Peneliti Keberatan atas koreksi peredaran usaha atasuang jaminan botol;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi peredaran usahaatas uang jaminan botol yang diperoleh Pemohon Banding dari pelanggansebagai objek pajak yang terutang PPN sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf c UU PPN, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemeriksa sematamata hanya melihat terjadinya arus uang masukdari pelanggan dan tidak memperhatikan penjelasanpenjelasan PemohonBanding mengenai fungsi, peranan, perlakuan akuntansi

dua butir pemaparan di atas, sangat jelas bahwaPemohon Banding memang sudah seharusnya memperlakukan uangjaminan botol sebagai kewajiban (/iabilities) dan bukan sebagaipenghasilan (income), dengan dasar pemikiran bahwa Pemohon Bandingmempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang jaminan tersebut padasaat botol dikembalikan kepada perusahaan Pemohon Banding;Bahwa perlakuan uang jaminan tersebut telah sesuai dengan perjanjianyang ditandatangani dengan customer dan telah sesuai juga denganperlakukan akuntansi

Perlakuan Akuntansi dan Pencatatan atas Transaksi Jaminan BotolBahwa seperti telah Pemohon Banding jelaskan pada Surat KeberatanPemohon Banding, berikut adalah jurnaljurnal akuntansi yang dibuatoleh Pemohon atas pembelian botol dan uang jaminan botol:Pembelian botol dari eksternal:Dr Aktiva TetapCr Hutang DagangPencatatan biaya penyusutan:Dr Biaya penyusutanCr Akumulasi penyusutanPenjualan produk air mineral dalam botol:Dr Piutang dagangCr Penjualan (hanya atas air mineral saja)Cr Hutang jaminan

Terlampir buktipencatatan botol sebagai aktiva tetap perusahaan (lampiran 7);Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 936/B/PK/PJK/2017Bahwa perlakuan akuntansi atas penjualan air minuman, penerimaanuang jaminan dan pengakuan aktiva perusahaan tersebut telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik independen yang mengacu kepada StandarAkuntasi Keuangan yang belaku di Indonesia.

AGM maupun dengan PT.TIV, dan sesuaidengan Standar Akuntansi Keuangan Nomor: 57 yang diterbitkanoleh Ikatan Akuntan Indonesia;bahwa Terbanding menyatakan atas penerimaan uang jaminan daripenyerahan botol dan krat merupakan penghasilan sehubungankegiatan sewa dan penghasilan lain atas penggunaan harta yangdimiliki Pemohon Banding yaitu botol dan krat, sesuai denganHalaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 936/B/PK/PJK/2017ketentuan yang diatur dalam Pasal 4(1) huruf i UU PajakPenghasilan;bahwa Majelis

Devisi Akuntansi Keuangan,4. Devisi Produksi atau PPIC, 5. Devisi Audit, 6. Devisi Produk, 7.

Devisi Akuntansi Keuangan, 4.Devisi Produksi atau PPIC, 5. Devisi Audit, 6. Devisi Produk, 7. Devisi Hdan 8.

Devisi Akuntansi Keuangan, 4. DevisiProduksi atau PPIC, 5. Devisi Audit, 6. Devisi Produk, 7.

Devisi Akuntansi Keuangan, 4. Devisi Produksi atau PPIC, 5.Devisi Audit, 6. Devisi Produksi, 7.

Divisi Akuntansi Keuangan 4.Divisi Produksi (PPIC), 5. Divisi Audit 6. Divisi Produk dan 7.

Harga atas penyerahaan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang ataupenghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PengusahaKena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum danditerapkan secara konsistenb. Kontrak atau perjanjian ditandatangan, dalam hal saat sebagaimanadimaksud pada huruf a tidak diketahui, atauc.

Namun demikian, dalam praktik kegiatan usahadan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, saat pengakuanpiutang atau penghasilan, atau saat penerbitan faktur penjualan dapat terjaditidak bersamaan dengan saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahanuntuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

Metode inimemberikan informasi yang berguna mengenai luas aktivitas kontrakdan kinerja selama satu periode;Paragraf 24Menurut metode persentase penyelesaian (percentage ofcompletion), pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalamlaporan laba rugi dalam periode akuntansi di mana pekerjaandilakukan. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalamlaporan laba rugi dalam periode akuntansi di mana pekerjaan yangberhubungan dilakukan.

Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenailuas aktivitas kontrak dan kinerja selama satu periode.Paragraf 24Menurut metode persentase penyelesaian (percentage of completion),PENDAPATAN KONTRAK DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN DALAMLAPORAN LABA RUGI DALAM PERIODE AKUNTANSI DIMANAPEKERJAAN DILAKUKAN. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai bebandalam laporan laba rugi dalam periode akuntansi di mana pekerjaan yangberhubungan dilakukan.

Dengandasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (danbukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalamcatatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yangbersangkutan.

4.698.599. 997 SePLOOROL Ss 23/12/20 OFS IP 1 Ho oor as aa arooJurtlsh 2 54 BOLLE Bahwa dari 18 transaksi di atas, terdapat 12 transaksi sebesarRp373.299.618,00 yang seharusnya sudah tidak tercatat lagi disaldo akhir uang muka penjualan tahun 2010 dikarenakan atastransaksi tersebut telah selesai dilakukan realisasinya namunoleh Pemohon Banding belum diadministrasikan ke dalamsistem akuntansi Pemohon Banding.

Ak., CPA;Bahwa dalam laporan auditor independen tersebut, auditorberpendapat bahwa laporan keuangan tersebut menyajikansecara wajar, dalam semua hal yang material, posisikeuangan Termohon Peninjauan Kembali tanggal 31Desember 2010 dan 2009, dan hasil usaha, serta arus kasuntuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal tersebutsesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum diIndonesia;Bahwa dengan demikian, saldo akhir uang mukapenjualancfm.

Gultom, selaku direkturTermohon Peninjauan Kembali tertanggal 18 Februari2011);Apabila Majelis tetap menerima alasan TermohonPeninjauan Kembali yang menyatakan terdapat transaksiyang belum diadministrasikan ke dalam sistem akuntansi,artinya Majelis tidak mengikuti ketentuan dalam PSAKHalaman 20 dari 55 Halaman.

Ak., CPA;Bahwa dalam laporan auditor independen tersebut, auditorberpendapat bahwa laporan keuangan tersebut menyajikansecara wajar, dalam semua hal yang material, posisikeuangan Termohon Peninjauan Kembali tanggal 31Desember 2010 dan 2009, dan hasil usaha, serta arus kasuntuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal tersebutsesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum diIndonesia;Bahwa dengan demikian, saldo awal uang muka penjualan,cfm.

Gultom, selakudirektur Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 18Februari 2011);Apabila Majelis tetap menerima alasan TermohonPeninjauan Kembali yang menyatakan terdapat transaksiyang belum diadministrasikan ke dalam sistem akuntansi,artinya Majelis tidak mengikuti ketentuan dalam PSAKNomor 8 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (Revisi2003), dimana dalam ketentuan tersebut dinyatakan tanggalpenyelesaian laporan keuangan adalah tanggal ketikalaporan keuangan sudah final, yang berarti tidak ada

menggunakan metode pembukuanyang menerapkan pengakuan penjualan yang harga jualnyabelum settled sampai dengan tanggal pelaporan, dengandemikian kore ksi Terbanding j ustru bukan mencegahter j adinya pergeseran laba atau rugi bahkan justru dengansengaja melakukan pergeseran laba atau rugi yang olehUndang undang pajak sangat dilarang;bahwa dengan demikian Pemohon Banding tidak setuju ataskor eksi yangdilakukan oleh Terbanding oleh karena koreksi yang telahPemohon Bandinglakukan adalah sesuai dengan prinsip akuntansi

Pencatatan Pemohon Peninjauan Kembali sudah benar,sesuai fakta yang ada, dilakukan secara taat asas dansesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia ;Pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehAkuntan Publik Ernst & Young dengan opini' wajar tanpasyarat.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan LEAdjustment sejak mulai beroperasi hingga kini secarakonsisten dan menyelenggarakan pencatatan sesuai denganHal. 9 dari 8 hal. Put. No.64Prinsip Akuntansi Indonesia.

