sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 54 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, menurut hukum gugatan Terbanding dahuluPenggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala BPN, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengandemikian dari fakta hukum tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara in itis

;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebutdi atas, dalil eksepsi Pembanding dahulu Tergugat mengenai gugatanPenggugat kurang pihak (p/urium itis consortium) tidak terbukti, maka eksepsitersebut harus dinyatakan tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan tersebut, mohonkeputusan objek sengketa a quo dinyatakan dibatalkan atau tidak sah karenabertentangan dengan peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena telah teroukti dalam perkara

i jserter semicon CATATAN PETUGASTelah diteriena ashe oan fant i njutnya disetor ke kas Daerah Raewarintan Kota Banda Aceh bs itis annie etree ena e 2. Ongkos oe sebagaimaraitelah diputuskan oleh eee Negerl Kelas 1A Banda AcehVRUPIBER AN oa innes ree tsetss eo teneder er eecreeees = cer erneees es PETRA NOMOr...

GulukGuluk Kab.Sumenep, bukan disebabkan oleh KTUN ini, in /itis Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor: 188/170/KEP/435.012/2018, tentang Pengesahan danPutusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 22 dari 51 halamanPengangkatan Kepala Desa Terpilin Pemilihan Kepala Desa Antara WaktuDesa GulukGuluk Kec. GulukGuluk Kab. Sumenep a.n. AKHMAD WAIL, SE.

,MM, tertanggal 06 Februari 2018, melainkan karena adanya peraturan yangmenentukan adanya kreteria penilaian, sehingga Objek Sengketa a quotidak ada hubungannya dengan Penggugat, dan karenanya Penggugattidak memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara ini; Gugatan PrematurBahwa dalil gugatan Penggugat ternyata berdasarkan pada alasanadanya Surat Palsu, in /itis ljazah S2 milik TergugatII Intervensi, in /itis Ijasahyang diterbitkan oleh STIE IEU Surabaya a.n.

Sumenep, in /itis tidak melakukan verifikasi terhadap lembaga yangmengeluarkan lIjazah S2 milik TergugatIIl Intervensi, maka Panitia tersebutseharusnya diajukan sebagai Tergugat, Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat sepatutnyadikualifikasi sebagai gugatan yang Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium),Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 23 dari 51 halamansehingga sudah patut dan beralasan hukum apabila gugatan PenggugatDitolak atau setidaktidaknya Tidak Dapat Diterima oleh Yang

Akhmad 5 20.2 Tertinggi13 2.25Wail 5 ke3 Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 29 dari 51 halaman9.10.11.Bahwa dari 3 (tiga) calon tersebut selanjutnya diajukan kepada BPD (BadanPermusyawaratan Desa), in /itis BPD Desa GulukGuluk Kec. Guluk Kab.Sumenep, untuk ditetapkan dan disahkan sebagai calon dan selanjutnyadimajukan ke tingkat permusyawaratan desa untuk dilakukan pemilihan, danselanjutnya telah dilakukan pemilihan yang hasilnya sebagaimana tabel berikut :Tabel 3No.

AKHMAD WAIL (Tergugatll 74 71.8% PEMENANInt) GJumlah 103 Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka TergugatIl Intervensi selanjutnyaditetapkan sebagai Calon Terpilin/Pemenang dan selanjutnya diajukan untukmemperoleh Keputusan/ Pengesahan kepada Tergugat (Bupati Sumenep),dan selanjutnya memperoleh pengesahan (Objek Sengket), in /itis SuratKeputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/170/KEP/435.012/2018, tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan KepalaDesa Antar Waktu Desa GulukGuluk Kec

