AtbBahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebutakan tetapi terdakwa dipengaruhi mabuk minum minuman beralkohol ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka danbengkak pada pelipis dan saksi berobat jalan di Rumah Sakit UmumDaerah Atambua ;Bahwa saat saksi dipukul oleh terdakwa saksi tidak melakukanperlawanan dan juga setelah saksi terluka terdakwa tidak menolongsaksi ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;.

terdakwa ;Bahwa setelah mendengar cerita dari korban Benediktus Riu tidakmenerima perlakukan terdakwa terhadap korban sehingga BenediktusRiu mengajak Deo Molo pergi mencari terdakwa kerumahnya ;Bahwa saksi dan korban mengikuti dari belakang dan ketikaBenediktus Riu dan Deo Molo bertemu dengan terdakwa langsungBenediktus Riu dan Deo Molo langsung memukul terdakwa masingmasing sebanyak 2 kali kemudian saksi dan korban bersama kakakkorban meninggalkan lokasi kejadian ;Bahwa setahu saksi masalah yang mendasari

tajam danmengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan perkerjaansehari hari ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;hal8 dari 14 hal, Putusan No.40/Pid.B/2017/PN.AtbBahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Maret2017sekitar jam 18.30 WITA, bertempat di Kampung Koana, DusunMeni, Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka ;Bahwa masalah yang mendasari

Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Tergugat banyak kejanggalan dan berisi Klausula baku atau Perjanjian bakusehingga bertentangan dengan Bab V, Pasal 18 UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengakibatkanPerjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum maka seluruh tindakan hukum yang didasari olehPerjanjian kredit dimaksud menjadi batal demi hukum;Adapun suratsurat yang mendasari

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikanputusan atas perkara tersebut di atas, dan mendasari fakta hukum yangkeliru sehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pulayang menyebabkan Judex Facti menjatuhkan keputusan yang keliru juga;2.

Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan: Gugatan PerlawananPembanding/semula Penggugat tidak jelas, membuktikan Judex Facti telahsalah menerapkan hukum dalam memberikan putusan atas perkaratersebut di atas, dan mendasari dasar hukum serta fakta hukum yang kelirusehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pula yangmenyebabkan Judex Facti menjatuhkan keputusan yang keliru juga;3.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata terjadi adanyakelalaian Judex Facti yaitu mendasari fakta hukum yang keliru sehinggamemberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pula yangmenyebabkan Judex facti menjatunkan keputusan yang keliru juga;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karenaJudex Facti/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusanPengadilan Negeri Tegal tidak salah dalam

bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan korupsi, 2.Memidana Terdakwa Ghodiman, M.T.P. oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan pidana denda Rp50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah) apabilapidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;12 Bahwa atas Putusan Pidana tersebut di atas Tergugat secara melawan hukumtelah menerbitkan Objek Gugatan dengan tanpa mendasarkan pada asasasas umumpemerintahan yang baik, karena tidak mendasari

proses persidangan perkara dimaksud adalah Penggugat didakwadan dituntut serta dipertimbangkan dalam putusan berdasarkan Pasal 3 junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 bukan Pasal 18 ayat (1);Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat adalah tindakanyang tidak cermat, ceroboh, tergesagesa dan mendzolimi hak konstitusional,serta sewenangwenang dan telah salah dan sewenangwenang dalammengambil dasar konsideran dalam Objek Gugatan dimaksud sehinggabertentangan dengan fakta dan mendasari

Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, makasecara formal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalammemori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAUMELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU (ONTVOELDOENDE);1 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikan putusanatas perkara tersebut di atas, dan telah salah menafsirkan bunyi pasal dalamperaturan perundangundangan dan mendasari

(Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi) dijatuhi hukuman untuk dicabut haknya sebagai PegawaiNegeri Sipil, maka sangat tidak beralasan apabila Majelis HakimTata Usaha Negara Semarang beranggapan bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Gubernur Jawa Tengah) menerbitkanObjek Gugatan mendasari Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Semarang Nomor 45/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal18 Oktober 2011;Bahwa oleh karenanya pertimbangan Judex Facti yangberkesimpulan menurut hukum bahwa dikarenakan objek

sertipikat obyek sengketa in casutidak dihadapan PPAT (dikantor PPAT), sehingga peralihan sertifikatin caSu secara mutatis mutandis bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku pula;Hal. 5 Putusan No. 68/B/2016/PTTUN.SBYMenimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan peradilantingkat pertama, peradilan tingkat banding tidak sependapat denganpertimbangan tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa yang menjadi dasar pembaliknamaansertifikat objek sengketa mendasari

merupakan perbuatan hukum perdata,sehingga yang berwenang untuk menguji cacat tidaknya suatuperbuatan hukum perdata (Akta Jual Beli) adalah peradilan perdata;Menimbang, bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah a quoadalah berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT,menurut hukum Tergugat / Pembanding tidak berwenang untukmenguji sah tidaknya Akta PPAT yang dijadikan dasarpembaliknamaan sertifikat objek sengketa; Menimbang, bahwa oleh karena dasar pembaliknamaan sertifikatobjek sengketa mendasari

No. 0277/Pdt.G/2015 /PA.Btl.Girawat Glel POM QU Ga fe weeeeese ae cece ice errante)Bahwa dengan mendasari hal tersebut (Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat selaku istri, serta menitipbkan anak anakkepada Penggugat, sekaligus mengingat sikap perilaku kasar dantemperamental Tergugat yang sudah tidak bisa dibenahi lagi), makaPenggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya /pernikahannya dengan Tergugat, dengan mengajukan Gugatan Ceraipada Pengadilan Agama Bantul, yang telah tercatat dalam

Pada akhirnyaPenggugat menerima permintaan maaf Tergugat, dengan mencabutGugatan Cerainya pada Pengadilan Agama Bantul, tertanggal 10 AgustusBIO persian sisasinsanisnrneicnninest isan ints abrir isrnaaRg) Bahwa setelah dicabutnya Gugatan cerai oleh Penggugat, ternyata tidakbisa merubah sikap perilaku Tergugat, hal mana kebiasaaan pergi malamdan pulang pagi masih berlanjut, serta pertengkaran / percekcokan tetapsaja masih berlangsung, hal ini yang mendasari Penggugat harusmempunyai sikap tegas demi

masa depan dari kedua anaknya;h) Bahwa sekitar tanggal 22 Januari 2015, telah terjadi lagi pertengkaran /percekcokan / perselisihan yang sangat hebat, sampai terjadi adanyatindakan kekerasan dalam rumah tangga, dengan mendasari hal tersebutHal. 7 dari 21 Put.

Dimanahaltersebut telah mendasari sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Bahwa Penggugat maupun orang tua dari Penggugat sudah berusahamenyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, namun sejauhini tidak ada titik temunya, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat,kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Bantul untukdiperiksa dan diadili menurut hukum yang berlaku ;Berdasarkan halhal serta alasanalasan tersebut di atas, dengan

tanpamemiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutansesuai ketentuan peraturan perudangundangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 ;Bahwa sebagai dasar Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyamenyangkut unsur dengan sengaja telah menyimpulkan untuk dapatmembuktikan unsur dengan sengaja terletak pada sikap batiniahTerdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, danmengetahui terjadinya perbuatan beserta akibat yang timbul dariperbuatannya tersebut ;Bahwa untuk itu mendasari

mengetahui akibat dariperbuatannya dan hal ini baru kali pertama dilakukan oleh Terdakwa,maka untuk itu terbukti pula Judex Facti telah salah dalam menyimpulkanatas pembuktian pada unsur dengan sengaja ;Bahwa sehubungan dengan unsur mengakut kayu dari kawasan hutanatas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yangdiambil dan berasal dari kawasan hutan ;Bahwa mendasari

memiliki kayu secara melawan hukum ;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersamasama,telah keliru karena para Terdakwa masingmasing yakni Andi Herman,Idris, Inman dan Andi Amring (masingmasing dalam berkas perkaraterpisah) dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersamasama adalah keliru karena masingmasing Terdakwa perannya samaselaku sopir truck yang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapatdikategorikan kapasitas dari Para Terdakwa hanya sebatas menolongSaudara Herman ;Bahwa mendasari

