Bumi Sentosa DwiRU mmBahwa dengan dasar Akad Pembiayaan Perjanjian Mudharabah Mogoyyadah OffBalance Sheet No. 002/ MDAMQYD/VIII/2008 tersebut kemudian Penggugat Imengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 057/MSA/VII/2008 denganPara Tergugat dari CV. Prospek Abadi yang dilegalisasi oleh Notaris Sofin Hadi,SH dengan Nomor N0O.724/Leg/VII/2008.

Bumi Sentosa Dwi Agung;Bahwa untuk meyakinkan Para Penggugat dalam Akad Pembiayaan MusyarakahNo. 057/MSA/VII/2008 tersebut Tergugat I dan Tergugat III serta Para Penjaminmenjaminkan harta miliknya berupa:5.1 Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, dikenal terletak di Kelurahan TegalReja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Jl MT Haryono atasnama TERGUGAT I dengan luas 380 M?

BumiSentosa Dwi Agung;Bahwa tindakan tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai salah urus (mismanagemen) atau pelanggaran atau wanprestasi terhadap Akad yang menjaditanggungjawab pribadi dari Para Tergugat sebagaimana telah ditentukan dalamPasal 13 jo Pasal 5 huruf 5 jo Pasal 7 Akad Pembiayaan Musyarakah No.057/MSA/VII/2008.

Oleh karenanya Akad Pembiayaan Musyarakah No.057/MSA/VII/2008 yang sedianya berakhir pada tanggal 29 Januari 2009dengan sendirinya sejak tanggal 29 November 2008 ketika Para Tergugatmelakukan wanprestasi menjadi putus. Sesuai Pasal 12 jo Pasal 13 AkadPembiayaan Musyarakah No. 057/MSA/VII/2008 Penggugat I berhak menagihmodal usaha dan uang bagi hasilnya secara sekaligus ;Setelah mendapat klarifikasi dari PT. Bumi Sentosa Dwi Agung, Penggugat Imenanyakan hal tersebut kepada Para Tergugat.

Bahwa dalil Para Penggugat posita I 3, adalah tidak benar, yang benar ParaTergugat hanya mengetahui dan menandatangantn AKAD PEMBIAYAANMUSYARAKAH No. 057/MSA/VII/2008 dengan Penggugat I tanpa diberitahuapalagi mengetahui adanya peristiwa hukum yang dijadikan dasar akad tersebut, yaituadanya penandatanganan Akad Pembiayaan Perjanjian Mudharabah Off BalanceSheet No. 002/MDAMQYD/VIII/2008 antara Penggugat I dengan Penggugat II;4.

bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan ...mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan PengadilanPajak tanggal 3 Oktober 2003 Nomor : Put01640/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohonpeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Kepala KPP Penanaman Modal Asing IV menerbitkanSKPKB PPN Nomor : 00007/227/01/057

sebesar Rp.4.276.811.222,00 karena telah dinyatakan lebih bayar maka tidak seharusnyadikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 1.111.970.918,00 dan tidakseharusnya menimbulkan adanya kurang bayar sebesar Rp.5.338.782.140,00.Bahwa Karenanya Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP202/WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan PajakPajak Pertambahan Nilai harus dinyatakan batal demi hukum ;Bahwa Kepala KPP Penanaman Modal Asing IV menerbitkanSKPKB PPN Nomor : 00007/227/01/057

/02 tanggal 20 September 2002 untukMasa Pajak Mei 2001 isinya cacat hukum, karena terdapat perbedaan NomorPIB antara Surat Nomor : S109/WPJ.07/KP.0208/2002 tanggal 27 Februari2002 yang menjadi dasar penerbitan dengan SKPPBM Nomor : S601045/SPKPN/WBC.06/KP.01/2001 tanggal 8 Agustus 2001 karenanya SKPKBNomor : 00007/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 sehingga harusdinyatakan batal demi hukum ;Bahwa SKPKB tidak didahului dengan disampaikan Surat Tegurankepada Pemohon Banding sedangkan SKPKB Pasal

yang sebenarbenarnya kepada fiskus, sebelum diterbitkannya suratketetapan pajak ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 3Oktober 2003 Nomor : Put01640/PP/HT.V/16/2003 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.202/WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 mengenai Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli2001 Nomor : 00007/227/01/057

Bahwa SKPKB Nomor : 00007/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa Juli 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang ...Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar hukum untuk menagih PPN Impor.

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP01919/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakSeptember 2015 Nomor 00003/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017,dengan segala akibat hukumnya;2.

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP01919/NKEB/WPJ.07/201/tanggal 19 Juni 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihnan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September2015 Nomor 00003/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017; dan3.

Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: September 2015 Nomor00003/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017 Masa Pajak September2015, menjadi sebagai berikut:Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP : NihilJumlah yang masih harus dibayar: NihilMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 28 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.114636.99/2015/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 16 April

Putusan Nomor 1179/B/PK/Pjk/2020Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Nomor00003/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017Masa Pajak September 2015atas nama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000,beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 38, Menara Jamsostek Lt.21, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang masihharus dibayar menjadi Nihil:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01919/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 19 Juni 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar DaerahPabean Nomor 00003/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017Masa Pajak September 2015 atas nama PT Cheil JedangIndonesia, NPWP 01.071.816.1 057.000, beralamat

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP06827/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 September 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juni 2014 Nomor 00484/107/14/057/15 tanggal 21 Agustus2015, dengan segala akibat hukumnya;2.

Mengabulkan selurun permohonan gugatan terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP06827/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 September2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juni 2014 Nomor 00484/107/14/057/15 tanggal 21 Agustus2015; dan3.

Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor Juni 2014 Nomor00484/107/14/057/15 tanggal 21 Agustus 2015 Masa Pajak Juni 2014,menjadi sebagai berikut:Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP: NIHILJumlah yang masih harus dibayar : NIHILBahwa demikian surat gugatan ini Penggugat sampaikan kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak.

Putusan Nomor 3970/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP06827/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23September 2016, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor : 00484/107/14/057/15 tanggal 21Agustus 2015 Tahun/Masa Pajak Juni 2014, atas nama : PT Cheil JedangIndonesia, NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP06827/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 September 2016, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Nomor 00484/107/14/057/15 tanggal 21 Agustus 2015Tahun/Masa Pajak Juni 2014

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor 057/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 30 April 2018,tentang Memperkuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara BaratMengenai Hukuman Disiplin atas nama Rina Arianti, S.H., NIP 19791215200901 2 001;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BadanPertimbangan Kepegawaian Nomor 057/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 30April 2018 tentang Memperkuat Keputusan Gubernur Nusa TenggaraBarat Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Rina Arianti, S.H., NIP19791215 200901 2 001;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabatPenggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil diDinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Nusa TenggaraBarat pada Bagian Kepegawaian;5.

Menyatakan bahwa Keputusan Pemohon Kasasi/semula TergugatNomor 057/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 tentangMemperkuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat MengenaiHukuman Disiplin atas nama Termohon Kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan wajib dilaksanakanoleh masingmasing pihak;c.

Menolak agar Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk mencabutSurat Keputusan Nomor 057/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2019tentang Memperkuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara BaratMengenai Hukuman Disiplin terhadap atas nama Termohon Kasasi:d.

Putusan Nomor 14 K/TUN/2020Nomor 231/G/2018/PTUNJKT, tanggal 31 Januari 2019, sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:2.1.2.2.2.3.2.4.2D.2.6.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan batal Surat Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor 057/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 30 April2018, tentang Memperkuat Keputusan Gubernur Nusa TenggaraBarat Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Rina Arianti, S.H.

PENETAPANNomor: 057/Pdt.P/2015/PA.Ktloaz yl por yJl al pawDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkarapermohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :BURHAN bin ABDULLAH, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan MasjidBrangas, RT 09, Kelurahan

Sriwijaya, Kecamatan Tungkal llir,Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua surat dalam berkas perkara dan alatalat buktitertulis yang diajukan Pemohon;Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksisaksi dalam persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10November 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKuala Tungkal Nomor 057/Pdt.P/2015/PA.Ktl mengemukakan halhalsebagai berikut

Bahwa anak tersebut bermaksud menikah dengan seorang wanitabernama Siti Aisyah binti Mardani, umur 19 tahun 3 bulan, agamaIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan Turut Orang Tua, tempat tinggalhalaman 1 dari 10 halaman 057/Pdt.P/2015/PA.Ktldi Jalan Kelapa Manis RT.16, Kelurahan Tungkal Harapan,Kabupaten Tanjung Jabung Barat;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Tungkal llir Nomor : 54/54/IV/1998 Tanggal 18April 1998, P.2;halaman 3 dari 10 halaman 057/Pdt.P/2015/PA Kt3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil NIK. 1506020310970006 tanggal 11Juni 2015, P.3;4. Fotokopi Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Catatan Sipil nomor 1506020503089273 tanggal 11 Mei 2011,P.4;5.