Para Pihak didalam persidangan; TENTANG DUDUK SENGKETABahwa, Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal14 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada 14 Februari 2018 dalam Register Perkara Nomor:11/G/2018/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki terakhir kali pada21 Maret 2018, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah disertalpencabutannya atas penerbitan objek sengketa in /itis

secara objektif dapat ditentukan, baikmengenai luas maupun intensitasnya sedangkan kepentingan proses adalahtujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksuddiselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo, makamenurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentinganhukum secara langsung yaitu kepentingan yang dilandasi adanya hubunganhukum antara Penggugat dengan Tergugat maupun objek sengketa in /itis

masuk ke dalam SHGB No.6/Cipambuan, bukan SHGB No. 6/Citaringgul, objek sengketa in litis; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum a quo, ParaPenggugat telah terbukti tidak dapat membuktikan hubungan hukum ParaPenggugat dengan penerbitan objek sengketa in litis, selain itu Para Penggugatmelalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatanin litis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memilikikepentingan hukum atas penerbitan objek sengketa in /itis, dengan

demikianPara Penggugat in litis tidak berkapasitas mengajukan gugatan pembatalanatas bidang tanah objek sengketa in litis; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum aquo, oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dalamkapasitasnya sebagai Para Penggugat dalam mengajukan pembatalan ataspenerbitan objek sengketa in l/itis, maka Gugatan Para Penggugat beralasan hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;DALAM POKOK SENGKETA:Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat

, MajelisHakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang hanya mempertimbangkan buktibukti yang relevan denganpermasalahan hukum sengketa in /itis, sedangkan terhadap buktibukti irelevandengan sengketa in Iitis tidak dipertimbangkan, namun tetap terlampir dalamberkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini; Halaman 34 dari 36 halaman Putusan 36/G/2018/PTUN.BDGMemperhatikan

dimuka persidangan, maka menurut Pengadilanyang masih disengketakan diantara para pihak dan menjadi masalah pokokdalam perkara ini sehingga perlu dipertimbangkan dan diuji kKebenarannyasesuail dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah :apakah keberadaan dan penerbitan surat keputusan yang menjadi objeksengketa dalam perkara a quo, secara formal prosedural dan subtansialtidak bertentangan dengan asas kecermatan dalam asas asas umumpemerintahan yang baik, sehingga surat keputusan in /itis

Data yuridis mengenai haknya: haknya apa, siapa pemeganghaknya, ada atau tidak adanya hak opihak lain ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkandengan permasalahan objek sengketa in /itis, Majelis memperoleh faktahukum bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1010 / Tangkitertanggal 27 Juli 1999 terakhir tercatat atas nama TJOENG NIE SHAOadalah diterbitkan oleh Tergugat pada saat tanah tersebut masih dalamstatus Sita Jaminan dalam Perkara Perdata No. 141/Pdt.g/1985 PN. Jkt.

nmnnennnnnnannnmnnnmmnnnMenimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut MajelisHakim telah terbukti Tergugat telah bertindak tidak cermat melakukanperubahan data yuridis dan peralihan hak terhadap bidang tanah SertipikatHak Guna Bangunan Nomor : 345 / Tangki, sebagian + 100M2 atas namaNICKO DJAUHAR, terletak di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 91 AJakarta Barat, yang telah dijual lelang dan dilekatkan sita jaminan olehPengadilan Negeri jauh sebelum Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :1010 / Tangki ( objek sengketa in /itis

dansebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena alasan penolakannyadinyatakan tidak berdasarkan hukum, maka petitum Penggugat agar suratTergugat, Nomor : 1397/200.31.73/V/2012, tanggal 28 Mei 2012 dinyatakanbatal adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa oleh karena dari aspek prosedur dan substansiterbukti cacat hukum maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukumdikabulkan dan Surat Keputusan objek sengketa in /itis

YANI NO. 5AMUNTAICatatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri dalam daftar catatanperkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 60 /PID.C/2018/PN AmtCatatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan NegeriAmuntai yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:Nama lengkap : YANTO Bin MUKSIN;Tempat Lahir : lung;Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Itis RtO2 Kecamatan

Dalam Surat Keputusan in itis,Termohon membatalkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan WakilBupati Kabupaten Paniai dari jalur perseorangan masingmasingPasangan (1) Yunus Gobai, S.Sos dan Markus Boma, S.Pd; (2) YehudaGobai, S.Th.,M.Si dan Yan Tebai, S.Sos.