Terdakwa ;Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi Anggota Polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidakmemberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksipenanggung jawab mobil adalah saksi yang tidak tahu menahu akan perkaraini, Karena faktanya Saksi Baco Mattang tidak berada di lokasi kejadian danpemeriksaan atas kasus ini bukan berdasarkan pada keterangan saksi akantetapi hanya mendasari

No. 2965 K/Pid.Sus/2015Bahwa selain itu mendasari pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi padaputusan Nomor 021/PUUIII/2005 dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan bahwa Hak Milik dari Pihak Ketiga yang beretikat baik (tergueder trouw, good faith) tetap harus dilindungi sehingga hak milik pihakketiga yang mempunyai etikat baik harus dilindungi oleh undangundang ;Oleh sebab itu suatu putusan harus mampu menciptakan suatu rasakeadilan di masyarakat baik keadilan yang bersifat subtansial dan jugakeadilan

Bahwa, berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 padahurup b, dengan tegas disebutkan, bilamana putus karena talak maka bekassuami wajiob memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selamamasa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalamkeadaan tidak hamil* mendasari pasal in casu mendasar bila majelis hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonpensiuntuk membayar nafkah maskan dan kiswah Rp 1.000.000(satu juta rupiah)selama

Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c joctopasal 149 menegaskan, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnyadan bekas suami wajib memberi biaya hadhanan untuk anak yang belummencapai usia 21 tahun, untuk itu mendasari pasal in casu majelis hakimmendasar bila menghukum Tergugat Rekonpensi membiayai pemeliharaananak tersebut Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anaktersebut dewasa;6.

Bahwa, berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum, menegaskan bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :memberi mutah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas istri tersebut gobla al dukhul, mendasari pasal in casuMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya bersyaratmenghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi mutah kepada PenggugatRekonpensi berupa 15 gram gelang emas 23 karat;7.

Bahwa, mendasari dalildalil yang ajukan Penggugat Rekonpensisehingga total kewajiban yang harus diselesaikan Tergugat Rekonpensiadalah sebagai berikut : Poin 4. Rp.6.000.000 (enam juta rupiah); Poin 5. Rp.1.000.000 (satu juta rupiah); Poin 6. 15 gram gelang emas 23 karat;Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Termohon dalamKonpensi/Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkanputusan sebagai berikut :I.

Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c jocto pasal149 menegaskan, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan bekassuami wajib memberi biaya hadhanan untuk anak yang belum mencapai usia 21tahun, untuk itu. mendasari pasal in casu majelis hakim mendasar bilamenghukum Tergugat Rekonpensi membiayai pemeliharaan anak tersebutRp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;3.

pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 03 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3197/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal20 September 2016Bermaksud mengajukan Cerai Talak terhadap : Halaman 4 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.CbnTERMOHON, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D I,pekerjaan Iburumah tangga, tempat tinggal di Perum Pesona Cilebut, KB 1, No. 08, RT1/15,Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnyadisebut sebagai Termohon ;Adapun alasanalasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.

Bahwa Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalampertimbangan hukum yang mendasari amar putusannya telahsalah dan Akta Hibah dalam perkara aquo sebagai bukti otentikdan sempurna..

