Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-04-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PN TENGGARONG Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Trg
Tanggal 19 April 2017 — SARIFUDDIN BIN DAMAN HURI
34 — 6
  • ./2017/PN.1Trg.jenis sabu saksi tidak memberitahukan atau mengimpormasikan kepada petugas pihak yangberwajib saksi akan dapat sangsi hukum, sehingga dengan ketidak tahuan saksi, ada temansaksi bernama MUTAKIN telpon saksi minta dicarikan barang sabu, maka saksi menjadiperentaranya MUTAKIN untuk membeli barang sabu, setelah itu saksi membawa MUTAKINuntuk bertemu dengan Om MASMULYADI untuk mengambil barang sabu, yang akhirnyasaya menerima barang 1 (satu) poket kecil sabu yang dibungkus menggunakan
Pengadilan PA KALABAHI Perdata Agama
Register : 02-11-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PA KALABAHI Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
100 — 39
  • Bahwa meskipun Replik Pemohon pada point 10 tidak Pemohon bantahitu Ssudah membuktikan kalau Pemohon membenarkan jawaban bantahanTermohon atas permohonan Pemohon kalau Pemohon sadar penuh bahwaPemohon sudah mendapatkan surat izin atasan untuk melakukanperceraian akan tetapi juga telah mendapatkan sangsi administrasi berupadinonjopkan dari jabatan menjadi staf karena Pemohon telah memilikiwanita idaman lain dan sampai sekarang hubungan mereka masih berlanjutsampai sekarang.7.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 10/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. Bumi Persada Surya Pratama
Termohon:
Gubernur Sulteng
495 — 354
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki kKewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yangberlaku;Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Perikanan
Register : 23-10-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN RANAI Nomor 18/Pid.Prkn/2012/PN. Rni
Tanggal 11 Desember 2012 — ADY A. RAHMAN Als. ASUI
87 — 38
  • Pasal 8 ayat (3) Undangundang No.31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mana terdapat sangsi pidana pokokkomulatif yaitu penjara dan denda berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP berbunyi jikadijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukumankurungan sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut, apabila terdakwa tidak membayardenda yang dijatuhkan kepadanya maka diganti dengan hukuman kurungan ;Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-04-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 188/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim
Tanggal 16 Nopember 2016 — Taqwa Taufani, SH., VS PT. Binakarya Agung Propertindo,, Cs
375 — 55
  • Binakarya Agung Propertindo), maka akan mendapat saksi dari pihak P2B, namun saksi tidak tahu sangsi dari pihak P2btersebut ;Bahwa akibat yang timbul atas kesepakatan pengerjaan pembangunanTower Apartemen Casablanca East Residences (CER) Il dikerjakan sejakpukul 08.00 WIB dan selesai sampai dengan pukul 21.30 WIB tersebut,secara fisik otomatis pembangunan tower tersebut mengalami hambatan;Bahwa saksi mengetahui ijin pembangunan Tower Apartemen Casablanca East Residences (CER) II sudah lengkap karena
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 27-01-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 21 April 2016 — TAUFIK HIDAYAT LUBIS. AMD LAWAN PT. TRIA AUSTENITE, Tbk
78 — 31
  • sekali dengan Perusahaan, padahal jelasjelas adalahtugas dan kewajibannya untuk menggunakan waktu kerja atau fasilitasperusahaan secara efektif untuk memberikan kontribusi (Sumbangan ide,fikiran, atau pemasukan) terbaik bagi kemajuan Perusahaan.Jikalau Penggugat tetap bekerja sesuai prosedur kerja yang benar dan telahdilakukan bertahuntahun seperti selama bekerja 10 tahun lebih dan tidakmelakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan khususnya Pasal 85 ayat 2huruf m, maka dapat dipastikan tidak akan ada sangsi
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 14-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 3/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pemohon:
PT.SUMBER MINERAL ABADI
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
322 — 189
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No. 30tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskanbahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:a).Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.PLb).