Putusan Nomor 03 P/PAP/2018untuk menyatakan Keputusan Termohon in /itis yang mendasarkanKeputusan pada Putusan Panwaslu a quo adalah Keputusan yang tidaksah dan/atau setidaktidaknya dinyatakan cacat baik dari segiwewenang, prosedur dan/atau dari segi substansi Keputusan a quo, dankarenanya Keputusan Termohon yang menjadi Obyek Sengketa harusdinyatakan Batal dan memerintahkan Termohon untuk memberlakukankembali Putusan Termohon Nomor 25/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon

Nomor001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018, ditindaklanjutioleh Termohon dengan menerbitkan Keputusan Nomor29/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang PenetapanPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta PemilihanBupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dengantidak mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati Peserta Pemilinan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Paniai Tahun 2018;Dengan demikian, yang menjadi Objek Sengketa adalahKeputusan Termohon in l/itis

.Bahwa sesuai Pasal 17 Perma 11/2016 menyatakan Permohonandiajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejakditetapkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPUKabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota,Bahwa Permohonan sebagaimana tersebut pada Pasal 17diajukan langsung oleh Pemohon ke Ketua Mahkamah Agungmelalui Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata UsahaNegara Mahkamah Agung untuk dilakukan penelaahan berkaspaling lambat 1 (satu) hari;Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan in l/itis

Putusan Nomor 03 P/PAP/201810.berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undangundangPemilihan, dan karenanya Termohon adalah lembaga yangberwenang mengeluarkan Keputusan in /itis dan/atau berwenangmenetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenPeserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PaniaiTahun 2018.Oleh karenanya Keputusan Termohon Nomor25/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang PenetapanPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta PemilihanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Bawa purcak oem an ane i Pane any : dan Farqigata kn un 2098 tae Pega dn Tapio te Gi Uae: One TORU asi Fenagiighl itis Karun aang Sani YorigOise Saleh ides atin, Chae ante, Macaeaition Merete, Habits raat tag iayakoya suaen str dua Tergugat pun tidak perma: Hip. 2 lei 44 He. Puk'No.

Bahwa, Surat Keputusan TERGUGAT in l/itis No. 36 Tahun 2018 tentangPencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT.

AURUM WIRA PERSADA (PENGGUGAT); Keputusan TERGUGAT in /itis mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,akan dilakukan perbaikan sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku. (vide Diktum Keempat Keputusan TERGUGAT);3.

AURUMWIRA PERSADA oleh TERGUGAT a quo adalah tidak beralasanmenurut hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 55ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014; Bahwa, selain itu TERGUGAT telah melakukan kelalaian dalammemberikan alasan dalam penerbitan Keputusan in l/itis, di manaTERGUGAT tidak pernah menyampaikan kepada PENGGUGATtentang pelaksanaan koordinasi dengan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) tersebut, dan karenanya alasan TERGUGAT a quoadalah tidak beralasan menurut hukum;1.11.

tanoa mencantumkan dasar dan alasan hukumnyabagi PENGGUGAT, sehingga cukup beralasan menurut hukumapabila Keputusan TERGUGAT in /itis dinyatakan BATAL atau TIDKSAH dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim memerintahkanTERGUGAT untuk mencabut Keputusan TERGUGAT a quo No.36/201 Owes rcsetenene een ceeennr ie nerneneer arene ener een ERR3.