Bahwa kesimpulan Bahwa Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar dalam pertimbangan hukum yang mendasari amarputusannya telah salah dan keliru serta kurangpertimbangan(onvoldoond gemotivier) dan tekah mengabaikanaasas Audi Alteram Partem dan asas Imparsialitas karenabersifat diskriminasi dan tidak adil dalam memeriksa danmengadili perkaraMenimbang....Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding semula tergugat I,Il,dalam kontra memori bandingnya tertangal 16 September 2013menyatakan bahwa putusan Pengadilan

Bahwa mendasari Pasal 1 poin 27 dan 28 UndangUndang Nomor 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut menyebabkan keteranganSaksi1 (Serma Nengah Tagel), Saksi2 (Serma Anuri) dan Saksi3 (Dr.Indra Gunawan Nasution) menjadi tidak bernilai dan tidak mempunyaikualitas sebagai alat bukti..

Bahwa mendasari uraian di atas, dikaitkan dengan pembuktian unsurkesatu "Setiap penyalahguna" Pemohon Kasasi berpendapat Judex Factitelah keliru dalam menerapkan unsur tersebut karena tidak didukung olehalat bukti keterangan Saksi yang memadai dan alat bukti berupa suratsurat, sehingga tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimanayang disyaratkan oleh KUHAP/KUHAPMIL yaitu wajib didukung oleh 2alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakim sebagaimana dalamPasal 171 UndangUndang Nomor 31 Tahun

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis ganja. Bahwa meskipun berdasarkanketerangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi shabunamun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alatbukti yang lain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasHal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 484 K/MIL/2017minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimanajika dinubungkan antara keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 denganketerangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaiandan tidak mempunyai nilai pembuktian.

KarMenimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh,menanam,menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmupengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan IlmuPengetahuan dan Tehknologi.

Kemudian Element pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukanterhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkanelement pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element yangkedua,yakni apakah barang bukti berupa 0,71 (nol koma tujuh satu) gramsabusabu beserta plastik pembungkusnya,yang dapat dari tangan Terdakwatermasuk Nakotika Golongan bukan Tanaman;Menimbang,bahwa mendasari pada faktafakta yang terungkap dalampersidangan dapat diketahui,bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota

selanjutnya daribarang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratrorium dan darihasil pemeriksaan disimpulkan,bahwa barang bukti tersebut mengandungMetafetamina terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 61 lampiran yang menurut undangundang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sabu sabu telahdinyatakan tergolong Narkotika golongan bukan tanaman, maka selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan tentang element yang pertama;Menimbang, bahwa mendasari

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2016 diperempatan lampu merah kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri,terdakwa ditangkap dan digeledah, sehingga diketemukannya barang buktisabusabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa terdakwa Ronny Yunantha, selain menguasai jugamenyimpannya Narkotika golongan bukan tanaman sebagaimana elementkedua ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebutadalah merupakan perbuatan

PK Nomor : PKNomor : 161/09 tanggal 27 Februari2009 sebesar Rp207.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 776/08 tanggal 27Mei 2008 sebesar Rp170.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1208/08 tanggal29 Agustus 2008 sebesarRp157.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1525/08 tanggal30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;1 bundel Addendum tertanggal 31 Maret2009 mendasari PK Nomor : 1525/08Hal. 57 dari 97 hal.

PK Nomor : PKNomor : 161/09 tanggal 27 Februari2009 sebesar Rp207.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 776/08 tanggal 27Mei 2008 sebesar Rp170.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1208/08 tanggal29 Agustus 2008 sebesarRp157.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1525/08 tanggal30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;1 bundel Addendum tertanggal 31 Maret2009 mendasari PK Nomor : 1525/08tanggal 30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;1 bundel Addendum lagi mendasari PKNomor : 1525/08 tanggal 30 Desember2008 sebesar

PK Nomor : PKNomor 161/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp207.000.000,00;7 1 bundel PK Nomor : 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesarRp170.000.000,00;8 1 bundel PK Nomor : 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesarRp157.000.000,00;9 1 bundel PK Nomor : 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;10 1 bundel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK Nomor :1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp147.000.000,00;11 1 bundel Addendum lagi mendasari PK Nomor : 1525/08 tanggal 30Desember