,halaman 9 dari 10 halaman 057/Pdt.P/2015/PA.KtlMH, dan Muhammad Hidayatullah, S.HI, sebagai hakimhakim Anggota sertadiucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untukumum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta Erwan, SH.sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.Hakim Ketua MajelisAchmad Kadarisman, S.HIHakim Anggota Hakim AnggotaSri Roslinda, S.Ag., MH Muhammad Hidayatullah, S.HIPanitera Pengganti Erwan, SHRincian biaya :1.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Maret 2014 Nomor00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannyamenjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp. 0,00:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 9 November 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116916.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan

seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP02444/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 29 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakuntuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Maret 2014, atasnama PT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diMenara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 38,Kuningan

Membatalkan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Maret 2014;3. Menetapkan Sanksi Administrasi Denda Pasal 14 (4) UU KUP MasaPajak Maret 2014 sebesar Rp0,00 (Nihil);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2019kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor 00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama PTCJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, dengan alamatdi Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot SubrotoKavling 38, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan(12710), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 3259/B/PK/Pjk/2020Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Maret 2014, atasnama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, sehinga pajak yang masihharus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istrinya bertempattinggal di XXXX Kota Surabaya dan hidup rukun sebagaimana layaknyasuami istridan namun belumdikaruniai keturunanBahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikahdari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya,dengan Nomor: 0475/057/V/2015, tanggal 13 Mei 2015, atas nama: XXXX,Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikahdari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya

,dengan Nomor: 0475/057/V/2015, tanggal 13 Mei 2015, atas nama: XXXX,Hal. 1 dari 7 Pen.

Bahwadengan hal hal tersebut mohon agar Pengadilan Agama berkenanmerobah nama Pemohon dalam Akta Nikah dengan Nomor0475/057/V/2015, tanggal 13 Mei 2015, sesuai dengan Akte kelahiran danljazah Pemohon.7. BahwaPemohon sanggup membayar biaya perkara.Bahwa atas dasar alasanalasan tersebut, Pemohon mohon kepadaPengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksaPemohon, selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon .2.

Menetapkan Nama XXXX yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor :0475/057/V/2015 , tanggal 13 Mei 2015, nama yang sebenarnya adalahXXXX.3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perubahan namatersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.4.

Menetapkan nama Pemohon XXXX yang tercatat dalam Kutipan AktaNikah Nomor 0475/057/V/2015, tanggal 13 Mei 2015 adalah salah, yangbenara3. dalah XXXX (alm);4. Memerintahkan kepada Pemohon dan pemohon II untuk mencatatkanperubahan nama ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari,Kota Surabaya;5.

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP02158/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJuli 2015 Nomor 00002/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017, dengansegala akibat hukumnya;2.

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP02158/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJuli 2015 Nomor: 00002/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017; dan3.

Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor Juli 2015 Nomor00002/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017 Masa Pajak Juli 2015,menjadi sebagai berikut:e Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP: NIHILe Jumlah yang masih harus dibayar: NIHILMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan surat tanggapan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115632.99/2015/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 25 April 2018, yangtelah berkekuatan

Putusan Nomor 507/B/PK/Pjk/2019Pajak Juli 2015, Nomor 00002/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017 atasnama: PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamatdi Menara Jamsostek Lt. 21, Jalan Jend.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP02158/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Juli2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015, Nomor00002/167/15/057/17 Tanggal 12 Januari 2017 atas nama: PTCheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamatdi Menara Jamsostek Lt. 21, Jalan Jend.

Terbanding telah mengajukanPermohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak NomorPut.19957/PP/M.XV16/2009 tanggal 15 September 2009 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara padapokoknya sebagai berikut:Menimbang, bahwa surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2004 Nomor:Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor450 B/PK/PJK/201000179/207/04/057

Jumlah sanksi administrasi 66.292.4728 Jumlah yang masih harus dibayar (6 + 7.d) 132.584.944 Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan JasaMasaPajak2004 Nomor:00179/207/04/057/07tanggal 2 Agustus 2007 tersebut, PemohonBandingmengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 070/PT.JICM/FN/X/2007 tanggal29 Oktober 2007; dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP873/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal27 Juni 2008 keberatan Pemohon Bandingtersebut ditolak sehingga Pemohon Banding

Dengan demikian pengajuanSurat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 bulan sejakditerimanya Surat Keputusan yang diajukan Banding dan dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajakyangterutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor00179/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Juni2004 danKeputusan Terbanding NomorKEP873/WPUJ.07/BD

.05/2008tanggal 27 Juni2008 sebagaimana disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuanSurat Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP873/WPUJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang berisi tentangPenolakanPermohonan Keberatan Pemohon Banding atas SKPKBPPNNomor00179/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa PajakJuni2004, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yangtelahdisyaratkan oleh UndangUndang, khususnya