Semua laporan akuntansi (2016, 2017);B. Data Penyelesaian Akuntansi per Juni 2018;C. Estimasi Data Penyelesaian Akuntansi untuk 2018 (Januari hinggaDesember);D. Kinerja Penjualan 2018 oleh Klien (Januari hingga September2018) dan Data Penjualan Triwulan oleh Klien;E. 2018 Hasil Akuisisi oleh Klien (Januari hingga September 2018)dan Perkiraan Data Pembelian per Kuartal Keempat;F.

Semua laporan akuntansi (2016, 2017);b. Data Penyelesaian Akuntansi per Juni 2018;c. Estimasi Data Penyelesaian Akuntansi untuk 2018 (Januar hinggaDesembenr);d. Kinerja Penjualan 2018 oleh Klien (Januari hingga September 2018)dan Data Penjualan Triwulan oleh Klien;Hal 14 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckre. 2018 Hasil Akuisisi oleh Klien (Januari hingga September 2018) danPerkiraan Data Pembelian per Kuartal Keempat;f.

Fotocopy Translate Tersumpah, permintaan data management, PenjualanPerusahaan dan Akuntansi tanggal 8 Oktober 2018. yang diberi tanda Bukti TG8.

PENETAPANNomor 11/Pdt.G/2022/PA.Jprrs L ~SES SPNAbb 25 yDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Cerai Gugat antara:Dn, Umur 26 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir S1 Akuntansi, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat kediaman di (ieeBE, sebagai Penggugat.melawanRe, Umur 28 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir S1 Akuntansi, pekerjaan Karyawan

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usahatetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:(d). kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakandalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan menagih dan memeliharapenghasilan.Dengan demikian, Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh No. 17 Tahun 2000 telahmengatur secara tegas dan jelas perlakukan perpajakan mengenai kerugianpenjualan atau pengalihan harta.PSAK 38 mengatur tentang Akuntansi

2003 tanggal 2 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan.Namun demikian, untuk kepentingan pajak, biaya penyisihan / pencadangan tersebuttidak dapat dibebankan / dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan labafiskal.Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No. 17 Tahun 2000 yangmenyatakan:Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalamnegeri dan bentuk usaha tetap, tidak boleh dikungkan pembentukan danacadangan.Dengan demikian pula PSAK 38 mengatur tentang Akuntansi

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor : 188 Tahun 2000 tanggal 21 Desember2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan PajakPenghasilan dalam Tahun Berjalan antara lain diatur bahwa:Pasal 4 huruf a:Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnyaPenghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasukbiaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukanmerupakan Objek Pajak.Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

atau sistemyang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar AkuntansiKeuangan, kecuali peraturan perundangundan2 perpajakan menentukan lain".bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2012 yang lalu, Terbanding telah setujudan menyatakan bahwa sepanjang peraturan perundangundangan perpajakanmenentukan lain, maka dalam menghitung besarnya pajak yang terutang harusmengikuti peraturan perundanganundangan perpajakan yang berlaku, bukanmengikuti ketentuan lain seperti ketentuan dalam Standar Akuntansi

Sedangkan PSAK 38 sebagaimana yang diuraikan olehTerbanding mengatur tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali untuktujuan penyajian laporan keuangan komersial dimana secara komersial transaksitersebut tidak menimbulkan laba dan rugi bagi pihak Pemohon Banding karenatermasuk dalam transaksi restrukturisasi entitas pengendali.

dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan StandarAkuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat(2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelahmendapat persetujuan Menteri Keuangan;4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu padastandar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkanoleh menteri/pimpinan lembaga

dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuaidengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasiprofesi akuntansi Indonesia;3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksudpada ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industriyang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi denganmengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis1111layanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan

dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai denganStandar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesiakuntansi Indonesia;3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud padaayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifiksetelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacupada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya danditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga

dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan StandarAkuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatpersetujuan Menteri Keuangan;4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu padastandar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkanoleh menteri/pimpinan lembaga

sepanjang arus utangpiutang dimaksud belum ditelusuri dankarena itu diketahui dengan pasti pembayaran hutang atau piutang tersebut adalah berkaitandengan dagang/bisnis sehingga berhubungan dengan peredaran usahanya,bahwa sesuai fakta persidangan terbukti utangpiutang tersebut bukanmerupakan hutang dagang atau piutang dagang (Pl = perjanjianpinjaman, subledger, bukti transfer, perincian hutangpiutang) dan jugaterbukti adanya pemindahan sub akun 126805 kedalam akun 2207.bahwa hal ini berarti secara akuntansi