(4) dan ayat (5) UU 30/2014, sebagaimana tersebut di atas,Keputusan TERGUGAT in litis No. 36/2018 yang menjadi Objek Sengketadalam perkara a quo, harus dinyatakan dicabut karena terdapat cacatyuridis baik dari segi wewenang mengeluarkan Keputusan in litis, secaraprosedural maupun secara substansial, dan karenanya mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo,memerintahkan kepada TERGUGAT dan/atau Pejabat Pemerintah yangmenetapkan Keputusan a guo untuk mencabut Keputusan in /itis

Bahwa oleh karenanyasumpah yang telah diucapkan bersifat /itis decisoir (membuktikan seluruhdalil Para Pemohon); Bahwa oleh karena sifat sumpah tersebut /itis decisoir maka demi hukumpermohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti selurunnya dankarenanya Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan perbaikan identitas Para Pemohon tersebutdengan diktum sebagaimana disebutkan di bawah ini;Halaman 7 dari 9Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA.Bjb Bahwa untuk kepentingan

mohon Putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam beritaacara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBRMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam duduk sengketatersebut diatas; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa in /itis

surat sedangkan Tergugat untuk mempertahankan pendapathukumnya dipersidangan telah menghadirkan 11 (sebelas) bukti surat dan 1(Satu) orang saksi; Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 31 Januari 2018,Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkanpokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalpengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa aspek formal pengajuan gugatan diantaranyaapakah keputusan tata usaha negara objek sengketa in itis

Indonesia yang memiliki anak berusia 7(tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yangtidak mengikuti program WajibMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati buktibuktisurat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta mendengarkanketerangan saksi Tergugat, Ujang Sudrajat selaku Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tidak terdapatnya peraturanperundangundangan yang mendasari penerbitan objek sengketa a quo,sehingga Majelis Hakim berpendapat objek sengketa in /itis

Oleh sebab itu diperlukanadanya kebebasan atau diskresi pejabat publik dalam melaksanakan tugas,fungsi, dan kewajiban yang dibebankan kepadanya; Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa in /itis diterbitkanoleh Tergugat dalam lingkup pengambilan keputusan berdasarkan diskresiPejabat Pemerintahan sehingga Majelis Hakim akan menguji(toetsinggronden) substansi penerbitan objek sengketa berdasarkan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sedangkan untuk aspekprosedur tidak dapat dipertimbangkan

didaerah pinggiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut MajelisHakim berpendapat, Penggugat belum diangkat menjadi Guru Honorer DaerahTahun 2017 ini, karena Penggugat baru 2 (dua) tahun mengabdi sebagai GuruHonorer Komite SMP Negeri 1 Peranap, dan penerimaan Guru HonorerKomite Sekolah menjadi Guru Bantu Daerah di utamakan Guru Honor Komite yang bersedia ditempatkan didaerah pinggiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Tergugatdalam menerbitkan objek sengketa in /itis

Dengan demikian, mohon kepada Pengadilan menyatakan BatalKeputusan Termohon a quo Nomor = 28/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan Keputusan Nomor 29//HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 bertanggal 28 Februari 2018 yang menjadi objeksengketa in /itis dan/atau setidaktidaknya memerintahkan Termohonuntuk mencabut objek sengketa tersebut karena terdapat cacat darisegi wewenang, prosedur maupun dari segi substansinya, dankarenanya mohon Pengadilan memerintahkan Termohon untukmemberlakukan kembali Keputusan

001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018, ditindaklanjuti olehTermohon dengan menerbitkan Keputusan Nomor 29/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Paniai Tahun 2018 dengan tidak mengikutsertakanPemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati PesertaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;Dengan demikian, yang menjadi objek sengketa adalah KeputusanTermohon in /itis

.Bahwa sesuai Pasal 17 Perma 11/2016 menyatakan Permohonandiajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejakditetapbkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPUKabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;Bahwa Permohonan sebagaimana tersebut pada Pasal 17 diajukanlangsung oleh Pemohon ke Ketua Mahkamah Agung melalui DirekturPranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara MahkamahAgung untuk dilakukan penelaahan berkas paling lambat 1 (satu)hari;Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan in /itis

calon dan pencalonan sebagaimanaditentukan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa oleh karena Termohon adalah lembaga penyelenggarapemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undangundangpenyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dankewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan PemilihanBupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikotaberdasarkan ketentuan yang diatur dalam undangundang Pemilihan,dan karenanya Termohon adalah lembaga yang berwenangmengeluarkan keputusan in /itis

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Walikota Bogor 79/2014dalam penerbitan Obyek Sengketa in /itis adalah tidak terpenuhi dansebaliknya, penerbitan Obyek Sengketa in litis olen TERGUGAT telahbertentangan dengan Pasal 4 jo.