Sesuai dengan Pasal 17BUUKUP, Surat Ketetapan Pajak seharusnya diterbitkan paling lambat12 bulan sejaksurat permohonan diterima, atau paling lambatditerbitkan tanggal 18 Juli 2006.Pada kenyataannya, permohonanrestitusi PPN, yang juga meliputi kelebihanpajak Masa Pajak Juni 2004diselesaikan melewati jangka waktu 12 bulan sejaksurat permohonanditerima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPN Nomor00179/207/04/057/07tanggal 2 Agustus 2007.

bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN,sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di WilayahRepublik Indonesia, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksisaksinya di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yangtelah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun denganHal. dari 11 hal Put.057

/Padt.G.2014/PA.Kab.Mn .register perkara Nomor: 057/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.

ditetapkan Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untukmenghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian olehMajelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada Penggugat agar tetapmempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidakberhasil;Hal. 3 dari 11 hal Put.057

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLD) terhadapPenggugat (PENGGUGAT ASL))Hal. 9 dari 11 hal Put.057/Padt.G.2014/PA.Kab.Mn .4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapkepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri,Kabupaten Madiun;5.

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.M.Hum.Panitera Pengganti,GHULAM MUHAMMADY;,S.H.Perincian Biaya PerkaraBiaya Pendaftaran Rp 30.000,Biaya Proses Rp 50.000,Biaya Panggilan Rp 225.000,Redaksi Rp 5.000,Meterai Rp6.000.Jumlah Rp 316.000,Hal. 11 dari 11 hal Put.057/Padt.G.2014/PA.Kab.Mn .

PENETAP ANNomor 057/Pdt.P/2014/PA.PlihasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Kantor Desa Banyu Irang,Kecamatan BatiBati, Kabupaten Tanah Laut, telah menjatuhkan penetapansebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:Ahmad Yusri bin H.

di Jalan Purnawirawan II RT.005 RW.002Desa Banyu lrang Kecamatan BatiBati Kabupaten Tanah LautPropinsi Kalimantan Selatan, disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon Il dan saksisaksinya dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon Il telah mengajukan suratpermohonan ltsbat Nikah tertanggal 09 Juni 2014 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 057

Membebankan biaya perkara menurut hukum.Subsider:Penetapan Nomor 057/Pat.P/2014/PA.Plh Halaman 3 dari 11 halaman.

Sedangkan secara materiil, keterangan saksisaksi tersebut salingbersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171172 R.Bg.Penetapan Nomor 057/Pat.P/2014/PA.Plh Halaman 7 dari 11 halaman.jo.

Khoirul Huda, S.Ag.Perincian Biaya Perkara:1.Penetapan Nomor 057/Padt.P/2014/PA.PIhBiaya Pendaftaran2. Biaya Administrasi dan ATK3. Biaya Panggilan4.5Redaksi. MateraiJumlahPanitera Pengganti,ttd,Marsikin, S.H.: Rp 30.000,00: Rp 50.000,00: Rp 220.000,00: Rp 5.000,00: Ro 6.000,00 ,Rp 311.000,00Pelaihari, 16 Juni 2014Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,Drs. Abdul Mujib.Halaman 11 dari 11 halaman.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon II : ZULAEKAH BINTI SODIQ, Tempat dan Tanggal Lahir, Tuban, 30 Juli 1981 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0307/057/VII/1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Februari 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon II : YULAIKAH BINTI SADIK

   Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 31 Juli1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor0307/057/VII/1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26Februari 2020;2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon! Jejaka, sedangkan PemohonIl Perawan.

   Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon dan Pemohon II yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko,Kabupaten Tuban, Nomor 0307/057/VII/1998 sesuai dengan DuplikatKutipan Akta Nikah tanggal 26 Februari 2020, tertulis Nama Pemohon IIZULAEKAH BINTI SODIQ Tempat dan Tanggal Lahir, Tuban, 30 Juli1981, tetapi dalam Dokumen Pemohon II yang lain yaitu Kartu TandaPenduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis NamaPemohon II YULAIKAH BINTI SADIK, Tempat tanggal Lahir

   Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :0307/057/VII/1998, tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.4;5.

   Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yangpernikahannya dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 1998, sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0307/057/VII/1998, tanggal 26Februari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Soko, KabupatenTuban;2.

   Menetapkan Nama Pemohon II : ZULAEKAH BINTI SODIQ,Penetapan nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Tbn, halaman 9 dari 11 halamanTempat dan Tanggal Lahir, Tuban, 30 Juli 1981 sebagaimana tercantumdalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0307/057/VII/1998 sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Februari 2020, yang di keluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, diubahmenjadi Nama Pemohon II : YULAIKAH BINTI SADIK, Tempat tanggalLahir Tuban, 08 Juli 1982;3.