Terbanding keliru melakukan koreksi peredaran usaha karena alasan tidak adanya penjelasanpada laporan keuangan yang diaudit akuntan publik dan menarik kesimpulan mutasipencatatan akuntansi utangpiutang kepada pihak perusahaan afiliasi yang membuktikanadanya pembayaran pinjaman sebesar Rp2.540.801.817,00 dari pihak peminjam adalahsebagai peredaran usaha yang belum dilaporkan,bahwa Majelis berpendapat dasar koreksi Terbanding tidak memadaikarena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarbenarnya danmelanggar

Instansi (SAT) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu PenggunaAnggaran Eselon I (UAPPAE1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepatwaktu.Tanggung jawab:1.

Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neracasesuai Standar Akuntansi Pemerintah.2.

Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca SKPDKSD sesuai denganSistem Akuntansi Instansi (SAT) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.2. Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu PenggunaAnggaran Eselon I (UAPPAE1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepatwaktu.Tanggung jawab:1. Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neracasesuai Standar Akuntansi Pemerintah.2.

Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca SKPDKSD sesuai denganSistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.2. Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna AnggaranEselon I (UAPPAE1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.Tanggung jawab:1. Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuaiStandar Akuntansi Pemerintah.2.

Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca SKPDKSD sesuai denganSistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.2. Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna AnggaranEselon I (UAPPAE1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.Tanggung jawab:1. Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuaiStandar Akuntansi Pemerintah.1122.

Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama daiam sidang majeiis telah menjatuhkanputusan perkara cerai gugat antara:1.Penggugat, Uumur 34 tahun, agama Jsrarn, pekerjaan Tani Karet, pendidikanSMA, tempat kediaman di Jaian Dubaiang Gayo Desa, RT.oo, Desa Peiangki, Kecamatan Batang Masumai, KabupatenMerangin, Provinsi Jarnbi, sebaqai Penggugat;meiawanTergugat, umur 36 tahun, agama isiam, pekerjaan PNS (Dinas Perindustriandan Perdagangan Merangin), pendidikan S. i Akuntansi

PPKBLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Klas B Non PendidikanKabupaten Karawang ; 9 222292" 1(satu) bundel fotocopy Administrasi dan Manajemen tahun 2007; OG o1 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Karawang Nomor 100 tahun 2012tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pola PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) Rumah Sakit UmumDaerah Kelas non Pendidikan Kaupaten Karawang; 1 (satu) buku Himpunan Peraturan tentang Badan Layanan Umum;; 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi

Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Karawang Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2012; 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Karawang Nomor : 445.1/Kep.42/Sekrt/2012 tanggal 20 Maret 2012tentang penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTk),Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan danBendahara Belanja Modal dan Rutin Pada RSUD Kab.Karawang

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;

/ Kabid Keuangan & Akuntansi / Kabid Keuangan, SDM& Umum untuk dibuatkan faktur, kwitansi dan surat penagihan.

kedua belah pihak, Kabid Administrasi & Kontrak /Kabid Pemasaran / Kabid Pemasaran & Renwas / Kabid Pemasaran &Penjualan membuat final bill untuk selanjutnyadikirimkan ke ManagerAdm & Keuangan / Kabag Keuangan & Akuntansi / Kabid Keuangan &Akuntansi / Kabid Keuangan, SDM & Umum untuk dibuatkan faktur,kwitansi dan surat penagihan;Bahwa perbuatan Terdakwa Filipus Iwan Erwin Fernando Haulussybersamasama dengan Iman Saptadi, dan Muhammad AR.

