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai dengan fotocopynya) ;Berita Acara Penelitian Persyaratan Calon Kepala Desa dalam PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai dengan fotocopynya) ;Berita Acara Hasil Undian Nomor Urutdalam Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun

Pernyataan bahwa tidak pernah tidak pernah menjabat sebagai KepalaDesa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai denganfhotocopynya) ;Contoh Kelengkapan Alat Pemungutan Suara di TPSdalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018(sesuai dengan fhotocopynya) ;Contoh Lay Out Tempat Pemungutan Suaradalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai denganfhotocopynya

Jablai (DPO) bersiapsiap untuk menyerang saksi korban Ruth RuthDyansah yang bersama saksi Adrianto berboncengan menggunakan sepeda motor,setelah saksi korban Ruth Ruth Dyansah bersama saksi Adrianto lewat kemudiansecara serentak Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJALbersamasama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain), Sdr.Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) menghadang dan menyerang saksi korban RuthRuth Dyansah dan saksi Adrianto.

Jablai (DPO) secara serentak menghadang danmenyerang saksi korban, menggunakan batu, kayu, dan bamboo;Bahwa kurang lebih 9 (Sembilan) orang yang menghadang dan menyerangsaksi;Bahwa saksi bersama saksi Adrianto berboncengan menggunakan sepedamotor saat itu;Bahwa Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJALbersamasama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als.

Jablai (DPO) secara serentak menghadang danmenyerang saksi korban RUTH RUTH DYANSYAH dan saksi,menggunakan batu, kayu, dan bamboo;Bahwa kurang lebih 9 (Sembilan) orang yang menghadang dan menyerangsaksi korban RUTH RUTH DYANSYAH dan saksi;Bahwa korban RUTH RUTH DYANSYAH bersama saksi berboncenganmenggunakan sepeda motor saat itu;Bahwa Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJALbersamasama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als.

Jablai (DPO) secara serentak menghadang dan menyerang saksikorban RUTH RUTH DYANSYAH dan saksi Adrianto, menggunakan batu,kayu, dan bamboo; Bahwa benar Para Terdakwa melakukan secara bersamasama pelemparandengan menggunakan batu sebesar genggaman orang dewasa; Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban melangalamirasa sakit sesuai hasil Visum Et Repertum No. 353/018/1/2017 tanggal 08Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr.

Aris Als.Jablai (DPO) secara serentak menghadang dan menyerang korban RUTH RUTHDYANSYAH dan saksi Adrianto, menggunakan batu, kayu, dan bambu. Bahwaakibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami rasa sakit dan luka sesuai hasilVisum Et Repertum No. 353/018/1/2017 tanggal 08 Januari 2017 yang dibuat danditandatangani dr.

No. 9/G/2019/PTUN.PLKBahwa TERGUGAT , menerbitkan Surat Keputusan BupatiGunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019TentangTentang Pembementian dan Pengangkatan Kepala DesaHasil Pemilinan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di KabupatenGunung Mas Tanggal 8 Januar 2019, Lampiran SK Nomor : 6Yang mengangkat Sdr.

TOBIE selaku KepalaDesa Tumbang Siruk secara tidak logis; Keterbukaan, Objek Sengketa yakni : Surat Keputusan BupatiGunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019TentangTentang Pembementian dan Pengangkatan Kepala DesaHasil Pemilinan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di KabupatenGunung Mas Tanggal 8 Januan 2019, Lampiran SK Nomor : 6Yang mengangkat Sdr. TOBIE U JIRAU sebagai Kepala DesaHal. 11 dari 76 hal.

Mewajibkan dan Memerintahkan TERGUGAT untuk MENCABUTSurat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019TentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil PemilinanKepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung MasTanggal 8 Januari 2019, Lampiran SK Nomor 6 Yang mengangkatSdr. TOBIE U. JIRAU; 2 222 one one ne nee.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor7 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa HasilPemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas,tanggal 8 Januari 2019. 29022 noon nn non rnn nnn nnn ce nne nceHal. 31 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang olehTergugat secara terang dinyatakan benar.