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus
Putus : 24-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 178/Pid.Sus/2014/PN Msb
Tanggal 24 Februari 2015 — AL ALIF Alias ALIF Bin MUH. HASAN
27 — 23
  • Bahwa jelas dari pengertian Pasal 54Undangundang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebutyang bisa dikenakan sangsi penjara dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu pelaku atauTerdakwa yang termasuk sebagai pecandu Narkotika sesuai dengan surat keterangandari dokter yang ditunjuk oleh Hakim ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebutdiatas maka pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — SUSANTI, DKK vs. PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA, sebelumnya disebut juga PT. PEMBANGUNAN BATAM, yang dalam hal ini diwakili RUGAI SUGIANTO, DKK
46 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini, perbuatan Tergugat yang ultra vires danmelanggar undangundang yang berlaku selain menimbulkan sangsi atasprofessionalisme dan kejujuran Kantor Pertanahan Kota Batam dariPenggugat, juga para pihak yang nama namanya tercantum dalamsertifikat objek sengketa sebagai pemilik hak atas tanah yang sah.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 05-03-2019 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 11 Juli 2018 — MUHAMMAD NURKHOLIS MAJID (Penggugat) Melawan PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk (Tergugat I) RUDDYANTHO TANTRY, SH (tergugat II) Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN di Jakarta (tergugat III) Kantor Pertanahan Kota Samarinda (tergugat IV) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda (Tergugat V) Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat VI)
234 — 51
  • Walaupun Penggugat telah mengadukan padaTergugat Ill dan TERGUGAT VI adalah sebuah Lembaga Negarayang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadapkegiatan TERGUGAT dalam menjalankan usahanya dengan selalumentaati UndangUndang No. 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen dan UndangUndang No. 21 tahun 2011 tentang OtoritasJasa Keuangan terhadap adanya dugaan pelanggaran pasal 18juncto pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjarapaling
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
1. SURYADI SAPUTRA, DKK VS PT PLASINDO LESTARI
165 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp584.114.055,00 (lima ratus delapan puluh empat juta seratusempat belas ribu lima puluh lima rupiah) kepada Suryadi Saputra dkk (58orang);Mewajibkan Tergugat untuk membayar upah yang biasa diterima ParaPenggugat setiap bulanya kepada Para Penggugat Suryadi Saputra dkk(58 orang) berikut dendanya terhitung dari bulan Oktober 2013 sampaidengan bulan Juni 2014 sejumlah Rp1.835.974.098,00 (satu miliardelapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribusembilan puluh delapan rupiah);Menjatuhkan sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-05-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Februari 2014 — Pidana Korupsi : - SELVIANA WANMA
220 — 89
  • Ada UU No.15, tahun 2004, UU No.1, tahun 2004, UUNo. 17, tahun 2003 yang menyatakan bahwa kerugian negara untukdana alokasi umum, dana lainlain itu ditentukan kerugiannya oleh BPK,hasil sangsi dari BPK adalah 2 (dua) : 1. administrasi., 2. Pidana danuntuk pemeriksaan Kepala Daerah itu dasarnya Kep Mendagri No. 29dan BPK memang berhak menghitung kerugian negara ;Hal 249 dari 483 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Jkt.
    Kemudian apa yang dilakukan oleh BPKP itu bisa dijadikansebagai rujukan untuk menentukan terjadinya Kerigianan KeuanganNegara atau tidak, Jelas ini Institusi Gegabah, melakukanpemeriksaan apalagi keluar dalam bentuk Opini Wenyatakan terjadikerugian keuangan negara, Silahkan baca Undangundangkewarganegara, disitu ada ancama sangsi Pidana 3 tahun bagi institusiyang tidal punya kewenangan atau melampaui kewenangan melakukanpemeriksaan ; Bahwa mengenai Ketua Mahkamah Agung dapat mengadakan tindakanadministratif
    , karena yang namanyaNorma Hukum Adminstrasi itu dia memiliki Karakteristik tersendiri, diapunya asas sendiri, dia punya norma sendiri, dia punya sifat sendiri dandia punya sangsi sendiri, kalau mengenai Pengadaan Barang dan Jasasesungguhnya peraturan yang mengatur tentang Pengadaan Barangdan Jasa mulai dari Kepres No. 80, tahun 2003 sampai denganperubahanperubahan dan bentuk Perpres terakhir tahun 2012, ituadalah norma hukum administrasi, karena disitu mengatur tentang halhal yang bersifat prosedural
    Pst.efektif, berat sebetulnya kalau menggunakan sangsi administratif,ketimbang sangsi Pidana :Saksi Ahli 2: Drs.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-04-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 87/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 22 April 2014 — SUPRIJANTO, S.Sos Bin SASTRO SAKAT ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN ;
95 — 95
  • Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkapdan syah dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan Setiap SKPD dilarangmelakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yangtelah ditetapkan dalam APBD,Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari 2009Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakau dan sangsi
    Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan setiap pengeluaranbelanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah danPasal 122 angka (9) yang menyebutkan Setiap SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkandalam APBD, Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari 2009Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakau dan sangsi
Pengadilan PN SUKABUMI
Register : 05-04-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SUKABUMI Nomor 8/PDT.G/2016/PN Skb
Tanggal 27 September 2016 —
87 — 18
  • sepihak kerjasama pembebasan tanah wajibmemberikan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi;Bahwa kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensitelah diatur dalam suatu perjanjian berdasarkan kwitansi sebagaimanapengakuan Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan konvensi, sehingga jelaskerjasama yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi terikat dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHperdata, yang manaapabila para pihak ingkar janji terhadap kesepakatan tersebut, maka akanditerapkan sangsi
    Bahwa kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensitelah diatur dalam suatu perjanjian berdasarkan kwitansi sebagaimanapengakuan Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan konvensi, sehingga jelaskerjasama yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi terikat dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHperdata, yang manaapabila para pihak ingkar janji terhadap kesepakatan tersebut, maka akanditerapkan sangsi yang tertera dalam KUHPerdata;6.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 02-10-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 06-04-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1123/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
PRABOWO UTOMO
219 — 112
  • laporanlaporan tersebut tidak sampai ke Bank, padakonteksnya dalam kredit dengan jumlah yang besar harus dilakukanpengawasan oleh bank;Bahwa Cara Bank untuk membuktikan adanya penyimpangan harusdilakukan audit apabila dalam prakteknya tidak ada laporan ke bankserta tidak ada pengawasan, karena dengan audit bisa diketahuipenyalahgunaannya;Bahwa terkait dengan on the spot survey ke lokasi yang diperiksatentunya ada tidaknya proyek disitu, lokasinya dimana, kemudianmencari informasi yang dianggap berguna;Bahwa sangsi
    bank yang mengatur beberapaaspek yaitu kehatihatian, bagaimana pengajuan kredit, bagaimanadokumentasinya, sampai dengan bagaimana apabila kreditnyabermasalah;Bahwa SOP dalam pemberian kredit wajib dilakukan denganketentuan peraturan Bank Indonesia, alasannya karena sesua denganUndangUndang perbankan agar bank tersebut mengikuti kebijakanyang ditentukan BI ;Bahwa dalam prakteknya selaku OJK (Otoritas Jasa Keuangan)setelah mengetahui adanya penyimpangan kebijakan maka diberikanteguran sebagai bentuk sangsi
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 13-03-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 10-K/PM I-04/AD/I/2014
Tanggal 13 Maret 2014 — Serda Achmad Basyuny Praka Palatansa
81 — 37
  • Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur tentang pengajuan suratLapbangpri yaitu dari satuan yang bersangkutan mengirimkan surat Lapbangpriyang ditujukan kepada Danrem 044/Gapo dengan lampiran Skep kumplin atauKeputusan Dilmil, surat keluar tahanan, surat sangsi administrasi dan dapen,setelah dikirim ke Danrem 044/Gapo kemudian staf Intelrem 044/Gapo membuatsurat Lapbangpri yang ditujukan ke Pangdam II/Swj U.b. Asinteldam U/Swjdisertai lampirannya.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 07-04-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 7/Pid.Prap/2016/PN.Dps
Tanggal 19 April 2016 — I MADE DAPIR melawan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH BALI
1180 — 825
  • Bahwa Dengan penghilangan klausula tersebut berakibat sangatmerugikan PEMOHON/PELAPOR karena tidak adanya batas waktupembayaran oleh pembeli dan tidak ada sangsi hukum yang tegas JjikaPembeli wanprestasi (tidak mampu membayar kewajibannya).
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 14-05-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 21 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H
2.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
Terdakwa:
Hj. Puji Lestari, A.Md. Rad
164 — 163
  • yang tidak mengandung unsur tindak pidana.Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsin danKPU Kabupaten untuk ditindak lanjuti.Meneruskan temuan dan laporan yang bukan~ menjadikewenanganya kepada instansi yang berwenang.Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untukmengeluarkan Rekomendasi Bawaslu yang berkaitan denganadanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunyatahapan penyelenggaraan pemilihan umum.Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslutentang pengenaan sangsi
Pengadilan PN KUALA SIMPANG
Register : 17-02-2011 — Putus : 19-08-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.KSP
Tanggal 19 Agustus 2011 —
47 — 11
  • Seharusnya 45meter persegi, ternyata meleblhi 45 meter persegi.Bahwa Pasal 5 butir 2 pada Surat Perjanjlan Kerja (SPK) No. 021/MJP/SPK/III/2010 tanggal29 Maret 2010 telah menegaskan tentang sangsi yang dapat dikenakan terhadapPENGGUGAT apabila melanggar syaratsyarat dan ketentuan sebagalmana disebutkan dalampasal tersebut yaitu "Material Ibahan sesuai dengan standar spesitikasi yang ditentukan dalamRKS dan addendumnya serta sesui dengan gambar kerja."
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-08-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 130/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 2 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : SUWITO LAWINATA LAUW
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK UOB INDONESIA, TBK cq PT. BANK UOB INDONESIA, TBK DIVISI RETAIL CREDIT MANAGEMENT
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
77 — 42
  • Bahwa Tergugat III dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi yangdijatunkan kepada Tergugat atas pelanggaran hukum melanggar PeraturanOtoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbunyi:1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjianbaku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturanperundangundangan.2.