DharmaSubur Satya untuk keperluan penerimaan uang muka proyekSpectra yang ditandatangani Teba Bagus S selaku Kabag Keuangandan Akuntansi, dan Muhammad AR. (Almarhum) selaku Plt.

/ Kabid Keuangan & Akuntansi / Kabid Keuangan, SDM& Umum untuk dibuatkan faktur, kwitansi dan surat penagihan.Bahwa Terdakwa Filipus Iwan Erwin Fernando Haulussy bersamasamadengan Iman Saptadi, dan Muhammad AR.

kedua belah pihak, Kabid Administrasi & Kontrak /Kabid Pemasaran / Kabid Pemasaran & Renwas / Kabid Pemasaran &Penjualan membuat final bill untuk selanjutnyadikirimkan ke ManagerAdm & Keuangan / Kabag Keuangan & Akuntansi / Kabid Keuangan &Akuntansi / Kabid Keuangan, SDM & Umum untuk dibuatkan faktur,kwitansi dan surat penagihan;Bahwa perbuatan Terdakwa Filipus lwan Erwin Fernando Haulussybersamasama dengan Iman Saptadi, dan Muhammad AR.

telah menolak keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPh Badan Nomor 00027/406/05/091/07 tanggal 22 Juni 2007Tahun Pajak 2005 yang Pemohon Banding sampaikan melalui surat Pemohon BandingNomor MH:bi/NNT/0907/0057 tanggal 17 September 2007;Alasan banding Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi di atas dengan penjelasan sebagaiberikut:Bahwa di dalam Laporan Laba Rugi (lampiran SPT) untuk Tahun Pajak 2005, PemohonBanding telah melaporkan biaya penyusutan dan amortisasi secara akuntansi

Namun demikian pemeriksa pajak telah melakukan koreksi positifatas biaya penyusutan dan amortisasi sebesar USD 9,152,531.26 dengan alasan bahwabiaya penyusutan dan amortisasi sebesar USD 9,152,531.26 yang secara akuntansi telahdikapitalisasikan ke dalam nilai inventory stock pile (sesuai dengan laporan KAP) tidakperlu dilakukan koreksi negatif untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan;Bahwa Pemohon Banding adalah salah satu perusahaan pertambangan yang tundukkepada Kontrak Karya (Contract of

Pengaturan secaraperpajakan mengenai saat dimulainya penyusutan dan perhitungan penyusutanberdasarkan periode tahunan berbeda dari pengaturan secara akuntansi (secara umum,PSAK mengatur bahwa penyusutan atas aktiva dimulai pada saat aktiva tersebutdigunakan dan penyusutan disesuaikan dengan periode bulan pemakaiannya dalam satuTahun Pajak);Bahwa dengan demikian ketentuan yang diatur secara khusus untuk keperluanperpajakan akan berlaku meskipun berbeda dengan pengaturan untuk keperluanakuntansi.

Oleh karena itu biayadepresiasi dan amortisasi yang secara akuntansi hanya di bebankan sebesar USD118,382,715 harus dibuatkan koreksi negatif sebesar USD 49,307,827 sehingga untukkeperluan perpajakan total biaya penyusutan dan amortisasi yang dibebankan adalahsebesar USD 167,690,542. Dengan dilakukan koreksi positif sebesar USD 9,152,531oleh Tim Pemeriksa Pajak, maka besarnya biaya depresiasi dan amortisasi secaraperpajakan menjadi hanya sebesar USD 158,538,011 dan bukan sebesar USD167,690,542.

NewmontNusa Tenggara dengan Pemerintah RI yang menjadi sandaran hukum baik olehTermohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding maupun Majelis Hakim PengadilanPajak hanya berisi definisi dari penyusutan dan amortisasi bukanperlakuan akuntansi biaya penyusutan dan amortisasi, sehingga perlakuan akuntansiatas biaya produksi ore ini tetap mengikuti prinsipprinsip akuntansi yang berlakuumum (PSAK);Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding dikuatkanjuga dengan adanya klausul pada halaman 36 Paragraf