: 537/08 tanggal 31 Maret 2008 sebesarRp390.000.000,00;3. 1 bundel PK Nomor : 962/08 tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp290.000.000,00;4. 1 bundel PK Nomor : 1314/08 tanggal 26 September 2008 sebesarRp280.000.000,00;5. 1 bundel PK Nomor : 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesarRp270.000.000,00;6. 1 bundel Adendum tertanggal 30 Juni 2009 mendasari PK Nomor :1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp270.000.000,00;e Dari Sks.

kelopak mata kiri Saksi; Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi,saksi tidak ada melakukan tindakan apapun terhadap Terdakwa; Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tidak adamenggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tanganterdakwa saja; Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalahdikarenakan Terdakwa merasa tidak senang saksi menemui Terdakwayang pada saat kejadian sedang berada di sebuah warung di arealpabrik kelapa sawit PT TKA; Bahwa yang mendasari

melakukan tindakan apapun terhadap Terdakwa;Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin DarniPanggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanyamenggunakan tangan terdakwa saja;Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HaidirBin Darni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidaksenang saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwayang pada saat kejadian sedang berada di sebuah warung di arealpabrik kelapa sawit PT TKA;Bahwa yang mendasari

kiri saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin DarniPanggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanyamenggunakan tangan terdakwa saja;Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir BinDarni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak senangsaksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwa yang pada saatkejadian sedang berada di sebuah warung di areal pabrik kelapa sawit PTTKA;Bahwa yang mendasari

melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin DarniPanggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanyamenggunakan tangan terdakwa saja; Halaman(11) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN PljBahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir BinDarni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak senangsaksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwa yang pada saatkejadian sedang berada di sebuah warung di areal pabrik kelapa sawit PTTKA;Bahwa yang mendasari

saksi HaidirBin Darni Panggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanyamenggunakan tangan terdakwa saja;Menimbang, bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadapsaksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak Halaman(15) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pljsenang saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwa yang pada saatkejadian sedang berada di sebuah warung di areal pabrik kelapa sawit PT TKA;Menimbang, bahwa yang mendasari

>

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 321/Pid.B/2016/PN.Sim, tanggal 27 September 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki6pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama PRIYATUN binti MAN dan SUHABIYAH binti GINOM, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Moacdl uals WL p rs aw LelioArtinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3d MbLII UI JI J Yel palArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

2016 sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer 104Palembang pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan demikian permohonankasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:Dan sebelum meningkat alasan saya mengajukan kasasi ini sayamempedomani atau mendasari

Pasal 239 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pemeriksaan pada tingkat kasasidilakukan oleh Mahkamah Agung RI guna menentukan:a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya;b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang;Cc. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.Berdasarkan ramburambu di atas jelas perkara saya/Terdakwa yangakan diperiksa mendasari hal tersebut

Putusan Nomor 324 K/MIL/2016Berdasarkan ramburambu di atas jelas perkara saya/Terdakwa yangakan diperiksa mendasari hal tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi MajelisHakim Agung RI untuk tidak menerima permohonan Kasasi Terdakwa, karenabaik pengadilan Tingkat Pertama, maupun Pengadilan Tingkat Banding belummemeriksa dan membuktikan sebagaimana faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan;Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangantersebut karena pertimbangan Judex Facti tersebut

datang terdakwa dan mengatakan Yulius kau harus mati hariini* sambil membawa sebatang kayu lamtoro ;e Bahwa kayu lamtoro tersebut terdakwa memukul ke arah saksi akan tetapitidak mengenai saksi tetapi mengenai pohon mangga lalu terdakwamencabut sebilah parang dari diselipkan dipinggangnya ;e Bahwa kemudian dengan sebilah parang tersebut terdakwa hendakmemotong saksi tetapi ditegur olen Rudolof Losana sehingga terdakwalangsung pergi dengan meninggalkan parang tersebut ;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