No. 9/G/2019/PTUN.PLKDALAM POKOK PERKARA tnnn2== nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen cence1.2.Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil PemilihanKepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas, tanggal 8Jena 201 9)nee=

TUN.JKT.Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015, tertanggal 29Desember 2015 yang tercantum Nomor urut 12 atas nama Dodi 53. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati CirebonNomor: 141.1/Kep.596BPMPD/2015 tentang Pengesahan dan PenetapanKuwu Terpilin Hasil pemilinan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun2015, tertanggal 29 Desember 2015 yang tercantum Nomor urut 12 atasMama Dodi j2n2 nnn ecn nnn ccnnre cece cee concen arene nonce cence eee 4.

BDG. tanggal 02 Mei 2016 ;3. uiehyalenae sali dan berlaku Keputusan Bupati Nomor : 141.1/Kep.596BPMPO2O15 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu TerpilihHaar Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015weRS. ~tertanggal 29 Desember 2015 (atas nama Dodi Nomor Urut 12) ; 6.

Menyatakan sah dan beftaku keputusan Bupati Cirebon nomor141 1/kep.596BPMPD/2075 tentang pengesahan dan PengangkatanKuwu terpilih hasitPetniihan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon tahun2015 tertanggal 29 DeS@mDeT 20115 5 ~~ nnn mannan nnn nmr4.

Renggugat untuk seluruhnya; 2.Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomorew14.1/Kep.596BPMPD/2015, tentang pengesahan dan PenetapanKuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebontahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang tercantum Nomor 12~ )C Vatas nama DODI ; === 272272 222222 2== === 4.Mewajibkan Tergugat mencabut surat Keputusan Bupati CirebonNomor 14.1/Kep.596BPMPD/2015, tentang Pengesahan danPenetapan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihnan Kuwu Serentak diKabupaten Cirebon

Anggota : Nyoman DharmaPada hari senin tanggal 15 bulan Oktober tahun 2018 Panitia PemilihanKepala Desa Duman Melaksanakan Musywarah sosialisasi tahapan pemilihanHalaman 4 Putusan Nomor:56/G/2018/PTUN.MTRKepala Desa serentak tahun 2018, adapun materi yang disampaikan adalahsebagai berikut :1. Pembukaan2.

Peraturan Bupatitentang perubahan peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang PemilihanKepala Desa serentak (pasal 24 ayat 1 dan 4A) menyatakan :(1).

Dalam Bab ketentuan umum pasal 1 ayat 18 peraturan Bupati nomor 19tahun 2018 tentang pemilinan Kepala Desa serentak mengatakan PanitiaPemilihan Kepala Desa di desa adalah Panitia yang dibentuk BPD untukmelaksanakan pemilinan Kepala DesaDengan demikian Panitia Pemilihnan Kepala Desa, Desa Duma KecamatanLingsar Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) tidak berhak dan berwenangmenggugurkan pengugat sebagai calon kepala desa dumanyang memenuhipersyaratan dan rengking pertama.

Bukti TilIntv.l : Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 Tahun 2018,tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, (fotokopi sesuaidengan fotokopi);2. Bukti TllIntv.2 : AwikAwik (Peraturan) Dusun Duman Desa, (fotokopi Sesualdengan fotokopi);3. Bukti TllIntv.3 : Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon KepalaDesa menjadi Calon Kepala Desa Nomor : 011/XI/BA/Pan.Pilkades/DD/2018, tanggal 19 Nopember 2018,(fotokopi Sesuai dengan fotokopi);4.

Kepala Desa dikarenakan adanya SuratKeberatan dari masyarakat terkait Penggugat pernah melanggar awikawik desa,tidak didasarkan pada ketentuan dalam peraturan manapun termasuk dalamPeraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemilihan KepalaDesa Serentak.