Bahwa berdasarkan PSAK Nomor 55 tentang Akuntansi Instrumen Derivatif danAktivitas Lindung Nilai paragraph 24 huruf a mengatakan bahwa laba atau rugidari lindung nilai instrument derivative atau instrument keuangan bukanderivative yang diberlakukan dan memenuhi persyaratan sebagai instrument nilaiwajar valuta asing harus diperhitungkan sebagai berikut laba atau rugi dariinstrument derivative atau instrument lainnya yang digunakan sebagai lindungnilai atas komitment (ikatan) yang didenominasi dalam

valuta asing dan salinghapus rugi atau laba dari komitmen usaha yang dilindunginya nilainya harusdiakui sebagai laba / rugi dalam periode akuntansi yang sama;Bahwa dengan demikian metode pembebanan biaya yang dilakukan olehPemohon Banding tidak sesuai dengan PSAK Nomor 55 Tahun 1999;Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi dari Terbanding;Bahwa Terbanding hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan transaksi SWAPyang dilakukan oleh Pemohon Banding di tahun 1998 dan

Laporan Auditor Independen tersebut memilikiopini "wajar tanpa pengecualian" untuk posisi Laporan Keuangan, artinya bahwaLaporan Keuangan tahun 1997 dan 1998 dari Pemohon Banding telah disusundan disajikan sesuai dengan Pinsip Akuntansi yang berlaku umum;Bahwa selama tahun 1998, atas piutang dalam mata uang asing kepada BRI,dilakukan penyesuaian nilai dengan menggunakan kurs tengah BI pada setiapakhir bulan dan dicatat ke dalam akun beban yang ditangguhkan (No.

Bila timbulnya dan penyelesaian suatutransaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruhselisih kurs diakui dalam periode tersebut.

Namun jika timbulnya dandiselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi,maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi denganmemperhitungkan perubahan kurs untuk masingmasing periode ;Paragraf 15aSalah satu transaksi valuta berjangka SWAP adalah transaksi pertukaran duavaluta asing melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secaraberjangka atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka.Pada hakekatnya transaksi tersebut dilakukan untuk

Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor SK.1502/KP.304/DP97 tanggal 4 Juni 1997 tentang diturunkannya Penggugat dari JabatanHalaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2016/PN.Amb.Kepala Dinas akuntansi dan dipindahkan di bagian umum sebagai stafadalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan masuk wilayahSengketa Tata Usaha Negara,....Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat dalam perkara aquo sebagaimana pada posita 9 (Sembilan) dan petitum 2 (dua) adalahmengenai perbuatan melawan

PelabuhanIndonesia IV (Persero) Nomor SK.1502/KP.304/DP97 pada tanggal 4 Juni1997 tentang diturnkannnya jabatan Kepala Dinas Akuntansi dan dipindahdi bagian umum sebagai staf yang merupakan sengketa Tata UsahaNegara dimana dikaitkan dalam Pasal 1 ayat (10) UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa SengketaTata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam Tata UsahaNegara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan ataupejabat tata usaha Negara, baik di pusat

Pelabuhan Indonesia Cabang Ambon dan berada dalam 1kantor dengan Penggugat; Bahwa saksi tahu Penggugat menginginkan agar Tergugat membayarkembali uang tunjangan jabatan penggugat karena diberhentikan padatahun 1990an dari jabatan sebagai Manager Akuntansi PT. PelabuhanPelabuhan Cabang Ambon ; Bahwa setahu Saksi, Penggugat di berhentikan dari Jabatan ManagerAkuntasi karena diberikan Hukuman Disiplin oleh Direksi PT.

Pelindo Cabang Ambondan sekarang telah pensiun;Bahwa saksi tahu Penggugat menginginkan agar Tergugat membayarkembali uang tunjangan jabatan penggugat karena diberhentikan padatahun 1990an dari jabatan sebagai Manager Akuntansi PT. PelabuhanPelabuhan Cabang Ambon ;Bahwa setahu Saksi, Penggugat di berhentikan dari Jabatan ManagerAkuntasi karena diberikan Hukuman Disiplin oleh Direksi PT.

Pelindo Cabang Ambondan sekarang telah pensiun; Bahwa saksi tahu Penggugat menginginkan agar Tergugat membayarkembali uang tunjangan jabatan penggugat karena diberhentikan padatahun 1990an dari jabatan sebagai Manager Akuntansi PT. PelabuhanPelabuhan Cabang Ambon ; Bahwa setahu Saksi, Penggugat di berhentikan dari Jabatan ManagerAkuntasi karena diberikan Hukuman Disiplin oleh Direksi PT.

., selakuKepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. ASKRINDO periode 2004Hal 3 dari 275 hal Put. No.36/PID/TPK/2014/PT.DKIsampai dengan 2007, dan juga pada saat menjabat sebagai DirekturKeuangan dan Teknologi Informasi PT. Askrindo pada tahun 2007 sampaidengan 2010, (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)dan JOSEP GINTING, ERVAN FAJAR MANDALA,MM. (PT Reliance AssetManagamenv/PT. RAM), UMAR ZEN ( Dirut PT Tranka Kabel/PT.

No.36/PID/TPK/2014/PT.DKIJOSEPH GINTING, ERVAN FAJAR MANDALA /Direktur PT RAM dan UMARZEN sebagai Direktur Utama PT Terang Kita serta ZULFAN LUBIS, SE, AK, MMsebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT.

SITUMORANGkepada ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. sebagai Kepala DivisiKeuangan dan Akuntansi PT Askrindo, dengan penawaran nilaiinvestasi sebesar Rp.15.000.000.000, (lima belas milyar rupiah),jangka waktu pengelolaan dana selama 36 bulan, target kinerjainvestasi sebesarbesarnya 15,5% per tahun.

JAM yang ditujukankepada ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. sebagai Kepala DivisiKeuangan dan Akuntansi PT. Askrindo. Kemudian di buatMemorandum Nomor : 018/MEMO/KA tanggal 12 Januari 2006yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. dengandilampirkan surat Konfirmasi tanggal 13 Januari 2006 yangditandatangani oleh Terdakwa MARKUS SURYAWANsebagai Dirut PT. JAM dan disetujui oleh DR. RENESETYAWAN, MA. BIN MOH. NUH.

JAM yang ditujukankepada ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. sebagai Kepala DivisiKeuangan dan Akuntansi PT. Askrindo. Kemudian di buatMemorandum Nomor : 027/MEMO/KA tanggal 17 Januari 2006yang ditandatangani ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. denganlampiran surat Konfirmasi tanggal 18 Januari 2006 yangditandatangani oleh terdakwa MARKUS SURYAWAN disetujuioleh DR. RENE SETYAWAN, MA. BIN MOH. NUH. Sesuai Daftar Transfer Nomor : 09/012/SPPB/KAKP/DIR/V2006tanggal 18 Januari 2006 yang ditandatangani oleh DR.

.04/2010 olsmooch of os osceMasgolsS 5B eo oOo 5oSaS> Oo(2ahwa dengan demikian yang menjadi objek sengketa adalah penjualan tanah yang dimiliki olehemohon Bandingahwa tanah yang dimaksud dibeli oleh Pemohon Banding dari penduduk sekitar daerah Karetluningan dengan kondisi mentah dalam kurun waktu tahun090d.007engan tujuan untukVvestasi jangka panjang sebagai cadangan manfaat polis masa depan dimana untuk memenuhierimbangan investasi dengan kewajiban kepada pemegang polisbl vabilitasahwa perlakuan akuntansi

srmsedoe s~RyseekBeTdo PER over vypes Eves eo faorsgsrese.5>nwvs~as ~sex Doh nove se seve vst PRs evwKvag#ysssagavFvwmypeswmeo .Qvuewyusvsrs Ee NwSaonrsewevssewmseFvsewmmstonstyssevkvstesEassrads sun syessesesestsEnv Sve sSevstPSRsy see ansveKvag#sssgHvEvwsyewgas 3 oo x aaose Sve va eX vperesrer ase Fa FS Basyyussr Sue ae dS SEuPFSnrsxrsrssyveses NXahwa Pemohon Banding telah mencatat pembelian tanah tersebut sebagai Aktiva Investasi pada akunlanah dan Bangunan ~ Ombahwa PSAK NomorAoropertyntang Akuntansi