danmengatakan Yulius kau harus mati hari ini* sambil membawa sebatangkayu lamtoro ;e Bahwa kayu lamtoro tersebut terdakwa memukul ke arah Yulius Abanat(korban) akan tetapi tidak mengenainya tetapi mengenai pohon manggalalu terdakwa mencabut sebilah parang dari diselipkan dipinggangnya ;e Bahwa kemudian dengan sebilah parang tersebut terdakwa hendakmemotong korban tetapi ditegur oleh saksi sehingga terdakwa langsungpergi dengan meninggalkan parang tersebut ;e Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

kau harus mati hari ini* sambil membawa sebatangkayu lamtoro ;e Bahwa kayu lamtoro tersebut terdakwa memukul ke arah Yulius Abanat(korban) akan tetapi tidak mengenainya tetapi mengenai pohon manggalalu terdakwa mencabut sebilah parang dari diselipkan dipinggangnya ;e Bahwa kemudian dengan sebilah parang tersebut terdakwa hendakmemotong korban tetapi ditegur oleh saksi Ridolof Losana sehinggaterdakwa langsung pergi dengan meninggalkan parang tersebut ;e Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Suatu Gugatan:Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;Bahwa posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secararinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh Muhammad Rahim,S.H., serta isi pernyataan hibah itu dan dalam penguasaan siapa tanahtersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan,hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu kejadian

Bahwa Terbanding l/Semula Tergugat sangat keberatan atasputusan Judex Facti yang menolak begitu saja eksepsi yangdiajukan oleh Terbanding I/Semula Tergugat hanyamempetimbangkan alasanalasan hukum yang mendasari eksepsitersebut;Bahwa Judex Facti dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan PerkaraPerdata Nomor 9/Pdt.G/2012/PN Blk adalah lanjutan Perkara PerdataNomor 20/Pdt.G/2011/PN Blk yang telah diputus oleh Pengadilan NegeriBulukumba pada tanggal 29 November 2011 dimana subjek dan objektanah yang

Boyke HeryNainggolan, dan tidak pernah melakukan transaksi uang apapunbentuknya;Bahwa mendasari pada jawaban Tergugat dan Surat PernyataanTergugat yang membuktikan bahwa Tergugat saling kenal denganpetugas Securicor yang bernama Boyke Hery Nainggolan, dan terdapatpula transaksi keuangan, dan hal ini sangat membuktikan adanyahubungan antara Tergugat dengan pihak ketiga yang telah menciptakankonflik kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 15 ayat(45) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport

Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura baik dalam putusan maupun dalam pertimbangan hukumnya,sehingga putusan a quo menjadi kabur dan telah bertentangan denganketentuan Pasal 102 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehinggasudahsepantasnya untuk dibatalkan, karena Judex Facti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah lalai memenuhi syaratyang diwajibkan oleh perundangundangan;Bahwa untuk itu mendasari

uraian yuridis tersebut diatas, terbukti bahwaputusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jayapura telah dan tidak mendasari pada pada pembuktian danfaktafakta yang terungkap dipersidangan, karena berdasarkan faktapersidangan telah terbukti secara hukum bahwa Termohon Kasasi telahmelakukan pelanggaran kerja, dan pelanggaran kerja yang telah dilakukanoleh Termohon Kasasi merupakan pelanggaran atas ketentuan PedomanHalaman 9 dari 12 hal.

Bahwa dengan pertimbangan para Terdakwakesatuannya berada di Jakarta dan domisili sebagianSaksi berada di wilayah Jakarta, mendasari Pasal 10huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, makapenerapan Pasal 10 huruf a dapat dikesampingkan.4. Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan adanya suratpermohonan Asops Kasal Nomor : R/1013/IX/2020tanggal 24 September 2020 dan surat permohonanHal. 6 dari 8 hal.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyiPeradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, danbiaya ringan.Bahwa mendasari permohonan Papera para Terdakwayang mohon perkara para Terdakwa untuk disidangkan diPengadilan Militer IlO8 Jakarta dan berdasarkan Pasal 10huruf fb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Pasal 2 ayat (4)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 tahun2009