No. 32/G/2018/PTUNBDG51.52.bagian Mengingat pada Obyek Sengketa in /itis maupun pada SuratKeputusan Pembekuan IMB a quo; Bahwa dengan tidak dijadikannya PBM Menag dan Mendagri No : 9/82006 sebagai sumber peraturan rujukan dalam penerbitan ObyekSengketa in /itis merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan bagiTERGUGAT, karena PBM Menag dan Mendagri No : 9/8 2006merupakan peraturan yang bersifat knusus (/ex spesialis), yang khususmengatur mengenai persyaratan pendirian bangunan rumahibadatberikut dengan

yaitu') SuratPembekuan IMB a quo sedang diuji di Pengadilan Tata Usahamenyebabkan Obyek Sengketa in /itis bersifat Prematur.

Sehinggatindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa in /itis justrumenimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan hukum serta menjadipreseden yang buruk. Dengan demikian tindakan TERGUGATmenerbitkan Obyek Sengketa in /itis telan mengabaikan Asas KepastianHukum dan juga Asas Kecermatan, sehingga beralasan hukum untukdibatalkan;Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa adalah juga bertentangan dengan Asas Kecermatan.

PETITUMBahwa berdasarkan alasan dan dasar yang telah PENGGUGAT uraikantersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili sengketa in /itis untuk memutuskan sebagai berikut :I. Dalam Penundaan :1. Mengabulkan Permohonan Penundaan PENGGUGAT ;2.

Keputusan TUN in /itis bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu:a. Pasal 49 Ayat (2), Pasal 50 Ayat (3), Pasal 66 Ayat (3), Pasal 68 danPasal 83 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per022/A/JA/03/2011tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesiasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung NomorPer015/A/JA/07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan JaksaAgung Nomor Per022/A/JA/03/2011 tentang PenyelenggaraanPengawasan Kejaksaan Republik Indonesia;b.

Dimana dalil gugatan Penggugat tidak beralasandan tidak berdasar atas hukum karena :Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN in I/itis telah sesuai denganperaturan Perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikanbeberapa aspek yaitu Aspek Kewenangan, dan Aspek Substansi/AspekProsedur sebagai berikut:a. Aspek Kewenangan1) Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilan Belandabevoegdheid (yang berwenang atau berkuasa).

Aspek Prosedur/SubstansiProsedur penerbitan Keputusan TUN in /itis telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut dibawah ini:1)PP Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 23,Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 31:(1)(2)(3)(4)(1)(2)(3)(1)(2)Pasal 23PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggilsecara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukanpemeriksaan.Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukanpelanggaran disiplin dilakukan paling

Dengan demikian terlewatinya jangkaHalaman 48 dari 101 halaman Perkara No. 46/G/2016/PTUNJKTwaktu 5 (lima) hari tidak serta merta mengakibatkan penerbitanKeputusan TUN in /itis menjadi batal;Hal tersebut sesuai dengan pendapat Prof. Dr.

Keputusan TUN in Iitis tidakmelanggar Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB)Bahwa penerbitan Keputusan TUN in /itis tidak melanggar AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana Penggugatdalilkan dalam gugatan halaman 14 yang pada pokoknya menyatakanKeputusan TUN in /itis bertentangan dengan asas Kepastian Hukum danasas Kecermatan;Dalil Penggugat tersebut di atas tidak beralasan dan tidak berdasar atashukum karena:Terkait Asas Kepastian Hukuma.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak (plurium litis consortium);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi